Bila Serius Kurangi Polusi, Turunkan Saja Harga Pertamax!

@tintamedia 0 Dibaca    September 11, 2023    Comment   

Bila Serius Kurangi Polusi, Turunkan Saja Harga Pertamax!

Tinta Media - Program Langit Biru (PLB) telah dicanangkan sejak 19 September 2021 oleh PT Pertamina (Persero) secara bertahap. PLB yang dimulai secara bertahap di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur saat ini telah memasuki tahap 2. Program berbentuk promo sekaligus edukasi bagi konsumen dalam memilih BBM yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan ini bertujuan untuk mengurangi dampak emisi gas buang kendaraan. Tujuan ini tentu patut diacungi jempol karena berdampak menjadikan kualitas udara menjadi lebih baik.

 

Saat ini PLB Tahap 2 sedang dalam proses pengkajian di internal. Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada Rabu (30/8/2023) menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI dalam upaya menjalani proses ini. Dalam usulannya PT Pertamina (Persero) berencana akan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7 persen sehingga menghasilkan Pertamax Green 92. Ini untuk meningkatkan kadar oktan BBM Subsidi RON 92. Sehingga tahun depan Pertalite RON 90 dapat dihapuskan dan diganti dengan Pertamax Green RON 92.

 

Penggantian ini menurut Nicke bertujuan agar kendaraan menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik, karena BBM dengan kadar oktan lebih tinggi akan semakin ramah lingkungan. Hal ini secara langsung dianggap dapat mengurangi dampak emisi gas buang terhadap udara dan kesehatan lingkungan. Sampai di sini wacana ini masih dapat kita apresiasi sebagai bentuk kepedulian PT Pertamina terhadap kesehatan lingkungan.

 

Namun, selanjutnya Nicke menyatakan bahwa jika usulan PT Pertamina (Persero) tersebut diterima menjadi program pemerintah, maka harga BBM pasti akan diatur oleh pemerintah. Menurutnya, “Tidak mungkin jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan kepada pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya.” Di sinilah masalah akan kembali muncul.

 

Pasalnya, setelah tiga bulan tidak ada perubahan harga, per satu September 2023, harga Pertamax resmi naik. Terbukti di wilayah Jabodetabek, Pertamax ini dibanderol seharga Rp13.300 per liter padahal sebelumnya Rp12.400 per liter. Sementara itu menurut pantauan di beberapa SPBU pada Senin (15/8/2023) ditemukan kelangkaan BBM jenis Pertalite (CNNIndonesia.com). Ini jelas menyulitkan rakyat sehingga harus mencari di SPBU-SPBU lain yang masih menyediakan Pertalite. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri kebanyakan pengguna BBM memang lebih memilih membeli Pertalite yang lebih terjangkau harganya.

 

Meski Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) membantah terjadinya pembatasan penyaluran Pertalite sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan di tingkat SPBU. Namun, ia mengakui realisasi penyaluran pertalite tahun ini memang meningkat dibandingkan tahun lalu, sehingga, stok hingga akhir tahun mulai menipis. Karenanya rakyat dihimbau untuk menggunakan BBM sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraannya, seperti Pertamax Series dan Dex Series, supaya tidak berbondong-bondong memilih Pertalite saja.

 

Sebenarnya kami sebagai bagian dari rakyat kecil bukannya tidak mau memilih Pertamax, tetapi masalahnya membeli Pertamax sangat berat bagi kantong kami. Di sisi lain, kami sangat mendukung jika PBL bisa diwujudkan secara nyata, bukan sekadar wacana manis semata.  Manusia mana yang tidak ingin hidup dalam lingkungan yang sehat, nyaman dan bebas polusi?

 

Namun, masalahnya janganlah bebankan upaya ‘membirukan langit’ ke pundak kami sementara kami dalam kondisi kesulitan ekonomi. Selama ini untuk bisa bertahan hidup dengan pendapatan minim saja sudah demikian berat. Apalagi jika ditambah dengan naiknya harga BBM. Sudah menjadi fakta tak terbantahkan, bahwa ketika BBM naik, maka harga-harga kebutuhan hidup yang lain akan ikut naik pula.

 

Jadi jika alasan rencana penghapusan Pertalite dan kenaikan harga Pertamax adalah untuk mengurangi polusi udara, maka seharusnya Pemerintah justru menurunkan harga Pertamax serendah-rendahnya. Ini supaya rakyat berbondong-bondong menggunakannya. Bukan dengan cara sebaliknya, bukan? Menurut Islam, pemerintahan ada untuk mengurus dan membela rakyat, bukan sebaliknya.

Oleh: Dewi Purnasari (Aktivis Dakwah Politik)

  

 

 

 

 

FAKKTA: Mekanisme Baru Pembelian Pertalite Rugikan Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 12, 2022    Comment   

FAKKTA: Mekanisme Baru Pembelian Pertalite Rugikan Rakyat

Tinta Media - Adanya mekanisme baru dalam pembelian BBM bersubsidi (Pertalite) dinilai Ekonom Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Hatta, S.E, M.M. merugikan seluruh rakyat Indonesia.

"Seluruh rakyat Indonesia telah dirugikan," tuturnya kepada TintaMedia, Selasa (05/07/2022).

SDA migas, lanjut Hatta, dihisap dari perut bumi Indonesia, namun dijual dengan harga internasional. Sebuah penjajahan yang sangat nyata. Ini semua terjadi karena Indonesia menjalankan ekonomi Kapitalistik.

Menurutnya, SDA Indonesia telah diserahkan kepada swasta dan Asing. "Dengan atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, SDA diserahkan kepada pihak swasta bahkan asing," ujarnya.

Di tangan model sistem fiskal yang Kapitalistik pulalah, terang Hatta, meniscayakan pemerintah hanya mencukupkan penerimaannya dengan pajak, utang dan cetak uang.

Terakhir, ia menegaskan akibat penerapan sistem kapitalistik,n Indonesia bersedia dibayar dengan uang kertas yang begitu rendah nilainya.

"Di tangan sistem moneter kapitalistik pulalah, Indonesia bersedia dibayar dengan menggunakan mata uang kertas yang notabenenya bernilai sangat rendah atas semua ekploitasi SDA yang begitu melimpah dan bernilai tinggi," pungkasnya. [] Nur Salamah

Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Semakin Untungkan Asing untuk Kuasai Sektor Energi Indonesia

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 08, 2022    Comment   

Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Semakin Untungkan Asing untuk Kuasai Sektor Energi Indonesia

Tinta Media - Ekonom Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA), Muhammad Hatta, S.E, M.M. menilai, kebijakan pembelian pertalite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina semakin menguntungkan asing untuk menguasai sektor energi Indonesia.

"Asing semakin menguasai sektor energi Indonesia," tuturnya kepada TintaMedia, Selasa (05/07/2022).

Menurutnya, harga JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan/Pertalite) yang mengikuti harga keekonomian alias dihapusnya subsidi BBM, akan membuka peluang lebih besar bagi SPBU-SPBU asing untuk meraup untung lebih banyak. "Harga jual eceran yang mereka tetapkan tidak lagi terpaut jauh dengan harga jual eceran yang selama ini dijual oleh Pertamina. Ini artinya, asing semakin menguasai sektor energi Indonesia," ungkapnya.

Ia menilai dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia, maka keuntungan yang akan asing dapatkan juga semakin nyata. "Ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia yang terbesar keempat di dunia, maka tentu saja peluang untung besarnya menjadi semakin nyata," bebernya.

Dua perusahaan asing yang aktif mengembangkan penjualan retail di Indonesia, lanjut Hatta, adalah Shell Indonesia dan BP AKR Fuels Retail (PT. Aneka Petroindo raya). "Hingga akhir 2021, Shell Indonesia memiliki jaringan retail SPBU mencapai 167 buah. Adapun BP AKR Fuels Retail sebanyak 26 jaringan SPBU (outlet) hingga akhir januari 2022. Dalam laporan tahunan 2021nya, BP AKR Fuels Retail bahkan berencana memperbanyak jaringan mencapai 350 buah di seluruh Indonesia.

Sebagai ekonom, ia memahami bahwa baik swasta asing maupun domestik telah menguasai energi Indonesia. "Di sektor hulu (upstream), swasta asing maupun domestik sudah begitu luas menguasai sektor energi Indonesia," jelasnya.

Hal ini, terang Hatta, bisa dilihat dari tingkat lifting minyak dan gas yang dikuasi oleh Pertamina di tingkat nasional.

Terakhir, ia menjelaskan mengenai lifting di sektor perminyakan. "Di sektor minyak, pada tahun 2020 lifting minyak Pertamina hanya 52% dari total lifting nasional. Di tahun yang sama, lifting Gas Pertamina hanya mencapai 35% dari total lifting nasional," pungkasnya. [] Nur Salamah

Ada Mekanisme Baru Beli Pertalite, FAKKTA: Pemerintah Ingin Liberalisasi Sektor Migas

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 07, 2022    Comment   

Ada Mekanisme Baru Beli Pertalite, FAKKTA: Pemerintah Ingin Liberalisasi Sektor Migas

Tinta Media - Terkait mekanisme baru dalam pembelian BBM subsidi (Pertalite), Ekonom Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Hatta, S.E, M.M. menilai pemerintah menginginkan liberalisasi migas atau energi.

"Yang diinginkan oleh pemerintah tidak lain tidak bukan adalah liberalisasi sektor migas atau energi," tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (05/07/2022).

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pemerintah beranggapan subsidi hanya menjadi beban negara. "Subsidi energi dianggap hanyalah beban bagi negara dan menguntungkan segelintir orang kaya. Sehingga harus diminimalkan bahkan dihapus," ujarnya.

Hal ini, lanjut Hatta, sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari sejak tahun 2005 sebagaimana yang tertuang dalam blue print pengelolaan energi nasional 2005-2025. Pada tahun 2001, melalui undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi juga telah diatur bahwa harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme pasar meskipun kemudian menggunakan kalimat persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Sebagai ekonom, ia menjelaskan mengenai peranan dan intervensi Bank Dunia terhadap Indonesia.

"Ini pulalah yang diinginkan dan disarankan oleh Bank Dunia kepada Indonesia sebagaimana disampaikan dalam laporan berkala mereka untuk Indonesia yang berjudul Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2022," terangnya.

Terakhir, Hatta menegaskan bahwa motif yang ada di balik kebijakan ini adalah membatasi jumlah pembelian.

"Target antara yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah membatasi jumlah pembelian. Harapannya kompensasi yang harus dibayar kepada pertamina tidak akan naik tajam," pungkasnya. [] Nur Salamah

Sastrawan Politik: Luar Biasa, Betapa Jahatnya Rezim Ini kepada Rakyat?

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 05, 2022    Comment   

Sastrawan Politik: Luar Biasa, Betapa Jahatnya Rezim Ini kepada Rakyat?

Tinta Media - Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin mengingatkan, supaya masyarakat waspada pada modus rezim yang mau mencuri uang dari kantong rakyat dengan cara mempersulit belanja pertalite hingga pindah ke pertamax yang harganya sudah terlebih dahulu dinaikkan.

"Masyarakat harus waspada modus rezim mau mencuri uang dari kantong rakyat dengan cara mempersulit belanja pertalite, akhirnya pindah ke pertamax yang harganya sudah dahulu dinaikan. Luar biasa, betapa jahatnya rezim ini kepada rakyat?" tuturnya kepada Tinta Media, Senin (4/7/2022).

Telisiknya, setelah dikritik masyarakat atas kewajiban penggunaan aplikasi Mypertamina untuk membeli BBM jenis pertalite, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengatakan Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website, dan akan mendapatkan bar code. Bar code ini bisa di print untuk belanja pertalite, jadi tidak harus menggunakan aplikasi MyPertamina.

"Namun, modus untuk memaksa rakyat pindah dari pertalite ke pertamax ini sangat terlihat. Aplikasi pendaftaran ini tidak pernah menjamin semua masyarakat akan dapat bar code dan bisa belanja pertalite," ujarnya.

Menurutnya, modus-modus di bawah ini bisa menjadi sebab akhirnya masyarakat tak mendapatkan bar code atau akhirnya belanja pertamax, yaitu:

Pertama, sistem eror, baik karena banyaknya yang akses atau karena sengaja dibikin eror. Akhirnya pelanggan tak mendapatkan bar code, dan karena terdesak waktu akhirnya belanja pertamax yang dapat dibeli tanpa bar code.

Kedua, pelanggan tidak memenuhi kriteria, hingga akhirnya tidak mendapatkan bar code karena kriteria itu ditetapkan suka suka pertamina. Akhirnya pelanggan tak mendapatkan bar code, dan karena terdesak waktu akhirnya belanja pertamax yang dapat dibeli tanpa bar code.

Ketiga, antri di SPBU saat pemeriksaan bar code yang ribet, cek cok pelanggan dengan petugas SPBU. Akhirnya para pelanggan baik yang punya bar code atau tidak, karena terdesak waktu akhirnya belanja pertamax yang dapat dibeli tanpa bar code, tanpa ribet, tanpa antri.

Menurutnya, belum lagi sistem bar code ini diterapkan secara berkala, tidak serentak di seluruh Indonesia. Penerapan secara berkala ini adalah strategi pecah belah kekuatan rakyat, agar tidak dapat bersatu untuk melawan kebijakan zalim, modus mau memaksa rakyat agar konsumsi pertalite yang sudah dinaikan hingga Rp13.000 per liter.

"Dengan penerapan berkala dan dicicil dari kota-kota kecil dan di daerah, perlahan rakyat terpaksa ikut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, terpaksa beli pertamax dan karena tidak ada pilihan (karena bar code hanya modus saja), akhirnya masyarakat terbiasa belanja pertamax. Sukseslah program konversi pertalite ke pertamax dengan modus bar code dan aplikasi, sehingga nasib pertalite pada akhirnya akan berakhir seperti premium: hilang dari peredaran," pungkasnya. [] Yanyan Supiyanti

LAWAN KONVERSI PERTALITE KE PERTAMAX, LAWAN PENINDASAN TERHADAP HAK-HAK RAKYAT

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 04, 2022    Comment   

LAWAN KONVERSI PERTALITE KE PERTAMAX, LAWAN PENINDASAN TERHADAP HAK-HAK RAKYAT

Tinta Media - Berulangkali rezim ini mengeluh APBN terbebani subsidi BBM, pemerintah merasa berat, sehingga meminta rakyat berempati, mau mengerti dan ridlo BBM dinaikan. Tapi rezim ini tidak pernah mau mengerti, memahami apalagi berempati pada beban rakyat yang sudah begitu berat. Bahkan, saat pandemi ada rakyat yang sampai bunuh diri karena khawatir dengan hidupnya.

Rezim ini minta rakyat mau dinaikan BBM, rakyat menolak. Kini, rezim memutar otak, memaksa rakyat konsumsi pertamax dengan modus aplikasi dan bar code. Mereka tega menpersulit rakyat, demi merogoh kocek rakyat lebih besar akibat terpaksa belanja pertamax yang sudah lebih dulu dinaikan, dengan modus mempersulit belanja pertalite.

Ini bukan hanya soal dipaksa belanja pertamax. Tapi ini soal rakyat dipaksa memanggul beban lebih berat, bukan hanya karena harus konsumsi pertamax tetapi juga harus menanggung beban kenaikan harga harga kebutuhan pokok akibat naiknya biaya transportasi.

Sementara rakyat diperas, rezim tidak mau batalkan proyek IKN yang tak penting. Gaji pejabat juga tidak mau dikurangi, mereka hanya fokus mencari cara untuk merogoh kocek dari kantung rakyat.

PPN sudah dinaikkan menjadi 11 %. Kini BBM dipaksa ke pertamax yang sudah naik hingga Rp13.000 per liter. Harga minyak goreng masih mahal, sembako pada naik harganya. Apakah rakyat mau terus diam dalam keadaan tertindas?

BBM itu barang primer, hak rakyat. Dulu saat minyak mentah dunia turun sampai US$ 20 Per barel, rakyat tidak pernah dapat harga BBM murah. Tapi kini, dalih harga minyak dunia BBM mau dinaikan.

Sebenarnya mereka ini pemimpin atau penjajah? Mau melayani rakyat atau mau jadi kompeni? Tidak cukup puas melihat derita rakyat selama ini?

Dan luar biasa, untuk memecah persatuan rakyat, program aplikasi dan bar code di distribusikan secara berkala di sejumlah daerah. Awalnya program ini akan diterapkan di Kota Bukit Tinggi, Kab. Agam, Kab. Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi.

Namun jika rakyat tidak melawan, program modus ini akan merembet diterapkan di daerah lainnya, dengan strategi 'makan bubur' dan akhirnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya, rakyat tidak mampu melakukan perlawanan, karena kekuatannya dipecah-pecah.

Karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab bersama, seluruh daerah wajib melakukan perlawanan juga secara berkala. Untuk tahap awal, masyarakat yang melakukan perlawanan adalah masyarakat di kota Bukit Tinggi, Kab. Agam, Kab. Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi.

Selanjutnya, perlawanan mengikuti daerah lain yang diterapkan kebijakan ngaco ini.

Dan secara umum, seluruh rakyat harus melawan secara opini membantu daerah daerah yang lebih dulu terdampak. Dengan tolong menolong dan saling tanggung menanggung, insyaAllah kezaliman ini dapat dihentikan. [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

AWAS, MODUS PECAH BELAH DALAM STRATEGI MEMAKSA MASYARAKAT AGAR KONVERSI DARI PERTALITE KE PERTAMAX?

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 04, 2022    Comment   

AWAS, MODUS PECAH BELAH DALAM STRATEGI MEMAKSA MASYARAKAT AGAR KONVERSI DARI PERTALITE KE PERTAMAX?

Tinta Media - "Pendaftaran baru bisa dilakukan pada 1 Juli 2022. Implementasi Tahap 1 dilaksanakan pada wilayah Kota Bukit Tinggi, Kab. Agam, Kab. Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi."

[Penjelasan Pertamina Patra Niaga, 29/6]

Setelah dikritik masyarakat atas kewajiban penggunaan aplikasi Mypertamina untuk membeli BBM jenis pertalite, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengatakan, masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website, dan akan mendapatkan bar code. Bar code ini bisa diprint untuk belanja pertalite, jadi tidak harus menggunakan aplikasi MyPertamina.

Namun, modus untuk memaksa rakyat pindah dari pertalite ke pertamax ini sangat terlihat. Aplikasi pendaftaran ini tidak pernah menjamin semua masyarakat akan dapat bar code dan bisa belanja pertalite.

Modus-modus dibawah ini bisa menjadi sebab akhirnya masyarakat tak mendapatkan bar code atau akhirnya belanja pertamax, yaitu :

1. Sistem eror, baik karena banyaknya yang akses atau karena sengaja dibikin eror. Akhirnya pelanggan tak mendapatkan bar code, dan karena terdesak waktu akhirnya belanja pertamax yang dapat dibeli tanpa bar code.

2. Pelanggan tidak memenuhi kriteria, hingga akhirnya tidak mendapatkan bar code karena kriteria itu ditetapkan suka-suka pertamina. Akhirnya pelanggan tak mendapatkan bar code, dan karena terdesak waktu akhirnya belanja pertamax yang dapat dibeli tanpa bar code.

3. Antri di SPBU saat pemeriksaan Bar Code yang ribet, cek cok pelanggan dengan petugas SPBU. Akhirnya para pelanggan baik yang punya bar code atau tidak, karena terdesak waktu akhirnya belanja pertamax yang dapat dibeli tanpa bar code, tanpa ribet, tanpa antri.

Belum lagi, sistem bar code ini diterapkan secara berkala, tidak serentak di seluruh Indonesia. Untuk tahap awal, akan diberlakukan di Kota Bukit Tinggi, Kab. Agam, Kab. Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi.

Penerapan secara berkala ini adalah strategi pecah belah kekuatan rakyat, agar tidak dapat bersatu untuk melawan kebijakan zalim, modus mau memaksa rakyat agar konsumsi pertalite yang sudah dinaikan hingga Rp 13.000 per liter.

Dengan penerapan berkala dan dicicil dari kota-kota kecil dan di daerah, perlahan rakyat terpaksa ikut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, terpaksa beli pertamax dan karena tidak ada pilihan (karena bar code hanya modus saja), akhirnya masyarakat terbiasa belanja pertamax. Sukseslah program konversi pertalite ke pertamax dengan modus bar code dan aplikasi, sehingga nasib pertalite pada akhirnya akan berakhir seperti premium hilang dari peredaran.

Kalau penerapan sistem bar code ini dilakukan secara serempak di seluruh tanah air, maka akan memicu demo dan protes besar-besaran. Akan terjadi banyak keributan di SPBU-SPBU karena sebab urusan bar code dan aplikasi ini. Sehingga, akhirnya program kacau ini dibatalkan.

Karena itu, masyarakat harus waspada modus rezim mau mencuri uang dari kantong rakyat dengan cara mempersulit belanja pertalite, akhirnya pindah ke pertamax yang harganya sudah dahulu dinaikan. Luar biasa, betapa jahatnya rezim ini kepada rakyat?

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Beli Pertalite Wajib Daftar, FAKKTA: Pemerintah Adopsi Paradigma dan Sistem Ekonomi Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 29, 2022    Comment   

Beli Pertalite Wajib Daftar, FAKKTA: Pemerintah Adopsi Paradigma dan Sistem Ekonomi Kapitalisme

Tinta Media - Menanggapi rencana pemerintah membatasi pembelian pertalite, Peneliti Forum Kajian dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menilai, pemerintah mengadopsi paradigma dan sistem kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi.

"Pasalnya, pemerintah saat ini mengadopsi paradigma dan sistem kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi, termasuk sumber daya alam," tuturnya kepada Tinta Media dalam wawancara eksklusif, Rabu (29/6/2022).

Menurutnya, rencana pemerintah yang membatasi pembelian pertalite hanya kepada konsumen yang dianggap tidak mampu dan harus terdaftar pada MyPertamina merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi pertalite. "Dengan demikian, penjualan pertamax akan lebih tinggi, sehingga akan semakin menguntungkan Pertamina," ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa selama ini Pertamina dianggap mengalami kerugian karena tidak menjual pertalite dan solar berdasarkan harga keekonomian. "Padahal, kenyataannya, dengan harga jual saat ini, pengelolaan minyak dari hulu sampai hilir masih menguntungkan," ungkapnya.

"Meskipun sepertiga minyak mentah dan BBM diimpor, tetapi pendapatan dari penjualan harga minyak yang nilainya meningkat tajam, juga meningkat tajam," bebernya.

Ia melihat bahwa pemerintah memandang BBM merupakan komoditas bisnis dan Pertamina sebagai pihak pengelola bertujuan untuk mendapatkan profit. "Maka ketika ia menjual di bawah harga keekonomian meskipun masih tetap untung, tetap dianggap rugi," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak mentah merupakan barang yang masuk dalam kategori milik umum. Karena itu, wajib dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan kepada publik. "Dengan demikian, komoditas itu bukan untuk dikomersilkan kepada publik yang menjadi pemilik komoditas itu, yang mengakibatkan sebagian dari mereka malah tidak dapat menikmatinya karena dibatasi atau dikenakan harga yang lebih tinggi," paparnya.

"Alhasil kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang zalim," tandasnya.[] Ajira

SUBSIDI TERTUTUP, MODUS MENGHILANGKAN PERTALITE DARI PEREDARAN?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 31, 2022    Comment   

SUBSIDI TERTUTUP, MODUS MENGHILANGKAN PERTALITE DARI PEREDARAN?

Tinta Media - Nampaknya, modus untuk menghilangkan BBM jenis pertalite dari peredaran, dan memaksa konsumen akhirnya mengkonsumsi Pertamax yang harganya sudah dinaikkan, benar-benar akan terjadi. Bahkan, mekanismenya lebih canggih ketimbang dulu saat menghilangkan premium.

Dulu, premium dihilangkan dengan modus 'sedang dalam pengiriman', memaksakan konsumen beralih ke Pertalite dan Pertamax, sampai akhirnya pasokan premium benar-benar dihilangkan. Selanjutnya, menyewa sejumlah lembaga survei, pengamat dan peneliti, untuk melantunkan syair : KONSUMEN SUDAH MEMILIKI KESADARAN, BERALIH DARI PREMIUM KE PERTALITE DAN PERTAMAX.

Saat ini, modus kuno seperti itu telah ditinggalkan. Modus menghilangkan Pertalite yang implikasinya membebani rakyat, akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dengan modus : SUBSIDI TERTUTUP.

Sebagaimana dikabarkan, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan implementasi subsidi tertutup pada BBM bersubsidi bakal bertopang pada pemanfaatan infrastruktur digital.

Malahan, Alfon menuturkan pemerintah berencana untuk meniru sistem registrasi dan pelacakan yang terdapat pada fitur Aplikasi PeduliLindungi.

“Harapan kami semuanya bisa terdigitalisasi, skemanya seperti itu. Semua konsumen pengguna wajib registrasi seperti PeduliLindungi nanti kalau sistem digitalnya sudah siap akan dijalankan seperti itu,” kata Alfon melalui sambungan telepon, Kamis (26/5/2022).

Jadi, kedepannya hanya yang terdaftar sebagai penerima yang dapat membeli pertalite. Penerimaan ini datanya dilakukan secara sepihak. Awalnya, data bisa sulit diakses, error, dan kombinasi narasi 'PERTALITE SEDANG DALAM PENGIRIMAN '.

Sampai akhirnya, masyarakat jengkel, bensin kendaraan habis, akhirnya belanja Pertamax. Saat habbit masyarakat sudah dipaksa ke Pertamax, pada akhirnya pertalite akan dihilangkan.

Lalu, akan diulangi lagi menyewa sejumlah lembaga survei, pengamat dan peneliti, untuk melantunkan syair : KONSUMEN SUDAH MEMILIKI KESADARAN, BERALIH DARI PERTALITE KE PERTAMAX.

Sepertinya, inilah yang akan dieksekusi pemerintah untuk menghindari kenaikan harga BBM. Sebab, jika menaikkan BBM secara terbuka khawatir rakyat akan marah.

Modus penyaluran subsidi secara tertutup, adalah cara untuk menaikkan BBM secara tertutup, memaksa masyarakat migrasi dari pertalite ke pertamax. Kurang jahat apa lagi rezim hari ini ? [].

Follow Us ::

https://heylink.me/AK_Channel/

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

MODUS MENGHILANGKAN PERTALITE : DARI MENGATUR, MENGURANGI PASOKAN HINGGA DIHILANGKAN DARI SPBU?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 31, 2022    Comment   

MODUS MENGHILANGKAN PERTALITE : DARI MENGATUR, MENGURANGI PASOKAN HINGGA DIHILANGKAN DARI SPBU?

Tinta Media - Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sedang membuat aturan mengenai petunjuk teknis pembelian Pertalite. Saat ini pihak Pertamina sedang menyusun kriteria yang berhak atau bisa membeli BBM Pertalite tersebut.

Ahok selaku Komut Pertamina mengatakan bahwa saat ini kriteria penerima BBM Pertalite itu sudah ada. "Sudah ada di Pertamina Patra Niaga (kriterianya). Saya tidak bisa buka," ungkap Ahok kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan petunjuk teknis pembelian BBM subsidi atau Pertalite itu.

Sementara Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menyatakan bahwa pihaknya merestui rencana pemerintah mengeluarkan aturan petunjuk teknis untuk kriteria pembeli BBM Pertalite itu. Tak ada kritik dari wakil rakyat di Senayan terkait rencana tersebut.

Luar biasa, ini adalah modus baru membebani rakyat. Awalnya diatur, kemudian dikurangi pasokan, hingga akhirnya pertalite dihilangkan seperti premium.

Saat pengaturan, masyarakat dipersulit mendapatkan pertalite. Kemudian, sebagian masyarakat beralih ke Pertamax dengan alasan kepraktisan meskipun mahal.

Selanjutnya, pertalite selalu 'dalam pengiriman'. Kendaraan pengguna pertalite akhirnya pindah ke Pertamax, dan klimaksnya pertalite benar-benar dihilangkan seperti premium. Itu artinya, harga BBM naik, karena yang tersedia hanya Pertamax yang harganya sudah naik menjadi Rp 12.500 hingga Rp 13.000 per liter.

Dugaan modus atau pola seperti ini akan sangat mungkin diterapkan, mengingat jika mau langsung menaikan harga pertalite, pemerintah takut mendapatkan amukan masyarakat yang marah karena pertalite naik. Modus seperti ini, sama saja dengan 'menyembelih' rakyat secara pelan-pelan.

Selama ini, setiap ada tekanan APBN pemerintah selalu mengalihkan beban tersebut kepada rakyat. Bisa dengan menaikan pajak dan/atau mengurangi subsidi. 

Saat ini, dua cara ini digunakan. PPN dinaikan 11 %, sementara subsidi BBM dan listrik dicabut dengan berbagai modus.

Pemerintah tidak pernah memotong gaji pejabat, melakukan moratorium utang, melakukan efisiensi hingga cutting off pengeluaran APBN, dan upaya lainnya. Pemerintah selalu mengambil cara instan, yakni dengan memindahkan beban APBN kepada pundak rakyat.

Wahai kaum muslimin, sampai kapan kepemimpinan seperti itu ini terus dipertahankan ?  Sampai kapan aturan sekuler terus membelenggu kalian ? Tidakkah kalian tergerak, untuk segera kembali kepada syari'at Islam, sehingga urusan kalian diatur dan dimudahkan dengan Islam ?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْۚ .....

_"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ....."_

[QS : Al Anfal, ayat 24].

https://youtu.be/cAstjPL8n4o

https://youtu.be/cAstjPL8n4o

https://youtu.be/cAstjPL8n4o

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

JAWA BARAT BERSUARA : TOLAK KENAIKAN BBM

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 31, 2022    Comment   

JAWA BARAT BERSUARA : TOLAK KENAIKAN BBM

Tinta Media - Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT dan merasa sangat bahagia, karena masih banyak yang peduli terhadap nasib umat, khususnya nasib rakyat kecil. Ditengah ketidakpedulian DPR dan partai politik pada isu rencana kenaikan BBM (pertalite & solar), gas LPG 3 kg dan Tarif dasar listrik, ternyata masih ada kelompok masyarakat yang menyuarakan penolakan dan membela kepentingan umat.

Di Jawa Barat, sejumlah tokoh & ulama berkumpul. Ada DR. ARIM NASIM, M.SI (Pakar Ekonomi Syariah), KH ALI BAYANULLAH, (Koordonator Forum Ulama, Tokoh dan Aktivis Jawa Barat), DR. JULIAN, SH, M.Sy* (Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia/HILMI) hingga sahabat saya, rekan sejawat Advokat AGUS GANDARA, SH, MH selaku Ketua LBH Pelita Umat Jawa Barat, pada Rabu, 25 Mei 2022, mengadakan press conference yang disiarkan oleh RayahTV dalam rangka menolak kebijakan zalim tersebut.

Modus untuk membebani rakyat dalam sektor kebijakan energi ini sudah nampak terbongkar. Diantaranya memaksa pelanggan listrik 450 VA agar naik daya ke 1300 VA. Untuk urusan pertalite, Pertamina akan mengeluarkan peraturan yang menetapkan syarat untuk membelinya. Semua ujungnya sama : menyusahkan dan membebani rakyat.

Modus membuat pertalite langka bahkan akhirnya menghilang seperti premium juga terbuka. Artinya, ada dua potensi ancaman bagi rakyat :

Pertama, pemerintahan presiden Jokowi benar-benar menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, menaikkan tarif listrik dan menaikan harga gas melon (3 kg).

Kedua, BBM jenis pertalite tidak dinaikkan tapi dibuat syarat ketat pembelian, dikurangi pasokannya, hingga dihilangkan dari peredaran yang akhirnya masyarakat terpaksa membeli BBM jenis Pertamax yang sudah duluan naik menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter.

Ditambah, modus memaksa migrasi listrik pelanggan dari 450 VA menjadi 1300 VA. Kebijakan ini sama saja menghilangkan subsidi listrik 450 VA.

Ada yang berpendapat, mau protes apapun kalau pemerintah tetap ngotot bisa apa ? faktanya, semua harga-harga sudah merangkak naik. Apa gunanya mengajukan kritik ?

Untuk menjawab hal ini, rasanya saya perlu menyampaikan pandangan sebagai berikut :

Pertama, mengajukan kritik atau muhasabah kepada penguasa adalah kewajiban syar'i. Niat utamanya adalah menjalankan perintah untuk menggurkan kewajiban, mengharapkan ridho Allah SWT.

Rasulullah Saw bersabda : 

"Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, apabila tidak sanggup, (rubahlah) dengan lisannya, apabila tidak sanggup, (rubahlah) dengan hatinya, yang demikian adalah selemah-lemah keimanan " 

(H.R. Muslim dan lainnya dari Abi Said Al Khudri.)

Mengajukan kritik adalah untuk mengkonfirmasi bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Tidak diam melihat kemungkaran, apalagi melegitimasi kezaliman.

Kedua, tujuan kritik adalah untuk membatalkan rencana zalim pemerintah yang akan menaikkan BBM jenis pertalite, solar, TDL dan gas melon. Kalau tercapai, Alhamdulillah.

Namun, ada juga target mengedukasi umat, mendidik umat dengan pemahaman syariat tentang bagaimana mengelola sektor energi dalam Islam. Tujuan ini jelas akan dapat terpenuhi, karena dengan adanya diskusi dan penyampaian pandangan umat menjadi tercerahkan.

Ketiga, ada pula tujuan untuk membongkar makar penguasa zalim, sejatinya mereka tidak pro rakyat melainkan pro oligarki.

Misalnya saat pemerintah mencari celah untuk menaikkan harga pertalite. Jokowi, berulangkali mengeluhkan harga pertalite di Indonesia hanya Rp. 7.650 per liter. Kalah jauh dengan Singapura yang sudah Rp 35.000/liter, Jerman Rp 31.000/liter, atau Thailand yang Rp 20.000/liter.

Padahal, pendapatan per kapita Singapura nyaris US$ 60.000. Sementara Indonesia, hanya US$ 3000-4000. Itu artinya, penghasilan rakyat Singapura nyaris 90 juta per bulan, sehingga enteng beli bensin Rp 35.000/liter. Sementara Indonesia, penghasilannya cuma 5 jutaan per bulan.

Kalau penghasilan rakyat Indonesia Rp 90 juta perbulan, ga ada masalah harga pertalite disamakan dengan Singapura Rp 35.000/liter. Kalau penghasilan cuma 5 jutaan, dipaksa 35.000 per liter, ini gila. Membayar Rp 7.650 per liter saja kepayahan.

Lagipula, Singapura tidak punya tambang minyak. Beda dengan Indonesia yang memiliki tambang minyak. Aneh dan konyol, kalau harga BBM Indonesia dipaksakan sama atau setidaknya dibanding-bandingkan dengan Singapura.

Al hasil dakwah tetap harus disampaikan apapun respon penguasa. Kaum muslimin diharamkan diam melihat kemungkaran. Karena alasan itulah, kami di Jakarta dan malam ini di Jawa Barat juga menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan BBM, listrik dan gas LPG 3 kg.[]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat, Ketua KPAU

Ahmad Khozinudin: Ada Modus Menghilangkan Pertalite dari Peredaran?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 29, 2022    Comment   

Ahmad Khozinudin: Ada Modus Menghilangkan Pertalite dari Peredaran?

Tinta Media - Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin menilai ada modus untuk menghilangkan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dengan memaksa konsumen mengkonsumsi pertamax.

"Nampaknya, modus untuk menghilangkan BBM jenis pertalite dari peredaran, dan memaksa konsumen akhirnya mengkonsumsi Pertamax yang harganya sudah dinaikkan, benar-benar akan terjadi. Bahkan, mekanismenya lebih canggih ketimbang dulu saat menghilangkan premium," tuturnya kepada Tinta Media, Sabtu (28/2/2022).

Cara seperti ini, menurutnya, juga pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Mengalihkan masyarakat dari penggunaan premium ke pertalite dan pertamax. "Dulu, premium dihilangkan dengan modus 'sedang dalam pengiriman'. Hal ini memaksa konsumen beralih ke Pertalite dan Pertamax, sampai akhirnya pasokan premium benar-benar dihilangkan. Selanjutnya, pemerintah menyewa sejumlah lembaga survei, pengamat dan peneliti, untuk melantunkan syair: konsumen sudah memiliki kesadaran, beralih dari premium ke pertalite dan pertamax," tegasnya.

Ia menilai, modus subsidi tertutup dengan tujuan menghilangkan pertalite dari peredaran sangat membebani rakyat.

"Modus menghilangkan Pertalite yang implikasinya membebani rakyat, akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dengan modus subsidi tertutup," imbuhnya.

Sebagaimana dikabarkan, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan implementasi subsidi tertutup pada BBM bersubsidi bakal bertopang pada pemanfaatan infrastruktur digital.

Menurut Alfon, "Pemerintah berencana untuk meniru sistem registrasi dan pelacakan yang terdapat pada fitur Aplikasi PeduliLindungi."

Tentunya semua konsumen wajib registrasi seperti aplikasi PeduliLindungi.

“Harapan kami semuanya bisa terdigitalisasi, skemanya seperti itu. Semua konsumen pengguna wajib registrasi seperti PeduliLindungi nanti kalau sistem digitalnya sudah siap akan dijalankan seperti itu,” kata Alfon melalui sambungan telepon, Kamis (26/5/2022).

Jadi, kedepannya hanya yang terdaftar sebagai penerima subsidi pertalite saja yang dapat membeli pertalite. Penerimaan ini datanya dilakukan secara sepihak. Awalnya, data bisa sulit diakses, error, dan kombinasi narasi 'PERTALITE SEDANG DALAM PENGIRIMAN.'

Sampai akhirnya semua kendaraan bermotor kehabisan bensin, dan mau tidak mau masyarakat dipaksa membeli pertamax.

"Saat habbit masyarakat sudah dipaksa ke pertamax, pada akhirnya pertalite akan dihilangkan," bebernya.

Ia menduga sepertinya inilah yang akan dieksekusi pemerintah untuk menghindari kenaikan harga BBM. Sebab, jika menaikkan BBM secara terbuka khawatir akan  menyulut kemarahan rakyat.

"Modus penyaluran subsidi secara tertutup, adalah cara untuk menaikkan BBM secara tertutup, memaksa masyarakat migrasi dari pertalite ke pertamax," pungkasnya. [] Yupi UN

WASPADA, MODUS REZIM JOKOWI MEMBEBANI RAKYAT MELALUI PINDAH DAYA LISTRIK DAN MENGURANGI/MENGHILANGKAN PASOKAN PERTALITE

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 28, 2022    Comment   

WASPADA, MODUS REZIM JOKOWI MEMBEBANI RAKYAT MELALUI PINDAH DAYA LISTRIK DAN MENGURANGI/MENGHILANGKAN PASOKAN PERTALITE

Tinta Media - Awalnya saya ragu, saat Menkeu Sri Mulyani hanya akan menaikkan tarif listrik 3000 VA. Jangan-jangan, kenaikan juga akan merembet ke pelanggan 450 VA dan 900 VA, dimana mayoritas rakyat menikmati subsidi listrik dengan tarif terjangkau.

Ternyata, baru saya tahu modus rezim Jokowi mau membebani rakyat dalam urusan listrik. Ternyata, tidak dengan menambah tarif dasar listrik, tetapi memaksa pelanggan listrik 450 VA untuk bermigrasi (pindah) ke daya 1300 VA. Ini sama saja mencabut subsidi listrik 450 VA dan memaksa rakyat membayar tarif listrik 1300 VA.

Baru saja, saya mendapatkan informasi di kota Bekasi sedang ada upaya terstruktur dan sistematis dari PLN untuk manaikkan daya listrik dari 450 VA menjadi 1300 VA, sebagaimana tertuang dalam surat PLN No. 0100/AGA.04.01 C02020200/22.

Surat ini adalah bentuk pemaksaan kepada rakyat untuk memeras rakyat, selain kenaikan tarif listrik. Sebab, rakyat yang semestinya membayar daya 450 VA dipaksa berpindah dan membayar tarif listrik dengan daya 1300 VA. Ini sama saja pemerintah mencabut subsidi listrik pada pelanggan 450 VA.

Saya tidak tahu, apakah ini hanya terjadi di kota Bekasi atau terjadi di seluruh kota dan kabupaten se Indonesia. Jika terjadi secara massal, jelas ini bentuk modus membebani rakyat dalam urusan listrik, bukan dengan menaikkan tarif melainkan dengan memaksa pelanggan pindah daya dari 450 VA ke daya yang lebih tinggi 1200 VA yang tarifnya jelas lebih mahal.

Saya juga khawatir dalam isu BBM. Bisa saja, pertalite tidak dinaikkan namun pasokannya dikurangi hingga dihilangkan dari peredaran. Akhirnya, masyarakat terpaksa membeli BBM jenis Pertamax yang sebelumnya sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 / liter.

Lalu, nanti BBM pertalite hilang mengikuti jejak hilangnya BBM jenis premium. Kalau ini yang terjadi, sama saja pemerintah telah menaikkan harga BBM dengan memaksa rakyat membeli BBM jenis Pertamax yang sudah dinaikkan harganya.

Luar biasa zalim kalau ini nantinya yang terjadi. Rezim ini benar-benar telah menguras pikiran dan tenaga untuk mencari modus tersembunyi membebani rakyat. Padahal, para pejabatnya terus berfoya-foya diatas penderitaan rakyat. 

Rakyat harus waspada dan bersiap mengambil upaya atas berbagai kemungkinan yang terjadi. Rezim ini tidak bisa dipercaya, karena faktanya tidak jujur dalam menetapkan kebijakan.

Rezim selalu mencari celah untuk mencuri hak rakyat dan membebani dengan berbagai kebijakan zalim. Kalau dibiarkan, seluruh urusan rakyat bisa menjadi kacau dan menyengsarakan.

Semoga kaum pergerakan menyadari hal ini, dan segera berhimpun untuk menolong rakyat. Saat ini, rakyat sendirian dalam keadaan papa, tidak ada partai atau politisi yang membela kepentingan rakyat. [].

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik 

Follow Us Ahmad Khozinudin Channel

https://heylink.me/AK_Channel/