Lagi-Lagi Penguasa Tak Berpihak kepada Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    November 21, 2024    Comment   

Lagi-Lagi Penguasa Tak Berpihak kepada Rakyat

Tinta Media - Hampir semua media sosial maupun cetak akhir-akhir ini memberitakan tentang nasib para peternak di Boyolali, Jawa Tengah. Dikutip dari tempo.com  Boyolali, Jum'at, 8-11-2024, Puluhan peternak sapi dan pengepul susu dalam beberapa waktu terakhir membagikan kepada masyarakat dan membuang susu hasil panen mereka lantaran pabrik atau industri pengolahan susu (IPS) membatasi kuota penerimaan pasokan susu.

Hal senada juga dikutip dari kumparan.news.com, Sabtu (09/11/2024), bahwa ratusan peternak sapi, peloper, hingga pengepul susu menggelar aksi mandi di Tugu Patung Susu Tumpah di kota Boyolali. Aksi yang mereka lakukan tidak lain mewakilkan kekecewaan yang amat mendalam dan bentuk protes karena susu di tolak IPS (industri pengelolaan susu) dengan dalih sudah membatasi penerimaan dari sejak bulan September, maintenance mesin, dan lain-lain. 

Penguasa hanya mencari kesalahan peternak kecil serta mencari celah untuk mempersulit usahanya, dari segi izin usaha, pajak, dan lain-lain.

Padahal, alih alih bela rakyat, ternyata adanya kebijakan Impor susu yang diambil oleh penguasa untuk memenuhi gizi. 

Tidak tanggung-tanggung, susu yang terbuang pun berasal dari 20 ribu peternak. Bahkan, mereka menyanggupi suplay susu ke IPS. Namun, penguasa bersikap tuli dan buta. Padahal, kebutuhan nasional baru saja terpenuhi hanya 20 % dari keseluruhan peternak.

Alih-alih menyesejahterakan rakyat, ini malah membatasi penerimaan dari peternak lokal dan impor yang tiada batas.

Penguasa terlalu banyak dalih, seperti susu lokal kurang segarlah, inilah, itulah. Bukannya memfasilitasi peternak dengan berbagai alat yang mumpuni, menyediakan sarana dan prasarana, penghasilan rakyat yang transparan pun di cut. Kebijakan impor yang dilakukan penguasa menyulitkan para peternak menyalurkan susu, dan ini tidak lain adalah hasil dari penerapan sistem demokrasi. Seharusnya pemerintah mengambil solusi yang revolusioner dengan memberikan perlindungan penuh terhadap rakyat.

Hanya dengan penerapan Islam oleh negara Islamlah kemaslahatan umat akan terwujud. Karena negara secara mandiri akan memenuhi kebutuhan rakyat dengan optimal dengan memaksimalkan potensi yang ada. Khilafah akan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga tidak akan merebak para oligarki yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

Semoga sistem Islam segera tegak di tengah-tengah umat, agar semua permasalahan umat terselesaikan. Wallahu a'lam bish shawwab.

Oleh: Ummu Aisha

Sahabat Tinta Media

Mengoreksi Penguasa, Tugas Siapa?

@tintamedia 0 Dibaca    November 04, 2024    Comment   

Mengoreksi Penguasa, Tugas Siapa?

Tinta Media - Dalam sistem demokrasi kapitalisme, mengoreksi penguasa adalah tugas DPR. Akan tetapi, coba kita perhatikan, apakah tugas mengorek penguasa tersebut benar-benar dijalankan oleh DPR ? Apakah pernah, kebijakan yang merugikan rakyat dikoreksi oleh DPR, kemudian dibatalkan oleh pemerintah? Faktanya, banyak peraturan yang merugikan rakyat dilegalkan bersama-sama DPR dan pemerintah. 

Jika DPR menjalankan tugasnya, tidak akan ada demo berjilid-jilid yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa. Rakyat tidak perlu turun ke jalan jika aspirasi mereka dididengar dan diperjuangkan untuk diwujudkan. Lalu, tugas siapa mengoreksi penguasa?

Mengoreksi penguasa yang zalim adalah tugas kita bersama. Kita bisa turun ke jalan bersama rakyat lain untuk menyampaikan koreksi agar ada perubahan yang lebih baik. Jangan berpikir hasil, tetapi lakukan terus sampai penguasa mau mendengar dan  mengubah kebijakan yang merugikan rakyat. 

Jika kita punya keberanian dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan koreksi pada penguasa, sungguh luar biasa dengan berani mengambil resiko. Insyaallah, jika kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah, tidak ada yang sia-sia, bahkan bisa mengantarkan kita ke surga-Nya, yaitu sebaik-baik tempat kembali.

Sungguh, mengoreksi penguasa adalah kewajiban kita bersama. Keputusan yang diambil penguasa berakibat pada banyak orang, yaitu rakyat yang dipimpinnya. Ini berbeda dengan keputusan salah yang diambil oleh orang biasa karena akibatnya hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. 

Jadi, penting untuk mengoreksi penguasa, baik secara lisan atau tulisan. Kalau tidak bisa menyampaikan secara lisan, karena tidak memungkinkan bertemu langsung dengan kepala negera, maka kita bisa menggunakan tulisan atau surat terbuka, kemudian dibagi di sosial media dengan harapan dibaca dan bisa mengubah kebijakan yang salah.

Keutamaan aktivitas mengoreksi penguasa dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ath-Thabarani bahwa jihad yang paling afdal adalah menyatakan kebenaran di depan penguasa zalim. Rasulullah saw. bukanlah orang yang antikritik. Sebagai pemimpin besar, beliau sangat dekat dengan siapa saja dan siap dikritik dan mau menerima saran dan pendapat jika dianggap lebih tepat dan benar.  Bila ada masukan dari siapa pun, beliau pasti akan mempertimbangkannya dengan baik sebelum memutuskan sesuatu. 

Suatu kisah terjadi saat perang Badar. Saat itu, pasukan muslim tengah berhenti di sebuah sumur yang bernama Badar. Rasulullah saw. memerintahkan untuk menguasai sumber air tersebut sebelum dikuasai oleh musuh. Namun, ada sahabat yang berpendapat lain dan kebetulan dia ahli strategi perang. Rasulullah tidak marah, bahkan setelah mempertimbangkannya, beliau menerima pendapatnya.

Seorang perempuan tua memarahai Umar bin Khattab saat beliau dalam perjalanan. Tiba-tiba terdengar seorang perempuan tengah memaki-maki. 

"Celakalah Umar, celakalah Umar!" katanya.

Karena ingin tahu, Umar lalu mendekati perempuan tua itu. 

Perempuan itu berkata,"Ya, Umar telah bertindak zalim karena tidak pernah memperhatikan rakyat yang tua seperti saya ini."

Sungguh indah hidup dalam sistem Islam. Pemimpinnya begitu dekat dengan rakyat. Siapa saja bisa mengoreksi khalifah, termasuk rakyat jelata. Khalifah tidak marah, bahkan berterima kasih ketika dikritik dan dikoreksi. Jabatan adalah amanah sehingga jika ada yang mengingatkan, harusnya berterima kasih, karena sudah diselamatkan dari kesalahan dan perbuatan zalim yang bisa mengantarkan ke neraka jahanam.

Oleh: Mochamad Efendi

Sahabat Tinta Media

Bencana Berulang Akibat Keserakahan Penguasa Curang

@tintamedia 0 Dibaca    September 27, 2024    Comment   

Bencana Berulang Akibat Keserakahan Penguasa Curang

Tinta Media - Bencana gempa bumi di awal bulan September (5/9/2024) mengagetkan warga Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Gempa pertama berskala 2,8 magnitudo terjadi pada pukul 14.16 WIB dan gempa susulan berskala 3,1 magnitudo terjadi pada pukul 14.20 WIB. Sampai saat ini, belum ada laporan kerusakan bangunan akibat bencana tersebut. 

Menurut Hartanto, Kepala BMKG Wilayah II Tanggerang, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat. Masyarakat pun diminta untuk waspada, tetap tenang, dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bencana yang bisa datang dengan tiba-tiba membuat masyarakat was-was, karena tidak sedikit nyawa dan harta yang hilang akibat bencana. Salah satunya gempa bumi. Tentu yang paling bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan rakyat adalah penguasa. Maka dari itu, penguasa harus serius melakukan mitigasi bencana, agar dampaknya bisa diminimalisir. 

Secara geografis, negeri ini berada di kawasan ring of fire (cincin api) Pasifik, yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negeri rawan bencana, seperti gempa bumi, gunung meletus, ombak besar, dan lain sebagainya.

Kendati demikian, tidak menjadi alasan bagi penguasa untuk berpangku tangan menerima kenyataan tanpa berusaha keras meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Walaupun benar bahwa bencana yang terjadi adalah ketentuan Allah Swt., tetapi harus kita sadari bahwa bencana yang datang bisa jadi sebagai peringatan atau sinyal bagi manusia, seolah bumi berkata 'aku sedang tidak baik-baik saja'.

Jika melihat fakta, kerusakan bumi sudah terlihat jelas di depan mata. Banyak aktivitas manusia yang membuat bumi yang sudah tua ini rusak, seperti aktivitas pertambangan, pengerukan pasir, penggundulan hutan, pembangunan yang serampangan, aktivitas industri, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya aktivitas ini tidak dilakukan oleh individu masyarakat, melainkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah mendapatkan izin dari penguasa.

Dalam sistem liberal kapitalisme, banyak sumber daya alam dikelola oleh swasta dan asing tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi dan merugikan masyarakat. Sistem ini, memberikan keleluasaan pada para pemilik modal besar untuk berinvestasi dan mengeksploitasi SDA. Alhasil, keuntungannya masuk ke kantong-kantong para oligarki. Lagi-lagi rakyat yang jadi korban keserakahan mereka, menyisakan lingkungan rusak yang bisa mengundang bencana alam.

Adapun usaha yang dilakukan oleh penguasa tidak lepas dari hitung-hitungan anggaran. Seharusnya penguasa menjauhkan dan membantu rakyat dari ancaman bencana alam. Berapa pun anggaranya, harus disediakan. Hal ini karena keamanan masyarakat menjadi salah satu dari tiga kebutuhan kolektif umat yang wajib disediakan penguasa. 

Kelalaian penguasa menangani bencana akan berbuah murka Allah Swt. Meski ajal adalah  rahasia Allah, tetapi menjaga jiwa, harta, dan darah rakyat adalah kewajiban negara dan tidak boleh terabaikan. Tidak cukup hanya memberikan imbauan-imbauan saja, masyarakat butuh jaminan keselamatan dari penguasa. Inilah bukti bahwa musibah ini datang karena keserakahan penguasa curang.

Berbeda dalam sistem Islam, upaya antisipasi dan mitigasi bencana adalah tanggung jawab penguasa, karena menyangkut fungsi kepemimpinannya sebagai ra'in dan junnah bagi rakyat yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka dari itu, khalifah akan serius mengupayakan agar dampak bencana bisa diminimalisir, di antaranya adalah:

Pertama, khalifah akan membuat kebijakan mengenai pengelolaan SDA yang sudah diatur oleh syariat Islam. SDA haram dikelola oleh individu, swasta ataupun asing. SDA adalah harta kepemilikan umum yang hanya boleh dikelola oleh negara, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk jaminan kebutuhan pokok publik karena jika dieksploitasi oleh swasta dan asing, dengan seenaknya mereka merusak lingkungan.

Kedua, khalifah akan memberikan edukasi teknis dan dan edukasi ideologis. Edukasi teknis adalah upaya melindungi diri dari bencana, seperti berlindung di tempat yang aman dan tidak boleh panik saat terjadi bencana. Edukasi ideologis adalah adanya kesadaran bahwa musibah ini adalah qadha dari Sang Khalik sebagai peringatan bagi manusia atas dosa-dosa yang telah dilakukan, ketika segala sesuatu sudah diupayakan  sedangkan bencana tetap terjadi dan tidak bisa kita halangi. 

Ketiga, ketika terjadi bencana, khalifah akan dengan sigap untuk mengevakuasi masyarakat. Semaksimal mungkin upaya akan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan menjamin segala kebutuhan pengungsi, mulai dari makanan, fasilitas kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya.

Berapa pun anggaran yang dibutuhkan, akan disediakan oleh negara. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan menjadikan negara mampu memenuhi segala kebutuhan rakyat, tanpa tergantung kepada negara lain. Baitul mal adalah pengelola keuangan yang diperoleh dari pengelolaan SDA, zakat, fa'i, kharaj dan lain sebagainya. 

Maka dari itu, hanya sistem Islam yang mampu menghadirkan solusi yang menyentuh akar permasalahan, bukan solusi tambal sulam seperti dalam sistem kapitalisme. Seandainya umat manusia mau diatur oleh sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mereka tidak akan was-was lagi menghadapi musibah yang datang. Andaikan umat manusia mau bermuhasabah atas musibah yang terjadi akibat ketidaktaatan kepada Sang Khalik dan memohon ampun kepada Allah Swt., maka Allah akan menurunkan rahmat-Nya dan memberikan keberkahan pada kita semua. Yakinlah, Dia adalah Sang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu'alam bishawab.

Oleh: Neng Mae

Sahabat Tinta Media 

Pork Barrel Politic di Balik Program Penguasa

@tintamedia 0 Dibaca    September 22, 2024    Comment   

Pork Barrel Politic di Balik Program Penguasa

Tinta Media - Sejatinya, guru adalah sosok mulia yang sangat berjasa bagi generasi bangsa. Dari mereka, kita mengetahui banyak hal. Mereka menjadi sosok panutan yang menginspirasi generasi muda. Maka dari itu, guru sangat pantas mendapatkan perhatian dan jaminan kesejahteraan dari pemerintah agar mereka fokus terhadap tugas utamanya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini pula yang dilakukan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna. Atas perhatiannya kepada guru agama di Kabupaten Bandung, ribuan guru PAI mengungkapkan rasa terima kasihnya. Oleh karena itu, mereka siap mendukung Kang DS untuk memenangkan Pilkada 27 November mendatang.

Kewajiban seorang pemimpin adalah menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya seorang guru. Namun dalam sistem saat ini, karena ada tujuan yang ingin dicapai, penguasa sering kali memanfaatkan situasi yang terjadi dengan meluncurkan program-program yang seolah-olah menjadi angin surga.

Bukan rahasia lagi, bagaimana kondisi guru saat ini, apalagi guru honorer. Dengan upah yang sangat minim, perlakuan terhadap mereka sangat berbeda. Padahal, tanggung jawab mereka sama dengan guru PNS. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh penguasa. Ketika rakyat dalam kesusahan, terinjak-injak, dan terhimpit, begitu diberi perhatian sedikit saja, mereka merasa penguasa tersebut sangat baik.

Rakyat lupa penderitaan yang selama ini dirasakan akibat kezaliman para penguasa. Penguasa akan menebar kebaikan dengan meluncurkan program-program merakyat. Cara ini disebut _pork barrel politic_ atau politik gentong babi. 

Cara ini sangat menguntungkan penguasa dan kelompoknya. Alhasil, penguasa mendapatkan popularitas di tengah-tengah masyarakat dengan maksud dan tujuan meraih dukungan dari masyarakat dalam pencalonan berikutnya. 

Salah satu target adalah guru PAI. Dukungan mereka  menyiratkan ada politik balas budi atas program-program yang telah diluncurkan. Dalam sistem demokrasi, para guru terjebak dalam arus pusaran politik penguasa.

Lantas, kesejahteraan seperti apa yang dirasakan para guru PAI? Kesejahteraan hakiki ataukah insidental? Seharusnya bukan hanya para guru PAI yang mendapatkan kesejahteraan atau perhatian pemerintah, tetapi semua guru harus mendapatkan perlakuan yang sama. 

Selain guru, setiap elemen masyarakat  harus mendapatkan perhatian juga. Kapan dan di mana pun rakyat membutuhkan, pemimpin harus siap dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat, tanpa ketentuan dan syarat, sehingga rakyat pun tidak diharuskan untuk membalas budi dari segala kebaikan seorang pemimpin. Ini karena sudah menjadi kewajiban pemimpin untuk melayani dan meriayah rakyat.

Dalam Islam, menjadi pemimpin adalah amanah. Tugasnya adalah melaksanakan ketentuan Allah Swt. yang telah diwahyukan kepada Rasulullah saw. Pemimpin dalam Islam mempunyai kesadaran bahwa mereka akan  dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diemban kelak di akhirat oleh Allah Swt. 

Pemimpin atau khalifah laksana penggembala. Ia menjaga gembalaannya sebaik mungkin. Seperti itulah pemimpin, tanpa mengharapkan balas jasa atas apa yang dilakukan kepada rakyat. Pemimpin harus terus fokus bekerja dengan maksimal, sehingga kebijakan atau program yang dibuat bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat, termasuk menjamin kesejahteraan para guru.

Sosok guru dalam sistem Islam mempunyai peranan penting. Bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi pencetak generasi yang mempunyai pola pikir dan pola sikap Islam. Maka dari itu, sebagai bentuk terima kasih, negara akan mengupah para guru dengan upah yang sangat besar.

Ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, guru mendapatkan gaji sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Tidak heran jika saat itu banyak dijumpai generasi cerdas dan saleh. Selain karena para guru terjamin kesejahteraannya, fasilitas  pendukung pendidikan pun bisa dinikmati oleh seluruh rakyat secara gratis. 

Begitu sejahteranya rakyat ketika pemimpin menerapkan Islam secara kaffah. Keberkahan akan dirasakan oleh seluruh makhluk. Pemimpin tidak akan memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak juga menuntut rakyat untuk membalas budi atas kebaikannya. Apa pun yang dilakukan, semata-mata mencari rida Allah Swt.

Tidakkah kita jemu atas kezaliman yang terus kita rasakan akibat sistem bobrok, yaitu sistem demokrasi kapitalisme? Sistem ini menjual nama rakyat untuk keuntungan oligarki. Sesungguhnya, hanya sistem Islam dalam naungan Daulah Islamiyyah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Wallahu'alam bishawab.

Oleh: Neng Mae

Sahabat Tinta Media

Parpol Tersandera Penguasa?

@tintamedia 0 Dibaca    September 12, 2024    Comment   

Parpol Tersandera Penguasa?

Tinta Media - Anies, bakal calon gubernur gagal maju dalam Pilkada 2024, baik di Jakarta maupun Jabar buka suara. Ia menyebut dirinya gagal melaju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah karena seluruh partai politik tersandera oleh pemegang kekuasaan. Ada usulan agar Anies masuk partai. Namun pertanyaannya, partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan. 

"Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam," tegas Anies di akun Youtube pribadinya. (cnbcindonesia.com 1/9/2024).

Kritikan Anies seolah menegaskan bahwa sistem perpolitikan di Indonesia saat ini tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pihak yang ingin menawarkan alternatif berbeda. Situasi yang jauh dari ideal, partai politik yang seharusnya menjadi wadah menyalurkan aspirasi rakyat justru menjadi alat mempertahankan status quo, pendukung politik dinasti.

Terjebak Pragmatisme

Curhatan Anies tampaknya tidak berlebihan, bahkan bisa jadi sesuai kenyataan. Dunia politik sejak pilpres hingga pilkada masih memanas, baik tawar-menawar koalisi parpol, hingga bakal calon, bahkan mengotak-atik peraturan demi kekuasaan. 

Realitas politik seperti dagang sapi, berubah kongsi demi kursi, tak ada kawan dan lawan sejati, yang ada mengejar kepentingan bersama. Realitas ini wajar dan pasti terjadi dalam demokrasi. Demi kekuasaan, parpol rela menjilat ludahnya sendiri, menggadaikan ideologi berbalut dalil, lebih tepat dalih. 

Mereka berdalih demi kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa para politisi berkoalisi. Namun, rakyat tak lebih dari pendorong mobil mogok, dibutuhkan suaranya setiap lima tahun sekali. Ketika kekuasaan sudah di tangan, rakyat kembali gigit jari. Nyatanya, sang penguasa dan anggota dewan mengabdi pada pemilik cuan. 

Kedaulatan di tangan rakyat hanya slogan, karena faktanya ada di tangan oligarki. Contonya, UU Minerba, UU Migas, UU Cipta Kerja, hingga UU IKN adat bukti nyata. Meski rakyat menolak, perundangan tetap berjalan. Penguasa maupun politisi bertindak pragmatis, mengorbankan prinsip demi kekuasaan.

Parpol adalah wakil rakyat, seharusnya menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan membela kepentingan penguasa dan pengusaha. 

Mirisnya lagi, ada 12 dari 24 partai politik peserta pemilu 2024 yang pernah terlibat korupsi. Mereka adalah parpol yang lolos masuk di Senayan dan pernah masuk dalam tampuk kekuasaan. 

Borok partai politik sering dipakai penguasa untuk menyandera mereka. Untuk menyelamatkan marwah kader dan partai, akhirnya mereka tunduk pada kepentingan penguasa. (kompas.com/2023/09/15)

Faktor lain penyebab parpol bersikap pragmatis adalah demokrasi merupakan sistem politik berbiaya tinggi. Fadli Ramadhanil,

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan bahwa untuk membuat partai politik baru hingga masuk peserta Pemilu 2024, selain sulit juga mahal.

Versi Nasdem, bisnis pendirian parpol baru bisa mencapai Rp50 M. Bahkan untuk maju menjadi anggota dewan di Senayan, politisi bisa mengeluarkan dana hingga10 milyar (news,republika, 9/6/2020). Tidak ada makan siang gratis, maka terjadilah simbiosis politisi, penguasa, dan pengusaha demi mengejar manfaat dan maslahat.

Manfaat merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Pemerintahan yang tegak di atas akidah sekuler, menolak peran agama untuk mengatur kehidupan. Kedaulatan ada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada di parlemen untuk menyusun regulasi atau produk perundang-undangan berdasar akal lemah dan hawa nafsu. Celah inilah yang sering dimanfaatkan penguasa untuk mempertahankan status quo dengan menyandera parpol.  Maka, perselisihan, pertentangan, baku hantam saling sikut juga permufakatan jahat akan senantiasa terjadi dalam demokrasi.

Parpol Sistem Islam Tidak Tersandera

Partai politik dalam Islam lahir dan tegak dalam rangka memenuhi kewajiban dan seruan Allah dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya,

"Hendaklah ada di antara kalian sekelompok  orang yang mengajak pada kebaikan serta menyuruh berbuat makruf, dan mencegah  kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." 

Politik dalam Islam bermakna riayah suunil ummah yakni mengurus urusan umat. Maka, keberadaan partai politik berfungsi muhasabah lil hukam, yakni mengoreksi penguasa agar menjalankan amanah sesuai syariat Islam. 

Selain itu, tugas partai politik Islam adalah membina umat agar memiliki kepribadian Islam, yakni mempunyai pola akliyah dan nafsiyah Islam, juga memahami tsaqafah Islam. Maka, parpol ini akan senantiasa bergerak dan berinteraksi bersama umat secara terus-menerus, bukan hanya musiman menjelang pemilu setiap lima tahun sekali.

Peranan mulia tersebut menjadikan parpol Islam akan senantiasa dijadikan rujukan masyarakat dan tidak tersandera oleh kepentingan penguasa. Keduanya menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., pemilik surga dan neraka. Kondisi ini akan terwujud dengan tegaknya peradaban Islam yang berasaskan akidah Islam, bukan peradaban kapitalisme yang tegak di atas asas manfaat. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Ida Nurchayati, STP

Sahabat Tinta Media

Jalan Masih Rusak, Bukti Abainya Penguasa Kapitalis

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 18, 2024    Comment   

Jalan Masih Rusak, Bukti Abainya Penguasa Kapitalis

Tinta Media - Rusaknya jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Tegalluar, Whoosh Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung kembali jadi sorotan. Akses jalan ini sebelumnya merupakan jalan milik desa sampai pada tahun 2023 lalu. Setelah Stasiun KCIC Tegalluar berdiri dan beroperasi, statusnya berubah menjadi jalan Kabupaten. 

Rusaknya jalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar pihak Pemkab Bandung dapat melakukan perbaikan jalan. Sayangnya, perbaikan jalan tersebut tidak memuaskan karena sampai saat ini kondisinya masih sama, tetap rusak.

Dadang Silahudin selaku Kepala Desa Cibiru Hilir mengatakan bahwa perbaikan dengan tahap perataan serta pemadatan sempat dilakukan DPUTR Kabupaten Bandung. Hanya saja, tidak dilakukan secara menyeluruh. Beliau pun mengungkapkan bahwa apabila jalan diperbaiki terus menggunakan dana desa Cibiru Hilir, maka untuk kepentingan pembangunan yang lain akan banyak terpangkas. Dadang berharap, baik Pemkab maupun Pemprov Jabar dapat segera melakukan perbaikan jalan tersebut.

Rusaknya fasilitas jalan menjadi pemandangan yang biasa oleh masyarakat. Tentu mereka merasa kesulitan  karena jalan yang rusak membuat kegiatan perekonomian dan aktivitas sehari-hari jadi terhambat, bahkan sampai membahayakan jiwa karena rawan kecelakaan. 

Mirisnya, kerusakan jalan yang ada sering kali disebabkan kendaraan yang kerap melewati jalan umum. Padahal, kendaraan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun terjadi kerusakan pada infrastruktur jalan.

Inilah kenyataan pahit yang harus diterima oleh masyarakat. Penyediaan jalan yang masih berkualitas rendah tentu menyebabkan jalan mudah rusak, ditambah lagi lambatnya penanganan masalah tersebut. Ini semakin menunjukkan abainya penguasa kapitalis terhadap jaminan pemenuhan fasilitas jalan yang aman dan nyaman. 

Inilah dampak penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Sistem ini menyebabkan solusi atas berbagai persoalan umat hari ini lamban, bahkan bisa jadi hanya sekadarnya, tambal sulam dan seperti hanya di permukaan saja. 

Jika dicermati, kondisi seperti ini bermula ketika aturan kehidupan masyarakat termasuk di bidang pelayanan umum tidak diambil dari Islam. Kepemilikan yang bersifat umum, pembagian peran dan tanggung jawab negara, pemodal, serta masyarakat juga tidak ditetapkan dengan Islam.

Sistem kapitalisme yang diadopsi oleh negara saat ini memandang sarana transportasi sebagai sebuah industri. Cara pandang ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum berupa jalan justru dimanfaatkan oleh penguasa swasta untuk meraup keuntungan semata. Sementara, negara dan penguasa hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator yang memuluskan kepentingan korporat.

Maka tak heran, sering kali kebijakan penguasa lebih cenderung berpihak pada pemilik modal ketimbang rakyat. Inilah fakta penguasa dalam sistem kapitalis.

Berbeda dengan Islam yang merupakan agama paripurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah kepemimpinan negara yang akan mengurus seluruh urusan rakyat dan menjadi pelindung bagi mereka. 

Jaminan jasa transportasi disediakan oleh penguasa dalam sistem Islam. Jalan-jalan dibangun secara terencana dan mampu menghubungkan antar kota lainnya. Selain itu, jalan-jalan tersebut berfungsi untuk menopang kegiatan komersial, ibadah, administrasi, militer, dan sejumlah hal lainnya.

Penguasa di dalam Islam wajib membangun infrastruktur yang baik dan merata sampai ke pelosok negeri. Penguasa di dalam Islam adalah penanggung jawab utama bagi terpenuhinya sarana dan prasarana penghubung di masyarakat seperti jalan dan jembatan. Karenanya, haruslah dikelola oleh negara dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan umat.

Karena itu, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pembangunan jalan tidak akan diperhitungkan berdasarkan keuntungan dan kerugian, melainkan menjadi sebuah bentuk pelayanan kepada umat.

Sementara, dalam hal kesegeraan merespons kebutuhan masyarakat seperti jalan rusak, Islam sangat cepat. Dananya akan diambil dari Baitul Mal atau kas negara dengan tata kelola yang sangat ketat sehingga akan mencegah penyalahgunaan.

Negara akan membuat regulasi untuk mempertegas penggunaan fasilitas umum oleh pihak swasta serta menyiapkan sanksi tegas bila ada yang melanggarnya.

Wallahua’lam bishshaw

Oleh: Rukmini

Sahabat Tinta Media

Ziswaf: Bentuk Ketaatan kepada Allah, Bukan Penguasa

@tintamedia 0 Dibaca    April 06, 2024    Comment   

Ziswaf: Bentuk Ketaatan kepada Allah, Bukan Penguasa

Tinta Media - Bulan Ramadan adalah bulan penuh keutamaan. Salah satunya adalah dilipatgandakan pahala. Oleh karena itu, setiap umat Islam berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dengan mengharap rida dari Allah Swt. Umat mempersembahkan amal terbaik mereka dengan berbagi kepada sesama, misalnya dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf).

Momen inilah yang membuat Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengajak dan mendorong masyarakat terutama kalangan ASN dan non-ASN untuk mengeluarkan ziswaf. Beliau yakin bahwa ziswaf punya potensi besar dan menjadi sumber daya besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Hal ini disampaikan saat sosialisasi Instruksi Bupati Bandung 2/2024 tentang optimalisasi zakat, infak dan sedekah profesi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab Bandung, melalui Badan Amil Zakat (Baznas) di Gedung Korpri, Senin (18/03/2024). Beliau juga mengungkapkan bahwa saat ini rendahnya kesadaran masyarakat untuk zakat dan pengelolaan zakat yang belum optimal menjadi kendala.

Tingginya ruhiyah umat Islam di bulan Ramadan tentu menjadi momen tepat untuk meluncurkan program ziswaf ini. Namun, jangan sampai antusiasme umat untuk memaksimalkan ketaatan di bulan suci ini malah dimanfaatkan oleh penguasa. Khawatirnya, dorongan ziswaf kepada masyarakat terkhusus ASN dan Non-ASN menjadikan pemerintah berleha-leha dan abai terhadap kewajibannya untuk menyejahterakan umat. Ini karena sesungguhnya yang harus menanggung beban kesulitan masyarakat yang tidak mampu adalah tugas negara atau penguasa, bukan ASN dan non-ASN.

Negara tidak boleh mengandalkan zisfaw dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Apalagi, faktanya sebagian besar masyarakat negeri ini berada dalam garis kemiskinan. Bukan karena rendahnya kesadaran mereka untuk berzakat dan sedekah, tetapi karena impitan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat muslim tidak mampu mengeluarkan zakat dan sedekah. Jangankan untuk membayar zakat dan sedekah, untuk mengisi perut pun susahnya setengah mati. 

Mirisnya, permasalahan kemiskinan ini terus berlarut-larut dan merembet ke mana-mana tanpa ada solusi pasti dari penguasa. Seharusnya negara mampu menyejahterakan umat dengan hasil kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, bukan hanya mengandalkan ziswaf dari masyarakat. 

Sayangnya, sistem demokrasi kapitalisme yang diemban negeri ini membuat negara menyerahkan pengelolaan SDA ke tangan asing dan aseng, sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan rakyat. Alih-alih membuat program ziswaf untuk menyejahterakan rakyat, padahal rencana ini sarat akan asas manfaat, bukan untuk kemaslahatan bersama. 

Jika negara benar-benar peduli terhadap rakyat, harusnya melakukan pengelolaan maksimal terhadap SDA secara mandiri sehingga lapangan kerja terbuka lebar untuk rakyat. Alhasil, tidak akan ada rakyat yang kesulitan untuk mengeluarkan zakat dan sedekahnya.

Inilah bukti ketika sistem demokrasi kapitalisme dijadikan landasan untuk mengelola suatu negara. Maka, yang terjadi dalam sistem ini adalah tidak adanya keseriusan negara atau penguasa dalam meriayah (mengurusi) rakyat. Penguasa memilih para pemilik modal yang jelas-jelas memberikan keuntungan materi secara langsung. 

Penguasa membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi kesulitan, karena mereka hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator saja. Jadi, sampai kapan pun kesejahteraan rakyat hanya sebatas angan-angan saja, jika sistem ini masih bercokol di negeri ini.

Selain itu, mengenai pengelolaan zakat yang belum optimal, pemerintah harus segera berbenah. Ini karena pengelolaan zakat harus betul-betul dilakukan dengan amanah, tepat sasaran, dan transparan, tanpa meninggalkan celah tindak korupsi, agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Tentunya dengan mengambil aturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Berbeda dengan sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rakyat, termasuk mengatur masalah ziswaf. Masyarakat yang hidup dalam Daulah Islam tentu paham betul dengan perintah dan larangan Allah Swt. Salah satunya dalam hal membayar zakat dan bersedekah. Masyarakat akan memiliki kesadaran penuh bahwa dengan mengeluarkan zakat bagi yang mampu tidak akan membuat harta berkurang, justru akan membawa keberkahan bagi si pemberi dan penerimanya.

Allah Swt. berfirman yang artinya, 

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa pun yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (TQS. Al Baqarah 2: 261)

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu lagi didorong untuk beramal saleh, karena penerapan syariat Islam secara kaffah membuat setiap umat Islam dengan penuh keikhlasan menyisihkan sebagian harta untuk membantu saudara yang tidak mampu sebagai bentuk ketaatan dan mengharap rida Allah Swt. bukan karena keterpaksaan atas dorongan penguasa.

Apalagi pada bulan Ramadan, seluruh umat Islam berlomba-lomba dan melakukan kebaikan, memberikan amal terbaiknya untuk berbagi kepada sesama, seperti zakat, infak, dan sedekah. Oleh sebab itu, agar pengelolaan zakat ini bisa optimal, maka harus dikelola oleh negara agar tepat sasaran dan merata, sehingga bisa meringankan kesulitan masyarakat yang tidak mampu.

Tentunya pengelolaan zakat ini harus sesuai hukum syara', tidak boleh dilakukan asal-asalan karena zakat adalah amanah yang harus dilakukan secara transparan, tidak boleh ada manipulasi data demi meraup keuntungan, seperti dalam sistem kapitalisme. 

Dalam Islam, zakat dikumpulkan di baitul mal, termasuk juga hasil SDA, ghanimah, dan jizyah yang dipungut dari kafir zimmi. Seluruh pendapatan negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat.

Proses pengelolaan zakat pun harus dilakukan dengan cara yang sigap dan disiplin, seperti yang Rasulullah contohkan, tidak pernah menunda penyaluran zakat. Misalnya, setiap kali zakat diterima pagi, maka sebelum siang sudah disalurkan kepada masyarakat. Jika zakat diterima siang hari, maka sebelum malam sudah disalurkan. Tidak ada zakat yang tersisa dan dilakukan secara transparan.

Begitu pula amil yang diberi tugas harus amanah, jujur, dan akuntabel. Maka, hanya dalam Islam, pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan optimal sehingga perekonomian negara menjadi stabil, kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin bisa teratasi. 

Maka dari itu, negara harus menerapkan sistem Islam sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat. Saatnya kita kubur sistem demokrasi kapitalisme yang menyengsarakan rakyat dan menggantinya dengan sistem sahih, yaitu Islam.

Wallahualam.

Oleh: Neng Mae

Sahabat Tinta Media

Penguasa Arab Saudi Memainkan Peran sebagai Pengikut AS

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 17, 2024    Comment   

Penguasa Arab Saudi Memainkan Peran sebagai Pengikut AS

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai, manuver  menteri luar negeri Arab Saudi pada konferensi Davos  yang menegaskan bahwa siap menjalin hubungan damai dan menerima solusi dua negara, membuktikan bahwa penguasa Arab Saudi memainkan perannya sebagai pengikut Amerika Serikat (AS).

"Para penguasa Arab Saudi memainkan peran sebagai b4j*ng4n yang mengamini setiap keputusan dan kemauan para pemimpin AS," ujarnya dalam video yang bertajuk Terbongkar Rencana Jahat yang Kalian Sembunyikan Selama Ini, di kanal Youtube Justice Monitor, Senin (5/3/24).

Agung melanjutkan, manuver dari menteri luar negeri Faisal Bin Farhan Al-Saud membuktikan bahwa di level dalam negeri memerangi Islam dan seruannya untuk menyebarkan permusuhan, kefasikan, abnormalitas.

"Di level luar negeri, melalui hubungannya dengan AS yang sudah begitu jauh serta kesediaannya untuk mengakui entitas Yahudi melalui solusi dua negara," imbuhnya.

AS lanjutnya, menggunakan Arab Saudi dengan rayuan normalisasi dan uang untuk melakukan semua proyek dan rencananya terkait masalah Palestina.

"Itulah ‘wortel’ yang digunakan AS untuk memperdaya entitas Yahudi agar menerima proyek-proyeknya," ungkapnya. 

AS kata Agung, sangat menyadari kelemahan rezim Arab dan menjadikan rezim Arab Saudi bisa digoyangkan dari waktu ke waktu.

“Pemimpin Israel dan  penguasa Arab Saudi tidak pernah menolak permintaan AS atau pun mengecewakannya," pungkasnya. [] Setiyawan Dwi

Direktur FIWS: Keberadaan Para penguasa di Timur Tengah Tidak Bisa Dilepaskan dari Negara Bangsa

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 20, 2024    Comment   

Direktur FIWS: Keberadaan Para penguasa di Timur Tengah Tidak Bisa Dilepaskan dari Negara Bangsa

Tinta Media - Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi mengatakan, keberadaan para penguasa di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari negara bangsa. 

“Keberadaan para penguasa di Timur Tengah itu tidak bisa dilepaskan dari kemunculan negara bangsa yang lahir dari rahim kolonialisme yang memang dirancang oleh AS dan Inggris untuk tetap bisa mengendalikan Timur Tengah,” ungkapnya di Kabar Petang: AS Merancang Gencatan Senjata Israel-Hamas? di kanal Khilafah News, Sabtu (17/2/2024). 

“Dengan terpecahnya Timur Tengah menjadi negara bangsa, ditambah lagi para penguasanya dikontrol terus oleh AS, Amerika bisa memperlambat --bukan menghentikan-- kemunculan kekuatan politik dunia Islam di Timur Tengah,” ulasnya. 

Farid berargumen, dikatakan memperlambat karena masyarakat di Timur Tengah sudah tahu persis bahwa penguasa mereka adalah pengkhianat, dan bahwa negara bangsa adalah prinsip yang dipaksakan atas Timur Tengah untuk memecah belah umat Islam. 

“Keinginan masyarakat Timur Tengah, juga dunia Islam bersatu di bawah naungan Khilafah ‘ala min haj an-nubuwwah adalah sesuatu yang tidak bisa dibendung. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika sebenarnya hanya memperlambat, bukan menghentikan tegaknya kembali Khilafah yang akan mempersatukan kaum muslimin,” yakinnya. 

Pengkhianatan 

Farid menilai, penerimaan para penguasa Timur Tengah terhadap keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ)  yang meminta Zion*s tidak melakukan genosida merupakan bentuk pengkhianatan. 

“Apa yang dikatakan ICJ adalah meminta Zion*s agar tidak melakukan atau mencegah untuk melakukan genosida. Artinya keputusan ini tidak menetapkan bahwa apa yang dilakukan Zion*s Y4hudi bukanlah genosida, padahal jelas yang dilakukan Zion*s adalah genosida,” tegasnya. 

Artinya, ia menegaskan, keputusan ICJ itu tidak punya arti, dalam pengertian memberikan dampak yang signifikan. 

“Kalau ingin melakukan suatu hal yang signifikan sebenarnya sederhana, yang bisa dilakukan oleh penguasa-penguasa Timur Tengah ya kirim pasukan, bombardir terutama di pangkalan-pangkalan udara militer Zion*s itu akan melumpuhkan pesawat-pesawat tempur mereka, melumpuhkan helikopter-helikopter mereka yang selama ini digunakan untuk membunuh kaum muslimin,” sarannya. 

Di samping itu, ucapnya, para penguasa negeri Islam bisa melakukan langkah ekonomi dengan memutus segala bentuk hubungan ekonomi dengan Zion*s. 

Namun Farid menyesalkan, Turki hingga saat ini masih melakukan hubungan dagang dengan Zion*s, bahkan terus mengirim kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan vital untuk mesin perang Zion*s Y4hudi berupa baja dan gas. 

“Tidak hanya Turki, negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Yordania, Saudi, membiarkan truk-truk yang mengangkut kebutuhan-kebutuhan vital untuk menghidupkan ekonomi Zion*s Y4hudi melalui wilayah mereka, setelah ada krisis di Yaman. Apa ini bukan pengkhianatan?” tanyanya retorik. 

Farid berandai, kalaulah negara-negara itu menghentikan pasokan gas, minyak, kebutuhan-kebutuhan pokok untuk entitas penjajah, ini akan melumpuhkannya secara ekonomi. 

“Namun ini tidak dilakukan. Jadi bisa disebut penguasa-penguasa Arab ini adalah lingkaran terdekat yang justru menjaga keberadaan Entitas Penjajah Y4hudi,” sesalnya. 

Farid mengulas, sejak awal berdirinya negara bangsa di Timur tengah memang dirancang untuk kepentingan entitas Zion*s dan menjadi garda terdepan dalam menjaga Entitas Y4hudi dan untuk kepentingan Amerika. 

“Demikian juga keberadaan OKI yang merupakan kumpulan dari penguasa-penguasa pengkhianat tersebut. Maka bisa dipastikan mereka tidak akan melakukan tindakan yang bisa memberikan dampak signifikan yaitu menghilangkan Entitas Penjajah Y4hudi,” paparnya. 

Ini, lanjutnya, sebenarnya sangat disadari oleh dunia Islam saat ini, dan apa yang dilakukan oleh penguasa Arab itu sebenarnya adalah upaya bunuh diri secara politis. 

“Waktunya insyaallah semakin dekat, dan kalau persatuan kaum muslimin muncul tidak akan ada yang bisa menghalangi umat Islam, hatta negara seperti Amerika Serikat sekali pun,” yakinnya memungkasi penuturan.[] Irianti Aminatun

Penguasa Oh Penguasa

@tintamedia 0 Dibaca    September 11, 2023    Comment   

Penguasa Oh Penguasa

Tinta Media - Kejam sekali penguasa di negeri ini, rakyat sudah mulai gelisah karena kebutuhan pokok mulai naik sedangkan gaji buruh masih stagnasi tidak ada kenaikan, eh malah dapat kabar mau dihilangin bahan bakar pertalite di awal tahun 2024 oleh PT Pertamina (Persero). Padahal di dalam pandangan Islam, Sumber Daya Alam (SDA) termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) itu milik rakyat, kalau milik rakyat artinya itu kembali juga kepada rakyat secara gratis, penguasa atau pemerintah hanya mengelola bukan berbisnis.

 

Walaupun saya sepakat, bahwa alasan penghapusan pertalite dengan diganti pertamax green 92 itu adalah karena masalah penghijauan dan lingkungan, tapi penguasa harus fair dong, seluruh hal aktivitas dan juga proyek-proyek yang merusak alam dan lingkungan itu juga harus dihapus dan dihentikan juga. Di satu sisi dihapus karena alasan lingkungan alam, di sisi lain proyek-proyek seperti Ibu Kota Negara (IKN) yang jelas-jelas merusak alam diberi jalan dan dikebut.

 

Iya sih setuju dengan perkataan para elite bahwa IKN ini untuk rakyat, tapi cobalah berpikir kira-kira lebih penting mana kesejahteraan rakyat dengan pembangunan proyek IKN. Kalau aku sih sebagai mahasiswa pasti lebih memilih untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat daripada membangun IKN. Kan di dalam Islam kepemimpinan itu amanah yakni mengatur semua urusan umat seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, sandang pangan, papan bagi tiap individu warga negara, bukan tiap keluarga. Dan juga menjamin pemenuhan hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan secara cuma-cuma dan gratis, serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman dalam memelihara urusan rakyat.

 

Lantas, bagaimana mau menghidupi rakyat kalau uangnya saja dikorupsi, bakhan rakyat sendiri saja susah untuk menghidupi dirinya sendiri. Coba lihatlah para penguasa di luar sana betapa susahnya mencari pekerjaan, di samping susahnya mencari pekerjaan ,di sisi lain PHK (Pemutus Hubungan Kerja) terjadi dimana-mana, bahkan di perusahaan besar sekali pun. Di lain sisi lagi masyarakat dibebani dengan berbagai macam pajak. Mana nih, peran negara katanya bekerja untuk rakyat?

 

Apa yang ada di pikiranmu wahai penguasa? Anda itu dipilih oleh rakyat loh, perjuangkanlah atas nama hak rakyat. Ingatlah dulu waktu pemilu dekat dengan rakyat, mengayomi, tapi ketika terpilih, rakyat malah ditendang. Apakah engkau masih punya hati?

 

Ya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ir. Bambang Wuryanto atau dikenal dengan nama Bambang Pacul anggota DPR Jateng IV yang dengan lugasnya mengatakan bahwa korea-korea (DPR) ini nurut pada ketua partai, itu informasi yang sangat berguna untuk kami masyarakat, buruh dan warga negara Indonesia bahwasanya hakikatnya para elite dan anggota DPR sejatinya bukan mewakili rakyat tapi mewakili kepentingan partai.

 

Ya benar bagiku para partai politik di negeri ini mewakili rakyat, tapi mewakili rakyat yang mana ternyata rakyat yang sedikit yang dimana lekat akan kepentingan-kepentingan bisnisnya alias para cukong-cukong yang mendanainya diwaktu kampanye, kalau para partai politik mewakili rakyat harusnya tidak menyetujui dan tidak mengesahkan UU Kesehatan, UU Cipta Kerja, Omnibuslaw, penghapusan pertalite yang padahal itu semua sudah secara terang-terangan ditentang oleh masyarakat, oleh para intelektual dan juga para pakar.

 

Ingatlah wahai engkau penguasa, jika kau beragama Islam renungkanlah sabda Rasulullah SAW, "Sungguh kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan (kekuasaan), sementara kepemimpinan (kekuasaan) itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Alangkah baiknya permulaannya dan alangkah buruknya kesudahannya," (HR Al-Bukhari, An-Nasa’i dan Ahmad).

Peringatan Rasulullah SAW ini sudah sangat jelas, maka dari itulah, beliau memberikan contoh dengan tidak memberikan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang meminta jabatan dan kekuasaan.

 

Memang menjadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat sangat luar biasa. Namun banyak orang berambisi, setelah menjadi penguasa, menjadi pejabat tak peduli lagi halal dan haram, segala macam cara dilakukan untuk melanggengkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, partainya dan para oligarki.

 

Maka dari itu, saran saya campakkan sistem ini, karena hanya melahirkan orang-orang haus dan rakus akan kekuasaan. Hidupkanlah sistem yang benar-benar mengatur urusan rakyat yang berpondasi pada akidah yang benar yang tak lain adalah sistem khilafah yang terbukti dan mampu menjamin kesejahteraan rakyat, bahkan bukan hanya muslim saja melainkan non muslim atau kafir juga. []

Oleh: Setiyawan

Mahasiswa Ideologis

 

Prof. Fahmi Amhar: Penguasa Bermental Pengusaha Menjabat Hanya untuk Menguras Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 17, 2023    Comment   

Prof. Fahmi Amhar: Penguasa Bermental Pengusaha Menjabat Hanya untuk Menguras Rakyat

Tinta Media Pembina Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar membeberkan, penguasa tidak peduli pada permasalahan rakyat, tapi hanya peduli bagaimana cara menguras kekayaan rakyat selagi masih berkuasa.

"Sehingga memang kalau kita berpikir seperti itu, memang jadi negarawan nggak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau usahawan kan nggak peduli. Sekarang mumpung berkuasa ngapain gitu? Apa yang bisa kita kuras dari negeri ini," ungkapnya pada live streaming bertema Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Pulau Kecil Tenggelam, Demi Apa? Senin (12/6/2023) di laman YouTube PAKTA Channel.

Ia menambahkan, kalau bermental usahawan negara, nanti kalau presiden baru, musim panceklik nanti, persoalannya rakyat tidak akan bisa melakukan apa-apa. 

"Jadi mungkin ya presiden doesn't read what he sign. Dia dulu ngomong sendiri kan, "I don't read what I sign. Itu kalau dibaca semua capek lah. UU Cipta Kerja itu berapa? Tiga ribu halaman. Siapa yang kuat baca itu? Jadi biar jadi sudah pada diparaf ya. Menteri-menteri sudah paraf, bawa ke DPR. Menteri-menteri sudah paraf, selesailah," kesalnya.

Bahkan, sambungnya, penguasa akan menitikberatkan kesalahan mereka kepada rakyat dengan menyebut bahwa rakyat yang salah karena telah memilih mereka sebagai wakilnya. 

"Ini ditanggung rakyat yang milih gitu jadinya. Itulah konyolnya di sistem ini. Jadi kita hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang punya akses pada kekuasaan dan mereka punya legalisasi," pungkasnya. [] Wafi

Bila Hidup Mewah Menjadi Gaya Hidup Penguasa

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 10, 2023    Comment   

Bila Hidup Mewah Menjadi Gaya Hidup Penguasa

Tinta Media - Rakyat tak henti-hentinya dizalimi oleh penguasa. Gaya mewah penguasa dan keluarganya sudah sering disaksikan oleh masyarakat, apalagi di jaman sosial media yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ajakan berbaju sederhana oleh presiden tidaklah sesederhana menyederhanakan gaya hidup pejabat dan keluarganya. Mulai dari tas istri hingga kendaraannya, semua tahu, harganya sangatlah mahal.

Berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Setelah dihantam pandemi, krisis ekonomi sudah dirasakan. PHK ribuan buruh terjadi di berbagai kota. Angka kemiskinan dipastikan semakin meningkat. Sementara, para pejabat direktorat pajak bergelimang harta hasil pajak, rakyat mati-matian mengumpulkan harta untuk membayar pajak, di samping kebutuhan hidup lainnya yang semakin menyesakkan dada.

 Gaya Hidup Mewah Khas Kapitalis

Gaya hidup penguasa yang mewah dan mengarah kepada hedonisme adalah buah kehidupan sistem kapitalis. Orientasi hidup para hedonis adalah untuk kenikmatan dan kesenangan tanpa batas. Maka, materi adalah alat mereka untuk memenuhi semua itu. Tentu saja halal dan haram sudah disingkirkan jauh oleh para hedonis.

Gaya hidup hedonisme pasti beriringan dengan sikap individualisme, sikap bahwa semua hal hanya tentang dirinya, tak perlu memperhatikan apa yang terjadi dengan orang lain. Bisa dibayangkan bila hal ini terjadi pada para penguasa yang seharusnya mengurusi rakyat. Padahal, ada 270 juta lebih rakyat Indonesia yang harus diperhatikan kebutuhannya oleh pemerintah. Apalagi, ada 27 juta lebih penduduk miskin di Indonesia, dengan pendapatan Rp17.851/hari. Padahal di kehidupan nyata, tak terhitung jumlah penduduk Indonesia yang bahkan tidak memiliki sumber penghasilan.

Berbeda dengan Islam yang sangat memperhatikan dan mengatur agar semua manusia bisa menikmati kehidupan dengan baik, halal, dan menentramkan. Islam mengatur agar harta tidak hanya berkumpul di tangan orang-orang kaya, tetapi juga bisa dinikmati oleh semua orang. Ada kewajiban berzakat bagi yang telah sampai nishab dan haul hartanya. Zakat dibagikan kepada para mustahiq (golongan yang berhak menerima zakat). Sedekah sebagai bukti kepedulian seorang muslim juga menjadi amalan utama orang-orang dengan kategori berkecukupan.

Bila ada anggota masyarakat yang kekurangan, yang paling bertanggung jawab adalah penguasanya, setelah keluarga, kerabat dan tetangganya tidak mampu membantu. Mekanisme penanganannya juga tidak menunggu video si Miskin menjadi viral, tetapi cukup dengan perhatian semua aparat dari tingkat pusat hingga daerah atas kondisi rakyatnya.

Tidak perlu prosedur khusus untuk melayani rakyat. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. dengan memberikan langsung sekarung gandum kepada seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. 

Para penguasa, pejabat, juga pegawai negara dijauhkan dari sifat tamak mengumpulkan harta dari jalan yang haram. Kisah seorang sahabat bernama Hakim bin Hizam ra. , yang juga keponakan Ummul Mukminin Khadijah ra. , tidak mau mengambil gajinya sepeser pun dari baitul maal. Beliau adalah seorang yang ditakdirkan oleh Allah Swt. sebagai orang kaya. Kegemarannya bukan flexing, pamer kekayaan, tetapi bersedekah.

Semua yang mereka lakukan didorong karena ketakwaan mereka kepada Allah Swt., meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Sistem hidup yang dianut adalah Islam kaffah, dengan tegaknya sistem politik Khilafah.

Perubahan Menghentikan Hedonisme

Hedonisme bisa dihentikan bila sistem hidup kapitalisme dilepaskan oleh bangsa ini. Sikap berbangga akan materi yang dimiliki dan bersikap individualisme jelas bukan gaya hidup seorang muslim. Dalam Al-Qur'an, di banyak ayat digambarkan perilaku bermewah-mewahan adalah perilaku musuh-musuh Allah. Nauzubillahi min zaalika.

Perubahan ini tidak berhenti pada taubatan nasuha personal, tetapi harus taubatan nasuha atas sistem hidup yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulullah saw. Kita tidak cukup menolak membayar pajak untuk menghentikan hidup mewah para pejabat pajak, tetapi juga harus menolak sistem hidup kapitalisme yang menjadikan negara hanya bergantung kepada pajak, sementara sumber daya alam yang melimpah diserahkan kepada asing dan swasta dan kita hanya dapat remahannya.

Menjadi pilihan bagi kita, hidup sejahtera dengan rida Allah atau hidup menderita dengan dengan ancaman murka Allah Swt. Wallahu a'lam bisshawab

Oleh: Khamsiyatil Fajriyah

Pengajar Ponpes Nibrosul Ulum Sidoarjo