Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata Merampas Ruang Hidup Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 29, 2024    Comment   

Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata Merampas Ruang Hidup Rakyat

Tinta Media - Pembangunan secara umum merupakan ciri kemajuan dari suatu daerah, semakin pesat pembangunan di suatu wilayah maka semakin majulah daerah tersebut, inilah pemikiran masyarakat pada umumnya.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi kebanggaan atas daerahnya sebenarnya adalah awal dari rusaknya tatanan lingkungan hidup dimasyarakat, betapa tidak dengan banyaknya pembangunan infrastruktur dan pariwisata semakin melahap habis ruang hidup rakyat. 

Lihat saja di Rempang dengan dalih pembangunan Rempang Ecocity, sebagian besar masyarakat harus rela terusir dari tanah kelahiran mereka selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Belum lagi di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, seperti proyek sirkuit Mandalika,  masyarakat yang selama puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada laut dan pertanian harus kehilangan mata pencahariannya.

Selain itu, dampak buruk juga pada lingkungan sekitar proyek pembangunan infrastruktur manufaktur, kendaraan alat berat yang hilir mudik melewati pemukiman warga mengakibatkan udara tercemar kendaraan alat berat tersebut, dan yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak-anak yang menghabiskan sebagian waktunya di rumah.

Dan di sisi lain keselamatan kerja perusahaan manufaktur terhadap pekerja kasar yang didominasi warga negara Indonesia tidak dijamin secara layak, banyak dari mereka tidak dilengkapi pakaian yang aman untuk pekerjaan yang kasar dan berbahaya, seperti ledakkan tungku di PT ISS Morowali Sulawesi Tengah mengakibatkan belasan pekerja meregang nyawa. Belum lagi upah murah yang diberikan PT asal China tersebut menambah rentetan panjang terampasnya ruang hidup masyarakat 

Inilah kenyataan pahit yang dirasakan oleh rakyat jika hidup di dalam negara yang mengadopsi sistem kapitalisme, segala upaya dilakukan hanya untuk kepentingan elite politik untuk meraih ambisi, sehingga semua dikendalikan oligarki dan korporasi. Karena sesungguhnya oligarki dan korporasilah penguasa yang sebenarnya yang bersembunyi dibalik ambisi penguasa Kita.

Berbeda halnya jika aturan Islam yang diterapkan, Kholifah yang merupakan raa'in bagi umat akan senantiasa melayani dan mengurusi rakyatnya. Kesejahteraan masyarakat di lihat dari individu-individu bukan dari indeks rata - rata, karena setiap orang berbeda biaya hidupnya. Khilafah akan menjamin umat merasakan keamanan, sehat dan tidak kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi masihkah kita berharap pada sistem yang rusak ini ? Atau akan mengubah keadaan dengan kembali kepada sistem Islam yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai sumber hukum yang sempurna.

Oleh: Jumiliati 

(Sahabat Tinta Media)

Event Pariwisata Bukan Solusi Masalah Ekonomi

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 24, 2023    Comment   

Event Pariwisata Bukan Solusi Masalah Ekonomi

Tinta Media - Sebuah event pariwisata yang bertajuk “Tourism Exhibition Travel Mart 2023” akan diselenggarakan di Bandung. 

Event tersebut difasilitasi oleh Disbudpar Kabupaten Bandung dengan Pelaku Wisata Nusantara (Pawira), sebagai event silaturahmi antara seller dan buyer. 

Event ini bertempat di Gedung Budaya Soreang, Kabupaten Bandung mulai 22 sampai 24 Agustus 2023 sebagai wujud eksistensi Pawira selaku pelaku pariwisata Indonesia di kabupaten Bandung. Hal ini disampaikan oleh Inne Hayati sebagai Sekretaris Umum Pawira (DeskJabar.com)

Ada tiga negara yang akan ikut ambil bagian, yaitu seller dari negara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Event dikemas dalam bentuk kegiatan Tabel Top, Travel Mart, Fam Trip, serta Eksibisi pelaku UMKM. Dalam event ini, akan hadir pula para pejabat di Kabupaten Bandung, seperti Bapak Bupati Bandung, Dadang Supriatna, Wakil Bupati Sahrul Gunawan, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat dan menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif (Menpare). Event ini terselenggara  dalam rangka menumbuhkembangkan wisata nasional dengan indahnya panorama alam yang memesona di Kabupaten Bandung.

Jika dipandang secara sekilas, memang terlihat bagus dan menarik, apalagi Kabupaten Bandung adalah daerah yang sangat indah dan memesona. Daerah ini sejuk dengan pemandangan alam yang indah. Ini sangat berpotensi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. 

Namun sayang, dalam dekapan sistem kapitalisme dan liberalisme, semua sumber daya alam yang indah dan berlimpah hanya menjadi bancakan para oligarki. Sektor pariwisata digadang-gadang sebagai sektor yang sangat menguntungkan sehingga berbagai insfratruktur dibangun secara massif untuk menunjang program wisata di setiap daerah. Pembangunan tempat wisata juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan UMKM daerah setempat sehingga akan meningkatkan perekonomian. 

Di sisi lain, dari dunia internasional, para kapitalis mengkalim bahwa dengan berkembangnya pariwisata, maka perekonomian rakyat akan meningkat. Faktanya, itu hanyalah sebuah doktrin yang diaruskan oleh mereka, yaitu dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai penyangga ekonomi negara dan bangsa. 

Padahal, justru para oligarkilah yang akan meraih keuntungan besar dari sektor pariwisata tersebut. Mereka akan bebas mendirikan hotel, rumah makan, dan berbagai fasilitas lain karena memiliki modal yang besar. Sedangkan rakyat tetap dalam posisi terpinggirkan dan tidak berdaya  dengan kondisi ekonomi yang serba sulit. Walaupun ada keuntungan yang dihasilkan, tetapi itu hanya bersifat sementara. Cakupannya pun tidaklah luas.

Jelaslah bahwa menjadikan pariwisata dan sport tourisme sebagai penopang ekonomi daerah atau negara adalah sesuatu yang tidak tepat. Adanya event sport tourism ini justru akan menimbulkan masalah baru karena menyangkut aspek sosial dan ekonomi. Sehingga, semakin terlihat jelas abainya negara atas nasib rakyat. 

Negara justru mengabaikan sumber pendapatan yang jauh lebih strategis sebagai solusi.  Itulah akibatnya ketika sumber daya alam sudah dikapitalisasi dan diliberalisasi. Maka, yang terjadi adalah penjajahan di sektor pariwisata. Keterlibatan investor asing menambah derita rakyat kecil yang lemah. Inilah fakta hegemoni negara kapitalis yang mencengkeram negara dengan bentuk penjajahan di bidang pariwisata. 

Hanya Islam solusi terbaik untuk semua problematika kehidupan. Islam mengatur dan mengelola sumber pendapatan negara. Salah satunya adalah dari pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang terbagi menjadi tiga kepemilikan. Negara akan mengelola sumber daya alam yang melimpah, kemudian menyalurkan untuk kepentingan publik. 

Dengan sumber daya alam yang melimpah, ditunjang dengan sistem yang benar, sudah pasti mampu memberi solusi yang mendasar sehingga akan terwujud kesejahteraan. Inilah aspek strategis yang menjadi pilihan, mengingat negara memiliki amanah sebagai pengatur urusan rakyat.

Terkait dengan pariwisata, seorang khalifah akan menjadikan pesona alam untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan mensyukuri atas kebesaran Allah Swt. atas semua karunia-Nya. Pariwisata bukan dijadikan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dalam rangka meningkatkan perekonomian atau meningkatkan penghasilan negara.  

Negara Islam adalah negara adidaya yang mandiri dengan hasil sumber daya alam yang sangat banyak, serta mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Sehingga, rakyat pun tidak kesulitan dalam hal mencari nafkah untuk keluarga. 

Pesona alam yang indah akan dijadikan sebagai renungan agar seseorang akan semakin dekat dengan Allah Swt. Ini dilakukan dalam rangka memperdalam pemahaman tentang indahnya Islam sehingga Islam akan terpatri dan mengkristal dalam setiap individu muslim. Begitulah indahnya Islam sebagai ideologi yang Allah turunkan sebagai solusi hakiki dalam setiap permasalahan kehidupan dalam institusi Daulah Islamiyyah. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem

Sahabat Tinta Media

Turis Asing Berulah, Kebijakan Pariwisata Bikin Resah

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 18, 2023    Comment   

Turis Asing Berulah, Kebijakan Pariwisata Bikin Resah

Tinta Media - Bali tengah digegerkan oleh ulah para wisatawan yang membuat tak nyaman penduduk. Banyak turis yang mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan hingga membahayakan pengendara lainnya (kompas.com, 12/3/2023).

Hingga akhirnya Gubernur Bali menetapkan agar setiap turis asing tak diizinkan keluar, kecuali menggunakan kendaraan travel dari agen resmi (cnbc.com, 12/3/2023). 

Tak hanya itu, ada juga wisatawan asing yang sengaja berjemur di jalanan. Tentu saja aktivitas tersebut mengganggu pengguna jalan. Ada juga turis yang melakukan vandalisme, pengrusakan fasilitas umum dan mencorat-coret dinding di kota Bali. Lebih parah lagi, ditemukan beberapa turis asal Rusia mabuk hingga tak sadarkan diri di jalanan Bali. Banyak juga ditemukan turis yang kehabisan uang, kemudian berjualan jenis makanan di pinggir jalan di Bali. Tak sedikit para turis yang dengan seenaknya, "menitipkan diri" mereka secara ilegal di wilayah Bali karena telah habis masa visa-nya dan kehabisan dana untuk mengurusinya. 

Kebijakan pemerintah yang membuka keran wisata pasca pandemi terbukti membuat masalah baru. Alih-alih ingin berusaha mendongkrak pemasukan dari sektor devisa, dan berharap mendapatkan penghasilan devisa yang tinggi, ternyata menciptakan masalah baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Seharusnya hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sistem pengelolaan ala kapitalisme, selalu mengambil solusi secara parsial, tanpa menilik sebab utama suatu masalah. Ini pun terjadi dalam masalah pendapatan negara. 

Pendapatan negara ala kapitalisme, salah satunya dengan mendongkrak sektor pariwisata. Pemerintah berharap banyak pada pemasukan devisa tanpa mempertimbangkan masalah cabang yang akan terjadi, seperti yang kini terjadi di Bali. Segala kebijakan yang ditetapkan justru membuat resah kehidupan rakyat Bali. 

Jelaslah, solusi tersebut tak menyelesaikan masalah yang ada. Kapitalisme hanya menitikberatkan solusi pada pencapaian keuntungan materi, tanpa peduli pada akibat yang akan terjadi. Kebijakan yang ditetapkan negara bersistemkan kapitalisme, tak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. 

Hal ini tentu saja berbeda dengan Islam. Sistem Islam memang membolehkan pengembangan sektor pariwisata, meskipun sebetulnya sektor tersebut tidak dijadikan sandaran pemasukan negara. Selama sektor ini masih dalam batasan pagar syariat, tentu sah-sah saja. Namun, jika pengembangannya melanggar syariat, apalagi merusak wilayah dan ketenteraman masyarakat lokal, tentu hal tersebut harus ditindak tegas. Apalagi, turis yang merusak berasal dari negara-negara kafir harbi yang jelas-jelas dapat merusak pemahaman dan iman masyarakat lokal. 

Kebijakan yang menggadaikan keimanan dan kenyamanan masyarakat secara umum, tak boleh diterapkan dalam sistem Islam. Ini karena tujuan pengelolaan ala Islam adalah menjaga keimanan dan kekuatan masyarakat agar tak mudah tergerus pemahaman rusak dari Barat. Penjagaan iman dan sejahteranya rakyat menjadi fokus utama dalam sistem Islam. 

Pendapatan negara bersistemkan Islam dapat diraih dengan kebijakan-kebijakan berdasarkan syariat Islam. Semuanya dikelola dalam satu wadah yang amanah, yaitu Baitul Maal. Berdasarkan Kitab Al Iqtishodiyya yang ditulis Syekh Taqiyuddin An Nabhani, sumber pemasukan tetap Baitul Maal adalah fai', ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya. Juga pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus baitul mal. 

Segala kebijakan ditetapkan Khalifah, pemimpin Daulah Khilafah Islamiyyah, demi terselenggaranya pelayanan umat yang merata agar sejahtera seluruhnya. Tak ada kebijakan yang merugikan masyarakat secara umum. Yang ada hanya ketenangan dan kenyamanan, karena penguasa amanah dalam pengelolaan.

Tak pantas bagi kaum muslimin meragukan pengaturan sistem Islam. Seharusnya seluruh kaum muslimin yakin, hanya Islam-lah satu-satunya aturan terbaik yang harus segera diterapkan, agar  sesegera mungkin tercapai berkahnya kehidupan.

Wallahu a'lam bisshawwab.

Oleh: Yuke Octavianty

Forum Literasi Muslimah Bogor