Tinta Media: MyPertamina
Tampilkan postingan dengan label MyPertamina. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MyPertamina. Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 Juli 2022

FAKKTA: Mekanisme Baru Pembelian Pertalite Rugikan Rakyat


Tinta Media - Adanya mekanisme baru dalam pembelian BBM bersubsidi (Pertalite) dinilai Ekonom Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Hatta, S.E, M.M. merugikan seluruh rakyat Indonesia.

"Seluruh rakyat Indonesia telah dirugikan," tuturnya kepada TintaMedia, Selasa (05/07/2022).

SDA migas, lanjut Hatta, dihisap dari perut bumi Indonesia, namun dijual dengan harga internasional. Sebuah penjajahan yang sangat nyata. Ini semua terjadi karena Indonesia menjalankan ekonomi Kapitalistik.

Menurutnya, SDA Indonesia telah diserahkan kepada swasta dan Asing. "Dengan atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, SDA diserahkan kepada pihak swasta bahkan asing," ujarnya.

Di tangan model sistem fiskal yang Kapitalistik pulalah, terang Hatta, meniscayakan pemerintah hanya mencukupkan penerimaannya dengan pajak, utang dan cetak uang.

Terakhir, ia menegaskan akibat penerapan sistem kapitalistik,n Indonesia bersedia dibayar dengan uang kertas yang begitu rendah nilainya.

"Di tangan sistem moneter kapitalistik pulalah, Indonesia bersedia dibayar dengan menggunakan mata uang kertas yang notabenenya bernilai sangat rendah atas semua ekploitasi SDA yang begitu melimpah dan bernilai tinggi," pungkasnya. [] Nur Salamah

Jumat, 08 Juli 2022

Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Semakin Untungkan Asing untuk Kuasai Sektor Energi Indonesia


Tinta Media - Ekonom Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA), Muhammad Hatta, S.E, M.M. menilai, kebijakan pembelian pertalite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina semakin menguntungkan asing untuk menguasai sektor energi Indonesia.

"Asing semakin menguasai sektor energi Indonesia," tuturnya kepada TintaMedia, Selasa (05/07/2022).

Menurutnya, harga JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan/Pertalite) yang mengikuti harga keekonomian alias dihapusnya subsidi BBM, akan membuka peluang lebih besar bagi SPBU-SPBU asing untuk meraup untung lebih banyak. "Harga jual eceran yang mereka tetapkan tidak lagi terpaut jauh dengan harga jual eceran yang selama ini dijual oleh Pertamina. Ini artinya, asing semakin menguasai sektor energi Indonesia," ungkapnya.

Ia menilai dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia, maka keuntungan yang akan asing dapatkan juga semakin nyata. "Ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia yang terbesar keempat di dunia, maka tentu saja peluang untung besarnya menjadi semakin nyata," bebernya.

Dua perusahaan asing yang aktif mengembangkan penjualan retail di Indonesia, lanjut Hatta, adalah Shell Indonesia dan BP AKR Fuels Retail (PT. Aneka Petroindo raya). "Hingga akhir 2021, Shell Indonesia memiliki jaringan retail SPBU mencapai 167 buah. Adapun BP AKR Fuels Retail sebanyak 26 jaringan SPBU (outlet) hingga akhir januari 2022. Dalam laporan tahunan 2021nya, BP AKR Fuels Retail bahkan berencana memperbanyak jaringan mencapai 350 buah di seluruh Indonesia.

Sebagai ekonom, ia memahami bahwa baik swasta asing maupun domestik telah menguasai energi Indonesia. "Di sektor hulu (upstream), swasta asing maupun domestik sudah begitu luas menguasai sektor energi Indonesia," jelasnya.

Hal ini, terang Hatta, bisa dilihat dari tingkat lifting minyak dan gas yang dikuasi oleh Pertamina di tingkat nasional.

Terakhir, ia menjelaskan mengenai lifting di sektor perminyakan. "Di sektor minyak, pada tahun 2020 lifting minyak Pertamina hanya 52% dari total lifting nasional. Di tahun yang sama, lifting Gas Pertamina hanya mencapai 35% dari total lifting nasional," pungkasnya. [] Nur Salamah
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab