Menguak Rencana Oligarki

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 13, 2024    Comment   

Menguak Rencana Oligarki

Tinta Media - Oligarki, (dari bahasa Yunani (oligarkhía), berarti "aturan oleh sedikit"; dari (olígos), berarti "sedikit", dan (arkho), berarti "mengatur atau memerintah") adalah bentuk struktur kekuasaan yang di mana kekuasaan itu berada di tangan oleh segelintir orang. Orang-orang bisa dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik seperti ketenaran, bangsawan, pendidikan, kekayaan atau kontrol sebuah perusahaan, politik, militer, dan agama. (Wikipedia) 

Dalam sejarah peradaban manusia, oligarki selalu menyebabkan sebuah keadaan penindasan terhadap kalangan masyarakat yang status sosialnya berada di bawahnya atau biasa disebut kepemimpinan tirani, yang mengandalkan kepatuhan atau penindasan publik untuk menjaga eksistensinya. Pada awal abad ke-20 Robert Michels mengembangkan teori bahwa demokrasi, seperti semua organisasi besar yang lainnya, cenderung menjadi oligarki. Dia menyarankan bahwa pembagian kerja yang diperlukan dalam organisasi besar tersebut untuk pembentukan kelas penguasa agar tercipta penguasa yang saling mengawasi. Lalu terlahir lah konsep trias politica yang pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf asal Inggris John Locke, lalu dikembangkan kembali oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L’Esprit des Lois. Konsep ini membagi kekuasaan sebuah pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan yaitu eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (membuat undang-undang), dan yudikatif atau Kehakiman (pengawas pelaksana undang-undang), konsep pembagian kekuasaan tersebut disebut Trias Politica. Dan Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menganut konsep ini. 

Demokrasi Alat Oligarki 

Melihat bentuk pemerintahan demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang ditandai oleh situasi terpenuhinya kepentingan rakyat, kebebasan dan kemerdekaan sebagai landasan dasar prinsip individunya, dalam demokrasi pun biasa disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi prinsipnya. 

Tetapi berbeda dengan fakta realitanya yang terjadi, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan di dalam kampanye akbarnya di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2), Mahfud MD menyebut demokrasi Indonesia menuju ke arah kegelapan karena praktik korupsi kian marak, hukum disalahgunakan, hingga konstitusi dipermainkan. "Sungguh demokrasi Indonesia mengarah atau menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi, hukum disalahgunakan dan terakhir konstitusi dipermainkan," kata Mahfud. Ini menunjukkan bahwa ada segelintir orang yang menguasai tiga elemen kekuasaan di dalam Demokrasi, dan merekalah para oligarki dengan kekuatan dukungan modal finansial dan dukungan politiknya mereka bisa dengan mudah menyetir para penguasa dengan membuat undang-undang, dan alat itulah yang digunakan dalam melanggengkan hegemoni eksistensinya. 

Islam Solusi Hakiki 

Solusi perubahan untuk menghentikan kepemimpinan tirani telah banyak digunakan oleh negeri ini, mulai dari mengganti rezim Orde Lama ke Orde Baru yang otoriter hingga perubahan dengan konsep Reformasi, sampai saat ini belum bisa membebaskan masyarakat di negeri ini dari kekuasaan para oligarki yang rakus dan menjadi solusi kepada perubahan yang hakiki, yaitu keadilan, kesejahteraan dan kemerdekaan bagi masyarakat kebanyakan, lalu konsep perubahan apa yang bisa mengubah keadaan di negeri ini…? 

Perubahan yang didasari dari pemikiran Islam dengan cara menghadirkan kepemimpinan yang baik dan sistem peraturan yang bersumber dari Zat Yang Maha baik akan menjadi solusi yang tepat untuk segala problematika yang dihadapi negeri ini akan bisa teratasi. Tentu karena Allah SWT memang menetapkan Islam dengan aturannya itu sebagai jalan atau cara untuk kita menyelesaikan berbagai macam persoalan negeri ini dengan sebaik-baiknya. 

Seperti dijelaskan dalam al Quran , yang artinya: "Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi." Al Quran surah al-A'raf ayat 96. 

Jadi, dengan hadirnya kepemimpinan yang baik dan aturan yang baik, insya Allah  berkah akan didapat. keberkahan yang Allah SWT janjikan akan terjadi. Insya Allah.

Oleh: Suherman

Aktivis Dakwah 

Demi Apresiasi, Materi, dan Oligarki, Rakyat Dikhianati

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 05, 2024    Comment   

Demi Apresiasi, Materi, dan Oligarki, Rakyat Dikhianati

Tinta Media - Sebuah apresiasi yang diberikan terhadap suatu kinerja yang baik tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Siapa pun akan terpacu bekerja lebih maksimal agar 'award' tersebut bisa diraihnya kembali. Apalagi, jika sebuah apresiasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ini diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI kepada Pemkab Bandung atas kinerja yang dinilai baik. 

BPK RI menilai bahwa Pemkab Bandung telah berhasil memberikan early warning atau peringatan dini dalam penyelenggaraan tugas-tugas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sehingga tindakan korupsi bisa dicegah dan mampu mengeliminasi potensi pelanggaran hukum. 

Kang DS sebagai Bupati Bandung pun optimis mampu meraih WTP untuk kedelapan kalinya, dengan terus mendukung inspektorat dalam memberantas praktik korupsi dan mampu memperbaiki kinerja seluruh jajaran Pemkab Bandung. Alhasil menurutnya, di bawah kepemimpinannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat dan kinerja seluruh OPD semakin baik dan kini APBD meningkat menjadi Rp7,4 T. 

Menyoal tentang kinerja yang baik, tentu erat hubungannya dengan dedikasi tinggi terhadap tugas atau amanah yang diemban. Akan tetapi, bagaimana jika kinerja yang baik ini dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mendapatkan 'award'? 

Sebetulnya kinerja baik yang dilakukan oleh penguasa atau pemimpin adalah wajib hukumnya. Ada atau tidaknya sebuah 'award', seorang penguasa atau pemimpin tetap harus bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat. Hasil dari kinerja baik ini pun harus betul-betul dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 

Selain itu, ukuran baiknya kinerja penguasa daerah tidak bisa hanya diukur dengan tingginya PAD. Meskipun PAD-nya tinggi, jika belum bisa terserap oleh masyarakat (melalui APBD) tersebut, tetap saja akan menyisakan masalah. 

Faktanya, meningkatnya PAD belum berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Hal itu adalah klaim semata tanpa melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Kesejahteraan hanya dirasakan oleh kalangan tertentu saja. Buktinya, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin tinggi antara kelompok orang kaya dan orang miskin. 

Sistem sekuler kapitalisme yang saat ini kita pijak hanya berorientasi pada manfaat duniawi saja. Jadi, sangat mungkin jika penguasa hanya mementingkan apresiasi dan materi saja dan tidak serius dalam mengurus rakyat. Buktinya, banyak kasus penyalahgunaan anggaran yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, padahal sesungguhnya para penguasa mengkhianati mereka. 

Tercatat kasus korupsi sepanjang tahun 2004-2022 ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 31 hakim konstitusi, 8 komisioner, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, serta masih banyak lagi kasus korupsi lainnya. 

Maraknya kasus korupsi menunjukkan betapa buruknya sistem yang diterapkan. Kejahatan ini sudah begitu mengakar dan membudaya dari generasi ke generasi. Berbagai perangkat hukum maupun undang-undang tak mampu memberantas korupsi hingga akarnya. 

Harus kita sadari bahwa perilaku korup ini adalah imbas dari penerapan sistem sekuler liberal yang menafikan agama dalam mengatur kehidupan, sehingga halal haram tidak menjadi patokan dalam melakukan amal perbuatan. Akhirnya, banyak penguasa yang mengkhianati rakyat dengan kekuasaannya. Penguasa bekerja keras dan menunjukkan kinerja baiknya hanya demi kepentingan diri dan kelompoknya saja. 

Selain itu, anggaran yang harusnya dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat, nyatanya belum bisa dirasakan oleh rakyat. Angka pengangguran semakin meningkat. PHK di mana-mana. Kasus stunting tak teratasi. Kasus agraria semakin meningkat dan banyak lagi bukti dari abainya seorang penguasa yang materialistis. 

Padahal, pembangunan infrastruktur sedang dilakukan secara besar-besaran. Namun, kenapa di balik gedung-gedung bertingkat dan megah, masih banyak rakyat yang kesulitan mencari pekerjaan dengan upah yang layak? Di mana tanggung jawab negara, melihat banyak rakyatnya menderita di tengah kemajuan infrastruktur dan perekonomian? Sebetulnya rakyat mana yang disejahterakan oleh penguasa dengan APBD Rp7,4 T? 

Berbeda halnya ketika kehidupan diatur dengan sistem Islam (khilafah). Sistem paripurna ini mampu memecahkan problematika kehidupan. Sistem ini berdiri di atas akidah Islam sehingga setiap individu mempunyai keyakinan yang kuat dan terhindar dari perbuatan melanggar hukum syara. 

Dalam Islam, kinerja penguasa dipertanggungjawabkan pada Allah Swt, sehingga penguasa tidak mesti mengklaim bahwa kinerjanya sudah baik. Harusnya, yang menilai baik atau buruknya penguasa adalah rakyat, bukan dirinya sendiri. 

Selain itu, keseriusan kinerja pemimpin Islam dalam mengurusi rakyatnya bukan karena mengejar 'award' dari manusia, tetapi betul-betul sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Swt. Dalam Islam, kepemimpinan tidak sekadar mendudukkan seseorang di panggung kekuasaan, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menjaga, menerapkan dan mendakwahkan Islam, serta bertanggung jawab dunia akhirat dalam mengurus rakyat dengan hukum-hukum Islam. 

Seluruh penerapan aturan hidup hanya bersandar pada hukum syara, bukan hukum buatan manusia yang sarat akan kemudaratan. Jika terjadi suatu pelanggaran hukum pun, maka akan ada sanksi yang membuat jera sehingga tidak akan menjadi budaya. Contohnya adalah kejahatan korupsi. Mereka yang berbuat harus siap-siap disita hartanya. Namanya akan diumumkan kepada khalayak dan menjadi sanksi sosial. Hukuman pun akan diberikan sesuai kadar kesalahan, bisa pula potong tangan atau hukuman mati. 

Oleh karena itu, begitu urgennya penerapan syariah secara kaffah oleh suatu negara, karena mampu menjadikan penguasa dan rakyat memiliki keimanan yang kuat dan menyadari ada Sang Khalik yang mengawasi. 

Allah berfirman, "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh dia akan mengalami kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." (TQS.Thaha ayat 124). 

Maka, hanya pemimpin dalam sistem Islam yang mampu memberikan kinerja baik tanpa mengharap penilaian dari manusia atau pujian sesaat yang mampu menjerumuskan pada kesombongan. Kekuasaannya adalah amanah dari Allah Swt. yang harus dia pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Semua yang dilakukan semata-mata mengharap rida Allah Swt. Wallahualam.

Oleh: Neng Mae

Sahabat Tinta Media 

Di Balik Capres Ada Oligarki?

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 05, 2023    Comment   

Di Balik Capres Ada Oligarki?

Tinta Media - Para Oligarki dan pengusaha atau pemilik modal selalu bermunculan pada ajang kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Hal ini dianggap wajar karena politisi dan pengusaha sama-sama memiliki kepentingan. Para politisi dan pejabat membutuhkan pengusaha untuk membiayai kampanye, sedangkan para pengusaha membutuhkan para pejabat untuk melindungi kepentingan bisnis dan ekonominya.

Dikutip dari situs MD Universe pada pilpres 2024, sederet pengusaha hingga konglomerat kelas kakap menjadi rebutan para capres untuk mengokohkan kekuatan finansial dan logistiknya, terlebih dalam masa kampanye. Kasus ini diperjelas ketika para kalangan pengusaha mulai merapat dan mendukung salah satu pasangan, bahkan masuk dalam daftar tim pemenangan demi keuntungan, terlebih untuk melanggengkan bisnisnya.

Kubu Ganjar Pranowo misalnya, capres yang didampingi Prof. Mahfud Md sebagai cawapres. Di kubu itu, terdapat para pengusaha kelas kakap yang berada di barisan tim suksesnya. Sebut saja Arsyad Rasjid sebagai ketua tim pemenangnya. Arsyad Rasjid selaku ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) juga merupakan pebisnis dan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang energi dan juga berbagai perusahaan yang bergerak di bidang media, pertambangan, keuangan, dan teknologi. 

Di sampingnya ada nama Sandiaga Uno yang masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di Indonesia dengan aset mencapai 10,99 Triliun (CNBC Indonesia). Salah satu sumber kekayaannya berasal dari kepemilikan saham di beberapa perusahaan tambang dan energi. 

Di dalam jajaran wakil ketua TPN, ada sederet nama pengusaha besar, di antaranya Bagas Adhadirga, pendiri dan CEO PT Asia Aero Technology yang bergerak di bidang pengembangan dan pelayanan bandara udara, Angela Tano Sudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus anak dari konglomerat Hary Tanosudibyo, Orias Petrus Moedak Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia, dan masih banyak lagi pengusaha yang menyokong capres Ganjar Mahfud.

Di samping itu, kubu Ganjar juga diusung oleh partai-partai yang juga berasal dari konglomerat. Sebut saja ada Hary Tanosudibyo, ketum Perindo, konglomerat kelas atas dengan bisnisnya di Media MNC Group yang kekayaannya menembus 16,35 trilun (CNBC Indonesia). Ini membuat dirinya sebagai ketum yang paling kaya dengan selisih cukup jauh dibandingkan ketum lainnya. Ada juga Osman Sapta Odang dengan gurita bisnisnya di bidang pertambangan yang bernama Oso Group.

Di kubu lain, ada Anis Baswedan dan Cak Imin. Capres ini paling sedikit dikelilingi oleh pengusaha dan konglomerat. Capres ini diisi tiga pengusaha besar. Pertama, Thomas Trikasih Lembong sebagai ketum pemenangnya. Investor dan pebisnis kelas kakap ini juga seorang pendiri perusahaan ekuitas swasta di Singapura yang bernama Quvat Management dan Presiden  Komisaris PT Graha Layar Prima  (BlitzMegaplex).

Kedua, Leotinus Alpha Edison, merupakan CO-Founder PT Tokopedia, sekaligus General Manager di PT Indocom Mediatama. Ketiga, ada I Gedhe Widiade, pebisnis yang bergelut di industri sepak bola Indonesia. Di luar itu, pengusungnya Surya Paloh, Ketum Nasdem, konglomerat yang kekayaannya mencapai 6,6 triliun (CNBC Indonesia) di bidang media, di antaranya Metro TV dan Media Indonesia di bawah naungan Media Group.

Tak pernah menyerah meski selalu kalah, Prabowo  Subianto kini terjun lagi di bursa capres dengan Gibran Rakabumingraka sebagai cawapresnya. Diusung oleh banyak pengusaha yang paling mentereng, meskipun Prabowo sendiri juga seorang taipan kelas kakap yang bergerak di berbagai perusahaan, seperti pertambangan, migas, perikanan, perhutanan, dan pertanaian, Prabowo masih saja menggandeng banyak taipan untuk modal kampanyenya.

Beberapa di antaranya adalah Roslan Roeslani, Wakil Menteri BUMN dan Wakil Komisaris PT Pertamina. Ada juga Taipan Abu Rizal Bakri, pemilik gurita bisnis Bakri Group yang menguasai media hingga pertambangan. Tak kalah, adik Prabowo pun ikut menyokong. Adik Prabowo yang bernama Hasyim Djojohadikusumo adalah seorang taipan di bidang pertambangan hingga perkebunan. Ada juga Pandu Syahrir, keponakan Luhut Binsar Panjaitan, penguasaha batu bara dan juga direktur PT Toba Bara Sejahtera. Ada juga Putri Kuswisnu Wardani, pemilik perusahaan kosmetik terkenal, Mustika Ratu, dan masih banyak lagi.

Dalam pesta demokrasi, bukan menjadi rahasia apabila ongkos politik untuk menjadi penguasa di negeri ini membutuhkan sponsor dan modal yang sangat besar. Kondisi ini memunculkan simbiosis mutualisme antara pengusaha yang mengincar sumber daya melimpah, dengan para politisi yang berharap memenangkan dan meraih bangku kekuasaan.

Tak heran jika para politisi lebih mengutamakan dirinya untuk menggandeng para Taipan daripada rakyat. Lagi-lagi rakyat menjadi tumbal di dalam pemilu di sistem demokrasi. Dengan kondisi yang masih stagnan meskipun berganti pemimpin sebanyak tujuh kali, ditambah lagi rakyat yang semakin sengsara, pekerjaan semakin susah, harga kebutuhan pokok terus naik, keadilan yang tumpul, membuat kepercayaan pada pemerintah semakin berkurang di mata rakyat. 

Seharusnya, dengan kondisi seperti ini, rakyat sadar bahwa sistem ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Perubahan memang perlu, tetapi bukan hanya sebatas pergantian pemain, melainkan perubahan hakiki sebagaimana yang diharapkan umat, yakni perubahan dengan syariat Islam. Dengan syariat Islam, insyaallah negara akan menjadi negara maju, baldatun thayyibatun warrabun Ghafur.

Wallahualam

Oleh: Setiyawan Dwi,

Sahabat Tinta Media

Pamong Institute: Setidaknya Ada Tiga Kebijakan yang Melahirkan Kezaliman di Rempang

@tintamedia 0 Dibaca    November 28, 2023    Comment   

Pamong Institute: Setidaknya Ada Tiga Kebijakan yang Melahirkan Kezaliman di Rempang

 

Tinta Media—Direktur Pamong Institute, Drs.Wahyudi Al-Maroky  menyebut setidaknya ada tiga kebijakan yang melahirkan kezaliman berlapis di Rempang.

 

“Pertama, kebijakan investasi tidak pro rakyat tapi ada dugaan pro oligarki sehingga masyarakat belum tentu untung  tapi kerugian sudah pasti,”  tuturnya di Bincang Perubahan: Negara Wajib Lindungi Pulau Rempang, melalui kanal  Youtube Bincang Perubahan, Selasa (14/11/2023).

 

Kedua, sebutnya, kezaliman. Masyarakat yang seharusnya memiliki legalitas tanah sebagaimana yang dijanjikan Pak Jokowi, tapi legalitas itu tidak diberikan sampai sekarang. Mungkin ada satu dua yang dapat, tetapi banyak yang tidak dapat.

 

“Ketiga, ini yang paling fatal. Kalau menurut saya ada kezaliman verbal yang dilakukan oleh pejabat, misalnya dengan diksi akan dipiting, di buldoser. Jadi baru mendengar kalimatnya saja sudah merasa terzalimi. Padahal penguasa yang baik itu kalaulah belum bisa menyejahterakan, belum bisa mencerdaskan, minimal jangan menyakiti dengan kata-kata,” harapnya.

Terakhir Wahyudi mengajak para penguasa untuk belajar dari sejarah pemerintahan Islam di masa khalifah Umar bin Khaththab yang menggagalkan rencana penggusuran satu rumah warga Yahudi demi untuk pembangunan masjid karena sang pemilik rumah tidak rela rumahnya digusur.

 

Ia mengutip hadis Rasulullah saw.“Barangsiapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya (pada hari kiamat) seberat tujuh lapis bumi,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.

IJM: Ada Oligarki di Belakang Capres-Cawapres

@tintamedia 0 Dibaca    November 02, 2023    Comment   

IJM: Ada Oligarki di Belakang Capres-Cawapres

 

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan ada kekuatan oligarki di belakang capres dan cawapres.

 

“Kekuatan yang harus ada dalam pilpres, di dalam sistem demokrasi adalah adanya kekuatan oligarki di belakang capres dan cawapres," tuturnya dalam video: Jadi, Semuanya Sandiwara?" Melalui kanal Youtube Justice Monitor, Ahad  (29/10/2023).

 

Ia beralasan, oligarki memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap siapa yang akan menjadi presiden, karena itu akan menentukan nasib bisnisnya.

 

 “Tujuan oligarki mendukung pasangan capre- cawapres adalah untuk melindungi dan mengamankan kekayaannya dari retribusi semisal pajak dan korupsi,  juga agar dekat dengan kekuasaan. Dengan itu mereka dapat mempengaruhi penguasa sehingga terhindar dari kesulitan dalam perizinan misalnya pengembangan bisnis dan berbagai gangguan lainnya," ulasnya.

 

Agung  mengungkapkan, oligarki juga bertujuan agar bisnisnya berkembang besar dan menggurita dengan dukungan kekuasaan. Di sisi lain,ucapnya,  politisi membutuhkan dana yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi politik.

 

 "Jadi hubungan antar penguasa dan pengusaha dalam sistem demokrasi sejatinya seperti simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan satu sama lain," pungkasnya.[] Muhammad Nur

 

 

MMC: Kedaulatan dalam Demokrasi Bukan di Tangan Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 09, 2023    Comment   

MMC: Kedaulatan dalam Demokrasi Bukan di Tangan Rakyat

Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menilai, bahwa kedaulatan dalam sistem demokrasi yang semestinya berada di tangan rakyat, justru dilanggar sendiri oleh demokrasi.

"Kedaulatan bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan segelintir orang. Yakni, para kapitalis," ujarnya dalam tayangan Serba-serbi: Rakyat Rempang Menolak Relokasi, Ironi Kedaulatan Rakyat, di kanal YouTube Muslimah Media Center (MMC), Sabtu (7/10/2023).

Salah satu contohnya dalam kasus sengketa kepemilikan lahan Pulau Rempang ini, Narator menjelaskan, sistem ekonomi kapitalisme di bawah sistem demokrasi telah melegalkan kebebasan kepemilikan. 

"Artinya, siapa saja berhak memiliki tanah selama mereka mampu membelinya. Sekalipun, tanah tersebut mengandung kepemilikan umum, yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat," jelasnya.

Hanya saja, sambung Narator, kebebasan tersebut pada faktanya tidak berlaku bagi orang miskin atau lemah.

Narator mengungkapkan, demokrasi sejatinya telah terbukti membuka jalan bagi segelintir orang atau pemilik modal besar (kapitalis) untuk mempengaruhi aturan-aturan negara. 

"Dan hal ini mutlak terjadi dalam sistem demokrasi," ungkapnya.

Narator pun menerangkan, penguasa atau pemimpin yang terpilih dalam sistem demokrasi dipilih untuk membuat hukum.

"Alhasil, penguasa tersebut dipastikan akan condong kepada pihak yang memberikan modal," terangnya.

Pasalnya, Narator menandaskan, untuk menjadi pemimpin dalam demokrasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di sinilah muncul utang budi 

politik yang meniscayakan para penguasa terpilih untuk membuat aturan yang pro terhadap kepentingan para pemilik modal.

"Jadi, ketika terjadi perebutan kepentingan antara rakyat dan pemilik modal, maka penguasa akan memenangkan pihak pemilik modal. Apapun dan bagaimanapun caranya," tandasnya.

Sistem Islam

Narator kemudian mengatakan, berbeda dengan sistem Islam yang diterapkan di bawah institusi khilafah.

"Islam telah menetapkan kedaulatan di tangan syara', bukan di tangan umat (rakyat). Sedangkan, kekuasaan dalam Islam berada di tangan umat," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa rakyat tidak memiliki wewenang sama sekali membuat hukum, meskipun seseorang itu adalah pemimpin.

"Siapapun pemimpin yang terpilih dalam khilafah, wajib menerapkan syariat Islam, bukan yang lain. Sebab sejatinya pemimpin dalam Islam dibai'at (diangkat dan disumpah) umat untuk mengurusi urusan umat dengan syariat Islam saja," pungkasnya. [] Muhar

Pakar: Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis, Investasi Hanya Alat Eksploitasi

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 04, 2023    Comment   

Pakar: Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis, Investasi Hanya Alat Eksploitasi

 Tinta Media - Pakar Ekonomi Syariah Dr. Arim Nasim mengungkapkan bahwa di dalam sistem ekonomi kapitalis, investasi hanya sebagai alat eksploitasi.

 

"Dalam sistem ekonomi kapitalis investasi dengan prinsip kebebasan kepemilikannya dijadikan oleh negara-negara kapitalis itu sebagai alat eksploitasi," ujarnya di Kabar Petang: Liberalisasi Investasi Bahayakan Rakyat? Jumat (29/9/2023) di kanal Youtube Khilafah News.

 

Bahkan menurutnya, investasi asing sekarang berubah menjadi alat penjajahan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dinegara-negara berkembang.

 

"Dengan prinsip kebebasan hak miliknya, mereka (investor) tujuan utama itu mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan dampak negatifnya," kesalnya.

 

Jadi, ucapnya,  jika diperhatikan investasi yang sekarang terjadi dengan paradigma kapitalis dengan kepemilikan kebebasan, swasta mampu mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, yang terjadi bukan memberikan dampak positif terhadap rakyat tapi justru memberikan dampak negatif.

 

Oligarki

 

Bung Arim sapaannya juga menyampaikan bahwa paradigma sistem kapitalis hanya menguntungkan oligarki, hanya menguntungkan para pemodal kapitalis.

“Dengan prinsip kebebasan kepemilikannya, para oligarki hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dampak negatifnya  tidak bisa dikendalikan, akhirnya rakyat yang  dikorbankan.  Bahkan bukan hanya  rakyat, negara juga dikorbankan karena yang masuk ke negara tidak sebanding dengan kerusakan alam yang harus ditanggung," ucapnya.

Menurutnya, investasi adalah awal penjajahan baru, dari penjajahan fisik beralih menggunakan penjajahan ekonomi.

“Investasi  asing merupakan  salah satu sarana penjajahan. Namanya penjajahan tidak mungkin menguntungkan rakyat,” tegasnya.

Ia mengungkap fakta bahwa aparat kepolisian, tentara, kadang  menjadi alat perpanjangan para kapitalis untuk menggusur rakyat. “Belum lagi limbah dan kerusakan lingkungannya,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi

PAKTA: Ada Oligarki di Balik Rencana Pembangunan Rempang Eco City

@tintamedia 0 Dibaca    September 19, 2023    Comment   

PAKTA: Ada Oligarki di Balik Rencana Pembangunan Rempang Eco City

 

Tinta Media - Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana menilai ada oligarki di balik rencana pembangunan Rempang Eco City.

 

“Kita mudah membaca bahwa ada oligarki di balik proyek Rempang Eco City,” ujarnya di Kabar Petang : Konflik Rempang Dikuasai Pengusaha, Menggusur Warga? Melalui kanal Youtube Khilafah News, Selasa (12/9/2023).

 

Erwin memberi alasan, pemerintah mengklaim, Rempang merupakan kawasan konservasi, namun  faktanya bukan kawasan konservasi melainkan kawasan itu akan diberikan kepada para investor untuk dikelola menjadi industri kaca kwarsa. “Artinya yang bermain di sini adalah oligarki!” tukasnya.

 

 Menurut Erwin, rencana investor yang  masuk ke Rempang adalah perusahaan Xinyi Group.  Dari Cina sendiri akan masuk sekitar 170 triliun lebih.

 

“Pemerintah masuk ke Rempang, sebab kalau tidak, investor Cina akan mencari kawasan lain untuk berinvestasi seperti  di Thailand atau tempat lain yang strategis,” ulasnya.

 

Ia mengutip perkataan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang mengatakan bahwa investasi Cini ini harus disambut segera dan semua harus lapang dada.

 

“Lapang dada gimana?  Orang sudah tinggal di sana bertahun-tahun, hidup di sana, sekolah di sana, disuruh lapang dada ketika diusir. Hanya untuk kepentingan investasi, masyarakat  terus dikorbankan,” geramnya.

 

Mestinya, ia memberikan saran,  masyarakat itu dihidupkan dengan berbagai macam program bukan masyarakat yang sudah hidup kemudian dimatikan.  “Merelokasi  mereka ke lokasi yang belum jelas itu sama dengan mematikan mereka secara perlahan. Ini lebih sadis lagi!” kesalnya.

 

Dengan adanya Program Strategis Nasional (PSN) kata Erwin, rezim sangat berpihak pada oligarki.

 

“PSN itu jumlahnya 200.000 proyek yang sebagian besarnya infrastruktur dengan nilai 4.000 triliun lebih. Yang digusur masyarakat tanpa ganti rugi yang berarti. Mereka digusur atas nama investasi. Jadi negeri ini diserahkan kepada investor bukan untuk masyarakat,” pungkasnya. [] Setiyawan.

PAKTA: Kasus Rempang, Pemerintah Jelas-Jelas Menjalankan Proyek Oligarki

@tintamedia 0 Dibaca    September 18, 2023    Comment   

PAKTA: Kasus Rempang, Pemerintah Jelas-Jelas Menjalankan Proyek Oligarki

Tinta Media - Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana menegaskan bahwa pemerintah jelas-jelas menjalankan proyek oligarki.

"Sangat-sangat jelas bahwa pemerintah menjalankan proyek oligarki. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang jumlahnya itu 200 lebih dengan budget 4000 triliun lebih. Dari mana dananya? Ya dari para oligarki, dari para investor," tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (13/9/2023).

Bentuknya berbagai macam jenis, ujar Erwin, seperti IKN, proyek kereta cepat, jalan tol, bandara dan segala macam jenisnya termasuk pelabuhan, dananya sebagian besar adalah dari investor. 

Menurutnya, investor sangat berkepentingan dalam PSN, karena setelah itu negeri akan diserahkan ke mereka, pemerintah tinggal memberikan izin melalui kebijakan yang dikeluarkan.

"Investor sangat berkepentingan di sini, karena dengan berbagai proyek itu, kemudian negeri ini diserahkan ke mereka. Jadi enak betul, tinggal izin dari pemerintah mereka bisa memiliki konsesi lahan sedemikian lama, puluhan tahun bahkan ratusan tahun begitu," tukasnya.

Akhirnya, imbuhnya, oligarki menguasai negeri ini. Nantinya, tanah-tanah negeri ini ini milik segelintir orang, masyarakat hanya jadi penonton. "Bahkan menonton pun mereka sudah tidak sempat. Karena mereka tidak memiliki rumah, di mana mereka berdiri untuk menontonnya. Mereka bahkan tidak sanggup lagi berdiri, karena mungkin kelaparan. Jadi, sangat sedih tinggal di negeri ini. Potretnya lebih buruk dari zaman penjajahan," ungkapnya. 

Situs Sejarah

Berdasarkan sejarah Rempang, selanjutnya Erwin menekankan bahwa negara wajib melindungi situs sejarah. 

"Wajib ya negara melindungi sistem sejarah. Sebab, dari sejarah itu nanti akan terbentuk karakter, terbentuk profile kita sebagai sebuah negara. Nenek moyangnya siapa, bagaimana kisah perjuangannya, itu akan mengalir di dalam darah anak keturunannya, dengan catatan itu sejarah diceritakan, sehingga ada bukti sejarahnya," terangnya.

Kalau tidak ada sejarahnya, katanya kembali, tidak pernah diceritakan. Generasi ke depan ini menjadi generasi yang tidak memiliki jati diri. "Jangan-jangan nanti jati diri mereka itu berubah menjadi jati diri orang Cina. Jangan-jangan ke depan menjadi jati diri Jengis Khan. Karena jejak sejarahnya dihapuskan," ungkapnya. 

Ia juga menceritakan bahwa Aceh tidak pernah berhasil dijajah karena disupport oleh Kesultanan Riau dan Lingga.

"Di Kepulauan Rempang itu penuh dengan sejarah heroik. Mereka dengan gagah mengusir Belanda yang akan menduduki pulau Sumatera. Itu berlangsung selama ratusan tahun. Tercatatkan bahwa Aceh sebagai daerah yang enggak pernah berhasil dijajah oleh Belanda, Kenapa, karena memang di support oleh Rempang oleh Kesultanan Lingga dan juga Kesultanan Riau," paparnya panjang lebar.

Semestinya, ungkapnya, yang menjadi gubernur di sana itu adalah anak-anak Sultan Riau, Sultan Lingga dulu. Akan tetapi mereka tidak menuntut itu. Mereka menuntut hidup tenang saja, jangan diganggu dari kampung halaman, mereka jangan diganggu dari tanah wilayah mereka, dari tanah leluhur mereka.

Erwin kembali menjelaskan peran besar Masyarakat Rempang dalam perjuangan merebut kemerdekaan. "Negara harusnya berdiri di depan dalam dalam menjaga tiap-tiap jiwa masyarakat. Misalnya ada orang lain mengganggu masyarakat kita, negara berada di garda paling depan. Bukan malah mengusik masyarakat yang hidup tenang di situ, sudah terbentuk komunitas ratusan tahun, bahkan mereka sudah ada sebelum Indonesia, nenek moyang mereka berkontribusi terhadap kemerdekaan negeri ini," bebernya.

Nah ini, imbuhnya, anak turunannya kok dianggap seperti orang yang menyerobot tanah di sana. Ini sangat kurang ajar. Ini tidak boleh. Nah inilah kemudian paradigma paradigma Maulana negara memang harus diluruskan.

Terakhir, ia menekankan bahwa paradigma kapitalisme ini terbukti bangkrut, sehingga perlu diganti.

Paradigma kapitalis demokrasi kita ini harus diganti. Karena terbukti bangkrut kok. Ini harus diganti dengan paradigma yang lebih baik yang memanusiakan manusia yang menjaga keutuhan masyarakat menjaga keutuhan negeri ini," pungkasnya.[] Nur Salamah

FDMPB: Konflik Rempang, Arogansi Oligarki Menguasai Rezim

@tintamedia 0 Dibaca    September 14, 2023    Comment   

FDMPB: Konflik Rempang, Arogansi Oligarki Menguasai Rezim

Tinta Media - Ketua FDMPB (Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa) Dr. Ahmad Sastra menegaskan, konflik Rempang terjadi karena arogansi oligarki nampak telah menguasai rezim saat ini.

"Inilah yang tidak masuk akal. Kebijakan penggusuran ini menggambarkan betapa arogansi oligarki nampak telah menguasai rezim ini," tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (12/9/2023).

Ia menyayangkan bagaimana mungkin suatu kawasan yang telah ditinggali rakyat selama hampir 300 tahun, mendadak digusur hanya demi kepentingan oligarki. "Akibatnya sepuluh ribu penduduk kini dalam kondisi terancam," keluhnya.

Ahmad mempertanyakan jika wilayah itu diklaim sebagai kawasan konservasi, lantas mengapa justru akan dibangun menjadi kawasan industri. "Mestinya pemerintah justru membela rakyatnya dengan membangun Rempang menjadi kawasan yang lebih nyaman dan bisa juga dijadikan sebagai destinasi wisata nusantara," tegasnya.

Ia membeberkan bahwa penduduk asli Rempang, Galang dan Bulang (kini masuk wilayah Kota Batam), sebagaimana diungkap oleh Prof Dr. Dato' Abdul Malik M.Pd adalah keturunan para prajurit Kesultanan Riau-Lingga yang sudah eksis sejak 1720 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah I. "Perang Riau I (1782-1784) mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah. Dan, dalam Perang Riau II (1784–1787) mereka adalah prajurit Sultan Mahmud Riayat Syah. Ketika Sultan Mahmud Riayat Syah berhijrah ke Daik-Lingga pada 1787, Rempang-Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau-Lingga," jelasnya.

Pemimpinnya adalah Engku Muda Muhammad dan Panglima Raman yang ditunjuk oleh Sultan Mahmud. Berdasarkan catatan sejarah, pasukan Belanda dan Inggris saja tak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau-Lingga. "Anak-cucu merekalah sekarang yang mendiami Rempang-Galang secara turun-temurun. Pada Perang Riau itu nenek-moyang mereka disebut Pasukan Pertikaman Kesultanan," paparnya.

Proyek Oligarki

Ahmad pun menguatkan bahwa konflik Rempang ini dipicu oleh rencana pembangunan pabrik yang tentu saja akan mendatangkan investasi para pemodal besar, alias oligarki. "Hal ini diungkap oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan BP Batam bahwa pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar di Indonesia akan segera dibangun oleh Xinyi Grup dari China dengan nilai investasi sebesar 11,6 miliar USD atau setara Rp174 triliun," jelasnya.

Dikabarkan pabrik itu akan menjadi yang terbesar nomor dua di dunia setelah China, dan terbesar nomor satu di luar Tiongkok. Hasilnya nanti, difokuskan untuk ekspor, karena pasar utamanya adalah pasar internasional. "Produknya digunakan dalam sektor otomotif, konstruksi dan energi.

Rempang termasuk jalur One Belt One Road (OBOR) nya Cina," bebernya.

OBOR digunakan oleh Cina untuk membuat jalur ekonomi, investasi dan relokasi penduduknya ke seluruh dunia. Jalur ini strategis bagi Cina. "Namun pandainya Cina, akses OBOR ini dibuat oleh negara yang dilalui dengan investasi dan hutang dari Cina, sehingga yang membayar akses itu adalah rakyat dari negara negara yang dilaluinya, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah jalur tol lautnya Indonesia," pungkasnya.[]Nita Savitri

Di Balik Presidential Threshold Ada Kepentingan Oligarki

@tintamedia 0 Dibaca    September 04, 2023    Comment   

Di Balik Presidential Threshold Ada Kepentingan Oligarki

 

Tinta Media - Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) menegaskan bahwa di balik presidential threshold ada kepentingan oligarki.

“Di balik presidential threshold  20% ini ada kekuatan yang memiliki kepentingan serta mengambil keuntungan. Siapa yang memiliki kepentingan itu? Saya kira banyak pengamat yang menyebut ini semua demi oligarki,” tuturnya dalam acara Focus To The Point: Bongkar Pasang Koalisi, Kepentingan Siapa? Sabtu (2/9/2023) di kanal Youtube UIY Official.

 

UIY beralasan, oligarki lebih mudah mengatur sedikit orang dibanding banyak orang. “Jika presidential threshold nol mungkin akan ada lebih dari 10 calon presiden. Mengatur 10 calon tentu tidak lebih mudah ketimbang misalnya mengatur tiga,” tandasnya.

 

Ia menambahkan, di balik ini semua ada maksud. Maksud yang paling dicari oleh oligarki, ucapnya, adalah akses bisnis dan akses kekuasaan.

 

“Karena itulah maka banyak yang mengatakan bahwa yang terjadi sekarang bukan kedaulatan rakyat tapi kedaulatan pemilik modal. Rakyat hanya dijadikan sebagai alat legitimasi saja,” simpulnya.

 

UIY menyayangkan, rakyat dipaksa untuk memilih yang sudah menjadi pilihan oligarki. “Ibarat seperti ini, aku pilihkan buat kamu, kamu pilih diantara yang aku pilihkan, lalu dibilang nah inilah pilihan rakyat,” ucapnya memberikan ilustrasi.

 

Semua Negara

 

UIY mengatakan, oligarki itu ada di semua negara kapitalis karena oligarki itu kumpulan dari kekuatan pemilik modal dan pemilik kekuatan politik.

 

“Oligarki politik dan oligarki pemilik modal itu ada di semua negara demokrasi liberal kapitalis. Hanya yang menjadi soal adalah apakah oligarki mengendalikan atau dikendalikan. Itu yang membedakan!,” cetusnya.

 

 UIY melanjutkan, seharusnya oligarki itu dikendalikan bukan mengendalikan. “Tapi bagaimana mengendalikan oligarki, wong alat pengendali itu Cuma dua, kalau tidak keuangan ya kekuasaan. Mereka yang punya keuangan, tinggal mengendalikan kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan tinggal mengendalikan keuangan, itu kan bolak balik disitu,” tukasnya.

 

Dengan pengendalian oligarki ini, sebutnya, pemimpin yang terpilih kecil kemungkinan bekerja untuk rakyat. Ia memberikan contoh pemimpin yang ada sekarang yang mencabut subsidi pupuk, subsidi listrik dan lain-lain tapi memberikan subsidi kendaraan listrik. “Dimana letak keberpihakannya kepada rakyat, karena kita tahu siapa di balik kendaraan listrik itu,” pungkasnya. [] Setiyawan

Ini Cara Islam Agar Pemimpin Tidak Dikendalikan Segelintir Orang

@tintamedia 0 Dibaca    September 04, 2023    Comment   

Ini Cara Islam Agar Pemimpin Tidak Dikendalikan Segelintir Orang

 

Tinta Media - Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) membeberkan cara Islam agar pemimpin tidak dikendalikan oleh segelintir orang.

 

“Pertama, ini yang  paling  penting, seorang pemimpin saat dia memimpin, itu bukanlah memimpin dengan cek kosong. Maksudnya dia tidak memimpin semau dia. Dalam Islam pemimpin itu dipilih untuk melaksanakan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Artinya dia dipilih untuk melaksanakan syariat Islam kafah,” tuturnya dalam acara Focus To The Point dengan tema Bongkar Pasang Koalisi, Kepentingan Siapa? Sabtu (2/9/2023) di kanal Youtube UIY Official. 

 

Karena itu, ucapnya, kewenangan pemimpin dipagari syariat. Jika melanggar pasti ada koreksi dari masyarakat atau partai politik atau majelis umat.

 

“Yang kedua menanamkan konsekuensi bahwasanya kepemimpinan atau amanah itu tanggung jawabnya berat dihadapan Allah, dan akan berakhir dengan kehinaan dan penyesalan, kecuali yang mengambil secara hak dan yang melaksanakannya secara amanah atau berkacamata pada akhirat,” bebernya.

 

Pertanggungjawaban di akhirat ini, lanjutnya, akan membuat pemimpin  takut untuk menggunakan jabatan itu. Alih-alih untuk kepentingan pribadi, bahkan sekedar untuk melanggar pun dia sudah takut.

 

“Apalagi ada mekanisme Mahkamah Mazalim, jika pemimpin  melanggar syariat bisa diberhentikan karena pelanggaran itu,” pungkasnya. [] Setiyawan.