Nakes Gundah, Mengaduh pada Siapa?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 13, 2024    Comment   

Nakes Gundah, Mengaduh pada Siapa?

Tinta Media - Akhir-akhir ini masyarakat luas dikejutkan dengan berita banyaknya nakes (tenaga kesehatan) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) dipecat.

Kementerian kesehatan (Kemenkes) sedang menyelidiki kasus ini. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa akan segera mendalami permasalahan yang sedang terjadi di sana. Mekanisme pengangkatan nakes di daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemda, sehingga setiap daerah kondisi kemampuan fiskalnya berbeda, dan jumlah nakes yang dipekerjakan disesuaikan dengan dananya.

Kemenkes memiliki standar jumlah nakes, untuk Puskesmas atau Rumah Sakit berapa nakes yang dibutuhkan. Hal ini sebagai solusi dari permasalahan yang sedang terjadi di wilayah NTT, penjelasan oleh Kemenkes. 

Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai, Bartolomeus Hermopan, Selasa (9/4) dikutip dari detik, sebelumnya sejumlah 249 orang ( nakes non ASN di berhentikan sepihak),hal tersebut adalah imbas dari para nakes yang meminta perpanjangan SPK serta kenaikan upah tambahan penghasilan.

Penggunaan terminologi health work force dalam operasionalnya dimaknai sebagai pekerja bidang kesehatan, rumusan dari WHO, artinya dalam pandangan kapitalisme dokter, bidan, perawat, adalah buruh atau pekerja pada umumnya, mereka adalah mesin penggerak industrialisasi kesehatan, adanya konsep politik kekuasaan kapitalisme, yakni spirit bisnis, sehingga Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah dengan pengelolaan bisnis, dampaknya kesejahteraan para nakes memprihatinkan, di tengah situasi harga pelayanan kesehatan yang mahal, juga terampasnya hak publik terhadap kesehatan, hal inilah yang disampaikan oleh Dr. Rini Safri.

  Islam memandang bahwasanya kesehatan adalah kebutuhan pokok publik yang wajib di jamin oleh negara sebagai fungsi raa'in (pengurus persoalan umat)dan junnah (pelindung publik) dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, menjadikan sistem kesehatan steril dari aspek bisnis, industrialisasi. Semestinya negara memberikan pelayanan kesehatan gratis, berkualitas, untuk semua warga negara, para nakes sebagai ujung tombaknya, dan fasilitas kesehatan milik pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga, Baitul Mal yang akan menyediakan anggaran kesehatan, secara keseluruhan, baik untuk para nakes ataupun penunjang fasilitas kesehatan. Sehingga kesejahteraan dapat dirasakan, tidak terkecuali para nakes, terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan, begitu pun dengan layanan kesehatan yang paripurna. Keadaan sejahtera bagi setiap individu hanya dapat dirasakan apabila sistem Islam ditegakkan dengan penerapan Islam secara sempurna dalam bingkai Khilafah.

Oleh: Mamik

Muslimah Peduli Generasi

Kapitalisme Biang Ketidakjelasan Nasib Nakes

@tintamedia 0 Dibaca    April 24, 2024    Comment   

Kapitalisme Biang Ketidakjelasan Nasib Nakes

Tinta Media - Bupati Manggarai, NTT, Herybertus G.L. Nabit memecat 249 nakes non Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemecatan ini dilakukan setelah ratusan nakes non ASN tersebut berdemonstrasi menuntut perpanjangan kontrak kerja dan kenaikan upah. Bupati menganggap bahwa aksi tersebut sebagai bentuk ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan bawahan pada atasan. Di sistem kapitalisme ini nyatanya persoalan upah rendah bukan hanya terjadi pada nakes saja tetapi di bidang lain pun sama seperti guru honorer, buruh pabrik, buruh tani dan lain sebagainya.

Ketika DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir mengatakan bahwa "Ratusan Nakes yang berdemonstrasi sebenarnya hanya ingin berdialog dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD. Mereka hanya minta gajinya di naikkan dari Rp.600 ribu sebab sangat jauh dari UMR NTT (sekitar 2 juta lebih)". Upah rendah pada nakes bukan hanya terjadi di Manggarai NTT saja tetapi di wilayah lain pun banyak yang bernasib sama. Masih ada 34,5% nakes dan tenaga medis yang mendapat gaji di bawah UMR. Alasan klasiknya penyebab gaji para nakes jauh di bawah UMR karena pemerintah setempat sering kali kekurangan dana untuk menggaji para honorer. Padahal kecilnya gaji nakes akan sangat berdampak pada menurunnya efektivitas dan inisiatif kerja.

Semua ini dampak dari penerapan sistem kehidupan kapitalis. Sistem ini membolehkan siapa pun mengelola SDA, sedangkan jika SDA dikelola oleh swasta/asing tentu keuntungan besar akan masuk pada kantong mereka. Seperti misalnya di NTT yang terkenal dengan berlimpah logam mangan, emas, batu bara, nikel, tembaga dan lain-lain. Tetapi semua SDA-nya di kelola oleh asing sehingga kebermanfaatannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Dan dalam sistem ini posisi penguasa hanya sebagai regulator yang tidak memiliki visi untuk menyejahterakan rakyatnya. Melainkan hanya sebagai regulator bagi para pemilik modal. Juga sistem Politik Demokrasi hanya melahirkan penguasa oligarki yang justru melindungi kepentingan para pengusaha dan mengabaikan hak rakyatnya.

Berbeda hal dengan sistem kapitalisme, di dalam sistem Islam penguasa sangat memperhatikan hak rakyatnya termasuk hal sehat dan hidup layak. Pemenuhan kebutuhan rakyat dan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian utama bagi para penguasa untuk dipenuhi. Aturan kepemilikan yang jelas dan ketat menjadikan SDA hanya boleh di kelola oleh negara. Dan pendistribusiannya dipastikan sampai ke tangan seluruh rakyat baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan maupun keamanan rakyat. Karena sejatinya SDA dan hasil pengelolaannya adalah milik rakyat yang tidak boleh dikuasai dan dinikmati oleh individu ataupun segelintir orang pemilik modal saja.

Begitu pun persoalan upah rendah bisa teratasi, sebab pemasukan negara akan sangat melimpah dari hasil kekayaan alam dan pos-pos pemasukan negara yang lainnya. Maka bukan hanya upah yang tinggi bagi nakes saja tetapi juga fasilitas kesehatan yang mumpuni dan merata akan ada di seluruh wilayah dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Di bidang kesehatan semua di bawah kontrol negara, baik itu rumah sakit besar maupun kecil dari kota hingga desa. Sehingga bisa di pastikan seluruh rakyatnya mendapatkan pelayanan yang sama.

Selain kepemilikan, Islam pun memosisikan penguasa sebagai raa'in dan junnah yaitu pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Kesejahteraan, keselamatan dan keamanan rakyat menjadi prioritas utama negara terhadap seluruh rakyatnya. Maka saatnya beralih ke sistem Islam kaffah yang mampu menjadikan kehidupan adil, sejahtera, aman dan berkualitas. Dan semua permasalahan kehidupan akan terpecahkan karena hanya sistem Islam satu-satunya sistem yang berasal dari Pencipta manusia dan seluruh alam semesta yang Maha Sempurna. Yang tidak mungkin cacat, dan tidak adil, sehingga sangat layak sebagai satu-satunya aturan hidup yang sempurna dan solusi yang hakiki bagi seluruh permasalahan kehidupan manusia. Wallahu a'lam bi ash-shawwab.

Oleh: Ummu Arkaan
Sahabat Tinta Media

Mau Dibawa ke Mana Nasib Para Nakes?

@tintamedia 0 Dibaca    April 22, 2024    Comment   

Mau Dibawa ke Mana Nasib Para Nakes?

Tinta Media - Gaes, manusia itu makhluk sosial kan ya? Kita saling membutuhkan manusia yang lain dalam menjalani kehidupan ini. Ibaratnya nih ya...sesultan apa pun seseorang pasti butuh bantuan orang lain. 

Contohnya aja ketika kita sakit terus berobat ke rumah sakit (RS), ada banyak pihak yang akan terlibat dalam menyembuhkan sakit kita. Ada petugas parkir yang jaga motor kita, ada satpam yang menyambut kita saat masuk RS, ada petugas pendaftaran yang masukin data kita, ada dokter yang mendiagnosa sakit kita, ada perawat yang bantu dokter buat memeriksa keadaan kita dan seterusnya. Nah, banyak banget kan gaes pihak yang terlibat dalam penyembuhan sakit kita?

Nasib Nakes yang Merana

Lebih-lebih para nakes yang jadi garda terdepan menghadapi penyakit. Contohnya seperti waktu wabah Covid yang merebah kemarin, banyak nakes yang sampai nyawanya harus teregang karena menangani para pasien yang terkena Covid-19. Sungguh...perjuangan nakes begitu besar ya gaes.

Tapi, ngomong-ngomong soal nakes nih, ada fakta yang begitu memilukan gaes. Dengan pengorbanan mereka yang begitu besar harusnya upah hasil jerih payah mereka juga sama besarnya. Namun fakta yang terjadi tidaklah seindah angan-angan gaes. Kehidupan nakes masih ada yang jauh dari kata sejahtera. Seperti nakes di Manggarai, NTT yang mana per 1 April 2024 yang belum digaji sejak Januari 2024, bahkan ada juga nakes yang bekerja secara sukarela selama dua tahun alias bekerja tanpa dibayar sepeser pun. Mereka mulai bekerja tahun 2012 dengan status tanpa digaji, kemudian pada tahun 2014 digaji Rp400 ribu per bulan, lalu naik menjadi Rp600 ribu per bulan, dan hingga kini masih belum diangkat menjadi ASN (Viva News, 14-4-2024)

Fakta memilukan ini akhirnya mendorong mereka untuk bertemu para pemangku kebijakan. Mereka menemui Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Matias Masir untuk berdiskusi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD. Mereka meminta agar gajinya dinaikkan dari Rp600 ribu sebab sangat jauh dari UMR NTT (sekitar Rp2 juta lebih).

Namun, hal ini mendapatkan respons yang berbeda dari Bupati Manggarai, NTT, Herybertus G.L. Herybertus melakukan pemecatan terhadap nakes non ASN tersebut karena menganggap mereka melakukan demonstrasi yang mana juga dinilai sebagai bentuk ketakdisiplinan dan ketidakloyalan bawahan pada atasan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir mengaku menyayangkan keputusan Herybertus. Masir heran dengan keputusan Herybertus yang melakukan pemecatan terhadap 240 nakes tersebut. Masir mengatakan upaya nakes menemui DPRD hanya menyampaikan aspirasi saja sehingga seharusnya tidak perlu berlebihan menganggap tindakan nakes sebagai pemberontakan terhadap atasan. Hmm...miris banget sih gaes, niatnya menyampaikan aspirasi tapi malah dipecat.

Alasan Klasik Para Penguasa

Sudah bukan menjadi rahasia masalah gaji tentunya erat hubungannya dengan dana kan gaes. Dana menjadi alasan klasik penyebab gaji para nakes jauh di bawah UMR. Pemerintah setempat sering kali mengalami kekurangan dana untuk menggaji para tenaga honorer. Padahal kalau ditelisik lebih dalam kecilnya gaji nakes akan sangat berdampak pada menurunnya efektivitas dan inisiatif kerja para nakes. Para nakes mau tidak mau harus mencari pekerjaan sampingan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka setiap harinya. Hal tersebut, tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Misalkan karena terlalu lelah bekerja dengan 2 jenis menjadi nakes dan melakukan pekerjaan sampingan, nakes tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal pada pasien.

Persoalan upah rendah pun bukan hanya terjadi pada nakes, tetapi di bidang lain pun sama, seperti guru yang masih berstatus honorer, buruh pabrik dan lain sebagainya. Mereka bekerja bagai kuda, tetapi upah yang mereka dapat tidak seberapa. Oleh karena itu, sudah saatnya persoalan upah ini harus segera diselesaikan agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Biang Kerok Semua Masalah

Akar permasalahan pemerintah kekurangan dana dalam menggaji para nakes sebenarnya merupakan akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini membuat negara miskin. Sistem ini membolehkan siapa pun untuk memiliki apa pun termasuk hal-hal besar seperti Sumber Daya Alam (SDA). Pengelolaan SDA diserahkan pada swasta asing. Dengan kemudahan pengelolaan SDA seperti ini tentunya keuntungannya akan masuk pada kantong mereka pribadi.

Misalnya di NTT, provinsi yang dikenal berlimpah logam mangan. Bukan hanya logam mangan, tetapi juga tambang lain seperti emas, batu bara, nikel, tembaga dll. Namun kenyataan itu hanya menjadi isapan jempol semata, semua SDA itu dikelola oleh asing sehingga kebermanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Seandainya SDA yang begitu banyak tersebut dikelola oleh pemerintah, tentunya bukan hanya gaji nakes saja yang tersolusikan, kemiskinan yang melanda NTT pun akan segera terselesaikan.

Selain pengelolaan SDA diserahkan pada swasta asing, sistem kapitalisme juga menjadikan pemimpin yang mandul dalam mengurusi urusan umat. Dalam sistem ini, posisi penguasa negara hanya sebagai regulator atau penghubung dalam menjaga hubungan timbal balik antara para pemilik modal dan rakyat. Mereka tidak bervisi menyejahterakan rakyat.

Apalagi di dalam sistem politik demokrasi yang melahirkan penguasa oligarki. Hanya segelintir orang saja yang menjadi penguasa negara. Sehingga tak heran di sistem sekarang sering kita temukan penguasa yang justru melindungi kepentingan para pemilik modal dan malah mengabaikan hak rakyatnya. Banyak penguasa yang tidak memiliki empati pada rakyatnya yang kesusahan bahkan tak jarang ada yang mati kelaparan.

Islam Siap Solusikan Segala Permasalahan

Membiarkan kehidupan terus berada dalam cengkeraman sistem kapitalisme akan membuat rakyat sulit mendapatkan kesejahteraan, tak terkecuali para nakes. Sudah ada saatnya ada solusi komprehensif yang menyelesaikan masalah ini. Solusi tersebut hanya ada pada Islam (Khilafah). Sistem Khilafah sangat memperhatikan hak rakyat, termasuk hak untuk sehat dan hidup layak. Jaminan kesejahteraan dalam Islam dapat terwujud salah satunya dengan pengaturan kepemilikan yang jelas. Dalam Islam, SDA termasuk kepemilikan umum yang mana kepemilikannya haram dikelola dan dimiliki oleh individu. 

Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam sistem pemerintahan Khilafah, negara wajib mengelola SDA yang ada pada negaranya. Kemudian memberikan hasilnya pada rakyat, baik dalam bentuk SDA yang bisa langsung dikonsumsi ataupun diberikan dalam bentuk pelayanan pada fasilitas-fasilitas umum, seperti RS dan lainnya.

Dari pengaturan kepemilikan saja, persoalan upah rendah dapat teratasi karena terdapat jaminan sumber pemasukan negara yang sangat melimpah dari hasil kekayaan alam. Jika SDA tersebut dikelola negara dengan baik maka bukan hanya upah nakes saja yang tinggi, tetapi fasilitas kesehatan juga akan mumpuni dan merata dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Selain mengatur dalam hal kepemilikan, Islam pun memosisikan penguasa sebagai raa’in dan junnah, yaitu penguasa sebagai pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Seluruh urusan rakyat akan menjadi tanggung jawab penguasa. Seperti kebutuhan pokok dalam rumah tangga, seperti kesehatan, negara akan menjamin rakyat bisa hidup sehat.

Puskesmas akan tersebar secara merata dengan kualitas pelayanan dan SDM yang terbaik hingga  pelosok desa. Upah yang diterima oleh para nakes akan sepadan dengan tenaga mereka dan  penguasa akan melayani rakyatnya dengan sebaik-baik pelayanan seorang pelayan pada tuannya.

Sistem kesehatan tidak berada di bawah kendali swasta. Rumah sakit yang besar maupun kecil dari kota hingga desa di bawah kontrol negara sendiri. Negara akan memastikan seluruh rakyatnya akan mendapatkan pelayanan yang sama dan merata. Negara juga akan memastikan seluruh rakyatnya dapat hidup dengan sejahtera, mampu tinggal di rumah yang layak, mengakses air bersih dengan mudah, lingkungan dengan sanitasi yang baik. Dam tak lupa, menjamin pangan yang bergizi dan bernutrisi beredar di tengah masyarakat.

Khatimah

MasyaAllah... sungguh luar biasa sistem Islam. Sistem Islam mampu menyejahterakan kehidupan rakyatnya. Selain mampu menyejahterakan rakyatnya, dengan penerapan sistem Islam maka Ridho Allah akan bisa diraih sehingga keberkahan akan terus dapat terlimpahkan dalam kehidupan. Sudah penguasa negeri ini menengok sistem Islam. Sistem yang akan membawa keberkahan dunia akhirat. Wallahua'lam bi shawwab.[]

Oleh : Ananda, S.T.P. (Sahabat Tinta Media)

Nasib Nakes Tanggung Jawab Negara

@tintamedia 0 Dibaca    April 21, 2024    Comment   

Nasib Nakes Tanggung Jawab Negara

Tinta Media - Kabar tentang dipecatnya ratusan tenaga kerja di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tengah mendapat perhatian publik. Pasalnya, para nakes tersebut curhat dan menuntut kenaikan gaji. Tidak hanya itu, para nakes pun dikabarkan belum mendapatkan gaji sejak Januari 2024 (viva.com, 14/4/2024).

Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) menyayangkan keputusan Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Herybertus GL Nabit yang memecat 249 tenaga kesehatan non ASN.

Para nakes non Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diberhentikan setelah berunjuk rasa di Kantor Bupati karena menuntut kenaikan gaji (tvonenews.com, 14/4/2024). Gaji yang didapatkan para nakes tersebut hanya berkisar Rp 400-600 ribu. Padahal risiko kerjanya jauh lebih tinggi daripada pekerjaan lainnya. Tentu saja, besaran gaji tersebut terkategori tidak layak.

Terkait hal tersebut, DPRD Manggarai meminta agar Bupati membatalkan keputusannya dengan memperpanjang Surat Perintah Kerja para nakes tersebut (detiknews.com, 15/4/2024). Jasa para nakes semestinya mampu menjadi pertimbangan akan kebijakan tersebut. Pengorbanannya tidak bisa dibandingkan dengan sejumlah rupiah, apalagi saat pandemi Covid yang terjadi beberapa tahun lalu.

Kebijakan yang Merugikan Nakes

Curhatan para nakes terkait haknya sebagai seorang pekerja, wajar terjadi. Ketidakadilan yang terus menyapa menjadikan para nakes kesulitan. Terutama kesulitan dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan harian yang terus meroket. Gaji yang tidak sebanding dengan risiko pekerjaan membuat mereka tidak tahan dengan beban yang terus memberatkannya. Apalagi, gaji yang tidak seberapa ini pun sering telat diberikan. Nakes hanya dieksploitasi tenaga dan jasanya, tanpa ada imbalan yang senilai.

Kebijakan ini pun diperparah dengan sikap penguasa yang arogan. Kekuasaan dan kewenangannya disalahgunakan hanya demi keuntungan materi. Penguasa tidak peduli dengan nasib rakyatnya yang serba kesulitan. Kesulitan mengakses layaknya pendapatan, sulit juga mendapatkan pekerjaan layak hingga akhirnya sulit memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Jabatan yang diduduki tidak digunakan sebagai sarana mengurusi urusan rakyatnya. Alhasil, rakyat makin limbung karena beban yang kian tidak terbendung.

Fakta ini menunjukkan betapa buruk sistem kapitalisme yang kini dijadikan standar pijakan. Konsepnya yang rusak niscaya melahirkan kebijakan-kebijakan koyak yang pastinya menyengsarakan rakyat. Para penguasa hanya menjadikan jabatan sebagai pungguk kekuasaan demi memperkaya diri dan golongannya. Jabatan dijadikan sarana mencari keuntungan materi. Sedangkan urusan rakyat dilalaikan begitu saja tanpa ada solusi jelas dan tuntas.

Konsep ini pun semakin rusak saat kapitalisme dipadukan dengan sekularisme yang meniadakan aturan agama dalam kehidupan. Rakyat hanya dianggap sebagai beban negara yang tidak diurus dengan baik. Padahal sejatinya, posisi negara adalah ibu kandung rakyatnya yang wajib menjaga, mengayomi dan mengurus seluruh urusannya. Namun sayang, sistem rusak kapitalisme sekularistik tidak mampu menyajikan konsep demikian. Karena kecacatan konsep yang diadopsinya sejak awal mula kelahirannya. Semua ini akhirnya bermuara pada gagalnya kapitalisme sekuler menjamin kesehatan rakyat.

Islam Menjaga Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan bagian dari rakyat yang wajib dijaga oleh negara. Berbagai jasanya merawat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap rakyat menjadikannya sebagai manusia tanpa tanda jasa yang tidak bisa ditukar hanya dengan harta. Semestinya negara memberikan hak yang layak bagi para nakes.

Islam menetapkan bahwa segala hal terkait kesehatan adalah tanggung jawab negara seutuhnya. Karena negara adalah satu-satunya institusi yang wajib mengurusi setiap kepentingan per individu rakyatnya.

Rasulullah SAW. bersabda,

"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR Al Bukhori).

Konsep tersebut hanya mampu adil  terlaksana dalam sistem Islam dalam wadah institusi khilafah. Satu-satunya institusi yang mampu meriayah rakyat sesuai tuntunan syariah.

Dalam khilafah, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer yang wajib dijaga. Baik pelayanannya, infrastrukturnya, kualitasnya, teknologinya hingga penjaminan hidup para nakesnya. Dalam masa khilafah, para nakes merupakan salah satu pekerjaan mulia. Karena senantiasa berjaga dan melayani setiap rakyat dengan sepenuh tenaga. Negara pun memberikan penghargaan yang luar biasa. Melalui kebijakan khilafah, para nakes mendapatkan gaji dan insentif yang sebanding dengan keahliannya. Semua dana dianggarkan dari Baitul Maal sesuai kebijakan khalifah.

Dengan konsep tersebut, para nakes tidak akan terzalimi. Rakyat pun mendapatkan pelayanan optimal dalam menjaga kesehatannya. Semuanya bersumber pada kebijakan negara yang amanah menjaga nyawa rakyatnya.

Betapa sempurna pengaturan yang disandarkan pada syariat Islam. Kehidupan tercurah rahmat, semua rakyat pun pasti selamat. InsyaAllah.Wallahu'alam bisshowwab.

Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor