Membangun Visi Perubahan yang Sahih dengan Pemahaman Islam Kaffah

@tintamedia 0 Dibaca    September 10, 2024    Comment   

Membangun Visi Perubahan yang Sahih dengan Pemahaman Islam Kaffah

Tinta Media - Peringatan Darurat Indonesia saat ini menjadi tren di berbagai media sosial. Gerakan massal ini merupakan bentuk kekecewaan semua lapisan masyarakat terhadap putusan MK yang dianggap telah dihambat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ribuan masa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga sejumlah komika berdemonstrasi di kawasan Senayan, Jakarta, tepatnya di depan kompleks DPR/MPR pada Kamis (22/8). Mereka menuntut agar pemerintah dan wakil rakyat mematuhi keputusan MK pada selasa (20/8) lalu.

Sutradara Joko Anwar (Jokan) mengatakan bahwa dia ikut demo karena sudah muak dengan para penguasa yang selama ini menggunakan instrumen hukum untuk melakukan apa saja sesuai dengan kemauannya. Begitu pun Jamalullail Abizzati dari Forum Betawi Intelek mengatakan menolak upaya yang dilakukan oleh DPR RI untuk membegal putusan MK.

"Lengsernya Soeharto pada reformasi 98 hanya melahirkan Soeharto baru," ujarnya. (voaindonesia.com, 22/08/2024)

Akhirnya, semua lapisan masyarakat bergerak melawan kezaliman atau kesewenang-wenangan yang begitu tampak di depan mata. 

Penerapan sistem kapitalisme saat ini telah mengakibatkan kerusakan di seluruh bidang dan akhirnya rakyat menjadi korban. Namun sayang, bergeraknya umat saat ini belum berlandaskan pada pemahaman yang benar atas akar masalah dan solusi, karena masih bersandar pada demokrasi yang sejatinya menjadi penyebab kerusakan. Sehingga, walaupun berganti-ganti rezim, keadaan masyarakat dan negeri ini tidak akan pernah berubah.

Maka dari itu, butuh adanya pemahaman terkait visi perubahan yang sahih pada semua kalangan masyarakat. Di tengah masyarakat, dibutuhkan adanya kelompok dakwah ideologis yang akan membina seluruh lapisan masyarakat menuju pemahaman yang benar dan berjuang untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara Kaffah negeri ini akan diberikan limpahan berkah dari langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Agustriany Suangga

Muslimah Peduli Generasi

Pembangunan Jor-joran, Tak Peduli Rakyat Kelaparan

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 04, 2024    Comment   

Pembangunan Jor-joran, Tak Peduli Rakyat Kelaparan

Tinta Media - Adanya jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI) sangat membantu masyarakat yang akan menuju ke Sukabumi - Pelabuhan Ratu, karena lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. 

Biasanya dari Jakarta-Sukabumi memakan waktu 5 jam. Namun, kali ini dari Jakarta-Sukabumi hanya memakan waktu 2,5 jam. Mungkin bisa lebih cepat apabila keadaan tol Jagorawi tidak padat. Tak heran jika jalan tol ini dibangun dengan dana yang fantastis, yaitu mencapai Rp7,7 triliun.

Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi sendiri terdiri dari empat seksi.

Seksi pertama, ruas Ciawi-Cigombong yang memiliki panjang 15,35 KM dan sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu.

Seksi kedua, dari Cigombong ke arah Cibadak sepanjang 11,9 KM, telah diresmikan pada Agustus 2023 lalu.

Seksi ketiga, arah Cibadak sampai ke Sukabumi Barat dengan panjang 13,70 KM.

Seksi keempat, Sukabumi Barat-Sukabumi Timur dengan panjang 13,05 KM.

Selain memangkas waktu perjalanan, jalan tol ini juga memudahkan distribusi barang maupun jasa.

Fasilitas jalan tol adalah salah satu kebutuhan. Kemajuan yang semakin pesat membuat jalan tol menjadi kebutuhan yang wajib saat ini. Pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang bermutu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Negara wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai beserta kelengkapannya, tidak boleh terjadi dharar (kesulitan, penderitaan, kesengsaraan) yang menimpa masyarakat saat melakukan perjalanan. 

Namun, saat ini pembangunan jalan tol jor-joran yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Banyak rumah warga yang digusur, bahkan ladang pertanian yang menjadi sumber penghasilan warga pun tak luput dari incaran guna dibangun sebuah infrastruktur yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal, sebenarnya pembangunan ini hanya untuk kepentingan asing dan para investor yang sedang giat-giatnya mengincar aset-aset negara dan sumber daya alamnya yang melimpah. 

Sejatinya, proyek ini sekadar proyek yang menguntungkan oligarki. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menggunakan jalan tol harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Artinya, kita harus membayar akses jalan tol. 

Selain itu, hanya orang yang ber-uang yang bisa melewatinya, sementara rakyat jelata apalah daya. Padahal, seharusnya kebutuhan rakyat secara merata harus diutamakan, karena mereka sangat membutuhkan fasilitas umum yang sudah selayaknya disediakan negara untuk melayani rakyat. Bukan malah rakyat dibebani dengan berbagai pajak ataupun iuran dengan dalih asuransi. 

Begitu mirisnya hidup di bawah sistem kapitalisme sekularisme. Negara tak ubahnya sebagai penjual dan rakyat adalah pembeli. Semua serba menjadi bisnis demi memakmurkan para korporator.

Sungguh, tidak ada pelayanan terbaik selain yang dilandasi akidah Islam. Adapun prinsip Islam dalam mengelola layanan publik antara lain: negara bertanggungjawab dalam

pembangunan infrastruktur, tidak boleh diserahkan ke investor atau pihak swasta. Dalam pembangunannya, harus ada perencanaan wilayah yang baik. Negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi mutakhir yang dimiliki. 

Oleh karena itu, negara seharusnya menata ulang basis pengelolaan transportasi agar sesuai dengan Islam. Negara tidak boleh mengelolanya dengan ruh bisnis atau dengan tata cara muamalah yang melanggar aturan Islam.

Negara harus mengelolanya dalam rangka melayani kebutuhan rakyat, sehingga bisa saja dengan menggratiskan rakyat dalam mengaksesnya.

Dalam negara Islam, prinsip pengelolaan transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan publik, bukan mengambil keuntungan, sehingga perhitungan biaya operasional dihitung untuk menutupi BEP (Break Event Poin) saja. Jika BEP sudah tercapai, maka dimungkinkan untuk operasional selanjutnya, bahkan mungkin digratiskan. Hal ini karena dalam penyediaan sarana transportasi, infrastruktur yang terlibat semuanya adalah milik publik. Inilah mekanisme pembangunan transportasi dalam Islam yang akan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Wallahua'alam bisshawab.

Oleh: Rukmini

Sahabat Tinta Media

Pembangunan Rumah Sakit di Sistem Kapitalis untuk Siapa?

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 31, 2024    Comment   

Pembangunan Rumah Sakit di Sistem Kapitalis untuk Siapa?

Tinta Media - Bupati Bandung Dadang Supriatna bersyukur pihaknya berhasil membangun empat Rumah  Sakit Umum Daerah (RSUD) Bedas selama masa kepemimpinannya di Kabupaten Bandung.   

Pembangunan rumah sakit itu adalah janji politik Dadang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Alhamdulillah kami telah melaksanakan groundbreaking RSUD Bedas Pacira," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (8/3/2024).   

Groundbreaking RSUD Bedas Pacira tersebut merupakan RS kelima yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung setelah empat RSUD Bedas lainnya, yakni RSUD Bedas Cimaung, Kertasari, Tegalluar, Bojong Soang, dan Arjasari. 

Keempat RSUD itu sudah diresmikan Dadang beberapa waktu lalu. (Kompas.Com)

Pembangunan RSUD ini memang merupakan janji politik Dadang Supriatna sewaktu kampanye dulu dan ia membuktikan janjinya itu pada masa kepemimpinannya menjadi Bupati Bandung.

Memang benar, janji adalah utang yang harus dibayar. Dengan pembangunan RSUD ini, berarti janji politiknya kepada masyarakat sudah tertunaikan. 

Akan tetapi, pertanyaan pun muncul, sudah efektifkah pembangunan rumah sakit ini untuk kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah? Apakah masyarakat sudah merasakan manfaat dari banyaknya pembangunan rumah sakit di Kabupaten Bandung ini? 

Jika kita lihat fakta hari ini, biaya  pelayanan kesehatan tidak murah, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk berobat dengan berbagai keluhan penyakit yang diderita. Pada akhirnya, masyarakat kecil tetap saja memilih berobat ke puskesmas dibandingkan harus ke rumah sakit besar, yang dirasa memerlukan biaya yang banyak.

Jika hari ini pemerintah telah mempermudah dengan adanya BPJS kesehatan, tetap saja memerlukan biaya, yang tidak semua orang dapat membayar iuran BPJS tersebut. Belum lagi pelayanan kepada pasien BPJS yang sering dikeluhkan, bak dibeda- bedakan, tidak seperti pelayanan kepada pasien yang daftar secara umum (mampu membayar langsung). 

Seharusnya, pemerintah tidak hanya terus melakukan pembangunan rumah sakit. Akan tetapi, lebih dari itu, pelayanan kesehatan ini harus diperbaiki. Seharusnya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis sehingga masyarakat yang tidak mampu tetap memperoleh pelayanan sama seperti orang yang mampu. 

Hal itu jauh lebih dibutuhkan masyarakat sekarang. Kalau hanya membuat rumah sakit mewah, tetapi manfaatnya tidak dapat dirasakan kebanyakan masyarakat, untuk apa? Tetap saja warga miskin terpaksa berobat seadanya ke puskesmas, karena terhalang biaya jika harus berobat ke rumah sakit. 

Harus kita pahami bahwa faktor dari permasalahan masyarakat saat ini, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, tidak luput dari minimnya kesejahteraan. Kita tahu, kesejahteraan erat kaitannya dengan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini merupakan kewajiban negara yang harus dirasakan oleh seluruh warganya.  

Jika berbicara tentang  permasalahan saat ini, baik  masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya, semua terjadi akibat sistem yang diterapkan saat ini. Justru sistem kapitalis inilah yang menjadi penyebab hadirnya berbagai permasalahan. Seperti halnya masalah kesejahteraan, itu mustahil dapat terselesaikan jika negeri ini masih menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang membolehkan swasta lokal serta asing dan aseng mengeruk sumber daya alam (SDA) milik rakyat. Seharusnya, kekayaan tersebut dikelola oleh negara dan dikembalikan kembali kepada rakyat. Ini berarti bahwa sistem kapitalisme telah gagal mengurusi urusan rakyat, termasuk masalah kesehatan ini. 

Seharusnya, dengan melimpah ruahnya sumber daya alam yang dimiliki, negeri ini mampu menyejahterakan rakyat. Masalah pendidikan, kesehatan, dan permasalahan lainya seharusnya tidak menerpa negeri ini. Seharusnya pemerintah tidak menyerahkan pengelolaan SDA kepada asing aseng sehingga menguntungkan mereka,  sedangkan rakyat hanya kebagian kesengsaraan saja. 

Harus kita pahami pula bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, perlindungan jiwa, harta, nyawa, kehormatan, dan lain sebagainya, serta permasalahan manusia seluruhnya hanya akan tertuntaskan tatkala aturan Islam diterapkan. 

Ketika hari ini aturan Islam  (Al-Qur'an) dicampakkan, maka kerusakan dan permasalahan-permasalahan akan terus ada dan berkelanjutan. 

Rasulullah saw. bersabda,

"Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika berpegang teguh pada keduanya, yakni Kitabullah dan Sunnah nabi-Nya." (HR. Malik)

Namun demikian, mengamalkan dan menerapkan Al-Qur'an tidak bisa dan tak cukup diterapkan oleh pribadi-pribadi saja, tetapi butuh peran masyarakat, terutama negara. Pasalnya, Al-Qur'an merupakan sistem kehidupan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, termasuk yang mengatur sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum syariah, seperti hudud, tidak boleh dikerjakan oleh pribadi-pribadi. Hal tersebut hanya sah ketika dilakukan oleh seorang khalifah, atau yang diberi wewenang oleh khalifah.

Alhasil, sudah saatnya kita kembali kepada aturan yang berasal dari Allah Swt. dan memperjuangkan penerapannya. 

Wallahua'lam.

Oleh: Ummu Aiza

Sahabat Tinta Media

Jembatan Tol Retak, Bukti Pembangunan Buruk dalam Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 31, 2024    Comment   

Jembatan Tol Retak, Bukti Pembangunan Buruk dalam Kapitalisme

Tinta Media - Jembatan merupakan salah satu infrastruktur yang berfungsi sebagai penghubung antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, adanya jembatan akan memudahkan laju pertumbuhan ekonomi serta pergerakan manusia. Maka, infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas antarwilayah tersebut. Namun, bagaimana kalau ada sebuah jembatan tol yang menjadi penghubung mengalami keretakan? Tentu akan sangat membahayakan.  

Sebagaimana dilansir dari AYOBANDUNG.COM, jembatan tol Purbaleunyi penghubung Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung mengalami keretakan. Keretakan tersebut terdapat pada bagian penyangga bawah masuk wilayah Kota Bandung. Tentu ini menjadi kekhawatiran para pengguna jalan, terlebih retakan tersebut jelas terlihat karena menjadi akses warga kedua daerah tersebut.  

Setiap warga yang melintasi jembatan tol tersebut berharap ada tindakan dari pihak terkait untuk segera memperbaikinya.  Apalagi, retakan jembatan tol tersebut menganga cukup lebar. Setiap hari, ribuan warga melintasi jembatan, bahkan tidak jarang dilalui truk yang bermuatan banyak. Akan tetapi sangat disayangkan, hal itu tidak direspons oleh pihak jasa marga.

Hal ini menjadi bukti  buruknya pembangunan jembatan tol, mulai dari perencanaan hingga realisasi. Ya, karena dalam sistem kapitalisme sekuler, yang diutamakan hanyalah ingin mendapatkan keuntungan. 

Karena tujuan membangun jembatan tol hanya ingin mendapatkan keuntungan besar, maka sering kali digunakan bahan-bahan yang kurang berkualitas tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi nantinya. Mungkin anggaran dana yang diberikan pemerintah pusat sudah sesuai, tetapi dana tersebut disalahgunakan alias dikorupsi oleh pihak yang diberi tanggung jawab itu. Terlebih, kurangnya pengontrolan dari pihak pemerintah pusat ketika pengerjaan proyek tersebut, mulai dari bahan hingga pengerjaannya. Negara menyerahkan pengelolaan proyek pembangunan jembatan tol kepada swasta yang hanya mementingkan keuntungan semata. 

Berbeda halnya dengan Islam. Dengan sistem politik dan ekonominya yang unggul, Islam menjadikan proyek pembangunan semata demi kepentingan rakyat sehingga perencanaan dilakukan dengan matang, tidak asal-asalan. 

Dalam Islam, negara adalah pengurus urusan rakyat, sehingga pembangunan tidak dilakukan dengan orientasi bisnis, apalagi hanya demi kepentingan pemilik modal. 

Khalifah sebagai kepala negara mempersiapkan pembangunan dengan dana dari baitul mal, bukan dari utang. Ini tidak seperti di Indonesia ini yang mengandalkan hutang. 

Negara Islam tidak hanya membangun, tetapi jaminan keselamatan dan kenyamanan rakyat menjadi prioritas. 

Ini dibuktikan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang merealisasikan berbagai proyek. Sekalipun pada saat itu Khalifah Umar menghabiskan dana besar, tetapi beliau tidak mencukupinya dengan utang.  Semua pembangunan dirancang dengan cermat. Anggarannya juga sesuai dengan syariah berdasarkan ketentuan wahyu Allah. Sehingga negara cukup aman dari pembangunan yang mengakibatkan dharar (bahaya) Wallahu'alam bishshawab.

Oleh: Sumiati

Sahabat Tinta Media

Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata Merampas Ruang Hidup Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 29, 2024    Comment   

Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata Merampas Ruang Hidup Rakyat

Tinta Media - Pembangunan secara umum merupakan ciri kemajuan dari suatu daerah, semakin pesat pembangunan di suatu wilayah maka semakin majulah daerah tersebut, inilah pemikiran masyarakat pada umumnya.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi kebanggaan atas daerahnya sebenarnya adalah awal dari rusaknya tatanan lingkungan hidup dimasyarakat, betapa tidak dengan banyaknya pembangunan infrastruktur dan pariwisata semakin melahap habis ruang hidup rakyat. 

Lihat saja di Rempang dengan dalih pembangunan Rempang Ecocity, sebagian besar masyarakat harus rela terusir dari tanah kelahiran mereka selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Belum lagi di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, seperti proyek sirkuit Mandalika,  masyarakat yang selama puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada laut dan pertanian harus kehilangan mata pencahariannya.

Selain itu, dampak buruk juga pada lingkungan sekitar proyek pembangunan infrastruktur manufaktur, kendaraan alat berat yang hilir mudik melewati pemukiman warga mengakibatkan udara tercemar kendaraan alat berat tersebut, dan yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak-anak yang menghabiskan sebagian waktunya di rumah.

Dan di sisi lain keselamatan kerja perusahaan manufaktur terhadap pekerja kasar yang didominasi warga negara Indonesia tidak dijamin secara layak, banyak dari mereka tidak dilengkapi pakaian yang aman untuk pekerjaan yang kasar dan berbahaya, seperti ledakkan tungku di PT ISS Morowali Sulawesi Tengah mengakibatkan belasan pekerja meregang nyawa. Belum lagi upah murah yang diberikan PT asal China tersebut menambah rentetan panjang terampasnya ruang hidup masyarakat 

Inilah kenyataan pahit yang dirasakan oleh rakyat jika hidup di dalam negara yang mengadopsi sistem kapitalisme, segala upaya dilakukan hanya untuk kepentingan elite politik untuk meraih ambisi, sehingga semua dikendalikan oligarki dan korporasi. Karena sesungguhnya oligarki dan korporasilah penguasa yang sebenarnya yang bersembunyi dibalik ambisi penguasa Kita.

Berbeda halnya jika aturan Islam yang diterapkan, Kholifah yang merupakan raa'in bagi umat akan senantiasa melayani dan mengurusi rakyatnya. Kesejahteraan masyarakat di lihat dari individu-individu bukan dari indeks rata - rata, karena setiap orang berbeda biaya hidupnya. Khilafah akan menjamin umat merasakan keamanan, sehat dan tidak kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi masihkah kita berharap pada sistem yang rusak ini ? Atau akan mengubah keadaan dengan kembali kepada sistem Islam yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai sumber hukum yang sempurna.

Oleh: Jumiliati 

(Sahabat Tinta Media)

Benarkah Investasi Menjadi Jalan bagi Pembangunan Suatu Negara?

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 08, 2024    Comment   

Benarkah Investasi Menjadi Jalan bagi Pembangunan Suatu Negara?

Tinta Media - Kota Bandung bukan hanya memikat hati bagi para turis lokal maupun internasional, tetapi juga investor dari berbagai negara.

Ini dibuktikan dengan investasi di kota Bandung yang melampaui target pada tahun 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung mencatat bahwa investasi di Kabupaten Bandung mencapai Rp30,3 triliun sampai akhir triwulan IV atau semester II tahun 2023, tercapai lebih dari 100 persen, dari target hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp28,7 triliun.

"Jika dibandingkan dengan tahun 2022, ini mengalami kenaikan signifikan. Tahun 2022 targetnya Rp6,65 triliun. Terealisasi Rp7,79 triliun," ujar  Ronny Ahmad Nurudin, Rabu ( 31/01/ 2024).

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan bahwa investasi sangat dibutuhkan untuk proses pembangunan di Kabupaten Bandung, sehingga dirinya akan memperhatikan iklim investasi agar berjalan secara kondusif. 

Benarkah investasi dibutuhkan dalam proses pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat? Iklim investasi seperti apakah yang dapat mewujudkan hal tersebut?

Dalam sistem kapitalisme-sekularisme-liberal yang diterapkan di negeri ini,  sudut pandang ekonomi politik neoliberal yang menjadikan masalah pembangunan dilandaskan pada masalah penambahan investasi (modal). Oleh karena itu, investasi ini terus digenjot di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Bandung. Melalui undang-undang investasi, dibuka peluang seluas - luasnya bagi para investor untuk menanamkan modal, termasuk investor asing. Mereka dipandang sangat dibutuhkan untuk pembangunan agar dapat mendorong kegiatan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan,  hingga tercapailah kesejahteraan. 

Namun, sekian lama keran investasi dibuka lebar, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan perekonomian semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa para investor tidak mempunyai kepentingan untuk menyejahterakan masyarakat. Satu-satunya orientasi mereka adalah untuk keuntungan mereka sendiri, yang didukung oleh kebijakan penguasa. 

Alih-alih mendengar jeritan rakyat, pemerintah malah menetapkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memuluskan para investor masuk dan leluasa menjalankan bisnisnya, termasuk melegalkan perampasan lahan atas nama investasi. Ini jelas menunjukkan posisi penguasa dalam sistem  kapitalisme sekularisme liberal hanyalah sebatas regulator, bukan pengatur urusan rakyat.

Dalam sistem demokrasi yang penuh dengan campur tangan cukong politik, kebijakan berpusat pada penguasa yang dibekingi pengusaha (kapitalis). 'Kolaborasi' keduanya telah menjadikan segala kebijakan penguasa dalam proses pelaksanaannya hanyalah untuk kepentingan mereka, tidak untuk kepentingan rakyat. Inilah wujud asli investasi ala ekonomi neoliberal yang sejatinya adalah penjajahan gaya baru yang mematikan. Investasi asing menjadikan suatu negara tidak bisa mandiri dalam membuat kebijakan dan mengalami ketergantungan.

Berbeda dengan kebijakan luar negeri dalam sistem khilafah. Dalam konsep Islam, kegiatan investasi wajib terikat pada syariat Islam. Orang yang ingin berinvestasi harus memahami hukum-hukum syariat. Khilafah tidak akan bekerja sama dan menyerahkan kepentingan masyarakat kepada orang-orang kafir. Khilafah sangat memperhatikan semua hal yang bisa merusak kedaulatan dan kepemimpinan sehingga tetap terjaga. 

Syariat Islam telah menetapkan negara-negara mana yang boleh dan tidak boleh untuk bekerja sama. Syariah Islam juga telah menetapkan sektor-sektor apa saja yang diperbolehkan untuk investasi dan sektor mana yang dihalangi untuk investasi. Maka, meskipun tawaran investasi sangat menggiurkan dan terlihat menjanjikan, Khalifah secara tegas tidak akan menyetujuinya. 

Beberapa syarat investasi dalam Islam yaitu:

Pertama, investasi tidak dijadikan alat penjajahan penguasaan non-muslim terhadap umat Islam. Jika dilakukan, maka hukumnya haram. 

Kedua, investasi juga tidak boleh dijadikan alat untuk merampas lahan masyarakat, karena cara itu tidak dibenarkan. 

Rasulullah saw. bersabda:

"Tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar, hal itu karena Allah telah mengharamkan harta kaum muslimin yang lain." (HR. Ahmad dan Al-Bazzar)

Ketiga, Islam juga melarang mengubah kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi. Namun, jika itu milik negara, maka negara boleh memberikan kepada siapa pun yang dikehendaki selama digunakan untuk kemaslahatan umat.

Dalam mendirikan pabrik pun Islam mengatur dengan teliti, jika pabrik tersebut memproduksi barang-barang haram seperti narkoba dll., maka pabrik tersebut hukumnya haram.

Lalu bagaimana investasi bisa berkembang dalam daulah khilafah? 

Iklim investasi sebenarnya berpusat pada kemudahan birokrasi, kepastian hukum, dan tidak adanya korupsi. Khilafah memiliki sistem ekonomi yang kuat, yaitu sistem ekonomi Islam. Menurut Abdurahman Al Maliki, politik ekonomi Islam adalah jaminan pemenuhan atas semua kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, dan papan setiap individu, serta kebutuhan sekunder dan tersiernya. 

Ekonomi Islam juga membedakan kebutuhan pokok individu dengan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk mekanisme pemenuhannya. Maka, dalam daulah khilafah, ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara tidak dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dilihat dari terpenuhinya semua kebutuhan pokok bagi individu dan masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan beserta terpenuhinya  kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan setiap individu.

Sistem politik Islam juga telah menetapkan kepemilikan umum, sehingga negara bisa mengelola sumber daya alam dan menjadi pemasukan untuk kas negara. Dilibatkannya masyarakat secara langsung, membuat terbukanya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. 

Dengan demikian, tanpa investasi asing pun, ekonomi negara akan tetap stabil dan berkembang. Negara tidak boleh membiarkan rakyat hidup kelaparan dan terlunta-lunta. Hal tersebut adalah salah satu pelanggaran dalam syariat.

Maka, penting bagi negara meriayah (mengurusi) keperluan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sebagai regulator seperti negara di sistem kapitalis sekuler saat ini. Namun, semua itu hanya bisa dilakukan oleh negara dengan sistem khilafah Islamiyyah.

 WalLaahu a’lam bish-showwab

Oleh: Ira Mariana

Sahabat Tinta media

Perempuan di Balik Kenaikan Indeks Pembangunan Gender

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 15, 2024    Comment   

Perempuan di Balik Kenaikan Indeks Pembangunan Gender

Tinta Media - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan bahwa selama 2 tahun, perempuan semakin berdaya yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks pembangunan gender. (Jakarta, Antaranews.com, 6 Januari 2024)

Perempuan semakin berdaya, mampu memberikan sumbangan pendapatan signifikan bagi keluarga, menduduki posisi strategis di tempat kerja, dan terlibat dalam politik pembangunan dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, itu di tunjukan dengan meningkatnya indeks pemberdayaan gender", kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Leny N Rosalin dalam keterangan di Jakarta.

Dia mengatakan perempuan berdaya akan menjadi landasan yang kuat dalam pembangunan bangsa.

Keterwakilan perempuan dalam lini-lini penting dan strategis juga ikut mendorong kesetaraan gender di Indonesia yang semakin setara. 

Sementara banyak perempuan menjadi  pemimpin baik di desa sebagai kepala desa atau kepala daerah hingga pemimpin di kementerian atau lembaga. Kemen PPPA menargetkan peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan pada 2024, tentunya yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan. Menyongsong tahun 2024 komitmen PPPA untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus di tingkatan.

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak PPPA Bintang Puspayoga menambahkan pihaknya akan berfokus pada penguatan kelembagaan dan perbaikan pelayanan publik terutama terkait lima arahan prioritas presiden dengan mengedepankan energi dan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dunia usaha dan media. 

Tetapi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada 2023 makin meningkat, Kapolri jenderal Lustiyo Sigit Prabowo mengungkapkan ada 21.768 kasus sepanjang 2023 Kemen PPPA juga menginformasikan ada peningkatan yang sangat signifikan bahkan statis kekerasan pada anak meningkat 30 persen.

Mirisnya penyumbang terbesar angka kekerasan adalah kekerasan dalam rumah tangga artinya ada masalah dalam bangunan keluarga, masalah ini yang terkesan tidak terlalu relevan pada kepentingan keamanan negara, padahal Kemen PPPA mengatakan indeks pemberdayaan gender itu meningkat, tetapi paradoksnya, persoalan human security juga sama tingginya bukan malah mengurangi persoalan di masyarakat. 

Persoalan terjadi pada paradigma pembangunan perempuan ketika berbicara indeks pemberdayaan gender. Maka tidak bisa dilepas kan dari konsep pengarusutamaan gender. Juga women un development yang di gagas dengan nilai nilai barat melalui pendekatan ekonomi seperti tingkat partisipasi tenaga kerjanya, profesionalitasnya dan keberadaan di parlemen.

Namun bagaimana agar perempuan tidak berdaya membangun keluarga, menjaga anak-anak dan kehormatannya tidak ada jaminan ini yang gagal di tangkap dalam proses kebijakan. Mengutip dari penulis dan toko pendidikan asal Yordania Majid Al kilani bahwa ketika pembangunan berporos pada materi, maka manusia menjadi unsur yang paling tidak berharga. Inilah yang terjadi pada kaum perempuan, padahal ia adalah kehormatan bagi sebuah masyarakat. Pemberdayaan perempuan lebih ke level ekonomi dan tidak berbanding lurus dalam menjaga ketahanan masyarakat. 

Untuk itu kita tegaskan jika berbicara 2024, maka harus menyentuh pada level yang sifatnya paradigma tidak konseptual, tidak hanya berhenti di level teknis atau pembangunan infrastruktur, tanpa mengoreksi konsep yang selama ini kita terima dari lembaga lembaga dunia.

Ketika paradigma tetap seperti ini, berarti bisa di katakan  tidak akan terjadi perubahan signifikan terhadap nasib perempuan dan generasi, malah justru menambah masalah. Sebagai mana sindrom Chicago bahwa dengan pembangunan fisik luar biasa, kejahatan malah  merajalela. Ini gejala di negara negara barat yang sekarang makin di rasakan di negeri negeri Muslim. 

Oleh karenanya, khawatir jika mungkin banyak perempuan yang tidak lagi menghargai bangunan keluarga karena mereka lebih merasa di hargai dengan prestasi, karier, finansial dan popularitas yang merupakan pencapaian materi. Jika bicara value dan peradaban, seharusnya perempuan adalah kehormatan. 

Dalam Islam ia menjadi sumber yang mengajarkan nilai-nilai luhur bagi anak-anaknya. Untuk itu kita menekankan kaum perempuan harus punya agenda besar perubahan. Kaum perempuan adalah investasi terbesar dalam peradaban karena ia yang akan menyiapkan generasi ke depan. Hal itu tampak di kalangan  akar rumput maupun terpelajar.  Yang salah mulai memikirkan untuk apa mengejar karier tinggi jika keluarganya berantakan, ini karena perempuan adalah kunci peradaban dan benteng dari kerusakan. Oleh karenanya tetap optimis, selama dakwah terus bergulir. Maka kendaraan itu makin menguat di kalangan kaum Muslimin. 

Wallahu a'lam bish shawwab.

Oleh: Ummu Affaf 

Sahabat Tinta Media 

Indeks Pembangunan Gender Naik, Nasib Perempuan Tak Kunjung Baik

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 12, 2024    Comment   

Indeks Pembangunan Gender Naik, Nasib Perempuan Tak Kunjung Baik

Tinta Media - "Perempuan semakin berdaya, mampu memberikan sumbangan pendapatan signifikan bagi keluarga, menduduki posisi strategis di tempat kerja, dan terlibat dalam politik pembangunan dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender," demikian pernyataan yang disampaikan oleh  Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny N Rosalin dalam keterangan di Jakarta, pada hari Sabtu, 6 Januari 2024.(Antara, 6/1/2024).

Menelisik pernyataan ini, dengan berbagai posisi yang disematkan pada perempuan, digadang-gadang lah  sumbangsih perempuan di ranah publik menempati penilaian terkait landasan kekuatan pembangunan suatu bangsa. Tentunya, jika ini benar, perempuan terangkat derajatnya dari berbagai keterpurukan. Namun, benarkah dengan peran tersebut, menjadikan nasib perempuan semakin baik?

 Kondisi Perempuan Masa Kini 

Saat ini, keberhasilan perempuan selalu dinilai dari keterlibatannya di ruang publik, baik di sisi ekonomi maupun politik.

Terlibatnya perempuan dalam ruang politik sebagai anggota legislatif dan eksekutif, berkarier di berbagai bidang, mandiri finansial, dan menjadi pelaku utama ekonomi, direward sebagai penentu tingginya nilai pemberdayaan perempuan. Kondisi ini terjadi dalam cara pandang kapitalisme.

Realitasnya, naiknya  nilai Indeks Pembangunan Gender tidaklah menunjukkan membaiknya nasib perempuan. Berbagai permasalahan terkait perempuan terus menerus menghiasi jagat raya. Tingginya kekerasan di ruang publik (pembunuhan, kekerasan seksual dll) maupun domestik (perceraian, KDRT, bunuh diri dll) dirasakan di kalangan perempuan.

Seluruh permasalahan yang menimpa perempuan tersebut terjadi karena di dalam ruang kapitalisme sekuler, jaminan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan tidak terpenuhi. Gaung  pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang diperjuangkan, sejatinya tidak mampu menyelamatkan perempuan dari diskriminasi dan penindasan. Yang terjadi, ide kesetaraan gender memperburuk nasib perempuan, dikarenakan jauh dari fitrahnya sebagai perempuan yang wajib dijaga dan memerankan posisinya sebagai perempuan secara hakiki sesuai tuntunan ilahi (salah satunya sebagai ummun wa rabbah al  bayt). Dan dalam kapitalisme sekuler, mekanisme peran-peran tersebut tidak difahami dengan benar.

 Sistem Islam Memuliakan Perempuan

Sistem Islam mengatur berbagai peran dalam kehidupan manusia. Di dalamnya diatur mekanisme terbaik untuk menyelesaikan berbagai problematik umat, tidak terkecuali problem perempuan.

Dalam Islam, perempuan adalah sosok yang dimuliakan dan wajib dijaga Bukan warga kelas dua yang terdiskriminasi, bukan sosok yang bisa dieksploitasi secara ekonomi, bukan pula sosok yang mudah disakiti.

Dalam Islam, peran perempuan sebagai ibu dan manajer rumah tangga, bukan peran sembarangan. Potensi domestik yang luar biasa ini mampu melahirkan generasi tangguh bermartabat berkualitas hebat. Potensi yang sangat penting dalam terwujudnya sebuah peradaban terbaik.

Mekanisme terbaik terkait perempuan diterapkan dalam sistem Islam. Di dalamnya, perempuan menempati posisi strategis yang dimampukan untuk mendidik generasi hebat aset peradaban. Perempuan dijamin kebutuhannya oleh negara, hingga kebutuhan sandang, pangan, papan juga pendidikan dan kesehatan tidak memberatkan kaum perempuan untuk mewujudkannya (tidak menjadi tulang punggung keluarga). Perempuan dibolehkan berperan di ranah publik tanpa melalaikan peran domestik atas ijin Allah (sesuai hukum syarak terkait perempuan). Dan dalam sistem Islam, negara memberikan sistem sanksi yang jelas dan tegas, sehingga seluruh kasus kriminal yang menjadikan perempuan sebagai korban teratasi dan diminimalisir.

Demikianlah, majunya kaum perempuan senyatanya tak bisa disandingkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender. Namun, dengan meningkatnya kesadaran umat untuk mewujudkan tegaknya Islam secara paripurna, itulah yang menjadi indikasi terwujudnya harapan membaiknya nasib perempuan.

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty 

(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

Menelisik Pembangunan Industri Pupuk di Fakfak, Benarkah untuk Rakyat?

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 24, 2023    Comment   

Menelisik Pembangunan Industri Pupuk di Fakfak, Benarkah untuk Rakyat?

Tinta Media - Menurut Presiden Jokowi, pembangunan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan industri pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Kamis (23/11/2023). 

Pernyataan presiden tersebut seolah menjadi angin segar dan harapan besar bagi para petani. Pasalnya, saat ini Indonesia menjadi importir pupuk terbesar. Namun, ketika melihat konsep _reinventing government_ yang menjadikan BUMN sebagai lembaga profit pencari keuntungan, PT Pupuk Kaltim yang menggawangi industri pupuk Fakfak, sepertinya proyek ini tidak berorientasi pada rakyat.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah pupuk subsidi yang lebih sedikit dibandingkan pupuk nonsubsidi. Masih ditambah lagi persyaratan untuk mendapatkan pupuk subsidi yang memberatkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa negara tidak serius dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Jika solusi pemerintah hanya meningkatkan produksi pupuk tanpa memperbaiki konsep dan sistem distribusi, sudah pasti tidak akan mampu menyelesaikan masalah pangan di Indonesia. 

Kedaulatan pangan bisa diwujudkan ketika pemerintah berperan sebagai penanggung jawab dan pelayan rakyat, bukan sebagai regulator semata. Pemerintah harus memastikan bahwa produksi dan distribusi pupuk hingga sampai pada petani dengan mudah dan murah. Bahkan, pemerintah bisa memberikan pupuk gratis pada petani yang tidak mampu agar pengolahan tanah lebih maksimal, sehingga pasokan pangan meningkat. Ini bisa dilakukan jika negara menjual pupuk pada petani dengan harga sesuai biaya produksi, tidak untuk mencari keuntungan semata.

Oleh: R. Raraswati,

Sahabat Tinta Media

Pembangunan Salah Kaprah Mengakibatkan Banjir, Islam Solusi Tuntas

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 26, 2023    Comment   

Pembangunan Salah Kaprah Mengakibatkan Banjir, Islam Solusi Tuntas

Tinta Media - Pada pertengahan November 2022, lalu 3 desa di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kutawaringin dan Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung diterjang banjir akibat meluapnya sungai Ciwidey. 

Menurut Jeje Hermawan selaku Direktur Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah (LPPD), penyebab terjadinya banjir tersebut adalah akibat kondisi sungai yang menyempit, sehingga arus sungai tersendat. 

Kondisi tersebut diperparah karena dibangunnya pabrik di kawasan Lebak Muncang Kecamatan Katapang dan kawasan Libai Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin. Sehingga, saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, sungai tidak dapat menampung volume air dan mengakibatkan meluapnya air sungai.

Selain itu, pemakaman umum yang ada di Blok Kubang Desa Pameuntasan juga terkena imbas terjangan banjir ketika musim penghujan tiba. Dampaknya sejumlah makam yang berada di tepi sungai tergelincir, kemudian hanyut terbawa arus sungai yang deras. 

Sejumlah pemilik makam pun akhirnya terpaksa memindahkan makam miliknya, karena khawatir jenazah yang ada di dalamnya akan hanyut. (deJurnal.com 2/7/2023)

Banjir di Kabupaten Bandung merupakan kejadian rutin yang ketika musim penghujan datang. Bahkan, selalu menjadi pokok permasalahan yang hingga saat ini masih belum tertuntaskan.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah setempat, seperti melakukan pengerukan sedimentasi dan membangun kolam-kolam retensi untuk menampung debit air di beberapa daerah terdampak banjir. Semuanya belum membuahkan hasil dalam penanganan banjir.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab banjir pun masih sering diabaikan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. 

Misalnya, membuang sampah di selokan dan sungai sehingga dapat mengakibatkan tersendatnya aliran sungai. Minimnya daerah resapan air, sehingga ketika hujan tiba tidak ada tempat untuk mengalirkan air hujan ke sungai. 

Pendangkalan sungai yang terjadi dari erosi tanah akibat penggundulan hutan menyebabkan material tanah akan terbawa aliran air hujan dan masuk ke sungai, kemudian mengalami pengendapan yang mengakibatkan sungai menjadi dangkal. 

Selain itu, kondisi sungai yang menyempit akibat pembangunan pemukiman di bantaran sungai, juga menjadi salah satu penyebabnya.

Beberapa faktor penyebab banjir tersebut bermuara pada faktor penyebab utamanya, yakni minimnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan akibat lepasnya aspek ruhiyah, yaitu keterikatan hubungan dirinya sebagai hamba bagi Sang Khalik. 

Dalam menjalani kehidupan, masyarakat dijauhkan dari agama (sekuler). Hal ini diperparah dengan penerapan sekularisme-kapitalisme ini oleh negara. 

Sistem ini melahirkan paham liberalisme sebagai turunanya, yaitu memberikan kebebasan kepada para pengusaha (pemilik modal) untuk membuka lahan-lahan baru yang dialihfungsikan menjadi pabrik dan perumahan, tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan jika musim penghujan tiba, hingga terjadi banjir. 

Hal tersebut karena asas dalam sistem kapitalisme-sekularisme tolak ukurnya hanya mencari keuntungan (manfaat) semata, dan tidak menghiraukan dampak yang terjadi terhadap manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Bencana banjir tentu saja tidak bisa dianggap sepele, apalagi jika terus berulang karena akan menimbulkan banyak kerugian. Di antaranya kerugian harta benda, kerugian sektor pertanian dan perkebunan, sektor transportasi, sektor perdagangan dan industri, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan lingkungan, bahkan ada yang sampai menimbulkan korban jiwa. 

Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian khusus dan penanganan serius dari pemerintah setempat, mulai dari penataan tata ruang yang tepat dengan mempertimbangkan dampak untuk lingkungan. 

Kemudian sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar menjaga dan merawat lingkungan, serta secara berkala membersihkan selokan. Pemerintah harus memperketat izin mendirikan bangunan di bantaran sungai, reboisasi atau penanaman kembali lahan hutan yang gundul.

Bencana banjir yang terjadi jelas bukan semata karena faktor alam saja. Kebijakan penguasa yang salah kaprah dalam pembangunan tanpa memperhatikan efek negatif terhadap manusia dan lingkungan memiliki andil besar dalam masalah ini. 

Dengan memenuhi kepentingan para kapitalis, hal tersebut justru menjadi faktor dominan penyebab banjir yang tidak berkesudahan. 

Allah Swt. berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 41,

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat dari perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki yang demikian agar manusia merasakan akibat dari perbuatan tangan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar." 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap bencana yang terjadi dikarenakan berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. 

Mereka mengabaikan bahkan mencampakkan hukum Islam dalam kehidupan, sehingga bencana alam kerap terjadi. Padahal, syariat Islam sejatinya merupakan pengatur kehidupan manusia di dunia, di segala aspek kehidupan.

Islam selalu memperhatikan setiap permasalahan umat secara mendetail. Islam bahkan menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi bencana banjir. 

Di antaranya, negara akan mengatur kebijakan pengelolaan tata ruang yang memperhatikan kondisi alam dan melarang siapa pun untuk mendirikan bangunan di daerah rawan banjir. 

Negara juga melarang pembukaan lahan secara besar-besaran yang dapat mengakibatkan erosi. Siapa pun yang melanggar akan ditindak secara tegas, melalui sanksi yang sepadan dan mampu memberi efek jera.

Negara juga akan membangun sistem drainase yang baik, membangun sumur-sumur resapan yang dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau tiba, membangun kanal dan sungai buatan, serta membangun bendungan dengan berbagai tipe yang mampu menampung volume air hujan secara efektif. 

Negara juga membentuk badan khusus untuk menanggulangi bencana dengan fasilitas peralatan yang memadai dan akan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam yang dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin. 

Selain itu, negara juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan merawatnya, serta secara berkala melakukan monitoring dan pengerukan lumpur-lumpur di sungai agar tidak terjadi pendangkalan.

Cara-cara tersebut di atas terbukti efektif mengatasi banjir di masa keemasan peradaban Islam yang gemilang. Maka, sudah saatnya kita mencampakkan sistem kufur kapitalisme-sekularisme, dan beralih menerapkan syariat Islam yang mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. 

Wallahu alam bi shawab.

Oleh: Dini A Supriyatin, Sahabat Tinta Media

Pembangunan Kapitalistik Dunia Global Sebabkan Krisis dan Bencana Ekologis

@tintamedia 0 Dibaca    September 18, 2022    Comment   

Pembangunan Kapitalistik Dunia Global Sebabkan Krisis dan Bencana Ekologis

Tinta Media - Muslimah Media Center (MMC) menilai pembangunan kapitalistik dunia global menyebabkan terjadinya krisis dan bencana ekologis. 

“Pembangunan kapitalistik dunia global menyebabkan terjadinya krisis dan bencana ekologis di mana-mana,” tuturnya dalam Program Serba Serbi MMC: Pembangunan Kapitalistik Dunia Global Abaikan Krisis Iklim? Selasa (13/9/2022) di kanal YouTube Muslimah Media Center.

Efek dari krisis iklim memang luar biasa, narator mengungkapkan berbagai negara mengupayakan untuk meminimalisir dampak dari krisis ini.

“Seperti yang dilakukan oleh pemimpin dari puluhan negara-negara Afrika yang dilansir dari Al Jazeera pada Jumat (9/9/2022), mereka mendesak negara-negara kaya menepati janji memberikan bantuan guna mengatasi dampak perubahan iklim,” ungkapnya.

Ia mengatakan desakan tersebut tertuang dalam sebuah Komunike yang disepakati jelang KTT COP27 di Mesir dan di gelar dua bulan mendatang, yakni pada bulan November.

“Komunike ini hasil dari pertemuan antara 24 menteri negara- negara Afrika selama tiga hari di Mesir, Kairo,” katanya.

Ia pun mengemukakan bahwa negara-negara Afrika adalah wilayah yang termasuk paling parah terkena dampak perubahan iklim, terutama kekeringan dan banjir yang memburuk.

“Karenanya Komunike mendesak negara-negara kaya untuk menepati dan memperluas janji iklim yang telah disampaikan agar negara-negara miskin dapat berkembang secara ekonomi sambil menerima lebih banyak dana untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, ” bebernya.

Afrika memiliki cekungan Kongo, hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia setelah Amazon. Hutan ini memainkan peran kunci dalam menangkap gas rumah kaca, di sisi lain Afrika juga memiliki jejak karbon yang rendah.

“Akan tetapi perubahan iklim dan hilangnya bentang alam di Benua Afrika tidak proposional, mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan bahwa Afrika hanya menyumbang 3 persen dari emisi karbondioksida (CO2) global,” ujarnya.

Negara-negara maju yang notabene adalah pengemisi telah berjanji akan mengucurkan dana 100 miliar dolar AS (Rp1,483 triliun) per tahun mulai 2020. Dana ini ditujukan untuk membantu negara-negara yang rentan beradaptasi dengan perubahan iklim.

“Akan tetapi sejauh ini janji tersebut belum juga terpenuhi, sementara Kepala Ekonomi Bank Pembangunan Afrika Kevin Chika Urama mengatakan benua tersebut menghadapi kesenjangan pembiayaan iklim sekitar 108 miliar dolar AS per tahun,” tuturnya.

Ia menilai solusi janji iklim negara-negara pengemisi adalah bukti kerakusan negara-negara tersebut atas negeri miskin.

“Solusi ini lahir dari paradigma sistem kapitalisme tatkala melakukan pembangunan global,” ucapnya.

Menurutnya sistem kapitalisme hanya berorientasi pada capaian materi tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan.

“Jadi sekalipun negara-negara maju menyadari bahwa mereka menyumbang emisi karbon tertinggi di dunia, namun mereka tetap melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam maupun industrialisasi eksploitatif terhadap sumber energi,” ujarnya.

Aktivitas-aktivitas tersebut dikatakan narator menghasilkan keuntungan besar bagi negara-negara maju walaupun menjadi alasan utama terjadinya krisis dan bencana ekologis di mana-mana.

“Karenanya yang diperlukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan bukan dengan solusi pragmatis memberi sumbangan pada negara terdampak,” katanya.

Narator melanjutkan bahwa solusinya harus menghadirkan sistem alternatif sahih yang terbukti mampu menjaga dan mengelola lingkungan sistem ini. “Sistem ini adalah sistem Islam,” tegasnya.

Sistem Islam Menjaga Kelestarian Lingkungan

Islam menuntut manusia tidak merusak lingkungan tatkala menjalankan teknisnya. Menurutnya konsep pengelolaan lingkungan dalam Islam menurut ekonomi Islam. Di mana hutan maupun sumber-sumber energi fosil adalah harta kepemilikan umum.

“Keduanya termasuk sumber daya alam dengan konsekuensi tidak ada liberalisasi dan kapitalisasi akan kekayaan alam ini,” tuturnya.

Syariat Islam telah memerintahkan negara yang berhak mengatur dan mengelola harta kepemilikan umum. “Dan hasilnya diberikan kepada rakyat tanpa ada komersialisasi di dalamnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa negara tidak akan melakukan eksploitasi lingkungan yang berdampak pada kerusakan negara.

“Negara akan merumuskan regulasi yang ramah lingkungan dengan melibatkan para ahli lingkungan. Para ahli ini dituntut untuk membuat AMDAL yang paling meminimalisir kerusakan lingkungan, lalu melakukan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan,” ungkapnya.

Selain itu negara juga akan memetakan wilayah-wilayah untuk kesalahan konservasi (Hima), tempat tinggal penduduk, tempat pertanian maupun kawasan industri. Negara akan menghitung berapa emisi karbon yang masih toleran ditangkap oleh hutan.

“Inilah konsep yang diberikan Islam untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan,” urainya.

Ia mengakhirinya dengan mengatakan bahwa solusi ini dapat terwujud jika negara yang menerapkan Islam secara kafah.

“Hanya saja solusi ini tidak mungkin terwujud jika individu-individu muslim yang melakukan. Solusi ini hanya akan terealisasi jika ada negara yang menerapkan Islam secara kafah, yakni Khilafah Islamiyah,” pungkasnya.[] Ageng Kartika