Taiwan dan Malaysia Tarik Peredaran Indomie, IJM Desak BPOM Audit dan Investigasi
Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana memandang penarikan produk mie instan Indomie oleh Pemerintah Taiwan dan Malaysia sebagai hal mendesak agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) segera mengadakan audit dan investigasi.
“Pemerintah Taiwan dan Malaysia yang telah menarik peredaran Indomie khususnya rasa ayam spesial beralasan ada kandungan zat pemicu kanker yaitu etilen oksida. Kami mendesak BPOM untuk segera mengadakan audit dan investigasi,” tuturnya dalam rubrik Aspirasi : Investigasi Indomie Yang Ditarik Taiwan Dan Malaysia di kanal youtube Justice Monitor, Jumat (28/4/2023).
Pemerintah, menurut Agung, harus memberikan perlindungan yang lebih tinggi dan optimal pada konsumen dan masyarakat. Selain itu, sebaiknya BPOM juga meningkatkan standar yang ada yaitu zero etilen oksida.
“Regulasi teknis yang sudah ada tentang mitigasi resiko kesehatan etilen oksida harus direvisi atau diupgrade. Kebijakan pemerintah Taiwan dan juga Malaysia seharusnya bisa menjadi contoh dan pelajaran bagi Indonesia,” ucapnya.
Ia mengungkap Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumsi mie instan tertinggi kedua di dunia setelah Tiongkok.
“Namun perlu diingat banyak praktisi kesehatan yang mengonsumsi mie instan yang terlalu sering atau rutin dapat menyebabkan kerusakan Hati. Selain etilen oksida, ada kandungan lain yaitu propilen glikol yang merusak dan mengganggu kerja hati dan ginjal sebagai organ vital dalam tubuh kita,” bebernya.
Ia menandaskan, Pemerintah seharusnya paling bertanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mewujudkan politik pangan yang sehat bagi seluruh rakyatnya.
"Apa yang terjadi pada Indomie yang diminta dihentikan peredarannya terutama untuk rasa ayam spesial dari Taiwan dan juga dari Malaysia, ini menjadi pelajaran penting buat kita semua," ujarnya.
Agung menilai, harus dipastikan betul untuk meningkatkan upgrade dan peraturan, yaitu sampai ke zero etilen oksida. "Politik ketahanan pangan dan politik makanan sehat ada di tangan pemerintah,” pungkasnya.[] Erlina
