MMC: Kapitalisme Jadikan Rakyat sebagai Pasar

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 10, 2023    Comment   

MMC: Kapitalisme Jadikan Rakyat sebagai Pasar

Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menilai penerapan sistem kapitalisme saat ini hanya menjadikan rakyat sebagai pasar.

"Mirisnya pemerintah yang menerapkan sistem kapitalisme hanya menjadikan rakyat sebagai pasar," ujarnya dalam program Serba-serbi MMC: 20 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang, Kapitalisme Membuka Celah Bisnis Haram Ini? Sabtu (6/5/2023) di kanal Youtube Muslimah Media Center. 

Menurutnya, negara telah berubah menjadi negara bisnis yang melihat segala sesuatunya hanya dari besaran transaksi, sebab kapitalisme memandang bahwa sumber kebahagiaan adalah teraihnya kekayaan materi sebesar-besarnya.

"Negara dalam sistem kapitalisme telah berubah menjadi pelayan kepentingan oligarki dan pemilik modal, bukan kepentingan rakyat. Rakyat justru dibiarkan dieksploitasi demi mendapatkan keuntungan meski mereka mengklaim hasilnya akan masuk negara, namun faktanya harta tersebut hanya dinikmati para pemangku kebijakan melalui jalan korupsi," sesalnya.

Hingga kini pemerintah Indonesia sendiri dinilainya belum bisa menjamin kesejahteraan warganya dengan lapangan kerja yang memadai, puluhan juta rakyat begeri Ini masih hidup di bawah garis kemiskinan, infrastruktur pun masih belum dinikmati secara merata oleh masyarakat, sementara harga kebutuhan pokok, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan transportasi terus melambung.

"Tak heran rakyat berpikir untuk mencari peruntungan di negara lain meskinya nyawa taruhannya," jelasnya.

Persoalan perdagangan orang yang kerap terjadi dalam sistem kapitalisme, hanya akan selesai jika sistem Islam diterapkan. "Dalam sistem Islam negara adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya, negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam persoalan masyarakat hingga individu per individunya," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam Islam tanggung jawab negara diserahkan kepada kepala negara yaitu khalifah sebagai Imam atau pemimpin dari kaum muslimin sebagai raa'in kepala negara harus melindungi rakyatnya dari segala marabahaya Rasulullah Saw bersabda "Imam adalah Rain atau penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari). 

Narator menuturkan, khalifah dan aparatnya harus melayani kebutuhan masyarakat sesuai syariat Islam, seperti jaminan kebutuhan pokok, mengentaskan kemiskinan, menjamin keamanan, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat.

"Khilafah menjamin kesejahteraan warga negaranya dengan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas, hal ini akan sangat mudah bagi Khilafah yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menempatkan sumber daya alam sebagai kepemilikan umat yang wajib dikelola negara. Melalui penerapan konsep ini saja, akan terbuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat, para pencari nafkah yakni laki-laki pun akan mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya. Alhasil setiap individu akan terjamin sandang, pangan, dan papannya," bebernya.

Penerapan konsep ini, katanya, sebenarnya akan secara langsung menutup celah bisnis haram seperti perdagangan orang, karena Khilafah begitu memudahkan rakyat mendapatkan pekerjaan yang layak. 

"Khilafah Islam tidak menoleransi prinsip bisnis ala kapitalisme termasuk perdagangan orang, setiap bisnis harus berlandaskan ketentuan syariat," tegasnya.

Menurutnya, khilafah juga tidak akan menjadikan pengiriman pekerja migran sebagai sumber devisa negara. Khilafah akan menjatuhkan sanksi keras dan tegas kepada sindikat atau pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Sanksi akan dijatuhkan sesuai keterlibatan dan kejahatan yang mereka lakukan dan berdasarkan syariat Islam.

"Penerapan hukum Islam secara utuh di bawah institusi Khilafah Islam inilah yang akan menyelesaikan masalah perdagangan orang," pungkasnya.[] Sri Wahyuni

Program Pasar Rakyat Ber-SNI, Mampukah Tingkatkan Perekonomian?

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 01, 2022    Comment   

Program Pasar Rakyat Ber-SNI, Mampukah Tingkatkan Perekonomian?

Tinta Media - Propinsi Jawa Barat melalui dinas perindustrian dan perdagangan, terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dengan terus menggerakkan simpul kekuatan ekonomi lokal. Lewat program pasar juara yang dicanangkan gubernur Jabar, sejumlah pasar rakyat direvitalisasi dan dinaikan standarnya hingga memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Gubernur Jabar mengungkapkan bahwa pasar rakyat bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tingkatkan kesempatan kerja, juga menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. 

Program pasar rakyat ber-SNI adalah salah satu solusi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat lokal. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

Sekilas nampak bagus, tetapi kalau dicermati lebih jauh, program ini ternyata banyak ketimpangan. Pasalnya, fungsi negara sebagai penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, diserahkan kepada swasta. Rakyat harus berjuang sendiri untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satunya dengan mengikuti program pasar rakyat ber-SNI. 

Akan tetapi, naiknya harga BBM mengakibatkan melonjaknya harga-harga, mulai dari kebutuhan pokok, barang dan jasa, serta kebutuhan lainnya, sedangkan pendapatan atau upah yang didapat tetap. Hal ini menyebabkan pengeluaran membengkak, karena tidak sesuai dengan pemasukan yang didapat. 

Kondisi ini juga mengakibatkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar, sehingga terjadi PHK besar-besaran. Jumlah pengangguran pun semakin meningkat. Sebagian dari mereka yang mempunyai modal memulai usaha dengan berwiraswasta. Bagi yang tidak mempunyai modal, pemerintah  menggalakkan bantuan lewat pinjaman UMKM, sehingga memiliki kemampuan untuk memulai usaha. Salah satunya adalah dengan mengikuti sarana yang disediakan pemerintah melalui program pasar rakyat ber-SNI. 

Akan tetapi, di balik itu para pedagang banyak yang mengeluh karena beban biaya produksi membengkak akibat naiknya harga-harga, sehingga pemasukan yang mereka dapat menjadi berkurang atau minim. Mereka tidak berani menaikan harga jual karena daya beli konsumen menjadi berkurang. Pada akhirnya, banyak pedagang yang terlilit utang karena tidak mampu membayar pinjaman. 

Apalagi yang tidak mempunyai modal, mereka hanya bisa sekadar menjual tenaga, sebagai buruh kecil dengan upah minim sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan, meski sekadar mengisi perut. Pada akhirnya, hidup rakyat makin sulit, banyak yang kelaparan dan jatuh miskin. Ada juga yang mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminalitas. Akibatnya, angka kriminalitas pun semakin meningkat.  

Jelas, program pasar rakyat ber-SNI dari pemerintah hanya memberikan solusi yang sementara saja, tidak  merata, dan malah menambah berat beban hidup rakyat, juga menimbulkan masalah baru. 

Inilah tata kelola ekonomi yang salah. Kebijakan pemerintah lewat berbagai program terbukti tidak mampu memperbaiki kesulitan ekonomi. Ini disebabkan karena sistem batil yang berorientasi hanya pada tujuan keuntungan materi semata, yaitu kapitalisme yang berasaskan sekulerisme. Sistem ini tidak menjadikan aturan agama Islam sebagai standar untuk mengatur kehidupan mereka, tetapi memakai aturan yang berdasarkan persepsi manusia dengan standar hawa nafsu. 

Negara yang berfungsi sebagai penanggung jawab hajat hidup rakyat, ternyata hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator saja. Sementara, pengelolaan hajat hidup orang banyak diserahkan kepada para korporasi yang meniscayakan untung rugi, bukan untuk melayani dan menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. 

Sistem ekonomi kapitalis terdiri dari lembaga bank ribawi dan pasar modal, sehingga uang hanya berputar pada pemilik modal saja (korporasi). Hanya sebagian kecil saja yang menetes pada rakyat.

Untuk itu, diperlukan solusi yang  mampu memperbaiki kehidupan rakyat, mengganti konsep pengelolaan ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam, yaitu dengan menerapkan syari'at Islam secara kaffah oleh khilafah. 

Islam memiliki sistem ekonomi  yang sangat berbeda dengan kapitalisme. Islam memiliki konsep yang tangguh untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi Islam meliputi 3 hal yang mendasar dan strategis, yaitu konsep kepemilikan, penggunaan hak milik, distribusi kekayaan alam di antara individu. 

Dalam konsep kepemilikan, ada kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum yaitu SDA milik rakyat secara umum yang dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam Islam, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada swasta. 

Jika sistem ekonomi Islam diterapkan oleh negara, maka akan menghasilkan kemandirian negara dalam memenuhi kebutuhan pokok individu, maupun kebutuhan pokok masyarakat. Jaminan pemenuhan hidup dalam Islam diberikan secara merata, baik muslim maupun nonmuslim, kaya ataupun miskin. 

Penggunaan mata uang emas dan perak akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang stabil, sebab fungsi uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. 

Perdagangan dan industri merupakan salah satu sarana yang disyariatkan oleh Allah Swt. untuk meraih kemaslahatan agar terhindar dari ketidakadilan dan kezaliman. Negara akan mengawasi berlangsungnya jual beli sesuai syariah dan menjamin harga yang wajar berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. 

Penerapan sistem ekonomi Islam akan memberikan solusi yang tuntas dalam menghadapi masalah ekonomi saat ini, untuk mewujudkan kesejateraan bagi seluruh umat manusia, sehingga Islam menjadi rahmatan lil a'lamin, dalam naungan daulah khilafah ala minhaj nubuwah.

Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Elah Hayani

Sahabat Tinta Media

Ajengan Yuana: Kebijakan Intervensi Pasar Boleh dalam Islam, Ketika...

@tintamedia 0 Dibaca    September 09, 2022    Comment   

Ajengan Yuana: Kebijakan Intervensi Pasar Boleh dalam Islam, Ketika...

Tinta Media - Kebijakan intervensi pasar diperbolehkan dalam Islam ketika terjadi hal-hal yang membuat mekanisme pasar terdistorsi.

“Intervensi pasar dibolehkan dalam Islam, bahkan dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah. Ketika terjadi hal-hal yang membuat mekanisme pasar terdistorsi, maka kebijakan intervensi diperlukan,” tutur Mudir Ma’had Khodimus Sunnah Ajengan Yuana Ryan Tresna (YRT) di akun telegram pribadinya, Rabu (7/9/2022).

 

Ia lalu memberikan delapan contoh distorsi pasar dalam Islam yang harus dicegah dan pelakunya diberikan sanksi, “ Pertama, talaqqi rukban, yaitu mencegah masuknya pedagang desa ke kota (entry barrier), karena mengakibatkan pasar tidak kompetitif,” terangnya.

 

Kedua, sebutnya, mengurangi timbangan, karena barang yang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.

 

“Ketiga, menyembunyikan barang cacat, karena penjual mendapat harga yang baik untuk kualitas yang buruk,” jelasnya.

 

Keempat, lanjutnya, Menukar kurma kering dengan kurma basah, karena takaran kurma basah ketika kering tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.

 

“Kelima, menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang, karena setiap kualitas kurma memiliki harga berbeda,” paparnya.

 

Keenam, ucapnya, transaksi najasy yaitu penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.

 

Ketujuh, Ihtikar (menimbun) yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang.

 

“Kedelapan, Ghaban faa-hisy besar yaitu menjual di atas harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga pasar,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun.

Sistem kapitalisme Posisikan Negara Tak Boleh Ikut Campur Mekanisme Pasar

@tintamedia 0 Dibaca    September 02, 2022    Comment   

Sistem kapitalisme Posisikan Negara Tak Boleh Ikut Campur Mekanisme Pasar

Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menuturkan, penerapan sistem kapitalisme memposisikan negara tidak boleh ikut campur dalam mekanisme pasar bebas para kapital. 

"Sistem ini memposisikan negara tidak boleh ikut campur dalam mekanisme pasar bebas para kapital," ujar narator dalam Hitam Putih Kehidupan: "Nyesek, Kakek Penjual Sawo Makan Nasi Bungkus Plastik Di Pinggir Jalan," Ahad (28/8/2022) di kanal YouTube Muslimah Media Center.

Akibatnya, kata narator, para kapital korporatlah yang menguasai hajat hidup masyarakat. "Kebutuhan pokok yang seharusnya bisa dibeli dengan harga terjangkau, dimonopoli oleh mereka. Kebutuhan dasar publik seperti pendidikan kesehatan dan keamanan yang seharusnya dinikmati gratis oleh rakyat di komersialisasi oleh mereka, jadi masyarakat Marginal seperti Abah madi dan para lansia lainnya mau tak mau harus tetap berjuang melewati kerasnya tekanan hidup," katanya

"Salah satu realitas dari penerapan sistem kapitalisme, dirasakan seorang kakek penjual buah sawo yang rela bersusah payah demi 1 kg beras," ujarnya. 

Nyesek 

"Inilah Abah Madi seorang kakek tua penjual sawo keliling yang tengah menyantap bekal yang jauh dari kata sederhana dibawah pohon di pinggir jalan. Abah berteduh duduk beralaskan sandal jepitnya dan memakan nasi putih tanpa lauk apapun yang dibungkus dalam kantong plastik bening tak seperti orangtua lainnya yang bisa bersantai dirumah bersama pasangan dan cucu. Abah Justru harus berkeliling menjajakan buah sawo nya bahkan buah sawo itu bukan miliknya sendiri tapi milik orang lain. Abah akan mendapatkan upah sebesar 10 hingga Rp 15.000 yang itu jika ditukar dengan beras hanya cukup untuk membeli beras 1 kg saja," ungkapnya.

Realitas saat ini, lanjut narator, memang mengatakan beban hidup semakin lama semakin berat. Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, sebagian besar masyarakat yang masuk dalam umur produktif saja, terseok-seok apalagi tubuh tua Abah Madi yang harus dipaksa mengayuh sepeda berkilo kilo meter agar buah sawonya menemui jodoh pembelinya.

Hal ini, sambung narator, bukan terjadi secara alamiah. "Kondisi seperti ini sebenarnya bukan kondisi yang alamiah terjadi begitu saja karena bergantinya zaman, beratnya beban hidup yang diiringi oleh kemiskinan massal adalah hasil penerapan sistem kapitalisme," terangnya.

Solusi 

Menurutnya, solusi menyelesaikan kondisi seperti hutan rimba ini adalah dengan menerapkan khilafah, "kehidupan seperti hutan rimba ini sebenarnya bisa diselesaikan ketika sistem Islam yang disebut Khilafah digunakan sebagai sistem kehidupan, pasalnya syariat menetapkan keberadaan Khilafah adalah penjamin kesejahteraan rakyat termasuk para lansia," ungkapnya.

Narator mengatakan, terbukti sistem islam yang disebut Khilafah ini mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Konsep ini diterapkan selama khilafah berdiri 1300 Tahun lamanya. Salah satu diantaranya Khalifah Abu Bakar yang pernah membantu janda tua untuk memerahkan susu susu mereka, begitu pula kebijakan Khalifah Umar Bin Khattab yang meminta agar para lansia diberi tunjangan. 

"Dalam khilafah para lansia tidak akan dibiarkan mengais-ngais recehan rupiah demi bertahan hidup, karena mereka adalah warga negara yang berhak untuk dijamin kesejahteraan hidupnya,"pungkasnya.[] Arip