TURBULENSI POLITIK NASDEM, BERDAMPAK PADA PENCAPRESAN ANIES?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 20, 2023    Comment   

TURBULENSI POLITIK NASDEM, BERDAMPAK PADA PENCAPRESAN ANIES?

Tinta Media - Sulit untuk menampik suasana kegalauan NasDem pasca penetapan tersangka Johny G Plate dalam kasus korupsi BTS 4 oleh Kejaksaan Agung. Surya Paloh sendiri, mengaku sedih dan tak dapat menyembunyikan kesedihannya dalam perkara ini.

Ketua Umum NasDem itu menggambarkan kesedihan yang bercampur dengan rasa kemarahan, dengan ungkapan "terlalu mahal, Johny G Plate diproses dalam perkara ini". Meski berusaha menutupi rasa kecurigaan atas adanya intervensi kekuasaan dan politik dalam perkara ini, Paloh malah secara implisit justru memberikan sinyal kasus ini tidak lepas dari intervensi kekuasaan dan politik.

Kasus ini, tentu saja mengakibatkan turbulensi politik di tubuh NasDem. Untuk meminimalisir keguncangan, Surya Paloh berusaha menetralisirnya dengan tiga langkah:

*Pertama,* menyatakan menghormati proses hukum terhadap Johny G Plate. Meskipun, ada kegelisahan, kesedihan, dan bahkan 'rasa marah' yang menyertai, karena merasa diperlakukan tidak adil, tidak profesional bahkan tidak bermoral.

Mungkin saja, Surya Paloh tahu banyak dan detail borok-borok kekuasaan dari partai lainnya, yang dia juga memberikan permakluman karena menjaga etika dan moral. Tapi hal itu, tidak berlaku bagi partainya. Tentu saja, itu dianggap sebagai tindakan yang tidak adil, tidak bermoral dan tidak profesional.

Semestinya, proses hukum berlaku bagi semua politisi dari partai apapun. Tidak kemudian ada perlakuan 'Lex Spesialis' dalam pengertian pemberian privilege tertentu.

*Kedua,* memerintahkan kepada seluruh jajaran partai NasDem, dari DPP hingga DPD, semua organ struktural dan fungsional NasDem agar bekerja seperti biasa, tidak terhasut dan termakan adu domba. Nampaknya, Paloh sadar betul kasus ini akan mempengaruhi psikologi dan mental kadernya.

Apalagi, ini adalah kali kedua Sekjen NasDem tersangkut kasus korupsi. Persepsi publik yang terbangun bisa saja menyimpulkan NasDem partai gembongnya korupsi, sehingga persepsi ini jelas akan mempengaruhi mental dan psikologi kader NasDem.

*Ketiga,* segera menetapkan Hermawi Taslim sebagai Plt Sekjen NasDem menggantikan Johny G Plate. Sebagai Nahkoda, Paloh memang harus segera menunjuk Sekjen untuk melanjutkan perjalanan politik kapal NasDem.

Namun, ada gestur yang keliru ditampakkan oleh kader NasDem. Saat Paloh memberikan arahan dengan narasi kesedihan dam rasa marah, namun saat nama Hermawi Taslim disebut sebagai Plt Sekjen, Taslim dan sejumlah kader lainnya malah mengumbar senyum dan tawa, diikuti riuh tepuk tangan. Sikap yang secara tidak sadar meruntuhkan narasi menyatukan kohesi internal NasDem yang dibangun Paloh.

Publik kemudian dapat menilai, ternyata terlepas ada kesedihan atas penetapan tersangka Johny G Plate, ada kegembiraan dan rasa bahagia atas penunjukan Hermawi Taslim sebagai Plt Sekjen NasDem. 

Semestinya, Hermawi Taslim dan kader lainnya dapat menahan ekspresi kebahagiaan dengan tetap diam berkhidmat mendengar penyampaian penunjukan oleh Ketum NasDem. Sebab, jabatan Sekjen ini bukan diperoleh dari proses kongres yang dapat dirayakan dengan rasa gembira, senyuman dan tepuk tangan.

Kasus ini jelas mengguncang NasDem. Namun, apakah akan berdampak pada pencapresan Anies Baswedan? 

Pasca kasus ini bergulir, Anies langsung mengunjungi Surya Paloh. Dampak yang mungkin terjadi, belum dapat dihitung secara pasti.

Bisa saja, kasus ini adalah warning agar NasDem mundur dari mencalonkan Anies. Bisa juga, NasDem semakin marah kepada rezim dan mengambil posisi mendukung penuh pencapresan Anies Baswedan. Siap ajur ajuran.

Sayangnya, NasDem tidak mungkin mengkapitalisasi kasus ini sebagai kasus kriminalisasi. NasDem sulit untuk _taking benefit politik_ dengan modus _playing victim_. Sebab, semua rakyat juga tahu semua pejabat dari semua parpol itu korup. Ada yang mau bantah pernyataan saya ini ? [].

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Pengamat: Nasdem Sedang Berselancar Narasi Politik

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 18, 2023    Comment   

Pengamat: Nasdem Sedang Berselancar Narasi Politik

Tinta Media - Menanggapi tuduhan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim terkait posisi HT1 dan FP1, pengamat kebijakan publik Agus Kiswantono mengungkapkan bahwa Nasdem berselancar narasi politik. 

"Nasdem berselancar narasi politik," tuturnya dalam acara Analisis Hukum : NasDem Lakukan Penyesatan Politik dan Fitnah Pada HT1 dan FP1, Sabtu (29/1/2023), di kanal Youtube LBH Pelita Umat Jawa Timur. 

Menurutnya, dikatakan berselancar narasi politik, karena yang pertama, yang perlu diluruskan terkait dengan HT1.

Pertama, terkait dengan HT1, sesuai dengan amar putusan, baik amar putusan level TUN (Tata Usaha Negara), PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), kemudian MA (Mahkamah Agung). "Jadi gugatan terkait dengan Nomor AHU yang itu Nomor 30.A.01.08 Tahun 2017, HT1 itu hanya dicabut Badan Hukumnya. Badan Hukumnya saja yang dicabut," tegasnya. 

Diawali pada saat kronologi terkait dengan pencabutan itu, munculnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 terkait dengan Undang-Undang Ormas yang mana Undang-Undang Ormas ini sebetulnya, awalnya itu terkait dengan bukti-bukti hukum seperti apa pelanggaran HT1, itu tidak ada sama sekali. 

"Memang kalau pembuktian hukum ini kan sebenarnya kalau sudah amar putusan itu sudah mengikat, sama-sama mengikat," ujarnya. 

Menurutnya,  Hermawi Taslim sebagai seorang intelektual  "kudet" (kurang update ) informasi terkait statement, dan itu berbahaya sekali. Jadi statement tanpa mendasarkan kepada data hukum, fakta hukum dan logika hukum, dan ini kalau sebenarnya baku sangat merugikan, itu bisa kena somasi. 

"Kenapa? Karena bahasa Hermawi Taslim itu sudah melakukan provokasi atau kalau dalam bahasa kita fitnah provokasi. Fitnah provokasi. Jadi seakan-akan Nasdem itu sudah besar, seakan-akan Nasdem itu pemenang. Padahal Nasdem itu kan partai kecil. Jadi ini adalah bagian untuk melakukan provokasi sekaligus melakukan justifikasi yang tidak mendasar," kesalnya. 

Kedua, terkait dengan pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir, maka apapun kalau tidak mengacu pada amar putusan yang itu dikuatkan dengan Mahkamah Agung. "Tidak ada satu statement apapun dari eksternal itu yang mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah terlarang," katanya. 

Ketiga, oleh karena itu, seluruh anggota, baik itu simpatisan juga tetap memiliki hak konstitusi untuk mengajarkan, mendakwahkan, kemudian menyebarkan ajaran Islam. Karena tidak ada larangan masalah  khilafah. "Khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah itu bukan ideologi. Term, narasi khilafah adalah ideologi itu tidak sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, ini terkait dengan fetakompli narasi sekaligus provokasi dari Hermawi Taslim," jelasnya. 

Adapun terkait dengan FP1, pengamat kebijakan publik ini menyampaikan bahwa ada satu fetakompli di sini yang itu tidak berdasar pada fakta, data, dan logika hukumnya. 

"Faktanya itu juga tidak sesuai, datanya apalagi juga tidak sesuai, otomatis logika hukumnya itu juga akan berantakan kalau kita bicara masalah diskusi hukum," pungkasnya.[]' Aziimatul Azka

NASDEM SALAH PERHITUNGAN DAN AKAN TINGGALKAN ANIES BASWEDAN?

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 17, 2023    Comment   

NASDEM SALAH PERHITUNGAN DAN AKAN TINGGALKAN ANIES BASWEDAN?

"Menurut saya Bang Surya memberikan pesan kepada istana, dan memberikan pesan kepada Demokrat dan PKS siap-siap aja lu, lu gue tinggal lama-lama, dan paling nyaman memang maksudnya gabung dengan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu),”

[Mantan Ketua Umum Nasdem, Patrice Rio Capella, 4/2]

Partai Nasdem disebut salah perhitungan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Mantan Ketua Umum Nasdem, Patrice Rio Capella, melontarkan pandangan tersebut.

 

Rio Capella menilai orang-orang disekitar Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem, tidak memberikan masukan yang tepat perihal pengusungan Anies Baswedan.

 

_"Ada salah hitung dalam persoalan Anies yang dilakukan Nasdem. Saya pikir orang yang ada di sekitar Bang Surya tidak memberikan nasihat yang betul atau memberikan masukan ke Bang Surya,"_ Demikian ungkapnya, dalam podcast Youtube milik Akbar Faizal, Akbar Faizal Uncensored dikutip Minggu, 5 Februari 2023. 

 

Rio bahkan memberikan prediksi, bisa saja NasDem nantinya akan meninggalkan Demokrat dan PKS, dan batal mengusung Anies Baswedan. Hal itu dilatarbelakangi oleh karena NasDem akan lebih nyaman bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar, PAN & PKB, ketimbang mempertahankan Koalisi Perubahan.

Rio sangat paham, bahwa NasDem agak 'mustahil' berpisah dari Jokowi apalagi mengambil peran oposisi. Rio juga paham, NasDem tidak akan mungkin ikhlas melepaskan tiga kursi menterinya hanya untuk konsisten membela dan mengusung Anies Baswedan.

Nasdem sendiri, sebelumnya adalah partai 'Die Hard' nya Jokowi. Irma Chaniago, loyalis NasDem yang dikenal keras mewakili NasDem membela Jokowi dan keras mengkritik Anies dan kontra kelompok Islam dan gerakan 212.

Secara teori, NasDem memang bisa saja setiap saat meninggalkan Anies Baswedan dan kembali ke kubu Jokowi atau berhimpun pada koalisi lainnya. Sebab, sebelum mendaftarkan Capres ke KPU, pada dasarnya belum ada koalisi dan belum ada Capres yang didukung.

Sebagaimana NasDem, PKS dan Demokrat juga bisa balik arah. Meskipun keduanya juga sudah mengungkap dukungannya kepada Anies. Lagi-lagi, karena belum didaftarkan ke KPU, konstelasi politik masih sangat cair, semua prediksi menjadi sangat serba mungkin.

Saat ini, gerakan mendukung Capres tertentu dapat saja menjadi tidak bermakna, saat partai yang punya tiket Capres membatalkan dukungannya. Suara-suara relawan Capres, hanya akan menjadi angin lalu karena yang punya wewenang mencalonkan ada pada Partai.

Tentang prediksi Rio yang mengungkap bisa saja nantinya -bahkan di injury time- NasDem meninggalkan Demokrat dan PKS, adalah prediksi yang mungkin terjadi. Apalagi, hingga saat ini tiga menteri NasDem masih tetap dipertahankan Jokowi. Padahal, Jokowi sangat tidak setuju NasDem mencalonkan Anies.

Saat NasDem hengkang dari Koalisi Perubahan, praktis koalisi ini runtuh dan tidak bisa mencalonkan Anies sebagai Capres karena terkendala oleh Presidential Treshold. Jadi, sangat mungkin NasDem balik badan, meninggalkan PKS dan Demokrat yang maknanya dapat berujung pada batalnya pencapresan Anies Baswedan. [].

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

MEWASPADAI MOTIF POLITIK DIBALIK MANUVER NASDEM YANG MENDUKUNG ANIES BASWEDAN

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 15, 2023    Comment   

MEWASPADAI MOTIF POLITIK DIBALIK MANUVER NASDEM YANG MENDUKUNG ANIES BASWEDAN

Tinta Media - Sejak awal, NasDem selalu berseberangan dengan posisi umat Islam. NasDem termasuk yang mendukung Ahok, dan 'Koalisi Sejati Bagi Jokowi'.

NasDem termasuk yang difatwakan haram dipilih, partai pro penista agama, sebagaimana telah diumumkan Habib Rizieq Shihab. NasDem termasuk partai yang anti gerakan 212.

Hingga saat ini, NasDem tetap mendapat jatah 3 Menteri di kabinet Jokowi. Padahal, infonya Jokowi marah NasDem mengusung Anies Baswedan. Tetapi kenapa Menteri NasDem tidak segera didepak dari Kabinet?

Apakah, kemarahan Jokowi kepada NasDem hanya sandiwara? Apakah, Jokowi sejatinya juga mendukung Anies Baswedan? Atau, apakah ini hanya strategi NasDem untuk meningkatkan perolehan suara di Pemilu 2024?

Realitas politik ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah NasDem murni mengusung Anies Baswedan atau punya motif politik lain. Maksudnya, bisa saja NasDem berdiri didua kaki. Bisa saja, dukungan kepada Anies juga atas restu Jokowi.

Hal ini terlihat, pada komitmen NasDem yang akan tetap mempertahankan legacy kezaliman pada HTI & FPI. NasDem berulangkali menyatakan akan tetap mempertahankan status 'terlarang' bagi HTI & FPI.

Lagipula, dukungan NasDem (termasuk parpol lainnya) kepada Anies Baswedan bisa dicabut setiap saat. NasDem bisa saja mencabut dukungan sehari sebelum pendaftaran Capres di KPU. Jika hal ini terjadi, maka Anies akan gagal nyapres. Suara PKS & Demokrat tidak mencukupi untuk membeli tiket pencapresan Anies.

Komitmen pencapresan, belum dapat dipercaya sebelum pendaftaran di KPU. Bagaimana jika ternyata ini strategi NasDem untuk menggembosi Anies dari dalam?

Pertama, menggembosi dukungan untuk Anies dari basis suara umat Islam. Narasi 'permusuhan' NasDem terhadap HTI & FPI bisa memelototi elektabilitas Anies Baswedan.

Kedua, menggagalkan pencapresan Anies. Yakni, ketika menjelang pendaftaran Capres di KPU, NasDem bisa secara sepihak mencabut dukungan dan gagal lah pencapresan Anies.

Atau, kita juga khawatir. NasDem adalah kepanjangan tangan Jokowi dan oligarki. Sehingga, kelak jika Anies menjadi Presiden tetap harus tunduk pada Jokowi dan oligarki. Bagaimana coba? [].

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

SINGGUNG HT1 DAN FP1 TERLARANG, NASDEM BUNUH DIRI POLITIK?

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 01, 2023    Comment   

SINGGUNG HT1 DAN FP1 TERLARANG, NASDEM BUNUH DIRI POLITIK?

Tinta Media - Apa yang dikatakan oleh  Wasekjen NasDem Hermawi Taslim,  bahwa organisasi terlarang seperti HTI dan FPI akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim mengatakan hal itu katanya sudah menjadi komitmen bersama menujukkan setidaknya dua hal.

 

Pertama,  wasekjen Nasdem nampaknya tidak memahami konstitusi negeri ini terutama putusan Mahkamah Konstitusi No 82 tahun 2013 bahwa ormas yang dicabut badan hukumnya atau tak memiliki SKT, bukan berarti terlarang. Dalam putusan PTUN dan kasasi di mahkamah agung tidak pernah menyebut HTI dan FPI sebagai organisasi terlarang. Produk hukum ini menguatkan keputusan menteri no 30 tahun 2017 yang mencabut SK Menteri hukum dan HAM 282 tahun 2014 tentang perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.

 

Sementara di SK Menteri no 30 tahun 2017 yang diperkuat dengan tiga tingkat pengadilan memang mencabut BHP HTI, namun bukan berarti HTI jadi ormas terlarang. Di pasal 80 A UU No 16 tahun 2017 yang dulu perpu, telah memotong jalur proses peradilan yang menempatkan semua warga sama haknya di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan perpu, negara seolah menempatkan diri sebagai lembaga penilai tunggal atas kebenaran dan kesalahan hukum. Alhasil dengan perpu itu, HTI dinyatakan bubar, tapi tidak dinyatakan terlarang. Yang tidak boleh menurut nomenklatur hukum adalah melakukan berbagai kegiatan atas nama HTI, itu saja.

 

Kedua, wasekjen Nasdem tengah melakukan bunuh diri politik dengan ucapan itu. Mungkin umat Islam yang tadinya mendukung Anies akan segera meninggalkan dukungannya, karena ucapan itu selain salah, juga memberikan konfirmasi bahwa Nasdem diduga kuat anti ideologi Islam. Padahal HTI dan FPI hanyalah medakwahkan ajaran Islam, bukan mengjarkan paham komunis yang dilarang di negeri ini. 

Jika ormas seperti FPI, tidak diperpanjang SKT, bukan berarti dilarang, hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi no 82 tahun 2013 bahwa ormas tidaklah masalah tidak memiliki SKT atau berbadan hukum. Kalau mau mengajukan ke kementerian hukum dan HAM agar ormas berbadan hukum atau bisa juga terdaftar di kementerian dalam negeri yang namanya SKT.  

 

FPI dulu melakukan yang kedua. Hal ini menegaskan bahwa FPI itu tidak terlarang, namun yang jadi persoalan adalah adanya ketidakadilan yang namanya SKB 6 menteri yang membubarkan FPI yang konskuensinya pelarangan kegiatan atas nama FPI, larangan penggunaan atribut, dan penghentian kegiatan FPI. Pembubaran ini lebih cenderung sebagai produk politik, dibandingkan dengan persoalan hukum. FPI sendiri dalam persidangan tidak terbukti melanggar hukum dalam putusan peradilan, terutama saat dikaitkan dengan terorisme.

 

Front Pembela Islam sebagai ormas yang dipimpin HRS telah banyak berkiprah di negeri ini, baik kaitanya dengan dakwah membela kebenaran maupun berbagai kegiatan sosial, seperti tanggap bencana alam. FPI terbukti sangat dicintai oleh umat, bahkan umat agama lainnya. Meski jarang diliput media, namun umat Islam di Indonesia melihat bahwa FPI adalah ormas yang memiliki andil besar di negeri ini.

Begitupun dengan HTI setelah dicabut BHPnya, bukan lantas menjadi organisasi terlarang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no 82 tahun 2013 tadi. HTI adalah ormas legal yang sejak lama berdiri di Indonesia dan memiliki kiprah positif bagi kesadaran keislaman bangsa ini. Sebab HTI sama dengan ormas Islam lainnya merupakan organisasi dakwah yang mendakwahkan ajaran Islam dari A sampai Z. Namun, oleh pemerintah, HTI kemudian dipersoalkan hingga dicabut legalitas badan hukumnya dengan didasarkan oleh berbagai asumsi yang dikonstruk pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Namun bukan berarti HTI menjadi ormas terlarang setelah pencabutan BHP. Bahkan HTI itu terbukti tidak melanggar hukum. Pencabutan BHP HTI juga merupakan produk politik.

 

HTI hanya dicabut Badan Hukum Perkumpulannya. FPI hanya ditolak penerbitan SKT-nya. Keduanya, hanya mendapat tindakan dari badan atau pehabat TUN (Tata Usaha Negara), berupa keputusan TUN (Beshicking). HTI & FPI berbeda dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). HTI dan FPI mendakwahkan ajaran Islam Khilafah, tidak seperti PKI yang menyebarkan paham Karl Marx. Jika ada orang menganggap HTI dan FPI sebagai organisasi terlarang dan menyamakan dengan PKI, maka orang itu tengah melangalami virus kedunguan tingkat tinggi, jika ada orang yang seperti itu loh....

 

Taslim menambahkan bahwa pelarangan HTI dan FPI adalah bagian dari perjuangan NasDem. Selain itu, Taslim mengatakan bahwa NasDem juga akan meneruskan program Presiden Jokowi yang dianggap baik. Ucapan ini menunjukkan bahwa Nasdem telah menjadi salah satu partai yang mengidap islamopobia. Sebab FPI dan HTI itu tidaklah berbahaya sama sekali bagi bangsa ini. Justru sebaliknya, FPI dan HTI telah memberikan konstribusi positif bagi negeri ini.

 

HTI dengan dakwah pemikirannya, telah memberikan pencerahan tingkat tinggi bagi kesadaran politik umat Islam bahkan bangsa Indonesia pada umumnya. HTI mencintai negeri ini dengan memberikan kesadaran bahwa negeri ini tengah dijajah oleh kapitalisme sekuler dibawah kendali oligarki yang menjadikan rakyat semakin miskin dan sengsara.

 

Mengapa islamopobia semakin marak di negeri ini ?. Di satu sisi pemerintah gencar berbicara soal toleransi antar umat beragama, namun disisi lain justru penghinaan atas Islam ini semakin marak dan menggila. Lebih ironis lagi seringkali pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Misal gerombolan buzzeRp yang justru sengaja melakukan berbagai tindakan dan ucapan yang mengarah kepada ujaran kebencian, pecah belah bangsa, intoleransi dan penistaan atas Islam dan ajarannya. Namun, sayangnya mereka seolah kebal terhadap hukum. mereka terus melenggang tanpa ada sentuhan hukum, meski telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

 

Paradoks kedua adalah di saat dunia Barat telah menyatakan anti Islamophobia yang oleh PBB telah dinyatakan dengan tegas bulan Maret 2022, namun ironisnya di negeri ini seolah baru mulai dan semakin meninggi tensinya. Padahal negeri ini adalah negeri mayoritas muslim, namun Islam dan ajarannya selalu dianggap sebagai masalah. Umat Islam yang mencoba menjalankan agamanya dengan kaffah justru dituduh dengan berbagai tuduhan yang menyakitkan seperti radikal, fundamnetalis dan bahkan teroris. Sangat menyedihkan memang.

 

Secara genealogis, islamopobia memang berawal dari dunia Barat yang memang anti Islam, lantas menjalar sampai negeri-negeri pembebeknya, seperti Indonesia. Islamophobia bisa dikatakan sebagai kejahatan politik Barat dikarenakan permusuhan kepada Islam disatu sisi, dan disisi lain, umat Islam juga tengah mengalami kebangkitan dimana-mana. Narasi Islamophobia itu muncul di Barat yang nyata-nyata anti kepada Islam. Berbagai tindakan Barat yang anti Islam terus dilakukan melalui berbagai strategi. Narasi Islam moderat atau moderasi agama justru dibuat sebagai pertanda bahwa Barat anti Islam. Islam anti Islam karena melihat gejala kebangkitan Islam dimana-mana. Program moderasi beragama disetting Barat sebagai upaya untuk menghadang kebangkitan Islam.

Dunia Barat tidak menginginkan kebangkitan Islam dengan cara selalu memojokkan Islam dan menfitnah Islam. Indonesia sendiri sebagai negara bukan utama seringkali mengikuti narasi yang dibangun oleh negara adi daya. Alhasil, Indonesia meski mayoritas muslim, namun ajaran Islam selalu diframing berbahaya bagi bangsa ini, bahkan para ulama banyak yang dikriminalisasi. Narasi islamophobia itu lahir dari ideologi sekulerisme. Negara-negara yang menerapkan sistem sekulerisme selalu menempatkan Islam sebagai halangan dan ancaman. Dari sini, kebijakan deradikalisasi bisa dipahami alurnya.

 

Tentu saja umat Islam harus semakin yakin bahwa ideologi kapitalisme sekuler dengan politik demokrasi terbukti menolak Islam. Secara filosofis, demokrasi berpaham antroposentrisme dimana manusia dijadikan sebagai sumber segalanya. Istilah manusia sebagai pusat edar kehidupan berasal dari ungkapan Plato. Dengan pemahaman sederhana, bahwa demokrasi menjadikan manusia sebagai sumber kebenaran. Dengan arti lain, sejak awal lahir, demokrasi adalah ideologi anti tuhan, anti agama dan anti Islam.

 

Bahkan demokrasi juga berpaham antropomorpisme dimana manusia berdaulat atas penyusunan hukum dan perundang-undangan. Melalui model trias politica, maka demokrasi menyumberkan konstruksi hukum dan undang-undangnya disusun oleh manusia juga. Kedaulatan hukum ada di tangan manusia dan mengabaikan hukum-hukum Allah adalah perkara aqidah bagi seorang muslim. Sebab aqidah seorang muslim adalah keterikatan dirinya dengan hukum Allah.

 

Jadi ucapan Wasekjen Nasdem ada hikmah dan pelajaran bagi umat Islam mayoritas di negeri ini untuk menolak demokrasi dan istiqomah tetap memperjuangkan Islam di negeri ini untuk agar negeri ini semakin menjadi lebih baik. Sebab Indonesia adalah milik Allah dan hanya hukum Allah yang paling layak mengatur negeri ini. Soal Nasdem dan Anies, maka umat harus semakin cerdas, apakah masih ingin mendukung partai ini ?.

 

(Ahmad Sastra, Kota Hujan,19/01/23 : 10.00 WIB)

Oleh: Dr. Ahmad Sastra 

Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa 

 

SINGGUNG HT1 DAN FP1 TERLARANG, NASDEM BUNUH DIRI POLITIK?

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 01, 2023    Comment   

SINGGUNG HT1 DAN FP1 TERLARANG, NASDEM BUNUH DIRI POLITIK?

Tinta Media - Apa yang dikatakan oleh  Wasekjen NasDem Hermawi Taslim,  bahwa organisasi terlarang seperti HTI dan FPI akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim mengatakan hal itu katanya sudah menjadi komitmen bersama menujukkan setidaknya dua hal.

 

Pertama,  wasekjen Nasdem nampaknya tidak memahami konstitusi negeri ini terutama putusan Mahkamah Konstitusi No 82 tahun 2013 bahwa ormas yang dicabut badan hukumnya atau tak memiliki SKT, bukan berarti terlarang. Dalam putusan PTUN dan kasasi di mahkamah agung tidak pernah menyebut HTI dan FPI sebagai organisasi terlarang. Produk hukum ini menguatkan keputusan menteri no 30 tahun 2017 yang mencabut SK Menteri hukum dan HAM 282 tahun 2014 tentang perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.

 

Sementara di SK Menteri no 30 tahun 2017 yang diperkuat dengan tiga tingkat pengadilan memang mencabut BHP HTI, namun bukan berarti HTI jadi ormas terlarang. Di pasal 80 A UU No 16 tahun 2017 yang dulu perpu, telah memotong jalur proses peradilan yang menempatkan semua warga sama haknya di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan perpu, negara seolah menempatkan diri sebagai lembaga penilai tunggal atas kebenaran dan kesalahan hukum. Alhasil dengan perpu itu, HTI dinyatakan bubar, tapi tidak dinyatakan terlarang. Yang tidak boleh menurut nomenklatur hukum adalah melakukan berbagai kegiatan atas nama HTI, itu saja.

 

Kedua, wasekjen Nasdem tengah melakukan bunuh diri politik dengan ucapan itu. Mungkin umat Islam yang tadinya mendukung Anies akan segera meninggalkan dukungannya, karena ucapan itu selain salah, juga memberikan konfirmasi bahwa Nasdem diduga kuat anti ideologi Islam. Padahal HTI dan FPI hanyalah medakwahkan ajaran Islam, bukan mengjarkan paham komunis yang dilarang di negeri ini. 

Jika ormas seperti FPI, tidak diperpanjang SKT, bukan berarti dilarang, hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi no 82 tahun 2013 bahwa ormas tidaklah masalah tidak memiliki SKT atau berbadan hukum. Kalau mau mengajukan ke kementerian hukum dan HAM agar ormas berbadan hukum atau bisa juga terdaftar di kementerian dalam negeri yang namanya SKT.  

 

FPI dulu melakukan yang kedua. Hal ini menegaskan bahwa FPI itu tidak terlarang, namun yang jadi persoalan adalah adanya ketidakadilan yang namanya SKB 6 menteri yang membubarkan FPI yang konskuensinya pelarangan kegiatan atas nama FPI, larangan penggunaan atribut, dan penghentian kegiatan FPI. Pembubaran ini lebih cenderung sebagai produk politik, dibandingkan dengan persoalan hukum. FPI sendiri dalam persidangan tidak terbukti melanggar hukum dalam putusan peradilan, terutama saat dikaitkan dengan terorisme.

 

Front Pembela Islam sebagai ormas yang dipimpin HRS telah banyak berkiprah di negeri ini, baik kaitanya dengan dakwah membela kebenaran maupun berbagai kegiatan sosial, seperti tanggap bencana alam. FPI terbukti sangat dicintai oleh umat, bahkan umat agama lainnya. Meski jarang diliput media, namun umat Islam di Indonesia melihat bahwa FPI adalah ormas yang memiliki andil besar di negeri ini.

Begitupun dengan HTI setelah dicabut BHPnya, bukan lantas menjadi organisasi terlarang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no 82 tahun 2013 tadi. HTI adalah ormas legal yang sejak lama berdiri di Indonesia dan memiliki kiprah positif bagi kesadaran keislaman bangsa ini. Sebab HTI sama dengan ormas Islam lainnya merupakan organisasi dakwah yang mendakwahkan ajaran Islam dari A sampai Z. Namun, oleh pemerintah, HTI kemudian dipersoalkan hingga dicabut legalitas badan hukumnya dengan didasarkan oleh berbagai asumsi yang dikonstruk pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Namun bukan berarti HTI menjadi ormas terlarang setelah pencabutan BHP. Bahkan HTI itu terbukti tidak melanggar hukum. Pencabutan BHP HTI juga merupakan produk politik.

 

HTI hanya dicabut Badan Hukum Perkumpulannya. FPI hanya ditolak penerbitan SKT-nya. Keduanya, hanya mendapat tindakan dari badan atau pehabat TUN (Tata Usaha Negara), berupa keputusan TUN (Beshicking). HTI & FPI berbeda dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). HTI dan FPI mendakwahkan ajaran Islam Khilafah, tidak seperti PKI yang menyebarkan paham Karl Marx. Jika ada orang menganggap HTI dan FPI sebagai organisasi terlarang dan menyamakan dengan PKI, maka orang itu tengah melangalami virus kedunguan tingkat tinggi, jika ada orang yang seperti itu loh....

 

Taslim menambahkan bahwa pelarangan HTI dan FPI adalah bagian dari perjuangan NasDem. Selain itu, Taslim mengatakan bahwa NasDem juga akan meneruskan program Presiden Jokowi yang dianggap baik. Ucapan ini menunjukkan bahwa Nasdem telah menjadi salah satu partai yang mengidap islamopobia. Sebab FPI dan HTI itu tidaklah berbahaya sama sekali bagi bangsa ini. Justru sebaliknya, FPI dan HTI telah memberikan konstribusi positif bagi negeri ini.

 

HTI dengan dakwah pemikirannya, telah memberikan pencerahan tingkat tinggi bagi kesadaran politik umat Islam bahkan bangsa Indonesia pada umumnya. HTI mencintai negeri ini dengan memberikan kesadaran bahwa negeri ini tengah dijajah oleh kapitalisme sekuler dibawah kendali oligarki yang menjadikan rakyat semakin miskin dan sengsara.

 

Mengapa islamopobia semakin marak di negeri ini ?. Di satu sisi pemerintah gencar berbicara soal toleransi antar umat beragama, namun disisi lain justru penghinaan atas Islam ini semakin marak dan menggila. Lebih ironis lagi seringkali pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Misal gerombolan buzzeRp yang justru sengaja melakukan berbagai tindakan dan ucapan yang mengarah kepada ujaran kebencian, pecah belah bangsa, intoleransi dan penistaan atas Islam dan ajarannya. Namun, sayangnya mereka seolah kebal terhadap hukum. mereka terus melenggang tanpa ada sentuhan hukum, meski telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

 

Paradoks kedua adalah di saat dunia Barat telah menyatakan anti Islamophobia yang oleh PBB telah dinyatakan dengan tegas bulan Maret 2022, namun ironisnya di negeri ini seolah baru mulai dan semakin meninggi tensinya. Padahal negeri ini adalah negeri mayoritas muslim, namun Islam dan ajarannya selalu dianggap sebagai masalah. Umat Islam yang mencoba menjalankan agamanya dengan kaffah justru dituduh dengan berbagai tuduhan yang menyakitkan seperti radikal, fundamnetalis dan bahkan teroris. Sangat menyedihkan memang.

 

Secara genealogis, islamopobia memang berawal dari dunia Barat yang memang anti Islam, lantas menjalar sampai negeri-negeri pembebeknya, seperti Indonesia. Islamophobia bisa dikatakan sebagai kejahatan politik Barat dikarenakan permusuhan kepada Islam disatu sisi, dan disisi lain, umat Islam juga tengah mengalami kebangkitan dimana-mana. Narasi Islamophobia itu muncul di Barat yang nyata-nyata anti kepada Islam. Berbagai tindakan Barat yang anti Islam terus dilakukan melalui berbagai strategi. Narasi Islam moderat atau moderasi agama justru dibuat sebagai pertanda bahwa Barat anti Islam. Islam anti Islam karena melihat gejala kebangkitan Islam dimana-mana. Program moderasi beragama disetting Barat sebagai upaya untuk menghadang kebangkitan Islam.

Dunia Barat tidak menginginkan kebangkitan Islam dengan cara selalu memojokkan Islam dan menfitnah Islam. Indonesia sendiri sebagai negara bukan utama seringkali mengikuti narasi yang dibangun oleh negara adi daya. Alhasil, Indonesia meski mayoritas muslim, namun ajaran Islam selalu diframing berbahaya bagi bangsa ini, bahkan para ulama banyak yang dikriminalisasi. Narasi islamophobia itu lahir dari ideologi sekulerisme. Negara-negara yang menerapkan sistem sekulerisme selalu menempatkan Islam sebagai halangan dan ancaman. Dari sini, kebijakan deradikalisasi bisa dipahami alurnya.

 

Tentu saja umat Islam harus semakin yakin bahwa ideologi kapitalisme sekuler dengan politik demokrasi terbukti menolak Islam. Secara filosofis, demokrasi berpaham antroposentrisme dimana manusia dijadikan sebagai sumber segalanya. Istilah manusia sebagai pusat edar kehidupan berasal dari ungkapan Plato. Dengan pemahaman sederhana, bahwa demokrasi menjadikan manusia sebagai sumber kebenaran. Dengan arti lain, sejak awal lahir, demokrasi adalah ideologi anti tuhan, anti agama dan anti Islam.

 

Bahkan demokrasi juga berpaham antropomorpisme dimana manusia berdaulat atas penyusunan hukum dan perundang-undangan. Melalui model trias politica, maka demokrasi menyumberkan konstruksi hukum dan undang-undangnya disusun oleh manusia juga. Kedaulatan hukum ada di tangan manusia dan mengabaikan hukum-hukum Allah adalah perkara aqidah bagi seorang muslim. Sebab aqidah seorang muslim adalah keterikatan dirinya dengan hukum Allah.

 

Jadi ucapan Wasekjen Nasdem ada hikmah dan pelajaran bagi umat Islam mayoritas di negeri ini untuk menolak demokrasi dan istiqomah tetap memperjuangkan Islam di negeri ini untuk agar negeri ini semakin menjadi lebih baik. Sebab Indonesia adalah milik Allah dan hanya hukum Allah yang paling layak mengatur negeri ini. Soal Nasdem dan Anies, maka umat harus semakin cerdas, apakah masih ingin mendukung partai ini ?.

 

(Ahmad Sastra, Kota Hujan,19/01/23 : 10.00 WIB)

Oleh: Dr. Ahmad Sastra 

Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa 

 

Fitnah FP1 dan HT1 Ormas Terlarang, Advokat: Nasdem Tak Paham Status Hukum

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 01, 2023    Comment   

Fitnah FP1 dan HT1 Ormas Terlarang, Advokat: Nasdem Tak Paham Status Hukum

Tinta Media - Menanggapi Fitnah yang dituduhkan Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim bahwa FP1 dan HT1 ormas terlarang, Advokat Ahmad Khozinudin menjelaskan status hukum FP1 dan HT1.

"Saya terus terang sangat menyayangkan bahkan agak kaget pula kalau petinggi partai dengan jabatan wasekjen tidak paham status hukum dari ormas yang oleh pemerintah dulu dicabut Badan Hukum Perkumpulannya yakni HT1, dan tidak diterbitkannya perpanjangan Surat Keterangan Terdaftarnya, yakni FP1," tuturnya dalam acara Rubrik Dialogika : FP1- HT1 Korban Politik? Sabtu (21/01/2023) di kanal Youtube Peradaban Islam ID.

Menurutnya, FP1 itu bukan dicabut Surat Keterangan Terdaftarnya, tapi tidak diperpanjang Surat Keterangan Terdafarnya, karena Surat Keterangan Terdaftar itu punya masa kadaluwarsa 5 tahun. "Jadi setiap 5 tahun harus diperpanjang," terangnya.

Ahmad menjelaskan, saat 2019 yang lalu FP1 mau memperpanjang SKTnya itu, namun tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang FP1 tidak memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Hizbut Tahrir Indonesia, lanjut Ahmad punya status Badan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM, lalu dicabut melalui keputusan atau beschikking dari Kementrian Hukum dan HAM.

Ia memandang pembahasan status hukum FP1 dan HT1 harus diawali dari Undang-Undang Ormas.

Ahmad menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Ormas itu adalah satu keputusan negara yang mengejawantahkan hak konstitusional warga negara dalam hal berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

"Jadi, Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini merupakan implementasi dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di mana konstitusi kita telah memberikan jaminan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat," jelasnya.

Menurutnya, Undang-Undang Ormas itu untuk menegaskan bahwa aktivitas organisasi kemasyarakatan itu adalah aktivitas yang legal dan konstitusional.

"Nah, kemudian negara membuat aturan. Dalam aturan di Undang-Undang Ormas ditinjau di pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan seterusnya, itu memang diatur bahwa ormas itu bisa berbadan hukum dan bisa juga tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu bisa berbasis anggota, nanti masuknya Badan Hukum Perkumpulan. Yang tidak berbadan hukum tapi tidak berbasis anggota itu masuk ke yayasan," paparnya.

Ahmad menerangkan bahwa ormas yang tidak berbadan hukum itu ada dua. 

Ada yang terdaftar dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri. Masa atau jangka waktu keberlakuan SKT itu 5 tahun. Sehingga setiap 5 tahun sekali itu harus diperpanjang.

"Kalau Surat Keputusan yaysan itu, begitu disahkan oleh KemenkumHAM termasuk SK Badan Hukum Perkumpulan, begitu disahkan oleh KemenkumHAM, maka selamanya dia akan aktif sebagai ormas yang memiliki badan hukum atau yayasan," terangnya.

Ahmad memandang, dalam kasus HT1 itu, di tahun 2017 muncul narasi HT1 dianggap melanggar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dianggap memiliki kesalahan, tapi pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan detil sekaligus bukti kesalahan HT1 itu apa?. 

"Dan pemerintah juga saat itu tidak berani mengikuti prosedur dan tata cara pencabutan Badan Hukum Perkumpulan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas di mana proses pencabutan Badan Hukum Perkumpulan ormas ketika itu harus dilakukan dengan pemanggilan, mediasi, SP 1, SP 2, SP 3 begitu, baru penghentian kegiatan sementara selama 6 bulan oleh Jaksa Agung," sesalnya.

Setelah itu, Ahmad melanjutkan baru kemudian Jaksa Agung selaku wakil negara melakukan proses permohonan pencabutan Badan Hukum Perkumpulan ormas yang dianggap tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dibina melalui Pengadilan Negeri di mana domisili hukum ormas itu berada.

"Saat itu saya diskusi dengan sejumlah elemen masyarakat bagaimana ini kalau pemerintah mau mencabut Badan Hukum Perkumpulan HT1?

 Saya bilang ya, silakan saja, tapi akan panjang dan melelahkan bagi pemerintah karena prosesnya dari sejak mediasi sampai inkracht (berkekuatan hukum yang tetap) ya keputusan pengadilan," ujarnya.

Menurutnya, keputusan pengadilan itu langsung kasasi tidak ada banding.

"Itu, saya hitung paling enggak sekitar 425 hari, satu tahun lebihlah..satu tahun setengah. Nah kemungkinan pemerintah waktu itu mau ngotot akan short cut, yaitu menggunakan dua pendekatan," ucapnya

Pertama, diterbitkan Kepres. Yang kedua terbitkan PERPU.

"Cuman, kalau Kepres itu dampaknya bisa ke presiden. Kalau salah, presiden bisa dimakzulkn. Kalau PERPU itu bisa berdalih bahwa ini kebijkan umum tidak hanya untuk HT1 saat itu kan. Dan akhirnya terbitlah PERPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas di mana diantara perubahan Undang-Undang oleh PERPU tadi diubahlah klausula pencabutan Badan Hukum Perkumpulan, kalau tadinya harus melalui pengadilan, melalui PERPU itu pemerintah menempuh jalan short cut, potong kompas dengan dalih menggunakan asas contrarius actus (asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya)," pungkasnya. 

[] 'Aziimatul Azka

Fitnah FP1 dan HT1 Ormas Terlarang, Advokat: Nasdem Tak Paham Status Hukum

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 01, 2023    Comment   

Fitnah FP1 dan HT1 Ormas Terlarang, Advokat: Nasdem Tak Paham Status Hukum

Tinta Media - Menanggapi Fitnah yang dituduhkan Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim bahwa FP1 dan HT1 ormas terlarang, Advokat Ahmad Khozinudin menjelaskan status hukum FP1 dan HT1.

"Saya terus terang sangat menyayangkan bahkan agak kaget pula kalau petinggi partai dengan jabatan wasekjen tidak paham status hukum dari ormas yang oleh pemerintah dulu dicabut Badan Hukum Perkumpulannya yakni HT1, dan tidak diterbitkannya perpanjangan Surat Keterangan Terdaftarnya, yakni FP1," tuturnya dalam acara Rubrik Dialogika : FP1- HT1 Korban Politik? Sabtu (21/01/2023) di kanal Youtube Peradaban Islam ID.

Menurutnya, FP1 itu bukan dicabut Surat Keterangan Terdaftarnya, tapi tidak diperpanjang Surat Keterangan Terdafarnya, karena Surat Keterangan Terdaftar itu punya masa kadaluwarsa 5 tahun. "Jadi setiap 5 tahun harus diperpanjang," terangnya.

Ahmad menjelaskan, saat 2019 yang lalu FP1 mau memperpanjang SKTnya itu, namun tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang FP1 tidak memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Hizbut Tahrir Indonesia, lanjut Ahmad punya status Badan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM, lalu dicabut melalui keputusan atau beschikking dari Kementrian Hukum dan HAM.

Ia memandang pembahasan status hukum FP1 dan HT1 harus diawali dari Undang-Undang Ormas.

Ahmad menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Ormas itu adalah satu keputusan negara yang mengejawantahkan hak konstitusional warga negara dalam hal berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

"Jadi, Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini merupakan implementasi dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di mana konstitusi kita telah memberikan jaminan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat," jelasnya.

Menurutnya, Undang-Undang Ormas itu untuk menegaskan bahwa aktivitas organisasi kemasyarakatan itu adalah aktivitas yang legal dan konstitusional.

"Nah, kemudian negara membuat aturan. Dalam aturan di Undang-Undang Ormas ditinjau di pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan seterusnya, itu memang diatur bahwa ormas itu bisa berbadan hukum dan bisa juga tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu bisa berbasis anggota, nanti masuknya Badan Hukum Perkumpulan. Yang tidak berbadan hukum tapi tidak berbasis anggota itu masuk ke yayasan," paparnya.

Ahmad menerangkan bahwa ormas yang tidak berbadan hukum itu ada dua. 

Ada yang terdaftar dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri. Masa atau jangka waktu keberlakuan SKT itu 5 tahun. Sehingga setiap 5 tahun sekali itu harus diperpanjang.

"Kalau Surat Keputusan yaysan itu, begitu disahkan oleh KemenkumHAM termasuk SK Badan Hukum Perkumpulan, begitu disahkan oleh KemenkumHAM, maka selamanya dia akan aktif sebagai ormas yang memiliki badan hukum atau yayasan," terangnya.

Ahmad memandang, dalam kasus HT1 itu, di tahun 2017 muncul narasi HT1 dianggap melanggar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dianggap memiliki kesalahan, tapi pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan detil sekaligus bukti kesalahan HT1 itu apa?. 

"Dan pemerintah juga saat itu tidak berani mengikuti prosedur dan tata cara pencabutan Badan Hukum Perkumpulan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas di mana proses pencabutan Badan Hukum Perkumpulan ormas ketika itu harus dilakukan dengan pemanggilan, mediasi, SP 1, SP 2, SP 3 begitu, baru penghentian kegiatan sementara selama 6 bulan oleh Jaksa Agung," sesalnya.

Setelah itu, Ahmad melanjutkan baru kemudian Jaksa Agung selaku wakil negara melakukan proses permohonan pencabutan Badan Hukum Perkumpulan ormas yang dianggap tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dibina melalui Pengadilan Negeri di mana domisili hukum ormas itu berada.

"Saat itu saya diskusi dengan sejumlah elemen masyarakat bagaimana ini kalau pemerintah mau mencabut Badan Hukum Perkumpulan HT1?

 Saya bilang ya, silakan saja, tapi akan panjang dan melelahkan bagi pemerintah karena prosesnya dari sejak mediasi sampai inkracht (berkekuatan hukum yang tetap) ya keputusan pengadilan," ujarnya.

Menurutnya, keputusan pengadilan itu langsung kasasi tidak ada banding.

"Itu, saya hitung paling enggak sekitar 425 hari, satu tahun lebihlah..satu tahun setengah. Nah kemungkinan pemerintah waktu itu mau ngotot akan short cut, yaitu menggunakan dua pendekatan," ucapnya

Pertama, diterbitkan Kepres. Yang kedua terbitkan PERPU.

"Cuman, kalau Kepres itu dampaknya bisa ke presiden. Kalau salah, presiden bisa dimakzulkn. Kalau PERPU itu bisa berdalih bahwa ini kebijkan umum tidak hanya untuk HT1 saat itu kan. Dan akhirnya terbitlah PERPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas di mana diantara perubahan Undang-Undang oleh PERPU tadi diubahlah klausula pencabutan Badan Hukum Perkumpulan, kalau tadinya harus melalui pengadilan, melalui PERPU itu pemerintah menempuh jalan short cut, potong kompas dengan dalih menggunakan asas contrarius actus (asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya)," pungkasnya. 

[] 'Aziimatul Azka

NASDEM TERLALU SIBUK MEMBELA DIRI

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 21, 2023    Comment   

NASDEM TERLALU SIBUK MEMBELA DIRI

Tinta Media - Anies Baswedan berpotensi terkena upaya pembingkaian (framing) politik identitas, radikal radikul. Pola-pola stigmatisasi, hingga mobilisasi politik framing, stigmatisasi biasanya menjadi modus dalam komodifikasi (perubahan fungsi) dengan target untuk mendistorsi opini publik dan memberikan label negatif pada figur yang disasar. Aksi politik tersebut, digelar secara terpola, sistematis, dan sulit dipungkiri adanya rancangan politik tertentu di balik itu.

Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan tak luput dari framing tersebut, tampak kewalahan menghadapi framing politik tersebut hingga akhirnya menyibukkan Nasdem untuk melakukan pembelaan diri. Misalnya sibuk membela diri atas framing politik identitas, padahal Tidak ada yang salah dengan politik identitas selama disampaikan secara damai, intelektual, adu gagasan, dialektika, tanpa kekerasan dan tanpa pemaksaan. Jika politik identitas dilarang, maka ini akan menjadi paradoks atau pertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam konteks agama Islam, Islam memiliki ajaran konsep tentang kepemimpinan, pemimpin atau penguasa dan menjalankan pemerintahan. Berdasarkan prinsip _Non-Derogability_ yaitu Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun. 

Kemudian sibuk membela diri atas framing Anies Baswedan mendukung Khilafah, akhirnya Nasdem sibuk membela diri atas framing tersebut, padahal khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang siapapun tidak boleh melakukan stigmatisasi dan monsterisasi.

Selanjutnya terkait framing Anies Baswedan didukung oleh FPI Dan HTI, akhirnya Nasdem sibuk membela diri bahwa jika Anies Baswedan sebagai Presiden FPI dan HTI tetap dilarang. Padahal FPI dan HTI adalah organisasi dakwah Islam yang damai dan memiliki basis massa besar. Lantas bagaimana cara Nasdem ingin memenangkan pemilu jika sibuk membela diri dan memukul pihak-pihak organisasi dan tokoh tertentu.

Sayangnya pembelaan diri tersebut kemudian memukul pihak-pihak yang bahkan dapat menjadi basis dukungan massa atau masyarakat dalam kontestasi politik. Saya menyebutnya "apologetic defensive".

Sebaiknya Nasdem melawan framing, stigmatisasi politik tersebut harus dilawan dengan cerdas, merangkul semua pihak bukan memukul.

Demikian 

IG @chandrapurnairawan

Oleh: Chandra Purna Irawan, S.H., M.H.

Ketua LBH PELITA UMAT dan Mahasiswa Doktoral

MELANGGENGKAN LEGACY KEBIJAKAN ANTI ISLAM JOKOWI, NASDEM MENGGERUS ELEKTABILITAS ANIES BASWEDAN

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 21, 2023    Comment   

MELANGGENGKAN LEGACY KEBIJAKAN ANTI ISLAM JOKOWI, NASDEM MENGGERUS ELEKTABILITAS ANIES BASWEDAN

Tinta Media - Terus terang, diantara sebab preferensi politik umat Islam lebih condong kepada Anies Baswedan adalah karena Anies dekat dengan umat Islam dan pro arus perubahan. Semangat perubahan itulah, yang membuat PKS, PARTAI DEMOKRAT & PARTAI NASDEM membentuk Koalisi Perubahan, meskipun belum secara bersama-sama mengadakan deklarasi.

Namun sayang, dukungan umat Islam, semangat arus perubahan itu telah dirusak oleh Partai NasDem. Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim memastikan bahwa organisasi HTI & FPI akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim bahkan mengatakan hal itu sudah menjadi komitmen bersama.

"Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangan pun Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden NasDem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang,"

Ungkap Taslim dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik bertema 'Koalisi Partai: Makin Erat atau bubar', Senin (16/1/2023).

Sikap politik NasDem ini telah mencederai umat Islam sekaligus khianat pada komitmen akan perubahan. NasDem telah merusak kohesi sosial dan ikatan kesatuan pandangan politik umat Islam, yang sebelumnya mendukung NasDem yang mengusung Anies Baswedan, disebabkan:

*Pertama,* HTI dan FPI adalah ormas Islam, bagian dari umat Islam. HTI dan FPI selama ini telah ada, dan selalu membersamai umat Islam dalam setiap aktivitas dakwahnya, baik yang berkaitan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maupun aktivitas sosial ditengah-tengah umat.

Komitmen memastikan HTI dan FPI terlarang, jelas sangat menyakiti hati umat Islam karena semua juga paham HTI dan FPI adalah korban kezaliman rezim Jokowi. Tidak ada satupun kesalahan HTI maupun FPI. Justru rezim lah yang telah bertindak zalim pada HTI dan FPI.

*Kedua,* menyebut HTI dan FPI terlarang adalah penyesatan politik yang sangat jahat. Karena tidak ada satupun dasar hukum maupun putusan pengadilan yang menyatakan HTI dan/atau FPI terlarang.

Bisa juga, hal ini mengkonfirmasi kebodohan Nasdem yang tidak paham nomenklatur hukum. Kasihan, jika politisi bodoh terus memimpin negeri ini.

HTI hanya dicabut BHP-nya. FPI hanya tidak diterbitkan SKT-nya. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan HTI dan/atau FPI terlarang.

*Ketiga,* semangat perubahan yang digaungkan Nasdem menjadi tidak bernilai, karena NasDem malah mempertahankan legacy kezaliman Jokowi. Mencabut BHP HTI dan tidak menerbitkan SKT FPI tanpa kesalahan adalah kezaliman, dan malah akan terus dipertahankan.

Bahkan, lebih jauh NasDem memberikan garansi akan tetap mempertahankan keputusan zalim Jokowi. Dimana letak mau berubahnya?

Penulis jadi tertarik komentar Aziz Yanuar, yang mengatakan "Bagaimana mau merestorasi Indonesia jika mentalnya masih seperti inlander begitu sesama anak bangsa?". Ya, jargon restorasi NasDem menjadi hanya basa-basi karena faktanya NasDem inlander, masih terus berada dibawah ketiak Jokowi.

Sikap NasDem ini tentu saja membuat umat Islam khawatir mau memilih Anies Baswedan sebagai Capres. Alih-alih mau melakukan perubahan, umat Islam khawatir kelak Anies setelah menjadi Presiden akan dikendalikan NasDem yang mempertahankan kebijakan politik anti Islam yang diwariskan oleh rezim Jokowi. [].

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat, Pejuang Syariah & Khilafah

Singgung HT1 dan FP1, Ketua FDMPB: Nasdem Bunuh Diri Politik?

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 20, 2023    Comment   

Singgung HT1 dan FP1, Ketua FDMPB: Nasdem Bunuh Diri Politik?

Tinta Media - Apa yang dikatakan oleh Wasekjen NasDem Hermawi Taslim, bahwa organisasi terlarang seperti HT1 dan FP1 akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 sudah menjadi komitmen bersama, menurut Ketua Forum Muslim Peduli Bangsa(FDMPB) Dr. Ahmad Sastra, M.M. dinilai tengah melakukan bunuh diri politik.

“Wasekjen Nasdem tengah melakukan bunuh diri politik dengan ucapan itu,” tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (19/01/2023).

Hal ini, menurutnya, memungkinkan umat Islam yang tadinya mendukung Anies akan segera meninggalkan dukungannya, karena ucapan itu selain salah, juga memberikan konfirmasi bahwa Nasdem anti Islam. “Sementara selama ini Anies dianggap mewakili suara umat Islam,” jelasnya. 

Selain itu, ia melihat bahwa Wasekjen Nasdem tidak memahami konstitusi negeri ini terutama putusan Mahkamah Konstitusi No 82 tahun 2013. “Bahwa ormas yang dicabut badan hukumnya atau tak memiliki SKT, bukan berarti terlarang,” paparnya.

Jika ormas seperti FPI, tidak diperpanjang SKT, bukan berarti dilarang, hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi no 82 tahun 2013 bahwa ormas tidaklah masalah tidak memiliki SKT atau berbadan hukum. “Kalau mau mengajukan ke kementerian hukum dan HAM agar ormas berbadan hukum atau bisa juga terdaftar di kementerian dalam negeri yang namanya SKT,” terangnya.  

Diungkapkannya FPI dulu melakukan yang kedua. Hal ini menegaskan bahwa FPI itu tidak terlarang, namun yang jadi persoalan adalah adanya ketidakadilan yang namanya SKB menteri yang membubarkan FPI. “Pembubaran ini lebih cenderung sebagai produk politik, dibandingkan dengan persoalan hukum,” ungkapnya.

 

“FPI sendiri dalam persidangan tidak terbukti melanggar hukum dalam putusan peradilan, terutama saat dikaitkan dengan terorisme,” ungkapnya lebih lanjut. 

Menurutnya, Front Pembela Islam sebagai ormas yang dipimpin HRS telah banyak berkiprah di negeri ini, baik kaitannya dengan dakwah membela kebenaran maupun berbagai kegiatan sosial, seperti tanggap bencana alam. FPI terbukti sangat dicintai oleh umat, bahkan umat agama lainnya. “Meski jarang diliput media, namun umat Islam di Indonesia melihat bahwa FPI adalah ormas yang memiliki andil besar di negeri ini,” paparnya.

 

Begitupun dengan HTI, ia menjelaskan setelah dicabut BHPnya, bukan lantas menjadi organisasi terlarang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no 82 tahun 2013 tadi. “HTI adalah ormas legal yang sejak lama berdiri di Indonesia dan memiliki kiprah positif bagi kesadaran keislaman bangsa ini. Sebab HTI sama dengan ormas Islam lainnya merupakan organisasi dakwah yang mendakwahkan ajaran Islam dari A sampai Z,” jelasnya.

Namun, oleh pemerintah, HTI kemudian dipersoalkan hingga dicabut legalitas badan hukumnya dengan didasarkan oleh berbagai asumsi yang dikonstruk pemerintah tanpa melalui proses peradilan. “Namun bukan berarti HTI menjadi ormas terlarang setelah pencabutan BHP. Bahkan HTI itu terbukti tidak melanggar hukum. Pencabutan BHP HTI juga merupakan produk politik,” tegasnya. 

Menurutnya, HTI hanya dicabut Badan Hukum Perkumpulannya. FPI hanya ditolak penerbitan SKT-nya. Keduanya, hanya mendapat tindakan dari badan atau pejabat TUN (Tata Usaha Negara), berupa keputusan TUN (Beshicking). “HTI & FPI berbeda dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). HTI dan FPI mendakwahkan ajaran Islam Khilafah, tidak seperti PKI yang menyebarkan paham Karl Marx,” jelasnya.

*Nasdem Mengidap Islamofobia?* 

Taslim menambahkan bahwa pelarangan HTI dan FPI adalah bagian dari perjuangan NasDem. Selain itu, Taslim mengatakan bahwa NasDem juga akan meneruskan program Presiden Jokowi yang dianggap baik. Menurut Dr. Ahmad Sastra, ucapan ini menunjukkan bahwa Nasdem telah menjadi salah satu partai yang mengidap islamopobia. “Sebab FPI dan HTI itu tidaklah berbahaya sama sekali bagi bangsa ini. Justru sebaliknya, FPI dan HTI telah memberikan konstribusi positif bagi negeri ini,” tuturnya.

Dijelaskannya bahwa HTI dengan dakwah pemikirannya, telah memberikan pencerahan tingkat tinggi bagi kesadaran politik umat Islam bahkan bangsa Indonesia pada umumnya. “HTI mencintai negeri ini dengan memberikan kesadaran bahwa negeri ini tengah dijajah oleh kapitalisme sekuler dibawah kendali oligarki yang menjadikan rakyat semakin miskin dan sengsara,” jelasnya. 

“Mengapa islamofobia semakin marak di negeri ini?” tanyanya kemudian.

 

Ia melihat di satu sisi pemerintah gencar berbicara soal toleransi antar umat beragama, namun disisi lain justru penghinaan atas Islam ini semakin marak dan menggila. Lebih ironis lagi seringkali pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Misal gerombolan buzzeRp yang justru sengaja melakukan berbagai tindakan dan ucapan yang mengarah kepada ujaran kebencian, pecah belah bangsa, intoleransi dan penistaan atas Islam dan ajarannya. 

“Namun, sayangnya mereka seolah kebal terhadap hukum. mereka terus melenggang tanpa ada sentuhan hukum, meski telah dilaporkan ke pihak kepolisian,” sesalnya. 

Paradoks kedua menurutnya adalah di saat dunia Barat telah menyatakan anti Islamophobia yang oleh PBB telah dinyatakan dengan tegas bulan Maret 2022, namun ironisnya di negeri ini seolah baru mulai dan semakin meninggi tensinya. Padahal negeri ini adalah negeri mayoritas muslim, namun Islam dan ajarannya selalu dianggap sebagai masalah. “Umat Islam yang mencoba menjalankan agamanya dengan kaffah justru dituduh dengan berbagai tuduhan yang menyakitkan seperti radikal, fundamnetalis dan bahkan teroris. Sangat menyedihkan memang,” ungkapnya. 

Diterangkannya secara genealogis, islamofobia memang berawal dari dunia Barat yang memang anti Islam, lantas menjalar sampai negeri-negeri pembebeknya, seperti Indonesia. Islamophobia bisa dikatakan sebagai kejahatan politik Barat dikarenakan permusuhan kepada Islam disatu sisi, dan disisi lain, umat Islam juga tengah mengalami kebangkitan dimana-mana. Narasi Islamophobia itu muncul di Barat yang nyata-nyata anti kepada Islam. Berbagai tindakan Barat yang anti Islam terus dilakukan melalui berbagai strategi. Narasi Islam moderat atau moderasi agama justru dibuat sebagai pertanda bahwa Barat anti Islam. Islam anti Islam karena melihat gejala kebangkitan Islam dimana-mana. “Program moderasi beragama disetting Barat sebagai upaya untuk menghadang kebangkitan Islam,” terangnya. 

Faktanya, ia melihat dunia Barat tidak menginginkan kebangkitan Islam dengan cara selalu memojokkan Islam dan menfitnah Islam. Indonesia sendiri sebagai negara bukan utama seringkali mengikuti narasi yang dibangun oleh negara adi daya. “Alhasil, Indonesia meski mayoritas muslim, namun ajaran Islam selalu diframing berbahaya bagi bangsa ini, bahkan para ulama banyak yang dikriminalisasi,” jelasnya.

Narasi islamofobia itu dikatakannya lahir dari ideologi sekulerisme. Negara-negara yang menerapkan sistem sekulerisme selalu menempatkan Islam sebagai halangan dan ancaman. “Itulah mengapa, kebijakan rezim jokowi periode kedua dengan tegas mengusung program utama deradikalisasi,” paparnya.

*Sikap Umat Islam*

Dr. Ahmad Sastra mengingatkan, umat Islam harus semakin yakin bahwa ideologi kapitalisme sekuler dengan politik demokrasi terbukti menolak Islam. Secara filosofis, demokrasi berpaham antroposentrisme dimana manusia dijadikan sebagai sumber segalanya. Istilah manusia sebagai pusat edar kehidupan berasal dari ungkapan Plato. Dengan pemahaman sederhana, bahwa demokrasi menjadikan manusia sebagai sumber kebenaran. “Dengan arti lain, sejak awal lahir, demokrasi adalah ideologi anti tuhan, anti agama dan anti Islam,” jelasnya. 

Bahkan menurutnya demokrasi juga berpaham antropomorpisme dimana manusia berdaulat atas penyusunan hukum dan perundang-undangan. Melalui model trias politica, maka demokrasi menyumberkan konstruksi hukum dan undang-undangnya disusun oleh manusia juga. “Kedaulatan hukum ada di tangan manusia dan mengabaikan hukum-hukum Allah adalah perkara aqidah bagi seorang muslim. Sebab aqidah seorang muslim adalah keterikatan dirinya dengan hukum Allah,” terangnya.

Jadi ia katakan bahwa ucapan Wasekjen Nasdem ada hikmah dan pelajaran bagi umat Islam mayoritas di negeri ini untuk menolak demokrasi dan istiqomah tetap memperjuangkan Islam di negeri ini untuk agar negeri ini semakin menjadi lebih baik. “Sebab Indonesia adalah milik Allah dan hanya hukum Allah yang paling layak mengatur negeri ini," pungkasnya.[] Raras

Advokat: Sikap Politik NasDem Cederai Umat Islam dan Khianati Komitmen Perubahan

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 19, 2023    Comment   

Advokat: Sikap Politik NasDem Cederai Umat Islam dan Khianati Komitmen Perubahan

Tinta Media - Pernyataan sikap politik Wasekjen NasDem, Hermawi Taslim yang menyebut bahwa FP1-HT1 tetap menjadi organisasi terlarang walaupun Anies menjadi Presiden, dinilai Advokat Ahmad Khozinudin telah mencederai umat Islam. "Sikap politik NasDem ini telah mencederai umat Islam sekaligus khianat pada komitmen akan perubahan," tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (17/1/2023). 

Ia pun menyatakan bahwa NasDem telah merusak kohesi sosial dan ikatan kesatuan pandangan politik umat Islam. "Yang sebelumnya mendukung NasDem dan mengusung Anies Baswedan," imbuhnya.

Khozinudin pun menguraikan tiga hal penyebab kerusakan tersebut.

Pertama, HTI dan FPI adalah ormas Islam, bagian dari umat Islam. "HTI dan FPI selama ini telah ada, dan selalu membersamai umat Islam dalam setiap aktivitas dakwahnya, baik yang berkaitan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maupun aktivitas sosial ditengah-tengah umat," jelasnya.

Komitmen yang memastikan HTI dan FPI terlarang, lanjutnya, jelas sangat menyakiti hati umat Islam karena semua juga paham HTI dan FPI adalah korban kezaliman rezim Jokowi. "Tidak ada satu pun kesalahan HTI maupun FPI. Justru rezim lah yang telah bertindak zalim pada HTI dan FPI," tegasnya.

Kedua, menyebut HTI dan FPI terlarang adalah penyesatan politik yang sangat jahat. "Karena tidak ada satupun dasar hukum maupun putusan pengadilan yang menyatakan HTI dan/atau FPI terlarang," tambahnya.

Ia menguraikan bahwa bisa juga hal ini mengkonfirmasi kebodohan Nasdem yang tidak paham nomenklatur hukum. "Kasihan, jika politisi bodoh terus memimpin negeri ini," sesalnya.

Khozinudin menjelaskan bahwa HTI hanya dicabut BHP-nya. FPI hanya tidak diterbitkan SKT-nya. "Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan HTI dan/atau FPI terlarang," tandasnya.

Ketiga, bahwa semangat perubahan yang digaungkan Nasdem menjadi tidak bernilai, karena NasDem malah mempertahankan legacy kezaliman Jokowi. "Mencabut BHP HTI dan tidak menerbitkan SKT FPI tanpa kesalahan adalah kezaliman, dan malah akan terus dipertahankan," ungkapnya.

"Bahkan, lebih jauh NasDem memberikan garansi akan tetap mempertahankan keputusan zalim Jokowi. Dimana letak mau berubahnya?" tanyanya heran.

Khozinudin pun mengutip komentar Aziz Yanuar, yang mengatakan "Bagaimana mau merestorasi Indonesia jika mentalnya masih seperti inlander begitu sesama anak bangsa?". "Ya, jargon restorasi NasDem menjadi hanya basa-basi karena faktanya NasDem inlander, masih terus berada dibawah ketiak Jokowi," bebernya.

Ia menyayangkan bahwa sikap NasDem ini tentu saja membuat umat Islam khawatir, ketika mau memilih Anies Baswedan sebagai Capres. Alih-alih mau melakukan perubahan. "Umat Islam khawatir kelak Anies setelah menjadi Presiden akan dikendalikan NasDem yang mempertahankan kebijakan politik anti Islam, yang diwariskan oleh rezim Jokowi," pungkasnya.[] Nita Savitri

Nasdem Deklarasikan Anies sebagai Capres, UIY: Momen Politik Biasa

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 11, 2022    Comment   

Nasdem Deklarasikan Anies sebagai Capres, UIY: Momen Politik Biasa

Tinta Media - Merespon deklarasi partai Nasdem yang mengusung Anis sebagai Capres 2024, Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) mengatakan ini momen politik biasa.

 

 “Sesungguhnya ini adalah sebuah momen politik biasa, dalam arti kita semua tahu bahwa tak lama lagi kita akan segera memasuki tahun politik yang akan menentukan rezim pada lima bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang,” ungkapnya di acara Bincang Media Umat Online: Anies Digadang Anies Dihadang, Ahad (9/10/2022) melalui kanal Youtube  Media Umat.

 

Menurut UIY, rezim sekarang sudah tidak mungkin lagi diperpanjang, maka partai-partai akan berusaha menghitung peluang (possibility) untuk tetap kebagian kue kekuasaan.

 

“Saya kira adagium paling kuat ini hari itu adalah prinsip yang mengatakan koalisi dengan yang paling mungkin menang itu yang paling kuat dianut itu oleh partai-partai,” tandasnya.  

 

UIY mengatakan, yang paling potensial meraih kemenangan adalah Anies, karena itu Nasdem berusaha take position lebih awal untuk mendapatkan efek ekor jas bagi kemenangan pemilihan legislatif dengan mendeklarasikan lebih dulu calon presidennya.

 

Meski demikian possibility bukan satu-satunya. “Saya kira di dalam politik ini kan tidak melulu tentang possibility, tetapi juga seni kemungkinan, bagaimana yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Rezim mencoba memperpanjang portofolio. Memperpanjang 3 periode tidak mungkin, maka yang paling mungkin adalah mengolah putra mahkota atau tokoh memperpanjang kekuasaan untuk kepentingan politik maupun ekonomi,” ucap UIY mengulas.

 

Karena itu, sambung UIY, kemunculan nama Ganjar yang diendorse Jokowi, kemunculan KIB (Koalisi Indonesia Bekerja) ini bagian dari usaha rezim memperpanjang kekuasaan.

 

“Bagaimana calon dari rezim ini bisa meraih kemenangan? Bisa dengan dua pendekatan, pendekatan memenangkan calon dan pendekatan mengalahkan calon yang potensial menang,” tutur UIY.

 

Pendekatan memenangkan calon, kata UIY bisa dilihat dari banyak hasil  survey yang menempatkan Ganjar di urutan satu bahkan dengan angka yang sangat spektakuler, meski belum tentu obyektif.

“Pendekatan kedua untuk menghentikan calon potensial bisa dibaca dari kerangka yang tengah terjadi di KPK yang diungkap majalah Tempo. Jika benar seperti itu saya kira sedang berjalan operasi satu sisi menaikkan calonnya, sisi lain menjatuhkan lawan yang potensial,” terangnya.

 

Anies sendiri, nilai UIY, dalam pidatonya menyebut istilah continuity and change (berkelanjutan dan perubahan) artinya tidak mungkin tidak melanjutkan sesuatu yang baik tetapi juga tidak mungkin sekedar melanjutkan sesuatu yang baik tapi harus ada perubahan.

 

“Kekhawatiran besar dari rezim itu kan berhentinya proyek-proyek spektakuler , kereta cepat kemudian IKN . IKN ini kan taruhan disebut-sebut sampai 2045. Kalau  sampai 2045 berarti dibutuhkan 20 tahun lagi untuk melanjutkannya. Dalam konteks inilah kita bisa membaca tema Anies digadang Anies dihadang,” jelasnya.

 

Calon Potensial

 

UIY mengatakan dari sisi keumatan, umat menyebut Anies sebagai calon potensial yang bisa memenuhi harapan mereka.

 

“Apakah Anies bisa memenuhi harapan ini? Ini kembali kepada Anies apakah menggunakan perspektif umat.  Apa yang dilakukan di Jakarta secara fisik ada hasil yang sangat nyata. Tetapi jikalau menggunakan perspektif keumatan dalam kaitannya dengan soal-soal yang berkenaan dengan penerapan syariah, menurut Egi Sudjana, Anies tidak melakukan itu,”jelasnya.

 

UIY menilai, harapan umat belum tentu cocok dengan yang disediakan Anies,  karena Anies harus melakukan negosiasi dengan partai-partai pendukung,  sementara mereka sudah memberikan aba-aba agar Anies inklusif.

 

“Karena itu waktu lah yang akan menjawab apa sebenarnya harapan umat dan apa yang disediakan oleh Anies apakah itu bertemu atau tidak,” ucapnya.

 

Umat Harus Clear

 

UIY mengatakan, umat harus clear menyatakan aspirasinya, dan aspirasi ini harus didengar oleh pemimpin, bukan sekedar alat legitimasi. “Aspirasi umat adalah aspirasi penegakan Islam dalam seluruh aspek kehidupan di negeri ini, yang diantaranya menentukan soal kepemimpinan,” tegasnya.

 

Kepemimpinan ini, lanjutnya berfungsi menjaga agama dan mengatur  kehidupan dunia ini dengan agama.

 “Ini harus ditangkap oleh pemimpin, bakal pemimpin siapa pun dia, apalagi pemimpin yang dinilai sudah dekat dengan umat, harus paham ini. Jika demikian akan ketemu apa yang dipikirkan oleh umat dengan apa yang dipikirkan pemimpin,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

ANIES, ANDHIKA, GANJAR, STRATEGI POLITIK KUDA TUNGGANGAN NASDEM ?

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 20, 2022    Comment   

ANIES, ANDHIKA, GANJAR, STRATEGI POLITIK KUDA TUNGGANGAN NASDEM ?

Tinta Media - Partai NasDem akhirnya mengumumkan tiga nama calon presiden rekomendasi yang akan diusung bersama mitra koalisi di Pilpres 2024. Tiga nama tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Andika Perkasa.

Surya Paloh selaku Ketua Umum cukup cerdik membaca dinamika politik yang ada. Manuver yang ditempuh Nasdem ini tentu untuk dan demi kepentingan Nasdem sendiri, bukan untuk nama-nama yang diusung.

Dalam konteks tujuan politik yang hendak diraih Nasdem dengan mengumumkan nama rekomendasi calon sejak dini ini, padahal Pemilu baru akan dilaksanakan pada bulan februari 2024, dapat dibaca dalam beberapa motif politik sebagai berikut :

Pertama, Nasdem ingin menaikan elektabilitas partai dengan menumpang elektabilitas rekomendasi capres yang diusung. Anies, Andhika dan Ganjar memiliki latar belakang dan ceruk pasar pemilih yang berbeda.

Anies didominasi pemilih dari kelompok Islam - Arab, Andhika dari golongan dengan latar belakang militer dan Ganjar dari basis pemilih nasionalis berbasis jawa dan abangan.

Dengan mengusung ketiga nama ini, Nasdem berharap dapat menaikan elektabilitas di tiga segmen pemilih : Basis Islam, Militer, dan Nasionalis - Abangan.

Ini adalah cara paling rasional dan masuk akal, sekaligus manuver yang tahu diri, ketimbang Nasdem mencalonkan kader internal partai. Jadi persoalannya bukan karena suara Nasdem belum cukup atau tidak lolos PT sehingga mengusung kader non partai, melainkan karena tidak ada kader partai Nasdem yang bisa dijual untuk menaikan elektabilitas partai.

Misalnya saja, Nasdem memaksakan Surya Paloh, posisi Surya Paloh sebagai Capres Nasdem bukannya meningkatkan elektabilitas partai justru sebaliknya akan menggerus suara partai. Surya tidak cukup laku untuk dijual sebagai figur capres.

Dengan mengusung tiga nama rekomendasi Capres, Nasdem akan mudah melakukan komunikasi politik untuk menaikan elektabilitas partai. Misalnya dengan jargon : ANIES PRESIDENNYA, NASDEM PARTAINYA. Kemudian, Nasdem dapat memasang iklan baliho besar dengan gambar Anies dan Surya Paloh.

Kalau capresnya Surya Paloh, jualan jargon :  SURYA PALOH PRESIDENNYA, NASDEM PARTAINYA diyakini tidak akan laku. Alih-alih menaikan elektabilitas, justru sebaliknya dapat menggerus suara Nasdem.

Nasdem juga butuh figur Capres untuk mengalihkan perhatian publik pada sejumlah kasus korupsi yang menimpa kader Nasdem. Mengajak berkomunikasi soal capres, termasuk strategi jitu untuk mengalihkan perhatian publik pada kritik terhadap Nasdem.

Kedua, Nasdem paham suaranya yang hanya 9,05 persen, tidak memadai untuk maju Capres sendirian. PT 20 % mewajibkan Nasdem untuk berkoalisi dengan partai lainnya agar bisa mengusung capres.

Karena itu, pengumuman rekomendasi tiga nama capres ini ibarat menaruh telur investasi politik dalam tiga keranjang. Nasdem yakin, salah satu dari tiga nama ini (Anies, Andhika dan Ganjar) pasti akan diusung juga oleh partai lainnya.

Karena itu, sikap politik Nasdem yang lebih dahulu mengusung tiga nama ini adalah cara untuk memperoleh posisi tawar tinggi terhadap partai lainnya, jika nantinya mengusung calon nama yang sama.

Nasdem juga tidak merasa malu gabung dengan koalisi partai lainnya, dengan dalih memiliki visi sama yakni mengusung nama calon yang sama. Nasdem juga bisa 'pasang tarif tinggi' kepada mitra koalisi, dengan modal sebagai partai pertama yang mengusung tiga nama ini.

Karena itulah NasDem dengan bangga menyatakan tidak merasa ditinggal oleh Demokrat, PKB dan PKS yang mau segera mengumumkan koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan partainya justru bakal memiliki sosok capres yang dibutuhkan partai lain. Capres NasDem akan ditentukan dalam Rakernas hari ini.

"Nasdem enggak merasa ditinggalkan, toh episentrumnya capres, dan hari ini kami men-declare capres," kata Willy di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/6), sesaat sebelum akhirnya mengumumkan Anies, Andhika dan Ganjar sebagai capres rekomendasi Nasdem.

Pengumuman Capres sejak dini, dijadikan kartu AS bagi Nasdem untuk bernegosiasi dengan partai politik manapun yang baru belakangan mengumumkan rekomendasi nama capres. Jadi, partai apapun yang mengusung capres diantara tiga nama : Anies, Andhika dan Ganjar, wajib menerima nasdem untuk bergabung.

Nasdem merasa memiliki legitimasi untuk ikut bergabung sebagai mitra koalisi, karena merasa yang pertama kali mengusung tiga nama ini.

Ketiga, Nasdem masih memiliki mekanisme untuk memilih salah satu atau tidak memilih ketiga nama yang direkomendasikan. Karena tiga nama ini belum fix, akan diseleksi lebih lanjut.

Menurut Surya Paloh, tiga nama yang terjaring dari aspirasi kader Nasdem dan menjadi pilihan Rakernas ini, meskipun memiliki urutan tetapi secara kualifikasi mempunyai nilai yang sama. 

Selanjutnya, ketiga nama ini akan dibahas lagi untuk memunculkan satu nama capres dari Nasdem. 

"Insya Allah kita akan tetapkan satu, waktu dan tempatnya kita cari bulan baik," begitu, ungkapnya.

Itu artinya, bisa saja hanya tersisa Anies, Ganjar atau Andhika. Strategi pengumuman ini tidak membatalkan wewenang nasdem untuk memilih salah satunya.

Bahkan jika ketiganya tidak jadi diusung, Nasdem masih memiliki mekanisme untuk membatalkan pengumuman rekomendasi capres dari munas melalui Munas yang baru.

Keempat, munculnya nama Anies dan Ganjar dalam Munas Nasdem ini mengkonfirmasi pernyataan Ketua Projo Budi Arie Setiadji yang sebelumnya membocorkan informasi Surya Paloh telah menyetorkan nama Ganjar dan Anies kepada Jokowi. Sehingga, Munas Nasdem ini hanya dijadikan sarana legitimasi partai, seolah nama yang direkomendasikan berasal dari suara kader.

Alhasil, capres yang direkomendasikan Nasdem tidak lepas dari kepentingan Jokowi, kepentingan oligarki, dan kepentingan melanggengkan kekuasaan mereka. Nasdem merasakan betul betapa legitnya kue kekuasaan, sehingga meskipun tidak menjadi Presiden, Nasdem tidak mau kehilangan jatah menteri yang tentu saja akan memudahkan kerja roda-roda partai agar dapat terus berputar dan menggelinding.

Selama ini Nasdem termasuk piawai dalam bernegosiasi politik dengan sejumlah partai, termasuk dengan PDIP. Nasdem termasuk mendapatkan deviden posisi menteri yang sangat layak melebihi proporsional ketimbang perolehan posisi menteri PDIP. []

Follow Us Ahmad Khozinudin Channel

https://heylink.me/AK_Channel/

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

PARTAI NASDEM MENUNGGANGI ANIES BASWEDAN?

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 18, 2022    Comment   

PARTAI NASDEM MENUNGGANGI ANIES BASWEDAN?

Tinta Media - Dalam politik, tunggang menunggangi kepentingan itu biasa. Sayangnya, yang diekspose hanya yang terkait dengan Khilafah.

Kalau ada yang pro Khilafah, dianggap ditunggangi HTI. Yang inginkan syariat Islam, dianggap antek HTI. Kibarkan bendera tauhid, dianggap ditunggangi HTI. Dan seterusnya.

Munculnya Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi paling banyak diusung Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden (capres), juga tidak lepas dari aksi tunggang menunggangi elektabilitas seorang Anies Baswedan. Dikabarkan, Dari 34 DPW Nasdem di seluruh Indonesia, 32 di antaranya mengusung Anies maju Pilpres 2022.

Nasdem sendiri bisa dikatakan sebagai partai gagal, tak mampu mencetak kader yang dapat memenuhi ekspektasi publik untuk ditempatkan pada bursa calon kepemimpinan nasional. Surya Paloh, berulangkali hanya mengulang pidato restorasi yang basa-basi.

Kalau Nasdem mengusung Surya Paloh sebagai Capres, sudah pasti suara Nasdem akan jeblok. Karena publik paham, Surya Paloh bukan figur pemimpin yang diharapkan.

Apa yang dilakukan Nasdem ini juga dicontoh sejumlah partai lain, yang juga berusaha 'menunggangi' eletabilitas Anies Baswedan. PKB dan PPP di beberapa daerah, juga memasang foto Anies Baswedan dalam sejumlah kampanye politiknya.

Walaupun demikian, Nasdem belum tentu mengusung Anies Baswedan. Karena mekanisme untuk mengusung Capres bukan via voting.

"Perlu dicatat bahwa dalam pengambilan keputusan rekomendasi oleh SC (Steering Comittee) tidak dilakukan atas dasar voting, namun mengacu pada tata tertib yang telah disampaikan, yaitu musyawarah untuk mufakat," ujar Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (16/6/2022).

Namun, dengan menempel Anies Baswedan Nasdem berharap mendapatkan beberapa benefit politik, diantaranya :

*Pertama,* menumpang elektabilitas Anies Baswedan untuk mendongkrak suara Nasdem. Kalau yang dijual nama Surya Paloh, sudah pasti dagangan politik Nasdem tidak laku.

*Kedua,* meletakan posisi sebagai partai pengusung Anies Baswedan. Sehingga, jika  terjadi koalisi partai mengusung Anies, Nasdem merasa punya peran pertama dan sentral sebagai pengusung Anies. Sehingga, Nasdem merasa punya hak untuk menuntut bagian sejumlah kursi menteri dan pejabat tinggi nantinya.

*Ketiga,* berusaha segera bermigrasi dari koalisi Jokowi yang banyak dihujat rakyat. Sehingga, jika ada kemarahan rakyat karena kegagalan pemerintahan, menghukum tidak memilih partai yang mendukung Jokowi dakam Pemilu, Nasdem dapat selamat dengan menggunakan sekoci Anies Baswedan.

Begitulah politik, tidak ada kawan sejati yang ada kepentingan pribadi. Politik machiaveli demokrasi, meniscayakan siapapun yang terlibat didalamnya untuk berpolitik culas dan saling menunggangi. [].

.

Follow Us Ahmad Khozinudin Channel

https://heylink.me/AK_Channel/

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik