IJM: Isu Normalisasi HT1 dan FP1 Menjadi Warning bagi Pemerintah

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 03, 2024    Comment   

IJM: Isu Normalisasi HT1 dan FP1 Menjadi Warning bagi Pemerintah

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menanggapi isu normalisasi status organisasi masyarakat atau ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HT1) maupun Front Pembela 1slam (FP1) sebagai warning bagi pemerintah untuk bersikap adil. 

“Ini harus menjadi warning bagi pemerintah agar berhati-hati dan bersikap adil dalam memperlakukan ormas Islam, karena bisa menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat bahwa ini upaya memberangus kelompok Islam yang berbeda dan kritis terhadap pemerintah,” tuturnya pada unggahan Normalisasi HT1 dan FP1? di kanal YouTube Justice Monitor, Rabu (31/01/2024). 

Ia mengingatkan bahwa sebagai negara hukum pemerintah tidak dapat melarang warganya untuk berserikat, berkumpul, dan juga berkegiatan dakwah. 

“Jika kita cermati, langkah pemerintah membubarkan kedua atau mencabut badan hukum dan tidak memperpanjang SKT dari kedua ormas itu yang sebelumnya menimbulkan polemik di dalam masyarakat, ada yang mendukung upaya pembubaran atau pencabutan BHP dan SKT, ada pula yang menolak dengan argumen kebebasan berserikat, termasuk rasa was-was kembalinya politik represi,” jelasnya. 

Menurutnya, bagi pihak yang kontra, langkah pemerintah menjadi tambahan alasan untuk makin waspada setelah melihat fenomena menyempitnya ruang kebebasan bersuara kritis belakangan ini. “Jangan lupa pemerintah juga punya tanggung jawab melakukan pembinaan, pengayoman, dan memberikan edukasi kepada seluruh ormas,” tuturnya mengingatkan. 

“Sehingga atas langkah pembubaran tersebut pemerintah dinilai sebagian pihak tidak benar-benar melakukan kajian yang komprehensif dan disinyalir memiliki sentimen tertentu dan bernuansa politik,” sambungnya menegaskan. 

Menurutnya topik HT1 dan FP1 merupakan ujian bagi negara ini. “Sebab banyak pihak yang menilai pembubaran kedua atau pencabutan badan hukum BHP HTI dan tidak dilanjutkannya SKT FPI ini indikasi dan benih-benih lahirnya otoritarianisme,” terangnya.

Hal ini dinilai Agung sekaligus bisa menjadi ujian dalam bernegara. “Penting pemerintah hendaknya memberikan keadilan bagi setiap masyarakat untuk berdakwah dan bersuara kritis,” pungkasnya.[] Raras

Normalisasi Arab-Israel, Pengamat: Proyek Menjaga Eksistensi Penjajah Israel di Timur Tengah

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 02, 2023    Comment   

Normalisasi Arab-Israel, Pengamat: Proyek Menjaga Eksistensi Penjajah Israel di Timur Tengah

Tinta Media - Pengamat Hubungan Internasional dari Geopolitical Institute Hasbi Aswar, Ph.D. menilai, bahwa upaya normalisasi Israel dengan negara-negara Arab termasuk Arab Saudi merupakan proyek untuk menjaga eksistensi penjajah Israel di Timur Tengah.

“Mereka itu (Israel dan AS) membuat proyek untuk mengupayakan negara-negara Arab agar melakukan normalisasi dengan Israel. Kepentingannya adalah untuk menjaga eksistensi penjajah Israel di Timur Tengah,” ujarnya dalam program Kabar Petang: Awas! Bahaya Normalisasi Israel, di kanal YouTube Khilafah News, Selasa (25 April 2023).

Hasbi mengungkap, pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menginginkan normalisasi dengan Arab Saudi saat pertemuannya dengan Senator Amerika Serikat (AS) Lindsey Graham dari Partai Republik di Yerusalem pada Senin (17 April 2023) adalah bukan untuk kebaikan negeri Arab, juga bukan untuk Kaum Muslimin, apalagi untuk kemerdekaan Palestina.

"Karena kalau disebut normalisasi, yang harus dipenuhi adalah pengakuan bahwa penjajah Israel sebagai sebuah negara. Jadi semakin banyak negara yang menormalisasi dengan Israel termasuk negara Arab pada khususnya, maka legitimasi Israel sebagai sebuah negara itu akan semakin besar,” ungkapnya.

Ia pun menjelaskan, ketika legitimasi sebagai sebuah negara sudah semakin kuat, maka penjajah Israel akan mudah melakukan manuver-manuver politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, sehingga Israel seolah menjadi negara yang normal dan tidak akan dianggap lagi sebagai penjajah.

“Jadi normalisasi Arab Israel ini sebenarnya untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dan untuk mempermudah mendapatkan kepentingan-kepentingan mereka di Timur Tengah khususnya termasuk juga untuk memudahkan Israel melakukan kerjasama internasional," jelasnya.

Ia menilai, jika Israel berhasil menormalisasi banyak negara-negara Arab dan negara-negara muslim lainnya maka dikhawatirkan adalah tingkat persepsi masyarakat terhadap Israel akan semakin baik. Dan itu akan mengerdilkan atau memperkecil perlawanan terhadap penjajahan Israel .

”Bahkan bisa jadi perlawanan terhadap penjajahan Israel kemudian akan dianggap sebagai aksi-aksi terorisme sebagaimana yang Israel selalu dengungkan sampai hari ini kepada kelompok-kelompok pejuang Islam di Palestina,” ujarnya.

Hasbi berujar, dikhawatirkan juga dampak dari meluasnya normalisasi nantinya suara-suara kritikan negara-negara muslim akan semakin senyap dan bahkan upaya-upaya kaum muslimin untuk membela Palestina di negara-negara Arab itu akan diberangus oleh pemimpin-pemimpin mereka yang telah melakukan normalisasi dengan Israel.

Ia pun memberitahukan, normalisasi negara-negara Arab dan Israel sebenarnya sudah berjalan, diantaranya dengan Mesir, Yordania, Maroko, termasuk Bahrain dan Uni Emirat Arab.

“Tetapi normalisasi yang katanya untuk kebaikan Palestina itu tidak ada artinya, tidak memiliki dampak yang baik atau tidak memiliki hubungan apapun dengan perdamaian di Palestina,” ujarnya memungkasi. [] Muhar

Inilah Tujuan Normalisasi dengan Penjajah Israel...

@tintamedia 0 Dibaca    April 27, 2023    1 comment   

Inilah Tujuan Normalisasi dengan Penjajah Israel...

Tinta Media - Pengamat Geopolitical Hasbi Aswar, mengungkap tujuan di balik normalisasi dengan penjajah Israel.

“Semakin banyak negara yang normalisasi dengan Israel termasuk negara Arab pada khususnya, maka legitimasi Israel sebagai sebuah negara itu akan semakin besar, pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Israel sebagai sebuah negara," ujarnya dalam acara Kabar Petang: Awas Normalisasi Israel, Selasa (25/4/2023) di kanal Youtube Khilafah News.

Ia mengatakan ketika legitimasi semakin kuat di Timur Tengah maka Israel akan mudah menjalin kerjasama, akan mudah melakukan manuver-manuver politik ekonomi, sosial-budaya dan lain-lain. "Maka Israel tidak akan dianggap lagi sebagai negara penjajah seperti masa-masa yang lalu," ungkapnya. 

Ia mengatakan, jika banyak negara Arab yang melakukan normalisasi maka akan mudah untuk melakukan pendekatan kepada Israel. Ketegasan ini dimentahkan oleh serangan Israel tahun 2001 sekitar 200 orang meninggal pada waktu itu dan negara-negara Arab tidak bisa melakukan apa-apa. 

"Bahkan yang aktif melakukan penolakan itu masyarakat bahkan dikatakan tahun 2021 itu adalah aksi yang paling solid dalam sejarah negara Arab untuk menolak invasi Israel ke Gaza yang menewaskan ratusan orang," pungkasnya. [] Rohadianto