Harga BBM Naik, Negara Gagal Menyejahterakan Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 13, 2023    Comment   

Harga BBM Naik, Negara Gagal Menyejahterakan Rakyat

Tinta Media - Rakyat kembali dikagetkan dengan berita kenaikan harga BBM non-subsidi. PT Pertamina mengubah harga BBM non-subsidi (01/10/2023). Ada empat jenis BBM yang mengalami kenaikan, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. 

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan bahwa kenaikan harga BBM Adalah dalam rangka mengimplentasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG. 01/MEM.M/2022. Ini sebagai bentuk perubahan atas Keputusan Menteri No.62 K/12/MEM/2020 dalam perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak umum berjenis bensin dan minyak solar. (Sabtu 30/09/2023 CNBC) 

Kenaikan harga BBM kali ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya Pertamina juga menaikan harga BBM dengan alasan mengikuti harga rata-rata publikasi minyak dunia MOPS (Means of Platts Singapore) dan menyesuaikan mekanisme pasar dari sisi keekonomian. 

Harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan seiring dengan naiknya harga minyak dunia. Dampak kenaikan harga BBM non-subsidi ini akan dirasakan oleh semua pihak karena bahan bakar tersebut digunakan oleh industri sehingga berdampak pada kenaikan harga harga barang dan jasa. Hal ini bisa memicu terjadinya inflasi.

Ketika BBM naik, maka secara otomatis kebutuhan pokok pun ikut naik, sehingga akan berpengaruh pada masyarakat menengah ke bawah. Hal ini karena sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih menggunakan uangnya untuk membeli kebutuhan pangan. Kenaikan tersebut juga akan berpengaruh pada turunnya daya beli kepada pengusaha mikro menengah atau UMKM.

Beban rakyat sudah terlalu banyak. Ditambah dengan naiknya harga BBM, jadi semakin berat. Ini membuktikan bahwa negara gagal menyejahterakan rakyat. Harusnya pemerintah lebih teliti dan tidak ceroboh menaikan harga BBM. Sulitnya akses untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak dikhwatirkan akan menimbulkan gejolak sosial.

Kondisi ini terjadi karena sistem sekuler kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Rezim saat ini hanya mementingkan diri dan kelompoknya, tidak berpikir untuk menyejahterakan rakyat. Semua hal ditentukan berdasarkan untuk dan rugi.

Lain halnya jika sistem Islam yang diterapkan. Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna karena aturannya langsung berasal dari Allah Swt. Karena itu, Islam mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan menyejahterakannya.

Sistem Islam mengatur bagaimana tata kelola sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak. Salah satunya adalah minyak bumi. Dalam pandangan Islam, BBM termasuk sumber daya alam milik umum sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya: 

“Kaum muslimin bersekutu dalam tiga perkara: air, rumput dan api.” (HR Abu Daud). 

Maka, tata kelolanya pun wajib dilakukan oleh khalifah yang berperan sebagai kepala negara. Tugas khalifah adalah sebagai pelindung dan pelayan rakyat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya:

“Sesungguhnya al-Imam (khalifah) itu perisai, di mana orang-orang berlindung dibelakangnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud). 

Maka, apa pun alasannya, pemerintah tidak boleh menyerahkan pengelolaan sumber daya alam yang sejatinya adalah milik masyarakat secara umum kepada pihak asing maupun swasta, apalagi untuk bisnis.

Dalam Islam, BBM harusnya dikelola oleh negara kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat dengan mudah dan murah, bahkan bisa secara gratis, karena BBM termasuk sumber daya alam milik umum, bukan milik individu seperti sistem saat ini. Wallahu'alam.

Oleh: Nasiroh (Aktivis Dakwah)

Pengangguran Tinggi, MMC: Negara Gagal Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 28, 2023    Comment   

Pengangguran Tinggi, MMC: Negara Gagal Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Tinta Media - Angka pengangguran yang cukup besar di negeri ini dinilai oleh Narator Muslimah Media Center (MMC) menunjukkan bahwa negara gagal mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

"Tingginya pengangguran tentu berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, karena itu kondisi ini juga menunjukkan bahwa negara gagal mewujudkan kesejahteraan rakyatnya," ungkapnya dalam Serba-serbi MMC: Kesenjangan Pencari Kerja dan Lowongan Kerja, Kapitalisme Suburkan Pengangguran, di kanal YouTube Muslimah Media Center, Senin (22/5/2023).

Bahkan menurutnya, pengangguran di negeri ini semakin menjadi-jadi dengan kebijakan yang mempermudah TKA masuk dan ikut bersaing di negeri ini. sebagai implementasi dari sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan di negeri ini.

Sebagaimana dipahami bahwa bekerja adalah kunci utama bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya berupa pangan, sandang dan papan. 

"Sementara itu dalam sistem kapitalisme biaya layanan kesehatan dan pendidikan harus ditanggung sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu pendapatan dari bekerja juga digunakan untuk menanggung kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut," jelasnya.

Maka bisa dibayangkan seandainya seorang pencari nafkah yakni ayah dalam sebuah keluarga menjadi pengangguran, maka istri dan anak-anaknya akan hidup merana, bukan hanya hidup dalam kelaparan tetapi mereka juga akan hidup dalam kebodohan dan rentan terhadap penyakit, "Mirisnya kondisi ini terjadi di negeri yang dianugerahi Allah kekayaan alam yang melimpah ruah," ungkapnya sedih.

Disadari atau tidak penerapan sistem kapitalismelah yang menjadi sumber persoalan tingginya angka pengangguran di negeri ini. "Sistem kapitalisme merupakan sistem buatan manusia yang menghilangkan kewajiban negara sebagai mengatur urusan rakyat, rakyat dibiarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa ada jaminan dari negara," bebernya.

Ia menambahkan, sistem ini telah menjadikan negara hanya bertindak sebagai regulator yang menjadikan hampir seluruh aspek kehidupan dikuasai oleh para korporat atau pemilik modal. 

"Sementara negara hanya menarik pajak dari mereka, kalaupun para pemilik modal tersebut membutuhkan pekerjaan, para pekerja tersebut hanya digaji dengan upah minimum dan seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sebab pekerjaan yang disediakan hanya sebagai buruh atau pekerja kasar. Dengan demikian sistem kapitalisme telah nyata menyumbang persoalan pengangguran di negeri," sesalnya.

Islam

Ini berbeda dengan penerapan sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah, dalam sistem pemerintahan Islam negara memiliki visi menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan primer warga negaranya. "Khilafah akan menjalankan mekanisme praktis dalam upaya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan hingga menumpas pengangguran, yakni dengan penerapan sistem ekonomi Islam," jelasnya.

Ia menegaskan, sistem ekonomi Islam tegak di atas prinsip kepemilikan yang khas yang membagi antara kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu, sumber daya alam yang melimpah dan tidak terbatas jumlahnya ditetapkan sebagai kepemilikan umum atau milik rakyat," Karena itu diharamkan untuk dikuasai oleh individu bahkan oleh negara sebagaimana yang terjadi pada sistem kapitalisme, sebab Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi alias sumber," tegasnya.

Di samping itu lapangan pekerjaan disediakan seluas-luasnya oleh negara, pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh negara otomatis akan membuka lapangan kerja di banyak lini, mulai dari tenaga ahli hingga tenaga terampil. 

"Demikianlah solusi Islam dalam mencegah dan mengatasi pengangguran semoga umat makin sadar kebaikan sistem Islam yang hanya akan terwujud melalui tegaknya institusi Khilafah Islam," pungkasnya.[] Sri Wahyuni