Badai PHK Mengancam, Islam Solusinya
Tinta Media - Lesunya bisnis saat ini mengakibatkan terjadinya pengurangan pekerja dan dimungkinkah akan terjadi badai PHK di Kabupaten Bandung, walaupun saat ini belum terlalu banyak.
Agus Ruslan, salah seorang pelaku industri kecil menengah (IKM) Tekstil Majalaya) mengatakan bahwa produk cina yang masuk secara besar-besaran mempunyai pengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha nasional, tak terkecuali produk tekstil di Kabupaten Bandung.
Agus mengatakan bahwa secara umum, bahkan nasional, tekstil dan produk tekstil dihabisi oleh produk Cina yang membludak dengan harga yang lebih murah. Masuknya impor berimbas pada lesunya IKM tekstil Majalaya dan produk lainnya, seperti pakaian. (SOREANG, AYOBANDUNG.COM)
Perlahan namun pasti, perusahaan hari ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Ada yang mengurangi hari kerja, bahkan sampai melakukan PHK. Semua itu dilakukan karena keadaan perusahaan yang tidak stabil, omzet sedikit, sedangkan jumlah karyawan banyak.
Imbasnya, pengangguran bertambah banyak, ekonomi makin sulit, kemiskinan di mana-mana hingga muncul berbagai tindakan kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Tidak jarang pula terjadi konflik rumah tangga akibat faktor ekonomi di tengah harga kebutuhan pokok yang serba mahal.
Di manakah janji pemerintah yang katanya mau membuka lapangan pekerjaan yang banyak? Di tengah kondisi seperti itu, wajar kalau masyarakat beranggapan bahwa janji-janji manis ternyata hanya isapan jempol belaka. Pada faktanya, pemerintah justru membuka kran lebar-lebar untuk para pekerja asing masuk Indonesia, sementara di dalam negeri sendiri rakyat menjerit karena susahnya mencari pekerjaan setelah di-PHK. Lapangan kerja semakin sempit. Kalaupun ada, persyaratannya sangat ketat dan harus sudah berpengalaman. Semakin ngenes lagi ketika melihat video viral yang beredar, ada anak kecil yang menangis hanya karena ingin makan, subhanallah!
Inilah bukti nyata jika negara tidak bertanggung jawab atas keadaan rakyat. Pemerintah hanya menjadi regulator bagi para oligarki melalui berbagai kebijakan-kebijakan. Para pengusaha dan penguasa bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan, sementara rakyat menderita dalam kecemasan.
Adapun solusi yang ditawarkan seperti bansos, PKH, BLT hanya bersifat pragmatis dan tambal sulam yang tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Masalah tersebut seperti kecemburuan sosial di masyarakat akibat pembagian yang tidak tepat sasaran. Di samping itu, celah korupsi pun terbuka lebar. Itulah hasil dari penerapan sistem kapitalisme sekuler dan turunannya yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.
Islam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan dasar rakyat dengan sistem ekonomi Islam. Dengan begitu, negara Islam akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan memang sudah terbukti berabad-abad lamanya. Ini karena negara Islam mempunyai sumber pemasukan dan pengelolaan harta milik umum, seperti air, padang rumput, dan api.
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Islam mengatur kepemilikan harta menjadi tiga, yaitu harta milik umum, harta milik negara, dan harta milik individu. Harta milik umum dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis.
Islam tidak membolehkan sumber daya alam milik umum dikelola atau diserahkan kepada pihak asing maupun aseng. Tidak seperti pengelolaan dalam sistem ekonomi kapitalis yang bebas memiliki dan mengelola asalkan punya modal. Dengan demikian, jika sumber daya alam yang sangat banyak itu dikelola oleh negara, maka akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja.
Secara otomatis, hal itu akan banyak menyerap tenaga kerja. Sistem upah dalam Islam berdasarkan kesepakatan antara majikan dan pekerja, bukan berdasarkan untung rugi.
Upah diberikan kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Dalam artian, tidak akan ada keterlambatan dalam pemberian upah yang akan menzalimi rakyat. Oleh sebab itu, tidak akan ada demonstrasi masalah kenaikan upah kerana sudah ada kesepakatan antara pekerja dengan majikan.
Negara Islam juga akan memastikan bahwa semua laki-laki (pencari nafkah) mempunyai pekerjaan yang layak. Jika ada yang tidak mempunyai pekerjaan, maka negara akan bertanggung jawab untuk memberi pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, semua rakyat bisa merasakan kesejahteraan baik muslim maupun nonmuslim tanpa ada kecemasan di-PHK dan menjadi pengganguran.
Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Dartem, Sahabat Tinta Media
