Risalah Akhir Tahun 2022, Pakar: Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Dipengaruhi Kebijakan Politik Ekonomi
Tinta Media - Dosen dan Pakar Administrasi Publik Prof. Dr. Masroro Lilik Ekowanti, M.S. menilai adanya pengaruh kebijakan politik ekonomi pada sistem pendidikan perguruan tinggi di Indonesia.
“Bahwa kebijakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia itu tidak lepas dari pengaruh atau kebijakan politik ekonomi,” nilainya dalam Event Risalah Akhir Tahun 2022, Sabtu (31/12/2022) via daring.
“Jadi kalau ada kebijakan sosial, ada kebijakan kesehatan, ada kebijakan perumahan, dan seterusnya, ternyata sistem kebijakan pendidikan kita ini berpengaruh sistem kebijakan politik ekonomi,” lanjutnya menegaskan.
Prof. Lilik menyampaikan kembali bahwa kebijakan politik Indonesia saat ini menggunakan demokrasi. “Di alam demokrasi itu dituntut oleh penjajah atau neo kolonialism adalah sistem ekonomi yang mendukung sistem politiknya tersebut yaitu ekonomi kapitalis,” jelasnya.
Kapitalis itu, menurutnya, didesain untuk menciptakan buruh. “Kalau bahasa kerennya itu tenaga kerja,” ucapnya.
Jika mereka (lulusan perguruan tinggi) tidak melanjutkan, maka mereka bisa direkrut masuk ke pabrik. Kemudian mungkin bisa multinasional atau asing. “Jadi kalau bangga misalnya anak saya sudah di UI, di ITS, UGM, ternyata karena mindsetnya segera lulus, jadi kuliah lulus 4 tahun kemudian langsung bekerja, itu saja tidak lebih,” ungkapnya.
“Sehingga meskipun lulusan perguruan tinggi, mindsetnya tetap seperti buruh. Mohon maaf ya, tidak ada bedanya kerena dia tidak menginginkan menjadi seorang pemimpin,” imbuhnya.
Ia memaparkan karakteristik mereka yang lulus perguruan tinggi saat ini. “Mereka sangat individualistis, hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa punya beban untuk memikirkan umat,” paparnya.
Dijelaskannya bahwa ini sangat rendah nilai yang dibangun. Jadi dalam perguruan tinggi itu yang dihasilkan adalah sebuah value, sebuah nilai yang akan diukur dari kapasitas pola berpikir, pola bersikap. Kalau sudah di-setting bahwa negara ini penganut kapitalis kemudian mengupayakan industrialisasi yang membutuhkan tenaga kerja, murah. “Jadi kalau lulusan ITB bangga menjadi pegawai multinasional digaji 60 juta, ya mohon maaf ada yang sampai pada 100 juta jadi pegawai yang sudah disuruh-suruh,” jelasnya.
“Ini sangat menyakitkan. Jadi saya mohon ini menjadi perhatian bagi kebijakan yang akan datang,” pungkasnya. [] Raras
