Ini Alasan Orang Ingkar pada Hari Kiamat

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

Ini Alasan Orang Ingkar pada Hari Kiamat

Tinta Media - Ulama Aswaja KH Rokhmat S. Labib mengungkap alasan orang bisa ingkar pada hari kiamat. "Penyebab orang ingkar pada hari kiamat adalah karena banyak dosa dan kemaksiatan yang menutupi hati mereka dengan penutup tebal yang disebabkan karena bertumbuhnya dosa," ujarnya dalam acara kajian tafsir Al Waie dengan tema Penyebab Mendustakan Hari Pembalasan di kanal Youtube Khilafah Channel Reborn, Rabu (13/12/2023).

Jadi kata KH Rokhmat S. Labib, orang kalau hatinya sudah tertutup itu, maka sudah tidak bisa lagi melihat hal yang benar dan yang batil. Dan juga tidak bisa membedakan mana yang batil dan juga tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk.

"Lha wong hatinya sudah tertutup, kira-kira seperti kata penyanyi dulu, tai kucing rasa coklat kayak sudah buta," tegasnya.

Jadi kata KH Rokhmat S. Labib, saking tertutupnya hatinya maka tidak bisa membedakan orang baik dengan orang yang buruk, orang pinter dengan bodoh, orang beriman dengan tidak beriman.

"Hal demikian juga perkataan benar dengan salah, tidak bisa membedakan ini penjelasan yang benar dari berdasarkan Al Qur'an dengan perkataan dari hawa nafsu tidak bisa membedakan," ucapnya.

Jadi bebernya, orang yang tidak mengimani hari kiamat itu karena tertutup hatinya karna banyaknya dosa dan maksiat.

"Jadi jika suka dengan perbuatan itu (maksiat), sudah enak dengan menipu, maka dia akan mengabaikan peringatan lain, bahkan bukan hanya mengabaikan tapi mengingkari," tandasnya. [] Setiyawan Dwi

Gerakan Julid Fi Sabilillah Mampu Membuat Gangguan Psikologi di Kalangan Tentara Zionis

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

Gerakan Julid Fi Sabilillah Mampu Membuat Gangguan Psikologi di Kalangan Tentara Zionis

Tinta Media - Gerakan Julid Fi Sabilillah yang dilakukan netizen Indonesia dan Malaysia dinilai Agung Wisnuwardana dari Indonesia Justice Monitor (IJM) mampu membuat gangguan psikologi tentara Zionis.

“Tak sedikit tentara Zionis Yahudi Israel mengalami gangguan psikologi yang hebat. Hal tersebut mengganggu konsentrasi mereka hingga mengalami ketakutan ketika terjun ke medan pertempuran,” ujarnya dalam video Perang Siber Semakin Memanas! Pada kanal YouTube Justice Monitor, Jumat (15/12/2023).

Ia mengatakan, sorotan media Zionis Yahudi menjadi kabar gembira untuk netizen Indonesia selama melakukan serangan melalui media sosial. Umumnya mereka berusaha untuk menyampaikan fakta-fakta dengan narasi yang cukup menohok.

“Walhasil gerakan boikot dan Julid Fi Sabilillah membuat mental pasukan Zionis Yahudi mulai terganggu dengan adanya serangan, tanda petik dari kejulidan-kejulidan para netizen di Indonesia dan Malaysia,” paparnya.

Dikabarkan oleh Agung, di aplikasi X atau Twitter mereka menggaet 100.000 lebih netizen di Indonesia dan global untuk menyerang akun media sosial termasuk politisi dan pejabat Zionis Yahudi. Selain netizen Indonesia dan Malaysia, juga akan bergabung netizen dari Turki.

“Pasukan Julid Fi Sabilillah menjadi kekuatan yang terus bertambah besar. Setelah Indonesia dan Malaysia kini Turki siap bergabung menjadi skuad baru pasukan Julid Fi Sabilillah,” terangnya.

Bercermin dari gerakan ini, lanjut Agung, menunjukkan realitas bahwa kaum muslimin merasa telah menjadi satu tubuh sehingga saling tolong-menolong dengan musuh mereka sendiri. Rasulullah Saw bersabda, 

“Perumpamaan kaum muslimin dalam urusan kasih sayang dan tolong-menolong bagaikan satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh merasa sakit maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan hingga tidak tidur dan merasa panas” (HR Bukhari dan Muslim).

“Julid Fi Sabilillah dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kemungkaran dengan tulisan digital melalui smartphone,” imbuhnya.

Agung berharap gerakan ini harus ditingkatkan lagi dengan seruan yang lebih jauh lagi. Menyeru kepada tentara-tentara kaum muslimin untuk berangkat membela Palestina.

“Dan yang paling penting lagi adalah seruan untuk menegakkan Khilafah Islamiyah sebagai solusi tuntas masalah Palestina,” pungkasnya.[] Langgeng Hidayat

Ulama Aswaja: Hanya Orang yang Melampaui Batas dan Banyak Dosa yang Berani Mendustakan Hari Pembalasan

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

Ulama Aswaja: Hanya Orang yang Melampaui Batas dan Banyak Dosa yang Berani Mendustakan Hari Pembalasan

Tinta Media - Ulama Aswaja KH Rokhmat S. Labib menegaskan bahwa tidak ada yang berani mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan banyak dosa.

"Tidak ada yang berani mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan banyak dosa," ujarnya dalam acara kajian tafsir Al Waie dengan tema Penyebab Mendustakan Hari Pembalasan di kanal Youtube Khilafah Channel Reborn, Rabu (13/12/2023).

Jadi, menurut KH Rokhmat S. Labib, ada hubungannya antara melampaui batas dan orang banyak dosa dengan mendustakan hari pembalasan.

"Hubungannya terbalik dengan awal tadi, orang yang melakukan dosa karena tidak ada iman, iman yang lemah ternyata bisa membuat orang berbuat dosa, dan juga orang yang melampaui batas itu bisa mengikis keimanannya bahkan sampai membuat dia bisa mendustakan hari pembalasan," ungkapnya.

Adapun yang dimaksud orang yang melampaui batas itu menurut KH Rokhmat S. Labib adalah dari kata mu'tadin yakni melanggar atau menabrak batasan-batasan kebenaran.

"Jadi orang yang Mendustakan hari kiamat itu mempunyai sifat yang pertama adalah melanggar kebenaran atau dalam istilahnya fahrozi mengatakan adalah melewati atau melampaui batas jalan kebenaran," ungkapnya.

Sedangkan orang yang banyak dosa menurut KH Rokhmat S. Labib, itu karena dengan dosa mampu menutup hati mereka (orang-orang yang mendustakan hari pembalasan)

"Jadi orang yang melakukan dosa, itu membuat dada dia (orang yang mendustakan hari pembalasan) secara fisik dan batin itu kira-kira seperti yang disebutkan ada nuktah sauda' (titik hitam di dalam dada) jadi ketika melakukan kejahatan maka akan tertitik (dadanya)," bebernya.

Ketika bertobat kata KH Rokhmat S. Labib, dadanya bisa bersih dari nuktah sauda' (titik hitam di dalam dada). "Tapi jika melakukan kejahatan tanpa henti dan tanpa bertobat nambah kejahatan lama-lama titik di dadanya itu bukan hanya satu melainkan dua, tiga, empat, lima lama-lama hitam pekat," lanjutnya.

Jadi kalau hati itu hitam pekat kata KH Rokhmat S. Labib, maka tidak bisa lagi menangkap firman Allah, tidak bisa lagi bergetar ketika diingatkan hari kiamat malah mencela ketika diingatkan.

"Mereka menganggap hari kiamat itu hanya dongeng," pungkasnya. [] Setiyawan Dwi

Ulama Aswaja: Tindakan Kejahatan Itu Disebabkan oleh Tiadanya Iman

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

Ulama Aswaja: Tindakan Kejahatan Itu Disebabkan oleh Tiadanya Iman

Tinta Media - Ulama Aswaja KH Rokhmat S. Labib menegaskan bahwa orang yang sering melakukan tindakan kejahatan itu karena tiadanya iman pada dirinya.

"Tindakan Kejahatan itu disebabkan oleh tiadanya iman," ujarnya dalam acara kajian tafsir Al Waie dengan tema Penyebab Mendustakan Hari Pembalasan di kanal Youtube Khilafah Channel Reborn, Rabu (13/12/2023).

Jadi menurutnya, alasan mereka (orang yang berbuat kejahatan) itu bisa begitu berani melakukan tindakan kejahatan, kerusakan, kemaksiatan, karena memang tidak adanya iman pada diri orang tersebut.

"Misalnya, kalau orang tidak berani mengambil motor, kira-kira kenapa? Ya, karena dia takut pada Allah, takut pada manusia, takut pada tetangga jika ketahuan, takut pada polisi jika dihukum," ungkapnya.

Contoh lagi dalam konteks timbangan misalnya, masalah timbangan hampir sedikit sekali ketahuan oleh konsumennya, berarti jika melakukan kejahatan pada takaran timbangan hanya Allah yang mengetahui. Namun faktanya ada orang yang sesuai pada takaran ada yang tidak atau curang.

"Nah apa penyebabnya (orang yang menakar tidak sesuai)? Ya karena tidak yakin terhadap hari kiamat, dan tidak yakin bahwa Allah maha melihat," ujarnya.

Nah berarti, bebernya, ada hubungannya antara keimanan dan amal. "Iman yang benar akan menghasilkan amal yang benar, sedangkan amal yang rusak pasti disebabkan oleh iman yang rusak," tandasnya. [] Setiyawan Dwi

MMC: PSN Sering Tidak Sejalan dengan Kebutuhan Masyarakat

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

MMC: PSN Sering Tidak Sejalan dengan Kebutuhan Masyarakat

Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menilai, Proyek Strategis Nasional (PSN) sering tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Proyek Strategis Nasional sering kali tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk hidup, seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, layanan pendidikan, kesehatan, hingga keamanan,” tuturnya di Video: Proyek Strategis Nasional Akan Merampas Ruang Hidup? Di kanal MMC, Jumat (15/12/2023).

Ia mencontohkan, dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sektor industri prioritas kawasan ekonomi khusus proyek pariwisata dan smelter dimasukkan dalam proyek strategis nasional.

 “Padahal saat ini banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saja mereka tidak mampu. Artinya PSN tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” simpulnya.

Menurutnya, kalaupun pemerintah mengklaim PSN mampu membuka lapangan pekerjaan, namun realitasnya masyarakat justru mendapatkan kerugian besar.

“Pembangunan PSN justru menambah jumlah masyarakat miskin, sebab lahan mereka direbut, ruang hidup mereka dirampas,” ucapnya.

Ia juga merasakan, ada banyak problem turunan yang dihasilkan oleh PSN seperti banjir, polusi udara, pencemaran tanah dan air, jutaan rakyat harus digusur hingga kehilangan sumber mata pencahariannya.

Kalaupun di relokasi, ucapnya, di tempat relokasi yang sudah disiapkan pemerintah tak selayak yang dibayangkan.

“Mirisnya, pemerintah selalu berdalih bahwa PSN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan investasi sebesar-besarnya kepada pihak swasta bahkan asing. Padahal pertumbuhan ekonomi ala kapitalis tidak pernah sejalan dengan Kesejahteraan rakyat, individu per individu,” kritiknya.

UU Ciptaker

Narator menilai, lahirnya Undang-Undang Cipta kerja semakin memuluskan langkah pemerintah. Undang-Undang tersebut, menurutnya, malah memberikan banyak keuntungan bagi para kapitalis dengan berbagai bentuk, seperti kemudahan memberikan lahan, kemudahan administrasi, hingga sanksi yang ringan pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak swasta.

“Atas nama Proyek Strategis Nasional, Undang-Undang Ciptaker mengharuskan rakyat mengosongkan lahannya tanpa proses negosiasi. Tak ayal proyek strategis nasional sejatinya hanya menjadi ajang penggusuran skala nasional yang mengancam kehidupan masyarakat termasuk perempuan dan generasi,” ulasnya.

Ia menerangkan, ini adalah dampak penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini yang hanya berpihak pada kepentingan swasta atau asing.

“Semua itu tidak lepas dari prinsip ekonomi kapitalisme yang berbasis liberalisme di mana setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibatasi oleh kepemilikan publik dan negara, dan tanpa dibatasi kepentingan masyarakat umum,” ulasnya.

Ia menambahkan, negara bertindak sebagai regulator yang mendukung pembangunan berbasis investasi yang mengabaikan ruang hidup rakyat.

Islam

Narator lalu membandingkan dengan pembangunan berbasis Islam. “Islam sebagai sistem hidup yang memiliki pengaturan sempurna yang berasal dari Allah Al-Mudabir. Islam telah menetapkan bahwa pembangunan harus berorientasi pada pengurusan urusan rakyat,” jelasnya.

Islam, lanjutnya, telah menetapkan penguasa sebagai pelayan umat. Penguasalah yang bertanggung jawab atas pembangunan yang berlangsung.

“Oleh karena itu, setiap pembangunan yang berlangsung wajib mengedepankan kepentingan umat secara keseluruhan, bukan segelintir orang saja,” tukasnya.

Pembangunan strategis negara Islam, terangnya, bukan diukur dari keuntungan materi, akan tetapi diukur berdasarkan kebutuhan publik. Yaitu sejauh mana pembangunan tersebut memberi efek kesejahteraan dan keadilan pada publik, seperti kelengkapan fasilitas publik, hingga pembangunan sumber daya manusia yang berkepribadian unggul dan mulia.

“Dalam proses pembangunannya pun Islam melarang negara merampas tanah rakyat yang sudah dibangun rumah atau menjadi sumber mata pencaharian rakyat. Sebab Islam memiliki sejumlah aturan terkait pertanahan,” jelasnya.

Aturan ini, sambungnya, yang menjadi pijakan negara dalam melakukan pembangunan.

“Jika lahan yang digunakan untuk pembangunan merupakan lahan kepemilikan umum, negara boleh menggunakannya untuk pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan publik dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan,” paparnya.

Namun, ucapnya, jika lahan pembangunan harus menggunakan lahan rakyat maka negara harus mempertimbangkan ruang hidup rakyat.

“Negara wajib meminta keridaan rakyat pemilik lahan dan merelokasi rakyat beserta ruang hidupnya, seperti menjamin pekerjaan layak di tempat yang baru, lingkungan sosial yang baik, akses kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang mudah dan sebagainya,” bebernya.

Narator yakin, penanganan seperti ini tidak akan menyebabkan sengketa lahan yang tak berujung dan merugikan rakyat.

“Islam memang tidak melarang investasi, namun pembangunan negara seharusnya tidak bergantung kepada investor. Khilafah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari kas Baitul Mal,” imbuhnya.

Untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terangnya, negara dapat mengambil dari pendapatan yang berasal dari pengelolaan harta milik umum.

“Konsep pembangunan strategis dalam Islam, memberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun

Pemerintahan Jokowi Neo Orde Baru, IJM: Ada Benarnya

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 08, 2023    Comment   

Pemerintahan Jokowi Neo Orde Baru, IJM: Ada Benarnya

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan ada benarnya sebutan neo orde baru kepada rezim Jokowi.

"Ada benarnya sebutan neo orde baru kepada pemerintahan Jokowi," ujarnya dalam video " Pemerintah Neo Orde Baru? Ahad (03/12/2023) melalui kanal Youtube Justice Monitor.

Menurut Agung, sebutan itu sudah disampaikan masyarakat sipil sejak periode kedua pemerintahannya. "Jokowi mendukung revisi undang-undang KPK Komisi pemberantasan korupsi dan menolak menerbitkan Perpu KPK," ujarnya.

Menurutnya, hal ini juga diperkuat pada tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat menangani demonstrasi penolakan revisi undang-undang KPK, Omnibus Law Cipta kerja.

 

"Dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis termasuk pembekuan ormas HTI dan FPI," pungkasnya.[] Muhammad Nur

UIY: Gagal Itu Bukan Akhir dari Kehidupan

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 08, 2023    Comment   

UIY: Gagal Itu Bukan Akhir dari Kehidupan

 

Tinta Media -- Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto menegaskan bahwa kegagalan bukan akhir dari kehidupan.

 

“Gagal itu bukan akhir dari kehidupan, ada hikmah di balik itu, bahkan bisa jadi menjadi pintu dari keberhasilan,” ungkapnya di Fokus To The Point: Orang Tua Khawatir, Bunuh Diri Marak! Melalui kanal UIY Official, Senin (4/12/2023).

 

Menurutnya, cara berpikir seperti ini penting, namun hari ini banyak orang berpikir pendek, begitu gagal seolah-olah dunia kiamat, habis masa depan.  

 

“Oleh karena itu penting  menanamkan keimanan kepada takdir baik dan buruknya berasal dari Allah Swt.,” imbuhnya.

 

Ia mencontohkan, jika seseorang ditanya apakah mau dimasukkan ke sumur pasti jawabannya tidak mau.

 

“Tapi mau enggak dimasukkan ke dalam sumur kalau tahu  akhir ceritanya seperti Nabi Yusuf? Pasti dia bilang mau. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada diri kita yang disebut buruk atau susah atau celaka atau apa pun itu sebenarnya kan perspektif kita.Sementara apa yang terjadi di balik itu atau setelah itu kita tidak tahu,” bebernya.

 

UIY juga menegaskan pentingnya mempersepsi semua peristiwa yang terjadi dalam kerangka akhirat, yaitu adanya pahala dan dosa, kebaikan dan keburukan di mata Allah Swt.

 

“Dengan kerangka itu orang tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang justru menjauhkan dari pahala atau bahkan menimbulkan dosa yang sangat besar seperti bunuh diri,” yakinnya.

 

Karena itu menurutnya, penting anak-anak dibina dengan tauhid agar bisa membaca semuanya dalam kerangka akhirat.

 

“Materi tauhid ini penting sekali karena akan membawa seseorang mempunyai ketahanan dalam menghadapi banyak persoalan hidup,” yakinnya.

Dengan memahami tauhid, lanjutnya, seseorang akan memahami makna ma’iyyatullah bahwa Allah bersama hamba-Nya.

 

“Orang yang sabar akan mendapat ma’iyyatullah khashah. Kalau kita punya kualifikasi sabar, muhsin, muttaqin, itu akan mendapatkan nashrullah dan taqyidullah. Pertolongan dan dukungan Allah berupa kemudahan dalam berbagai urusan, jalan keluar atas berbagai persoalan. Ini akan membangun optimisme dalam hidup bahwa hidup itu selalu ada harapan,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun.

 

Ridwan Kamil Sebut Demokrasi Tidak Memilih Orang Cerdas, Om Joy: Inilah Kelemahan Sistem Kufur Jebakan Kafir Penjajah

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 08, 2023    Comment   

Ridwan Kamil Sebut Demokrasi Tidak Memilih Orang Cerdas, Om Joy: Inilah Kelemahan Sistem Kufur Jebakan Kafir Penjajah

Tinta Media - Merespon pernyataan Ridwan Kamil yang kini menjadi tim sukses salah satu paslon capres-cawapres yang menyebut, "Demokrasi tidak selalu memilih orang pintar, cerdas. Demokrasi yang kita pilih adalah memilih orang yang disukai", Jurnalis Joko Prasetyo (Om Joy) menilai ini merupakan pengakuan jujur dari praktisi demokrasinya sendiri akan kelemahan sistem kufur jebakan kafir penjajah tersebut.

"Pengakuan jujur dari praktisi demokrasinya sendiri akan kelemahan sistem kufur jebakan kafir penjajah tersebut," ujarnya kepada Tinta Media, Kamis (7/12/2023).

Om Joy menegaskan bahwa dalam Demokrasi adalah memilih orang yang disukai, itulah kelemahan fatal dari sistem pemerintahan kufur demokrasi dalam memilih kepala negaranya. 

"Orang yang tidak memiliki kapasitas bisa terpilih menjadi kepala negara dan wakilnya, karena yang penting populer dan disukai," ulasnya.

Lebih parahnya lagi, ungkapnya, setelah menjabat kepala negara tersebut umumnya membuat kebijakan yang lebih disukai oligarki, asing, dan aseng.

 "Meski merugikan rakyat yang telah memilihnya atas dasar rasa suka itu," terangnya.

Berbeda dengan demokrasi, menurut Om Joy, calon kepala negara (khalifah) dalam sistem pemerintahan Islam khilafah, harus memenuhi tujuh syarat bai'at in'iqad (baiat pengangkatan).

"Syarat in'iqad itu, yakni: lelaki, Muslim, baligh, berakal, merdeka (bukan budak/tidak didikte oligarki, asing, dan aseng), adil (menempatkan segala sesuatu sesuai syariat Islam), dan mampu mengemban amanah kepemimpinan," imbuhnya.

.

Walhasil katanya, hanya yang memenuhi syarat bai'at in'iqad sajalah yang berhak ikut pemilu dan dipilih oleh rakyat. 

"Jadi, bisa dipastikan siapa saja yang disenangi rakyat sehingga diba'iat adalah benar-benar pemimpin yang bukan hanya populer dan disukai," simpulnya.

Lebih lanjut, Om Joy menjelaskan bahwa pemimpin dalam Islam itu benar- benar memenuhi standar kelayakan sebagai orang yang berkewajiban mengurus urusan rakyat.

 "Dengan syariat Islam secara kaffah di dalam negeri dan menjadikan dakwah dan jihad sebagai asas politik luar negerinya," pungkasnya.[] Muhammad Nur

LBH Pelita Umat Ungkap Motif Kedatangan Timnas U-20 Israel

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 25, 2023    Comment   

LBH Pelita Umat Ungkap Motif Kedatangan Timnas U-20 Israel

Tinta Media - Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan mengungkapkan motif Pemerintah menerima kedatangan Timnas U-20 Israel ke Indonesia.

“Motif menerima kedatangan Timnas U-20 Israel banyak. Mulai politik, ekonomi, dan lain-lain,” tuturnya dalam [LIVE] Perspektif : Ironis !! Tragedi Sepakbola Kanjuruhan & Kedatangan Tim Sepakbola Israel !! di kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD), Senin (20/3/2023).

Untuk motif Politik, Chandra mengatakan jika Pemerintahan saat ini ingin menunjukkan bahwa sebelum masa berakhir dari kepemimpinan itu punya legacy atau warisan.

“Legacy atau warisan yang dimaksud bahwa Pemerintah sekarang ini bisa diterima oleh dunia membuat event internasional,” ujarnya.  

Menurut Chandra, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik. “Saya kira ini juga bagus untuk dimanfaatkan sebagai kampanye. Jadi unsur politiknya sangat terasa,” imbuhnya.

Berikutnya untuk motif atau unsur ekonomi, Chandra membeberkan bahwa dengan alasan pandemi serta untuk memulihkan ekonomi dan segala macam lainnya. “Dengan event internasional diharapkan bisa mendatangkan devisa, pengunjung, dan segala macam. Itu urusan ekonomi. Tetapi saya melihat lebih kental adalah dalam konteks nuansa politik,” pungkasnya.[] Erlina

Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, IJM : Bukti Pemerintah Tidak Memperhatikan Due Process of Law

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 25, 2023    Comment   

Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, IJM : Bukti Pemerintah Tidak Memperhatikan Due Process of Law

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai pemerintah tidak memperhatikan prinsip hukum yang baik, khususnya due process of law dalam  mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).

“Rapat pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) diketahui banyak elemen buruh telah menolaknya. Namun, DPR tetap mengesahkannya menjadi UU. Ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan prinsip negara hukum yang baik, khususnya due process of Law,” tuturnya dalam program Aspirasi : Perppu Cipta Kerja Jadi UU | Aspirasi Rakyat Terbentur Tembok Kekuasaan? di kanal YouTube Justice Monitor, Selasa (21/3/2023).

Agung menilai pemerintah memiliki sikap yang menerabas dan mengangkangi hukum di negeri ini.

“Jadi kepada siapa lagi rakyat berharap agar negeri Ini selamat dari pemerintah yang dianggap sebagian pihak bermental menerabas, otoriter, dan melecehkan lembaga yudikatif? Lalu bagaimana nasib pembentukan dan penegakan hukum di tahun 2023?” tanyanya.

Dalam konteks ini, ia merasa cukup prihatin regulasi diubah sedemikian rupa yang pada analisis terakhir katanya akan menekan ongkos berbisnis. “Pemilik modal terutama asing akan melihat kalau mereka bisa mendapatkan laba yang lebih besar jika melakukan investasi di Indonesia dan memilih memarkir uang mereka di sini,” ucapnya.

Ia mengulas para pakar yang berargumen bahwa selain menekan biaya tenaga kerja, masih banyak yang bisa dilakukan untuk menarik investasi, seperti peningkatan efisiensi kinerja birokrasi pemerintah, menghapus KKN, pungli, dan lain sebagainya. Menurutnya, pada akhirnya kapital lah yang berbicara. “Dari semua ini, yang diinginkan oknum kapitalis busuk adalah penekanan biaya tenaga kerja yang merupakan biaya terbesar dalam produksi untuk meraih laba lebih besar,” ujarnya.

Dalam skenario terbaik pun, Agung berpandangan ketika investasi mengalir deras paska lolosnya undang-undang ini akan berpotensi menciptakan periode penciptaan lapangan kerja yang singkat dengan mutu yang rendah. Sementara kebijakan-kebijakan undang-undang ciptaker dinilainya telah memangkas lebih lanjut taraf hidup rakyat.

Ia mengurai lebih lanjut tentang kebijakan upah per jam akan meningkatkan jumlah penganggur. Dengan fleksibilitas tenaga kerja seperti ini, menurutnya pengusaha dapat menggaji buruh hanya beberapa jam perhari saja sesuai dengan kebutuhannya. “Penghapusan cuti haid juga berarti pengangguran akan lebih tinggi. Kalau sebelumnya perempuan memperoleh satu sampai dua hari cuti haid yang dibayar, kini dihapus. maka ini berarti ada buruh lain yang kehilangan 1-2 hari kerja,” tambahnya.

Agung melihat rupanya pemerintah akan saling kejar mengejar untuk berebut investasi yang tengah mengering di tengah perekonomian dunia yang lesu. “Segera setelah pemerintah Indonesia meloloskan Perppu Cipta Kerja ini, mungkin pemerintah kapitalis di negeri lain akan mengajukan omnibus law mereka sendiri, yang lebih inovatif dalam memeras darah dan keringat rakyat pekerja,” ungkapnya.

Menurutnya, tujuannya tidak lain adalah demi kapitalisme yang ujungnya adalah memangkas upah buruh agar murah. "Tentunya beresiko pada sumber daya alam kita. Teruslah berbicara untuk melakukan kritisisasi untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.[] Erlina

Pengesahan UU Tak Libatkan Rakyat, MMC: Ini Wajah Asli Demokrasi

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 24, 2023    Comment   

Pengesahan UU Tak Libatkan Rakyat, MMC: Ini Wajah Asli Demokrasi

Tinta Media - Muslimah Media Center (MMC) menilai pengesahan undang-undang yang tidak melibatkan rakyat bahkan terbukti merugikan sebagian masyarakat, sejatinya menunjukkan wajah asli sistem politik demokrasi yang abai terhadap kepentingan rakyat. 

"Pengesahan undang-undang yang tidak melibatkan rakyat bahkan terbukti merugikan sebagian masyarakat dalam hal ini buruh, sejatinya menunjukkan wajah asli sistem politik demokrasi yang abai terhadap kepentingan rakyat," ulas narator MMC pada rubrik Serba-Serbi: Nasib Buruh Kian Mengenaskan, Perusahaan Diizinkan Potong Gaji Buruh 25%? di kanal YouTube Muslimah Media Center, Senin (20/3/2023).

Menurutnya, sistem politik demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, nyatanya hanyalah ilusi. "Kebijakan penguasa justru berpijak pada kepentingan para pemilik modal sebagaimana disahkannya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini,” ujarnya. 

Narator MMC mengungkapkan bahwa slogan sistem politik demokrasi yang sebenarnya adalah dari kapital oleh kapital dan untuk kapital. “Suara rakyat dalam demokrasi hanya dibutuhkan menjelang Pemilu semata. Sementara saat duduk ditampuk kekuasaan kebijakan-kebijakan atau rancangan undang-undang yang disahkan hanya untuk mengeksekusi kepentingan para pemilik modal,” paparnya.

Menurutnya rezim yang menjalankan sistem ini tidak benar-benar memihak pada rakyat. “Tak heran buruh dalam sistem demokrasi kapitalisme jauh dari kata sejahtera. Sistem ini telah nyata gagal menjamin dan melindungi hak-hak pekerja,” ujarnya.

Islam 

Ia menjelaskan kondisi yang berbeda akan ditemukan dalam negara yang menerapkan syariat Islam, yaitu negara dalam Islam atau Khilafah. Khalifah, lanjutnya, yang bertanggung jawab memberi jaminan dan pelayanan kepada masing-masing individu rakyat berupa jaminan penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat.

“Dalam pandangan Islam negara adalah pelayan umat yang mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Regulasi dan undang-undang yang dibuat tidak akan menyalahi syariat Islam yang berasal dari Al Khalik Al mudabir. Legalisasi hukum dalam sistem Islam dibuat sesuai ketentuan Islam dan tidak ada politik kepentingan. Tidak ada pula produk hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan manusia,” urainya.

 

Narator juga menuturkan sistem ekonomi Islam menerapkan seperangkat aturan yang berkeadilan dari aturan kepemilikan hingga distribusi harta kepada rakyat. “Islam tidak mengenal kebebasan kepemilikan. Islam membolehkan kepemilikan harta dengan menjadikan halal haram sebagai standarnya,” tandasnya.

Selanjutnya narator memaparkan bagaimana pengaturan Islam terkait kepemilikan dan hubungan kerja antara buruh dan majikan. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

Pertama, tidak ada kebebasan bagi seseorang memiliki apa saja dengan cara apapun. Ia harus terikat dengan ketentuan Islam baik cara memperoleh harta maupun memanfaatkan harta tersebut.

Kedua, tidak mengenal kebebasan bekerja yang membolehkan setiap orang bekerja dalam hal apapun tanpa melihat halal haramnya. Islam hanya membolehkan setiap orang bekerja sesuai ketentuan syariat Islam. 

Ketiga, perjanjian antara pengusaha dan buruh atau pekerja sepenuhnya tergantung pada kontrak kerja atau akad ijarah yang harus memenuhi Ridho Wal ikhtiar, sehingga perjanjian antara kedua belah pihak harus saling menguntungkan tidak boleh ada yang terzalimi.

Keempat, standar gaji buruh berdasarkan manfaat tenaga yang diberikan pekerja, bukan living cost atau biaya hidup terendah. Karena itu tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan. 

Kelima, jika terjadi sengketa antara pekerja dan majikan terkait upah, maka pakar atau khubara-lah yang menentukan upah sepadan. 

Keenam, pakar atau khubara ini dipilih kedua belah pihak. Jika masih bersengketa negara-lah yang memilih pakar tersebut dan memaksa kedua belah pihak untuk mengikuti keputusan pakar tersebut.

Ketujuh, negara tidak akan menetapkan upah minimum bagi buruh. Penetapan seperti ini tidak dibolehkan sebagaimana larangan menetapkan harga karena keduanya sama-sama kompensasi yang diterima seseorang dimana harga adalah kompensasi barang sedangkan upah adalah kompensasi jasa.

“Jadi hanya Khilafah-lah dengan aturan yang bersumber dari syariat saja yang mampu menjamin keadilan bagi buruh atau pekerja,” pungkasnya.[] Erlina

Tiap Tiga Bulan Tarif Listrik Dievaluasi, Ini Penjelasannya...

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 23, 2023    Comment   

Tiap Tiga Bulan Tarif Listrik Dievaluasi, Ini Penjelasannya...

Tinta Media - Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (INVEST) Ahmad Daryoko memberikan penjelasan terkait evaluasi tarif listrik per tiga bulan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

"Semua ini terjadi akibat kondisi kelistrikan yang makin liberal terutama PLN Jawa-Bali sudah dalam kondisi unbundling vertikal yang mayoritas sudah dikuasai Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga. PLN hanya menguasai jaringan transmisi dan distribusi saja," ungkapnya kepada Tinta Media, Rabu (22/3/2023).

Apalagi, lanjutnya, sebentar lagi program Holding Sub Holding (HSH) selesai, disusul 'penyelundupan' Undang-Undang Power Wheeling System (PWS) berhasil maka kawasan Jawa-Bali akan berlangsung MBMS (Multy Buyer and Multy Seller).

"Secara kodrat bila MBMS berlangsung maka tarif listrik minimal akan naik 5x lipat dari sebelum terjadinya MBMS," tegasnya.

Sehingga paralel dengan penantian MBMS, tarif listrik secara bertahap akan dinaikkan terus mengikuti parameter pasar.

"Itulah alasan sebenarnya mengapa Kementerian ESDM setiap tiga bulan sekali mengevaluasi tarif listrik PLN," pungkasnya. () *Irianti Aminatun*.