PDIP Kritik Food Estate, PAKTA: Sudah Terlambat

@tintamedia 0 Dibaca    September 07, 2023    Comment   

PDIP Kritik Food Estate, PAKTA: Sudah Terlambat

 

Tinta Media  - Menanggapi kritik PDIP terkait food estate, Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana menyatakan, hal itu sudah terlambat.

 

“Sudah terlambat, pahlawan kesiangan bahkan kemalaman,” ungkapnya dalam rubrik:  PDIP Kritik Food Estate, Bagaimana Dengan IKN? Di kanal Youtube PAKTA Chanel,  Kamis (31/8/2023).

 

Terkait apakah kritik terhadap food estate tersebut merupakan pembelaan terhadap rakyat, Erwin justru mempertanyakan mengapa PDIP sama sekali tidak mengkritik proyek IKN padahal anggarannya jauh lebih besar dan belum ada tanda-tanda keberhasilan.

 

“Anggaran IKN itu lima kali lipat. Food estate sudah ada yang jalan bahkan diklaim sebagai berhasil, sudah kelihatan wujudnya. Sementara belum nampak tanda-tanda kehidupan di IKN,” jelasnya.

 

Oleh karenanya, PDIP sebagai perwakilan wong cilik semestinya melakukan kritik serupa terhadap IKN yang terindikasi gagal. Juga proyek lain seperti kereta cepat dan ketimpangan di masyarakat seperti proses ganti rugi warga yang belum terselesaikan, kesulitan masyarakat mendapatkan gizi seimbang, stunting  yang  jumlahnya 20 hingga 30% dan lain-lain.

 

“Kritikan (terhadap food estate) sama sekali tidak bersentuhan dengan aspirasi, kepentingan dari masyarakat,” pungkasnya. [] Yung Eko Utomo

PDIP Menyerang Food Estate sebagai Permasalahan Ekologis, IJM: IKN Lebih Lagi!

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 23, 2023    Comment   

PDIP Menyerang Food Estate sebagai Permasalahan Ekologis, IJM: IKN Lebih Lagi!

Tinta Media - Tudingan PDIP yang mengatakan bahwa food estate bermasalah secara ekologis ditanggapi oleh Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM)  Agung Wisnuwardana dengan mengatakan IKN lebih lagi.

"Kalau PDI Perjuangan menyerang food estate sebagai permasalahan secara ekologi, IKN lebih-lebih lagi bermasalah secara ekologis. Mestinya PDI Perjuangan serang juga kebijakan itu," ungkapnya dalam PDIP Mendadak Serang Food Estate ‘Kejahatan Lingkungan’ | Manuver Politik? di kanal Youtube Justice Monitor pada Minggu (20/8/2023).

Agung menambahkan, PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki banyak politisi di DPR seharusnya sadar lebih awal akan dampak terhadap lingkungan yang dapat muncul dari program food estate.

"Kebijakan seharusnya mengedepankan faktor lingkungan dan kemaslahatan secara strategis dalam menyusun program karena kerusakan lingkungan memiliki dampak yang berkelanjutan. 

“Ini menjadi kesadaran buat kita semua bahwa program-program seharusnya memikirkan dampak-dampak ekologis, jangan sampai hanya menjadi alat politik. PDIP Perjuangan harusnya sejak lama berbicara tentang food estate,” pungkasnya. [ ]Yung Eko Utomo.

Renovasi Rumah Kader PDIP, Netizen: Ganjar Gunakan Dana Baznas?

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 09, 2023    Comment   

Renovasi Rumah Kader PDIP, Netizen: Ganjar Gunakan Dana Baznas?

Tinta Media - Aksi sosial Gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo menjelang hari ulang tahun ke-50 PDIP untuk merenovasi rumah 50 kader PDIP yang tak layak huni dipertanyakan netizen.

“Netizen menduga Ganjar menggunakan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk merenovasi rumah 50 kader PDIP yang tak layak huni. Penggunaan dana Baznas untuk renovasi RTLH kader PDIP juga mereka pertanyakan melihat Ganjar berkedudukan sebagai Gubernur sekaligus kader partai PDIP Perjuangan,” tutur narator dalam program Aspirasi: Ganjar dan Dana Baznas di kanal Youtube Justice Monitor pada Sabtu (31/12/2022). 

Menurut narator, netizen membandingkan dulu ACT langsung disikat, dicabut ijin operasionalnya karena dituduh korup penyelewengan dana umat untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. 

“Saat elit ACT ketahuan menggunakan dana sumbangan donatur untuk memperkaya diri sendiri, negara langsung bergerak cepat. Saat ini, Ganjar menggunakan dana zakat dari umat Islam menjelang ulang tahun PDIP. Apakah akan melakukan penindakan yang langsung?” tanyanya retoris.

Mengutip pada kolom caption Ganjar Pranowo, narator menyampaikan jika Ganjar menjelaskan bahwa program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH sudah berlangsung sejak lama. Kini sudah ada belasan juta RTLH yang telah direnovasi.

“Ganjar Pranowo menyampaikan untuk dana yang digunakan tidak hanya dari APBD Provinsi Jawa Tengah saja karena tidak akan mampu. Maka dari itu turun digunakan dana dari APBN hingga badan amil zakat nasional atau Baznas serta bantuan dari para relawan,” ungkap narator.

Narator juga menyampaikan Ganjar tidak mempermasalahkan jika dana dari baznas ditarik jika banyak pihak tidak setuju. “Ganjar menyebut jika dana dari Baznas itu juga belum dicairkan,” ujarnya.

Dalam kolom cuitan Ganjar, narator membeberkan Ganjar dengan gamblang menyatakan ada penggunaan dana Baznas untuk bantuan renovasi rumah Ketua Ranting PDI Perjuangan di Wonosobo. “Meski sudah dihapus cuitan Ganjar itu sudah terlanjur tersebar melalui tangkapan layar. Dana Baznas yang merupakan dana umat dari zakat dipakai untuk renovasi rumah kader PDIP dinilai banyak pihak tidak patut. Publik juga memberikan saran agar Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas RI agar amanah dan tidak melakukan penyelewengan dana zakat, infaq, sedekah atau ZIS pada Baznas di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Narator menyampaikan bahwa pengelolaan zakat harus memegang prinsip syar'i transparan dan amanah serta penting menguatkan kesadaran publik terhadap pengelolaan organisasi nirlaba. “Pemerintah tidak mungkin mampu menjangkau pendirian hingga operasional beragam organisasi nirlaba tersebut. Penguatan kesadaran publik akan mampu mengendalikan dan memantau organisasi tersebut mulai dari legitimasi pendirian hingga operasional harian. Para donatur, relawan, dan masyarakat luas harus sadar dan berhak tahu serta mendapatkan pertanggung jawaban yang jelas dari lembaga terkait donasi yang diberikan,” paparnya.

Narator menegaskan bahwa kesadaran publik merupakan penopang utama berjalannya akuntabilitas organisasi nirlaba. Keberadaan organisasi nirlaba, lanjutnya, pada hakekatnya akan berjalan ketika mendapatkan legitimasi publik meskipun belum tentu mendapatkan legalitas atau berbadan hukum. 

“Selain itu, audit laporan keuangan hanya menjangkau kesesuaian laporan dengan standar akuntansi yang berlaku. Di sisi yang lain ragam, bidang yang digarap oleh organisasi nirlaba sangat luas dengan berbagai isu sosial, politik, kemanusiaan, lingkungan, dan seterusnya. Kepercayaan atau trust harus dibangun atas dasar kesadaran bukan sekedar sentimen atas pendiri atau bidang sosial yang digarap, tetapi juga tata kelola organisasi yang dibangun,” pungkasnya.[] Erlina

PDIP, PARTAI LAMBE LAMIS

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 07, 2022    Comment   

PDIP, PARTAI LAMBE LAMIS

"Kalau nanti tidak dinaikkan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?"

[Megawati menjawab wartawan di sela Jeju Peace Forum, di Kota Jeju, Seoul, Kamis, 15/9].

Tinta Media - Lambe lamis, lain dibibir lain dihati, hanya lips service, mungkin itu beberapa padanan kata yang pas untuk menggambarkan PDIP. Partai yang dulu keras menentang kenaikan harga BBM, tapi sekarang dengan berbagai dalih, PDIP meminta masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.

Belum lama ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi memang perlu menaikkan harga BBM subsidi. Jika tidak, kata Megawati, situasi akan menjadi lebih sulit.

Di sela Jeju Peace Forum, di Kota Jeju, Seoul, Kamis (15/9), Megawati menyatakan yakin pemerintahan Presiden Jokowi sudah berpikir panjang sebelum menaikkan harga BBM subsidi. Dia juga yakin Jokowi tidak mudah mengambil kebijakan itu.

Megawati menganggap masih ada yang tidak mau memahami kondisi yang tengah dihadapi oleh pemerintah. Dia menegaskan bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sulit imbas pandemi Covid-19 dan krisis energi.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa sepenuhnya memindahkan anggaran pemulihan imbas pandemi Covid-19 ke subsidi BBM. Megawati mengatakan masyarakat bisa lebih menderita jika itu dilakukan.

Padahal, alasan pemerintah menaikan BBM bukan karena pandemi. Tetapi karena tekanan subsidi BBM sebesar Rp502 triliun. Jokowi tidak pernah menyatakan covid-19 sebagai alasan.

Jokowi tak pernah bilang, anggaran sedang diprioritaskan untuk covid-19. Karena memang menjadi lucu kalau alasannya copad copid.

Sementara itu, hingga juli 2022 sebenarnya APBN mengalami surplus ketimbang tahun sebelumnya. APBN mendapatkan kocek lebih banyak dari tahun sebelumnya sebesar Rp519 trilun, angka yang lebih dari cukup untuk menutup subsidi BBM Rp502 triliun.

Subsidi BBM Rp502 triliun itu juga hoax. Faktanya, Subsidi energi tahun 2022 dalam APBN hanya sebesar Rp208,9 triliun. Itu pun sudah meliputi subsidi BBM dan LPG pertamina Rp149,4 triliun, serta subsidi listrik Rp59,6 triliun. 

Yang besar itu bukan subsidi tapi utang. Angka sisanya sebesar Rp343 trilliun itu untuk membayar utang kompensasi alias utang pemerintah ke Pertamina dan PLN tahun 2022 sebesar Rp234,6 triliun dan utang tahun 2021 sebesar Rp108,4 triliun.

Yang begini ini memang rakyat dianggap tidak tahu? Dianggap bodoh ? 

Kondisinya, bukan kalau BBM tidak naik akan semakin parah. Megawati tidak usah berhalusinasi. Faktanya, sekarang rakyat susah karena kenaikan BBM. lalu, kemana itu air mata buaya PDIP? [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

https://heylink.me/AK_Channel/

Laporkan Ulama, Ahmad Khozinudin: PDIP Anti Ulama dan Anti Dakwah Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 08, 2022    Comment   

Laporkan Ulama, Ahmad Khozinudin: PDIP Anti Ulama dan Anti Dakwah Islam

Tinta Media - Menanggapi tindakan PDIP yang melaporkan seorang ulama bernama KH Ahmad Zaenuddin, Advokat dan Ketua Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) Ahmad Khozinudin, S.H. menilai PDIP anti ulama dan anti dakwah Islam.

"Semua itu mengkonfirmasi PDIP anti ulama dan anti dakwah Islam," tuturnya kepada Tinta Media, Sabtu (6/8/2022).

Menurutnya, melaporkan ulama hanya bermodal potongan video, selain membuat makna pengajian yang luas menjadi sempit, seolah hanya sekedar membahas Soekarno, juga ada tendensi kebencian dan permusuhan terhadap Ulama dan aktivitas dakwah Islam. "Padahal, di dalam ceramahnya KH Ahmad Zen juga menyampaikan dakwah bagaimana syariat Islam dapat mengatasi seluruh problematika umat", ujarnya.

Ia menjelaskan, dakwah yang disampaikan oleh KH Ahmad Zainuddin adalah aktivitas yang dijamin konstitusi. Mengingat, dalam ketentuan pasal 28 dan 29 UUD 1945, ditegaskan bahwa Negara telah menjamin kebebasan berpendapat, beragam dan beribadah sesuai dengan keyakinan. "Ceramah dalam agenda 'Ngaji Ngalap Berkah' adalah aktivitas dakwah yang bernilai ibadah dalam keyakinan agama Islam," tegasnya.

Namun, lanjutnya, jika perkara ini ditindaklanjuti polisi, maka perkara ini akan menjadi ajang penjelasan kepada umat bahwa PDIP partai anti ulama dan gemar melakukan kriminalisasi terhadap ulama. "Kasus ini jelas akan berdampak pada melorotnya elektabilitas PDIP, di saat partai butuh penguatan basis dukungan umat Islam menjelang Pemilu 2024," ungkapnya.

"Adapun soal pendapat dan kritik 'Soekarno Penghianat', 'Soekarno Mandor Romusha' sudah biasa menjadi bahan diskusi publik. Termasuk soal pengkhianatan Soekarno pada rakyat Aceh," bebernya.

Ia melihat bahwa diskusi dan pendapat semacam ini biasa, media juga banyak yang mengabarkan. Faktanya, media yang memberitakan pengkhianatan Soekarno tidak ditangkap karena mengedarkan hoax. "Seluruh media yang menyampaikan pandangan soal pengkhianatan Soekarno tetap aman, karena konstitusi menjamin kebebasan berpendapat," paparnya.

Lalu atas dasar apa, PDIP DKI Jakarta melaporkan materi dakwah KH Ahmad Zainuddin? Kalau tidak terima Soekarno disebut pengkhianat, kenapa hanya melaporkan ulama? "Kenapa media yang banyak menyebarkan kabar soal pandangan Soekarno pengkhianat tidak dilaporkan?" pungkasnya. [] Ajira

MESKIPUN MENGUSUNG PUAN MAHARANI, PDIP TIDAK AKAN SOLID KALAU BERANI BERKONFLIK DENGAN UMAT ISLAM

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 08, 2022    Comment   

MESKIPUN MENGUSUNG PUAN MAHARANI, PDIP TIDAK AKAN SOLID KALAU BERANI BERKONFLIK DENGAN UMAT ISLAM

Tinta Media - Mendekati Pilpres 2024, Puan Maharani menjadi salah satu kandidat yang diprediksi maju di momen lima tahunan itu. PDIP dinilai solid jika pada akhirnya Megawati Soekarnoputi sebagai Ketua Umum PDIP menunjuk Puan maju menjadi capres 2024.

Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam. Ini berkaitan erat dengan ideologi dan nilai Soekarnoisme yang dipegang teguh oleh PDIP. 

Umam menyampaikan analisa tidak akan ada penolakan atau dinamika internal jika akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan Puan maju menjadi capres. Apalagi sampai ada perlawanan terkait putusan Megawati tersebut.

"Hampir tidak ada dinamika dan perlawanan dan karena karakter kepemimpinan di PDIP itu relatif mirip dengan model pendekatan yang dulu di introduce oleh Bung Karno yaitu mekanisme demokrasi terpimpin," ujarnya dia dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).

Pendapat Umam ini bisa saja benar, jika itu dikaitkan dengan soliditas internal. Namun, jika dihubungkan dengan kondisi eksternal, maka pandangan mengusung Puan sebagai Capres PDIP tidak akan solid dan mendapatkan dukungan publik, manakala PDIP berkonflik dengan Umat Islam.

Belum lama ini, PDIP Jawa Barat melalui Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia) dan BBHAR melaporkan KH Ahmad Zen ke Polda Jawa Barat. Menyusul, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP DKI Jakarta yang juga melaporkan KH Ahmad Zaenudin Atau KH Ahmad Zen ke Polda Metro Jaya, pada Rabu (3/8). Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/3980/VII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 3 Agustus 2022. Pihak pelapor yakni Pangihutan Marthin Pasaribu yang merupakan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP DKI Jakarta, sementara pihak terlapor KH Ahmad Zaenudin.

Laporan ini jelas merupakan langkah yang mengajak berkonflik kepada umat Islam, dan akan memecah soliditas PDIP meskipun mengusung Puan Maharani sebagai Capresnya, disebabkan :

*Pertama,* sosok KH Ahmad Zen adalah Ulama. Apapun yang disampaikan Ulama, harus dipahami sebagai nasehat, hingga meskipun nasehat itu berupa kritik yang pedas pada penguasa.

Justru ulama yang lurus adalah Ulama yang berani mengungkap kebenaran dan mengatakan al Haq dihadapan penguasa zalim. Tindakan PDIP Jawa Barat dan PDIP DKI Jakarta yang melaporkan KH Ahmad Zen dapat dipahami sebagai tindakan anti Ulama.

*Kedua,* pandangan KH Ahmad Zen berupa tawaran solusi syariah dan Khilafah, sekaligus mengkritik pengkhianatan Soekarno pada isu pancasila, yang menghilangkan kewajiban menjalankan syariat Islam, disampaikan pada kegiatan Ngaji Ngalap Barokah. Tindakan PDIP Jawa Barat dan PDIP PDIP DKI Jakarta yang melaporkan KH Ahmad Zen dapat dipahami sebagai tindakan anti Terhadap kegiatan Dakwah Islam.

*Ketiga,* KH Ahmad Zen memiliki pondok pesantren, santri, kolega ulama di Jawa Barat, dan jejaring pergerakan yang solid. Kasus pelaporan KH Ahmad Zen jelas akan dilawan dengan segala kekuatan yang ada. Tindakan PDIP Jawa Barat dan PDIP PDIP DKI Jakarta yang melaporkan KH Ahmad Zen justru akan memantik perlawanan umat Islam terhadap PDIP khususnya di Jawa Barat.

*Keempat,* suara PDIP di Jawa Barat keok. Beberapa kali Pilkada juga banyak yang luput. Tindakan PDIP Jawa Barat dan PDIP DKI Jakarta yang melaporkan KH Ahmad Zen akan semakin memeloroti elektabilitas PDIP di Jawa Barat.

Karena itu, walaupun PDIP mengusung Puan Maharani sebagai Capresnya, namun jika PDIP berani berkonflik dengan umat Islam, niscaya soliditas PDIP akan porak poranda dan akhirnya PDIP keok di Pemilu 2024.

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

PDIP PUNYA TARGET MENGKRIMINALISASI ULAMA? MAU BERKONFLIK DENGAN UMAT ISLAM?

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 05, 2022    Comment   

PDIP PUNYA TARGET MENGKRIMINALISASI ULAMA? MAU BERKONFLIK DENGAN UMAT ISLAM?

Tinta Media - Senin yang lalu (1/8), PDI Perjuangan Jawa Barat dikabarkan melaporkan JAS Hendryawan pemilik akun tiktok @jas_hendryawan ke Polda Jawa Barat. Tak hanya itu, PDI Perjuangan Jawa Barat melalui Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) dan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) juga melaporan seseorang ulama bernama KH Ahmad Zaenuddin.

Laporan dilakukan sehubungan adanya potongan video 'Ngaji Ngalap Barokah' yang memuat pernyataan KH Ahmad Zen, yang mengatakan :

"Pancasila Dari Siapa, Bukan Kesepakatan Ulama, Itu Buatan Soekarno, Yang Kemudian Dijual ke Umat, Ini loh Kesepakatan Ulama, Demi Allah Itu Bukan Buatan Ulama, Itu Pengkhiatan Soekarno."

Namun ternyata bukan hanya di Polda Jabar laporan diajukan. Kemarin (Rabu, 3/1), Badan Bantuan Hukum PDIP DKI Jakarta juga kembali melaporkan KH Ahmad Zaenudin. Kepala Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP DKI Jakarta, Marthin Pasaribu mengatakan laporan dibuat berkaitan dengan pernyataan Ahmad yang menyinggung soal Sukarno dan Pancasila. Videonya sudah tayang di platform Youtube.

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/3980/VII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 3 Agustus 2022. Pihak pelapor yakni Pangihutan Marthin Pasaribu, sementara pihak terlapor yakni KH Ahmad Zaenudin.

Dalam tulisan sebelumnya, penulis sudah menyampaikan bahwa video tersebut adalah potongan dari video pengajian yang berdurasi lebih dari 3 jam,  ada pembacaan ayat suci al Qur'an, pembacaan Sholawat dan penyampaian ceramah dari sejumlah tokoh, diakhiri dengan doa. Potongan video tersebut hanya satu puzzle dari rangkaian penyampaian dakwah.

Melaporkan ulama hanya bermodal potongan video, selain membuat makna pengajian yang luas menjadi sempit, seolah hanya sekedar membahas Soekarno, juga ada tendensi kebencian dan permusuhan terhadap Ulama dan aktivitas dakwah Islam. Padahal, didalam ceramahnya KH Ahmad Zen juga menyampaikan dakwah bagaimana syariat Islam dapat mengatasi seluruh problematika umat. 

Namun, jika perkara ini ditindaklanjuti polisi, maka perkara ini akan menjadi ajang penjelasan kepada umat bahwa PDIP Partai anti Ulama dan gemar melakukan kriminalisasi terhadap Ulama. Kasus ini jelas akan berdampak pada melorotnya elektabilitas PDIP, disaat partai butuh penguatan basis dukungan umat Islam menjelang Pemilu 2024.

Dakwah yang disampaikan oleh KH Ahmad Zainudin adalah aktivitas yang dijamin konstitusi. Mengingat, dalam ketentuan pasal 28 dan 29 UUD 1945, ditegaskan bahwa Negara telah menjamin kebebasan berpendapat, beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ceramah dalam agenda 'Ngaji Ngalap Berkah' adalah aktivitas dakwah yang bernilai ibadah dalam keyakinan agama Islam.

Adapun soal pendapat dan ktitik 'Soekarno Pengkhianat', 'Soekarno 'Mandor Romusha' sudah biasa menjadi bahan diskusi publik. Termasuk soal pengkhianatan Soekarno pada rakyat Aceh. Berikut ini contoh berbagai bentuk pemberitaan yang mengabarkan adanya pengkhianatan Soekarno, diantaranya :

1. https://man2bandaaceh.sch.id/soekarno-mengkianati-janji-rakyat-aceh/

2. https://daerah.sindonews.com/berita/1113640/29/soekarno-golongan-kiri-dan-pengkhianatan-pancasila?showpage=all

3. https://indonesiainside.id/narasi/2020/06/05/jasa-rakyat-aceh-dan-balasan-pengkhianatan-pemerintah-indonesia

4. https://pwmu.co/153746/06/29/piagam-jakarta-konsensus-yang-dikhianati/

5. https://tirto.id/sukarno-dalam-polemik-piagam-jakarta-cq7m

6. https://indonesiainside.id/narasi/2020/06/05/jasa-rakyat-aceh-dan-balasan-pengkhianatan-pemerintah-indonesia

7. http://m.voa-islam.com/news/intelligent/2009/08/19/697/peristiwa-18-agustus-1945-pengkhianatan-kelompok-sekular-menghapus-piagam-jakarta/

8. https://www.salam-online.com/2012/06/22-juni-seputar-piagam-jakarta-soekarno-berkhianat-bohong-hatta-berdusta.html

Dan masih banyak lagi. Pandangan soal Soekarno pengkhianat juga dapat diambil kesimpulannya pada saat Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dikesampingkan, penghapusan penerapan syariat Islam dan penetapan sepihak Pancasila 18 Agustus 1945 yang menghapus syariat Islam dalam konstitusi Negara.

Diskusi dan pendapat semacam ini biasa, media juga banyak yang mengabarkannya. Faktanya, media yang memberitakan pengkhianatan Soekarno tidak ditangkap karena mengedarkan hoax. Seluruh media yang menyampaikan pandangan soal pengkhianatan Soekarno tetap aman, karena konstitusi menjamin kebebasan berpendapat.

Lalu atas dasar apa, PDIP DKI Jakarta melaporkan materi dakwah KH Ahmad Zainudin ? Kalau tidak terima Soekarno disebut pengkhianat, kenapa hanya melaporkan Ulama ? Kenapa media yang banyak menyebarkan kabar soal pandangan Soekarno pengkhianat tidak dilaporkan? Bukankah, semua itu mengkonfirmasi PDIP anti Ulama dan anti Dakwah Islam?

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat, Ketua KPAU

HASTO SEBAIKNYA BERSIHKAN PDIP DARI KORUPSI DAN SEGERA SERAHKAN HARUN MASIKU, TAK USAH LATAH TEREAK RADIKALISME DAN SOLUSI PANCASILA NIRGUNA

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 30, 2022    Comment   

HASTO SEBAIKNYA BERSIHKAN PDIP DARI KORUPSI DAN SEGERA SERAHKAN HARUN MASIKU, TAK USAH LATAH TEREAK RADIKALISME DAN SOLUSI PANCASILA NIRGUNA

"Bahaya paham radikalisme, mereka masuk dalam alam pikir, mereka direkonstruksi dalam budaya, pendidikan, menggunakan berbagai cara untuk mengganggu Indonesia,”

[Hasto, dalam Rakorbidnas BBHAR di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 29/7]

Tinta Media - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai radikalisme sudah menggerogoti Indonesia sehingga harus dihadapi bersama. Menurutnya, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) harus menjadi banteng yang menghancurkan radikalisme itu.

Hasto mendorong agar BBHAR lebih aktif bergotong royong menjaga dan membumikan Pancasila dalam keseharian masyarakat, seperti dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. BBHAR PDI Perjuangan juga dituntut untuk turut membangun kekuatan ideologi Pancasila agar masuk dan hidup dalam benak masyarakat Indonesia.

Sebenarnya, bangsa Indonesia sudah bosan dengan teriakan radikal radikul. Masalah bangsa Indonesia yang harus segera diberantas adalah korupsi.

Apalagi, belum lama ini Mardani Maming yang merupakan Ketua DPD PDIP Kalsel ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi karena menerima duit suap Rp104 miliar lebih. Maming pernah mengikuti jejak Harun Masiku, karena sempat menjadi buronan KPK sebelum akhirnya keok, menyerahkan diri ke KPK.

Hasto harusnya membantu pemerintah untuk memberantas korupsi, dengan menyerahkan Harun Masiku. Sebagaimana dikabarkan, Hasto sempat 'mencret' saat awal-awal Harun Masiku buron KPK. 

Kalau Harun Masiku tertangkap, publik akan tahu apakah korupsi suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan hanya dilakukan Harun Masiku sendiri atau melibatkan struktur PDIP. Sebab, jika motif suap kepada komisioner KPU itu dalam rangka memuluskan PAW Harun Masiku, maka harus ada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen PDIP.

Apakah Hasto terlibat kasus suap, korupsi Harun Masiku ? Apakah Ketum PDIP Megawati terlibat kasus suap, korupsi Harun Masiku ? Semua itu bergantung pada keterangan Harun Masiku.

Karena itu Hasto harus segera membantu menyerahkan Harun Masiku ke KPK agar menjadi terang perkaranya. Jika ternyata Hasto dan Megawati terlibat, KPK segera menangkapnya. Jika tidak, keterangan Harun Masiku akan menjelaskannya.

Mengungkap kasus Harun Masiku akan lebih bermanfaat bagi publik. Masyarakat juga akan menilai PDIP partai pro pemberantasan korupsi jika membantu KPK menangkap Harun Masiku.

Ketimbang teriak radikal radikul, ngomong soal Pancasila yang tak ada makna, lebih baik Hasto segera  membantu KPK serahkan Harun Masiku. Dengan begitu, menjadi jelas ada tidaknya peran dan kedudukan Hasto dalam kasus tersebut. [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

SURYA PALOH 'BAJAK' GANJAR PRANOWO DARI PDIP?

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 10, 2022    Comment   

SURYA PALOH 'BAJAK' GANJAR PRANOWO DARI PDIP?

Tinta Media - "Kapan saya ambil yang namanya Ganjar? Kapan saya pekerjakan Ganjar? NasDem baru tahapan mengapresiasi seorang yang bernama Ganjar, anak muda Indonesia yang dianggap punya pembobotan baik,"

[Surya Paloh, Senin, 4/7]

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah tudingan membajak Ganjar Pranowo dari PDIP. Paloh menyatakan partainya hanya merekomendasikan Ganjar sebagai salah satu bakal calon presiden. 

NasDem, menurutnya, tidak berniat mengambil alih Ganjar dari PDIP. NasDem membuat rekomendasi bakal calon presiden dengan niat baik membangun bangsa. Nasdem memasukkan Ganjar dalam daftar rekomendasi Capres 2024 karena kualitas kepemimpinan selama ini.

Walah, kok Nasdem malah jadi Baper begini ya? Semestinya, kalau tidak merasa membajak ya tidak perlu mengklarifikasi. Lagipula,  ungkapan 'membajak' yang disampaikan justru mengkonfirmasi Surya Paloh memang membajak Ganjar?

Memang benar Hasto sempat mengeluarkan sejumlah sindiran, dari soal PDIP bukan parpol yang mencabut akar, tidak menyalip di tikungan, hingga tradisi politik tak bajak kader. Namun tak ada yang ditujukan secara eksplisit kepada Nasdem. Walaupun, semua juga paham sindiran itu ditujukan kepada Nasdem yang mendahului PDIP mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024.

Niat tidak membajak, semestinya dikonfirmasi dengan tidak mengusung Ganjar sebagai Capres, atau baru turut mengusung Ganjar setelah PDIP mengumumkan keputusan mengusung Ganjar maju Pilpres 2024, sebagai etika politik karena Ganjar kader PDIP bukan kader Nasdem. Di internal PDIP sendiri, sosok Capres yang akan diusung masih dinamis, muaranya semua menunggu keputusan Ketua Umum.

Tindakan Nasdem yang mendahului PDIP dalam konteks mengusung Ganjar maju Pilpres 2024, tidak dapat disalahkan jika ditafsirkan membajak Ganjar dari PDIP. Akibat manuvet Nasdem ini, PDIP terkunci secara politik:

Pertama, PDIP tidak dapat secara independen menetapkan siapa kader yang diusung pada Pilpres 2024. Tindakan Nasdem yang mengusung Ganjar, juga suara sejumlah lembaga survei, telah merampas otoritas Megawati Soekarno Putri sebagai Ketum PDIP yang punya wewenang menentukan Capres PDIP.

Suara dukungan kepada Ganjar ini akan mempengaruhi kader PDIP dan buntutnya bisa merongrong wibawa dan independensi Ketum PDIP, sehingga tidak ada pilihan lain selain menuruti keinginan kader dan suara lembaga survei, dengan menetapkan Ganjar sebagai Capres PDIP. Sejumlah nama potensial lain di internal PDIP (termasuk nama Puan) berpotensi tergusur akibat Manuver politik Nasdem ini.

*Kedua,*  saat PDIP jika akhirnya mengusung Ganjar maka PDIP seolah 'dipaksa' berkoalisi dengan Nasdem. Nasdem akan ngotot mengusung Ganjar dengan dalih amanah Rakernas Nasdem yang sebelumnya memang telah mengusung Ganjar sebagai Capres.

Kondisi ini tidak mengenakan PDIP. Dua periode Pemilu, PDIP merasa rugi berkoalisi dengan Nasdem karena Nasdem lebih mendapatkan benefit kue kekuasaan lebih legit ketimbang PDIP. Pilpres 2024 sejatinya adalah momentum bagi PDIP untuk memutus tangan Nasdem dari lingkaran kekuasaan.

Demikianlah realitas politik yang ada.  Maka wajar, PDIP berulangkali mengeluarkan sindiran yang dapat dipahami ditujukan kepada Nasdem. Dari soal PDIP bukan parpol yang mencabut akar, tidak menyalip di tikungan, hingga tradisi politik tak bajak kader. [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

https://heylink.me/AK_Channel/

PDIP AKAN MENG-ANAS URBANINGRUM-KAN GANJAR PRANOWO, MENIRU LANGKAH SBY SAAT MELAKUKAN PEMBERSIHAN UNSUR KONTRA SBY DI DEMOKRAT?

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 22, 2022    Comment   

PDIP AKAN MENG-ANAS URBANINGRUM-KAN GANJAR PRANOWO, MENIRU LANGKAH SBY SAAT MELAKUKAN PEMBERSIHAN UNSUR KONTRA SBY DI DEMOKRAT?

Tinta Media - Babak baru perseteruan PDIP - Ganjar Pranowo soal Pilpres 2024 menemui titik kulminasi. Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melalui Surat Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 perihal penegasan komunikasi politik, yang meminta para kadernya agar tutup mulut terkait bursa calon presiden dan wakil presiden 2024 tidak cukup efektif mengunci mulut kader banteng.

Instruksi yang ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021, dirasa tidak cukup efektif untuk mendisiplinkan kader banteng. Sejumlah kader tetap bermanuver untuk mengumumkan sikap terbuka, membicarakan sosok Capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Ganjar memang tidak menentang atau melawan instruksi ini, tetapi tim dan relawan Ganjar terus bergerak secara terbuka, mencari dan meningkatkan dukungan bagi Ganjar untuk maju Pilpres 2024. Di Purworejo, sampai muncul Barisan Celeng Berjuang, yakni sejumlah kader PDIP yang berani secara terbuka membangkang instruksi dari Ketua Umum dengan mengumumkan dukungan politik untuk Ganjar maju Pilpres.

Belum lama ini, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo, angkat suara ihwal kemungkinan dirinya tidak didukung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ganjar menegaskan dirinya tegak lurus pada keputusan Megawati selaku pucuk pimpinan parpol. Seusai hasil kongres, katanya, keputusan pencalonan presiden di 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati.

"Semua tegak lurus pada keputusan dan itulah yang sudah menjadi keputusan kongres. Itu prerogatif penuh ibu ketum," kata ganjar kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).

Tidak berselang lama, seluruh Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan saat rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan di sekolah partai (18/6), diminta menandatangani surat pernyataan tidak melakukan perbuatan tercela dan berperan proaktif dalam mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Surat pernyataan tersebut juga ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, disaksikan langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri secara virtual.

Ada 12 (dua belas) poin isi pernyataan. Namun, ada satu poin krusial yang tertuang dalam poin 11, yang bunyinya :

"11. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka segala konsekuensi hukum menjadi tanggung jawab pribadi, saya akan menaati dan mengikuti seluruh proses hukum serta siap mengundurkan diri dari jabatan;"

Bahkan di poin berikutnya ditegaskan :

"Tidak akan menerima pembelaan atau bantuan hukum apa pun dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana."

Melihat posisi Ganjar saat ini, publik jadi teringat kasus Anas Urbaningrum, Eks Ketua Umum Partai Demokrat.

Saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Anas sebagai tersangka proyek Hambalang pada 22 Februari 2013, melalui pintu gratifikasi Toyota Harrier dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (bukan karena OTT).

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang menduduki jabatan Majelis Tinggi Partai Demokrat, dengan alasan upaya untuk mengembalikan elektabilitas dan citra partai menjelang pemilu, meminta seluruh kader untuk menandatangani Pakta Integritas.

Pada 10 Januari 2013, Anas meneken Pakta Integritas yang digagas SBY yang isinya siap mundur apabila tersangkut masalah korupsi. Tidak berselang lama pada tanggal 22 Februari 2013 Anas diumumkan sebagai Tersangka oleh KPK dan Anas akhirnya mengumumkan 'berhenti' dari Partai Demokrat.

Apakah, modus 'pembersihan' dan 'pendisiplinan' ala SBY ini sedang diadopsi Megawati Soekarno Putri untuk memaksa Ganjar tunduk pada partai? Atau, kasus korupsi Ganjar Pranowo sudah siap menjadi paket komplit untuk 'di-Anas Urbaningrum-kan? [].

Follow Us Ahmad Khozinudin Channel

https://heylink.me/AK_Channel/

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik