Sebut Khilafah a-Historis dan Mengancam, Ulama Aswaja: Perkataan yang Tidak Tahu Berterima Kasih

@tintamedia 0 Dibaca    November 20, 2024    Comment   

Sebut Khilafah a-Historis dan Mengancam, Ulama Aswaja: Perkataan yang Tidak Tahu Berterima Kasih

Tinta Media – Merespons ungkapan bahwa Khilafah a-historis dan mengancam, Ulama Aswaja Jawa Barat Ajengan Agus Al Fatih menilai, sebagai perkataan yang tidak tahu berterima kasih. 

“Orang-orang yang mengatakan Khilafah a-historis dan menyebutnya sebagai ancaman adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada jasa ulama terdahulu yang menyebarkan Islam hingga ke bumi Nusantara,” tuturnya di acara multaqo ulama dengan tema, Menyongsong Indonesia Baru: Saatnya Tampil Pemimpin yang Amanah dan Buang Komunisme serta Tinggalkan Demokrasi, Selasa (5/11/2024).

Di acara tersebut, Ajengan Wahid, Ulama Aswaja Kabupaten Bandung, juga menegaskan bahwa penerapan sistem kapitalisme menyebabkan umat Islam hidup tidak pada habitatnya. 

“Para ulama harus mengingatkan masyarakat agar kembali kepada syariat Islam” tukasnya.

Menurutnya, sistem yang buruk menyebabkan para pemimpin berperilaku buruk dalam menjalankan amanah kepemimpinan. “Bahkan mendapatkannya dengan cara yang batil serta menolak syariah Islam,” ujarnya.

Kiai Fahmi Anjantani, Ulama Aswaja asal Cirebon mengingatkan kepada para pemimpin dengan mengutip sabda Rasulullah Saw. Bahwa kepemimpinan di Yaumil Qiyamah kelak adalah kehinaan, kecuali orang-orang yang mendapatkannya dengan cara yang benar dan digunakan sebaik-baiknya.

Habib Umar al-Faruq, juga menuturkan bahwa tidak adanya penerapan syariat Islam menimbulkan dampak berupa ketidakterjagaan atas nyawa, harta, kemuliaan, dan jiwa. 

Ajengan Asep Suwendi, Ulama Aswaja Bandung Barat, juga turut mendoakan para pemimpin agar Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka sehingga dapat membukakan mata hatinya dan terdorong untuk menerapkan syariah-Nya.

“Kalaulah kita tidak bisa menyamai kualifikasi Rasul dan para sahabat setidaknya ikutilah jalan Rasulullah Saw. Mudah-mudahan para pemimpin diberikan hidayah untuk menerapkan Islam dan terwujud seorang Khalifah,” harapnya.

Ia memastikan bahwa selama sistem kapitalisme masih diterapkan pemerintahan baru tidak dapat diharapkan untuk menjalankan amanah kepemimpinan. “Sungguh kepemimpinan itu amanah!” pungkasnya.[] Ajira

Ulama Lampung Suarakan Pentingnya Kepemimpinan Islam

@tintamedia 0 Dibaca    November 06, 2024    Comment   

Ulama Lampung Suarakan Pentingnya Kepemimpinan Islam

Tinta Media - Menyuarakan pentingnya kepemimpinan Islam, sekitar 60 ulama dan tokoh masyarakat Lampung yang tergabung dalam Majmu’atul Ulama Annahdlah (MUA) menggelar acara Multaqo Ulama Aswaja Lampung bertajuk: “Menyongsong Indonesia Baru, Harapan Baru atau Hanya Baru Diharapkan?” secara daring melalui Zoom, pada Ahad (27/10/2024).

Dalam acara tersebut, para ulama dan tokoh masyarakat Lampung yang dipimpin Kiai Bustomi al-Jawi memberikan pandangannya atas kondisi bangsa Indonesia yang kian kompleks dengan menyuarakan betapa pentingnya peran kepemimpinan Islam untuk mewujudkan keadilan yang hakiki.

Tanpa kepemimpinan Islam, mereka mempertanyakan, akankah pemerintahan baru ini (Pemerintahan Prabowo-Gibran) benar-benar menjadi pelita di tengah kegelapan atau justru malah memperpanjang mimpi keadilan yang belum juga terwujud? [] Muhar

Ratusan Ulama Hadiri Multaqo Ulama Aswaja Depok Bahas Kepemimpinan Negara

@tintamedia 0 Dibaca    November 05, 2024    Comment   

Ratusan Ulama Hadiri Multaqo Ulama Aswaja Depok Bahas Kepemimpinan Negara

Tinta Media – Ratusan ulama Aswaja Depok berkumpul menghadiri acara Multaqo Ulama Aswaja Kota Depok membahas kepemimpinan negara.

Acara yang diadakan oleh Majelis Dirosah Islamiyah pada Ahad, 27 Oktober 2024 bertempat di Gedung MUI Depok, di Jalan Nusantara tersebut, dihadiri peserta dari kalangan ulama, asatidz dan tokoh masyarakat dengan tema: “Maulid Nabi, Menyongsong Indonesia Baru Meneladani Kepemimpinan Nabi SAW.”

Dalam sambutannya, Pembina Majelis Dirosah Islamiyah, Ustadz Ujang Furqon menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta yang hadir. 

Ia menyatakan bahwa bertepatan dengan momen peringatan maulid Nabi SAW. dan pelantikan seorang pemimpin baru di negeri Indonesia inilah yang menjadi alasan tema acara yang berkaitan dengan meneladani kepemimpinan Nabi SAW. ini dilaksanakan.

Ia pun berharap, dari acara ini para hadirin dapat mengambil pelajaran bagaimana Nabi SAW. memberikan keteladanan yang bukan hanya sebatas sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai seorang pemimpin hingga level kepemimpinan negara.

"Dengan harapan Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semoga kita menjadi bagian yang peduli terhadap persoalan umat dan menjadi berkah atas kegiatan ini," pungkasnya penuh harap.[] Muhar

Ulama Tangerang: Perubahan ke Arah Islam Dilakukan melalui Dakwah

@tintamedia 0 Dibaca    November 02, 2024    Comment   

Ulama Tangerang: Perubahan ke Arah Islam Dilakukan melalui Dakwah

Tinta Media - Ulama Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja) Tangerang Kota Banten, Pengasuh Ponpes Modern Granada Karawaci KH Ismail Musa menyatakan, perubahan ke arah Islam dilakukan melalui dakwah.

"Perubahan jahiliah menjadi Islam, kerajaan menjadi kesultanan, semua itu dilakukan melalui dakwah," ujarnya dalam acara Multaqo Ulama Aswaja Tangerang, di Ponpes Modern Granada Karawaci Tangerang Kota, Ahad (27/10/2024). 

Maka itu, ia mengingatkan bahwa ulama memiliki peran penting dalam melakukan proses menuju perubahan ke arah Islam untuk menghadirkan pemimpin yang amanah.

Selain itu, Pengasuh Ponpes Daarul Qur’an Pakuhaji Kiai Hudhori Yaum, yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan, pemimpin saat ini harus berani bercermin kepada para pendahulunya, yaitu kepada para Sultan. Mereka (para Sultan) mengubah sistem kerajaan menjadi kesultanan Islam agar mereka mampu menjadi pemimpin yang amanah.

"Sebut saja seperti anak Tarumanegara ke delapan yaitu Rakeyan Sancang Garut Selatan di abad keenam atau Raja Sri Indravarman seorang Raja Sriwijaya. Keduanya mampu mengubah kerajaan menjadi kesultanan dalam mengurus agama dan dunia rakyatnya," ungkapnya.

Acara juga diisi dengan pemaparan materi oleh beberapa delegasi ulama lainnya.

Acara yang berlangsung sejak pukul 08.00-12.00 WIB ini, ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh KH Ismail Musa selaku shahibul bait (tuan rumah) dan pembacaan pernyataan sikap oleh Forum Ulama Aswaja Tangerang Kota yang pada intinya mereka bersepakat bahwa keberadaan pemimpin amanah hanya bisa didapatkan dari Islam dengan cara menerapkan syariah dan khilafah.[] Muhar

Ulama Aswaja Gresik: Khilafah, Satu-satunya Solusi Masalah Palestina

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 23, 2023    Comment   

Ulama Aswaja Gresik: Khilafah, Satu-satunya Solusi Masalah Palestina

Tinta Media - Ulama Aswaja Gresik Kasepuhan menegaskan, satu-satunya solusi permasalahan Palestina adalah Khilafah. 

“Bahwa satu-satunya solusi untuk permasalahan di Palestina dan di negeri-negeri muslim lainnya adalah Khilafah,” tutur Kyai Najib Perwakilan Ulama Aswaja Gresik dalam Multaqa Ulama Aswaja Gresik: Solusi Satu Negara Khilafah Menuntaskan Problematika di Palestina, Sabtu (16/12/2023) di kanal Youtube Dakwah Giri.

Ia mengungkap, khalifah yang akan mengerahkan pasukan untuk menyucikan bumi Palestina dengan mengenyahkan entitas Yahudi dan segala kejahatannya.

“Bahwa solusi-solusi yang ditawarkan, baik berupa dua negara, gencatan senjata dan yang lainnya wajib ditolak, sebab solusi-solusi tersebut merupakan agenda negara-negara penjajah,” tegasnya. 

Ia menuturkan, tentara atau pasukan kaum muslimin di negara mana pun wajib hukumnya untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan mujahidin di Palestina dengan datang dan terjun di medan peperangan melawan pasukan musuh, yakni pasukan entitas Yahudi dan penyokongnya.

“Bahwa kaum muslimin di negeri-negeri muslim wajib hukumnya secara syar’i untuk mengangkat pemimpin yang benar-benar bisa bertindak sebagai junnah tempat berlindung bagi rakyatnya dan yang memimpin perang melawan musuh,” ungkapnya. 

Menurutnya, perjuangan Li i’lai kalimatillah secara syar’i dan aqli akan meraih keberhasilan apabila mengikuti thariqah Rasul serta dilakukan secara berjama’ah, berpartai.

Ia juga menuturkan, wajib hukumnya untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mendinding antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kalian akan dihimpunkan.” (QS. Al-Anfal: 24)

Campakkan Demokrasi 

Kiai Najib mengatakan, sistem demokrasi harus dibuang jauh-jauh sebab demokrasi adalah sistem kufur, warisan dari John Locke, Montesquae dan Jean Jacques Rousseau.

“Demokrasilah yang selama ini telah menciptakan para penguasa (baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif) yang pro penjajah,” pungkasnya.[] Abu Muhammad 

 

 

Ulama Aswaja Samarinda: Apakah Negara Kita Sudah Merdeka?

@tintamedia 0 Dibaca    September 20, 2023    Comment   

Ulama Aswaja Samarinda: Apakah Negara Kita Sudah Merdeka?

Tinta Media - Ulama Aswaja Samarinda Ustadz Fery Ibrahim mempertanyakan kemerdekaan negara.

"78 tahun yang lalu kita berhasil mengusir penjajah dan mengambil momentum untuk memproklamasikan kemerdekaan RI, tentu kemerdekaan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya adalah apakah negara kita sudah benar-benar merdeka? "tuturnya dalam kegiatan Multaqa Ulama Aswaja Kalimantan Timur: Kemerdekaan Hakiki Milik Siapa? di Samarinda, Ahad (27/8/2023).

"Dengan adanya penjajah politik, penjajahan ekonomi, penjajahan hukum menunjukkan kita belum bebas, belum merdeka secara hakiki," imbuhnya.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya dalam acara Multaqa Ulama tersebut. 

Para ulama yang hadir dalam kegiatan Multaqo Ulama tersebut bergantian menyampaikan pandangannya terkait kemerdekaan.

Futuhat dan Penjajahan

Pimpinan Pondok Alam Darul Inqilabiyah Samarinda Ustadz Muliadi Abu Fikri menyampaikan soal perbedaan antara futuhat dan penjajahan.

 

“Terkadang ada dari kita yang menyamakan makna antara penjajahan dan futuhat, padahal dua hal tersebut adalah berbeda. Karena penjajahan adalah istilah khas dari ideologi kapitalisme, sedang-kan istilah futuhat adalah istilah khas dalam Islam” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa secara motif, sangat jelas bahwa penjajahan adalah karena materi, motif kekuasaan, motif politik, dan motif budaya dimana ujungnya cengkraman kepada yang dijajah. "Sedangkan motif futuhat dalam Islam adalah dorongan aqidah, yakni untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru alam” jelasnya.

Memaknai Kemerdekaan

Ulama Samarinda Ustadz Hudzaifah menyatakan bahwa menjadi manusia yang bermanfaat adalah hak terbaik untuk mengisi kemerdekaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. 

Menurutnya, ada tiga cara pandang dalam memaknai kemerdekaan. "Yang pertama adalah cara pandang dimana orang telah melihat kebutuhan nya sudah terpenuhi. Yang kedua, pemikiran secara mendalam yakni saat seseorang telah merasa terbebas dari penjajahan, sedangkan cara pandang yang ketiga yakni pemikiran secara cemerlang adalah saat seseorang telah merasa bebas dalam melakukan penyembahan kepada Allah SWT," ujarnya.

Kemerdekaan Hakiki

Ulama Aswaja Samarinda Ustadz M. Yuslie kemudian melempar pertanyaan kepada para jama’ah yang hadir. “Jika kita merasa belum merdeka secara hakiki, maka harus ditanyakan di dalam diri kita apakah sudah ada upaya dari kita untuk mewujudkan kemerdekaan secara hakiki?” tanyanya.

“Kemerdekaan hakiki adalah saat kita bisa bebas melakukan penyembahan kepada Allah SWT,” ungkapnya.

“Hanya dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah maka baru bisa terwujud kemerdekaan hakiki bagi manusia, dan ini juga merupakan bagian dari konsekuensi keimanan,' pungkasnya.[] Ajira

FKU Aswaja Kediri: Negara Kapitalis Tidak Bisa Dibangun Tanpa Pajak

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 03, 2023    Comment   

FKU Aswaja Kediri: Negara Kapitalis Tidak Bisa Dibangun Tanpa Pajak

Tinta Media - Kyai Ahmad Nurkholis dari Forum Komunikasi Ulama (FKU) Aswaja Kediri mengungkapkan, negara dengan sistem kapitalisme tidak bisa membangun negerinya tanpa pajak.

“Kita harus akui bahwa tanpa pajak, memang benar negara ini tidak bisa membangun. Karena memang pajak memiliki peranan yang sangat penting oleh negara yang memiliki sistem kapitalis ini,” ungkapnya dalam acara Multaqo Ulama Aswaja: Pajak adalah Instrument Sistem Ekonomi Kapitalis untuk Memalak dan Menyengsarakan Rakyat, Rabu (24/5/2023) di Kediri.

Ia menjelaskan bahwa negara dengan sistem kapitalis menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk negara sehingga negara memberlakukan aturan-aturan dan undang-undang tentang perpajakan yang begitu banyak.

“Tidak heran kalau negara kita, Indonesia ini yang menganut sistem kapitalis menerapkan begitu banyak pajak berbagai macam pajak baik yang kecil maupun yang besar,” jelasnya.

Kyai Ahmad pun menerangkan bahwa negara sudah tidak peduli lagi dengan keadaan rakyatnya yang terpenting bagi negara adalah pemasukan dengan cara apapun maka negara akan mengambil pajak itu melalui undang-undang melalui Perda dan lain sebagainya disadari atau tidak. “Rakyat merupakan objek daripada pemerasan melalui pajak,” terangnya.

Dalam acara Multaqo Ulama Aswaja di kab. Kediri ini hadir para ulama, Asatidz dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, turut hadir juga hadir Kyai Agus Novi dari FKU Aswaja Kab. Kediri, Kyai Muzammil dari FKU Aswaja Kota kediri, dan Kyai Ahmad Musta’in Syafi’i dari sekjen PUI Kediri Raya [] Abi Nayara

Sekjen PUI Kediri Raya: Pajak Jadi Prioritas, Hampir Mirip Penjajahan Belanda

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 02, 2023    Comment   

Sekjen PUI Kediri Raya: Pajak Jadi Prioritas, Hampir Mirip Penjajahan Belanda

Tinta Media - Sekjen PUI Kediri Raya Kyai Ahmad Musta’in Syafi’i menyampaikan, hampir sangat mirip penjajahan Belanda, disaat sekarang ini pajak menjadi prioritas meski sumber daya Alam yang dimiliki melimpah.

“Sekarang yang terjadi sumber pendapatan negara adalah pajak menjadi prioritas saat sumber daya alam kita ini luar biasa tapi kenapa pajak menjadi Primadona, ini hampir mirip ketika kita dijajah Belanda,” ungkapnya dalam acara Multaqo Ulama Aswaja: Pajak adalah Instrument Sistem Ekonomi Kapitalis untuk Memalak dan Menyengsarakan Rakyat, Rabu (24/5/2023) di Kediri.

Menurutnya, jika sumber daya alam ini dikelola dengan sebaik-baiknya sebagaimana tujuan kemerdekaan, maka pendapatan negara adalah sumber daya alam bukan pajak.

“Sumber pendapatan negara itu adalah pertama dari sumber daya alam sesuai amanah undang-undang dasar dan semangat tujuan kita merdeka dulu adalah bagaimana bisa mengelola sumber daya alam ini sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia menerangkan sumber daya alam harus dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat bukan dijual, bukan dieksploitasi dan menerapkan undang-undang pajak yang memberatkan rakyat.

“Sebenarnya rakyat ini menerima bagian dari Sumberdaya alam bukan membayar pajak tapi menerima uluran tangan pemerintah,” jelasnya.

Kyai Musta’in pun mengingatkan kepada para pejabat dan penguasa, untuk kembali pada cita-cita kemerdakaan yaitu bebas dari penjajahan, rakyat bukan objek untuk bisnis bukan obat untuk mempertahankan kekuasaan tapi rakyat adalah punya hak untuk dilindungi. 

“Bukan malah menjajah rakyatnya sendiri,” tutupnya [] Abi Nayara

FKU Aswaja Kediri: Yang Merusak Negeri Ini Sistem Kapitalis

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 02, 2023    Comment   

FKU Aswaja Kediri: Yang Merusak Negeri Ini Sistem Kapitalis

Tinta Media - Kyai Agus Novi dari FKU Aswaja Kabupaten Kediri menyampaikan bahwa yang merusak negeri ini bukan Islam tetapi sistem kapitalis.

“Maka dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita menjadi sadar bahwa yang merusak negeri dan bangsa ini bukan Islam tetapi sistem kapitalis,” ungkapnya dalam acara Multaqo Ulama Aswaja: Pajak adalah Instrumen Sistem Ekonomi Kapitalis untuk Memalak dan Menyengsarakan Rakya, Rabu (24/05/2023) di Kediri.

Menurutnya, definisi sederhana kapitalis ialah para pemilik modal dan para pengusaha dijadikan pelaku utama dalam kegiatan ekonomi sedangkan negara tidak boleh ikut didalamanya, negara itu hanya sebagai watch dog (anjing pengawas).

“Hanya boleh melihat, mengatur, dan menarik pajak,” jelasnya

Ia menerangkan bahwa benar sangat ironis sekali dalam sistem kapitalis ini, jika tidak bayar pajak negara tidak bisa berkembang. Tapi, bayar pajak malah di korupsi.

“Betul berbahaya, jika tidak bayar pajak sedangkan 80% pendapatan negara kita itu dari pajak, tapi Bukankah ini lebih berbahaya lagi kalau kemudian pajaknya itu di korupsi, itu betul-betul menyakitkan bagi rakyat negeri ini,” terangnya.

Kyai Novi pun menanyakan kepada para peserta yang hadir dalam acara multaqo dengan mengutip ayat suci Al-qur’an. “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ini pertanyaan kagem panjenengan Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin,” tutupnya [] Abi Nayara

Seruan Ulama Aswaja Bogor Raya atas Konflik Papua

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 31, 2023    Comment   

Seruan Ulama Aswaja Bogor Raya atas Konflik Papua

Tinta Media - Menanggapi konflik Papua yang sudah cukup lama, serta Papua yang saat ini kembali memanas dan bergejolak hingga semakin banyak korban berjatuhan, Ulama Aswaja Bogor Raya menyampaikan seruannya.

"Sebagai bentuk perhatian ulama terhadap konflik dan krisis multidimensi ini, Ulama Aswaja Bogor Raya menyampaikan seruannya, antara lain," tutur ulama dalam Multaqo Ulama Bogor Raya 1444H: Cegah Campur Tangan Asing dari Bumi Papua, Rabu (24/5/2023) di kanal YouTube Multaqo Ulama Aswaja TV. 

Pertama, jangan serahkan urusan Papua kepada asing karena hanya akan menggiring kepada disintegrasi bangsa, gerakan papua merdeka adalah upaya barat dalam upaya penjajahan terhadap bangsa lain. "Cukup sudah Papua menjadi korban, pengerukan sumber daya alam yang telah terjadi berpuluh puluh tahun lamanya," ujarnya.

Kedua, saatnya Papua dan Indonesia dikelola dengan Islam dibawah naungan khilafah, bukan dengan demokrasi dan konsep negara bangsa yang hanya menguntungkan kepentingan para oligarki yaitu, penjajah, penguasa, dan para pemilik modal yang hanya akan menjajah mengeruk sumber daya kekayaan alam Papua.

Ketiga, wajib hukumnya untuk seluruh kaum muslimin agar terus berjuang menerapkan syariat islam secara Kaffah, menyeluruh baik secara pribadi, bermasyarakat maupun bernegara.

Keempat, Khilafah adalah ajaran Islam, warisan Rasulullah Saw, warisan ahli Sunnah waljamaah, para ulama mu'tabar telah sepakat di dalamnya.

Kelima, menyeru kaum muslimin terutama seluruh ulama untuk terus menerus berjuang dan berdakwah dijalan Allah ta'ala, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada tegaknya syariat Islam secara menyeluruh dibawah naungan Daulah khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah.

Selanjutnya ulama aswaja bogor raya menyebutkan, situasi yang terjadi di Papua saat ini diperkeruh dengan propaganda pihak asing. "Ini semua tentu membutuhkan penjelasan dan solusi baik secara faktual dan juga syar'i," jelasnya. 

Masyarakat khususnya umat Islam membutuhkan dakwah, dakwah yang antara lain menyeru kepada perubahan yang lebih baik, dakwah yang ini membangun optimisme kolektif membangun masa depan yang semakin cerah. "Dakwah harus ditunjukkan sebagai bukti cinta terhadap segala elemen bangsa, negeri tercinta serta sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keutuhan negeri islam yang terbesar ini," ungkapnya. 

Dakwah juga tidak lepas dari ihtimam di dalam menjaga segala urusan umat di negeri ini. "Untuk itu saatnya peran ulama untuk kembali menjelaskan kepada umat, saatnya Islam kembali mengatur kehidupan baik di dalam berbangsa dan bernegara, bahkan Islam akan menjadi pemimpin dunia atas negara terkuat jaminan Allah SWT dengan institusi yang bernama Daulah Khilafah ala minhajin nubuwah," tegasnya.

Menurutnya, saat ini ancaman nyata disintegrasi Papua tidak mendapatkan respon serius dari pemerintah apalagi menjelang kedatangan presiden Amerika ke Papua Nugini yang seperti biasanya mengemban kepentingan politiknya. "Dan juga korupsi serta krisis multidimensional yang sudah cukup lama mendera negeri tercinta ini," pungkasnya.[] Pakas Abu Raghib

Ulama Muda Probolinggo: Wajibkan Rakyat Bayar Pajak adalah Kebijakan Zalim

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 30, 2023    Comment   

Ulama Muda Probolinggo: Wajibkan Rakyat Bayar Pajak adalah Kebijakan Zalim

Tinta Media - Ulama muda asal Probolinggo, Ustadz Yuniar mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mewajibkan pajak kepada semua rakyatnya merupakan kebijakan yang zalim.

“Fakta yang kita lihat pada hari ini, pajak ini bukan hanya berlaku bagi orang kaya saja, tapi siapapun yang hidup di negeri ini wajib dan harus membayar pajak, suka atau dengan tidak suka, kaya atau miskin bahkan orang tua maupun yang masih anak-anak juga dimintai atau diwajibkan untuk membayar pajak,” ungkapnya dalam program Multaqo Ulama m Aswaja: Pajak adalah Instrumen Sistem Ekonomi Kapitalisme untuk Memalak Rakyat, Jumat (26/5/2023) di kanal Youtube NgajiProID.

Ia mengatakan bahwa perlu adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan pajak ini, karena di dalam kebijakan ini ada “pemaksaan” yang terjadi kepada semua rakyatnya tanpa pandang bulu.

“Tentu ini adalah kebijakan yang zalim dan perlu adanya pengkajian ulang tentang kebijakan pajak ini. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian berbuat zalim. Rasulullah mengulangi ini tiga kali, artinya ini adalah suatu wanti-wanti besar kepada kita, bahwa sesungguhnya pengambilan harta seseorang itu tidak halal di sisi Allah kecuali dengan cara yang suka atau diridhoi oleh pemiliknya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini perlu dihapus, sehingga rakyat tidak terbebani pajak dalam menjalani kehidupannya.

“Maka jelas dalam hal ini pajak adalah sesuatu pemaksaan sehingga perlu adanya pengkajian atau penghapusan dari kebijakan pajak ini,” tambahnya.

Tidak hanya memberikan kritikan namun ia juga menjelaskan solusi bagaimana negara bisa mendapatkan pemasukan selain dari pajak.

“Maka sesungguhnya yakinlah hari ini jika pajak memang dihapuskan, bisa saja dengan cara membangun ekonomi-ekonomi jalur lain yaitu dengan sumber daya alam kita. Saya mendapatkan data yang begitu luar biasa sekali bahwasanya di negeri ini, cadangan batubara kita mencapai 37,6 miliar ton, natural gas kita 64,4 triliun kaki kubik, emas kita cadangannya mencapai 2600 ton, nikel kita 72 juta ton, hasil laut kita cadangannya mencapai 1.330 miliar US Dollar, hutan produksi kita mencapai 100 juta hektar,” jelasnya.

Terakhir, ia memberikan keyakinan bahwa jika sumber daya alam bisa dikelola dengan baik maka tidak hanya bisa membangun negeri namun bisa mencukupi hajat dan kebutuhan rakyat.

“Maka apabila sumber daya alam ini dikelola oleh negara dengan sebaik-baik mungkin, bukan hanya bisa membangun negeri ini dengan lebih baik bahkan juga bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan warganya. Tentu jika hal itu dikelola dengan adil seadil-adilnya,” pungkasnya. [] Muhammad RZ

Kyai Mas Ihwan Afandi: Pajak dalam Kapitalisme Bertentangan dengan Syariat Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 30, 2023    Comment   

Kyai Mas Ihwan Afandi: Pajak dalam Kapitalisme Bertentangan dengan Syariat Islam

Tinta Media - Menanggapi pajak sebagai pemasukan utama negara, Shohibul Hajah Kyai Mas Ihwan Afandi menyatakan pajak dalam kapitalisme bertentangan dengan Syari’at Islam. 

“Dan ini menjadi masalah karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bertentangan dengan syariat Islam,” tegasnya dalam acara Multaqo Ulama Aswaja Tapal Kuda Probolinggo: Pajak adalah Instrumen Sistem Ekonomi Kapitalisme untuk Memalak Rakyat, Kamis (25/5/2023), di Kanal YouTube NgajiPro ID.

Karena menurutnya, dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tidak masuk surga bagi pemungut pajak, sedangkan di negara Indonesia dijadikan sebagai penopang perekonomian.

“Sedangkan di negara kita (Indonesia) yang menganut sistem perekonomian kapitalis ideologi sekuleris, pajak yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala malah dijadikan sebagai komoditas utama untuk menjalankan roda pemerintahan,” tuturnya.

Lalu ia menjelaskan, di Indonesia sumber pemasukan negara 80% dari pajak sebagai komoditas utama untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangakan dalam Islam segala hal keluar masuk perekonomian negara diatur sesuai syariat Islam.

“Sedangkan dalam syariat Islam jelas, bahwa sesungguhnya ada pemasukan dan juga ada pengeluaran yang harus disesuaikan dengan syariat Islam. Ini menjadi pemicu bagi kita untuk berkumpul di sini, mengupas terkait dengan pajak adalah instrumen sistem ekonomi kapitalis untuk memalak dan menyengsarakan rakyat,” pungkasnya. [] Young Eko Utomo