PKAD: Perubahan adalah Sebuah Keniscayaan

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 05, 2023    Comment   

PKAD: Perubahan adalah Sebuah Keniscayaan

 
Tinta Media - Menanggapi pernyataan Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak setuju dengan pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan terhadap kebijakan Pemerintah Republik Indonesia (RI), Analis Senior dari Pusat Kajian Analisis Data (PKAD) Hanif Kristianto menegaskan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan.
 
"Saya tegaskan, bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan," ujarnya dalam program Kabar Petang: RI Harus Berubah! di kanal YouTube Khilafah News, Rabu (2/8/2023).
 
Menurutnya, rakyat saat ini mau diam, rebahan atau santai, perubahan itu akan tetap terjadi.
 
"Karenanya, apapun di dunia ini tidak ada yang abadi. Jadi, semuanya berubah, dulu kecil kemudian sekarang jadi besar, nanti juga akan tua," jelasnya.
 
Sebagaimana juga pemerintahan, Hanif pun mengulas, dulu presidennya Soekarno, kemudian Soeharto, Gus Dur, Habibie, SBY, Megawati, kemudian  Jokowi.
 
"Karenanya, siapapun tidak bisa menghindari dari adanya perubahan," ulasnya.
 
Ia lanjut menuturkan, adapun terkait dengan persoalan pemerintahan, tentu ini juga patut diberikan sebuah catatan.
 
"Pertanyaannya, kalau memang saat ini Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka kenapa kita harus takut dengan perubahan yang lebih baik?  Atau jangan-jangan kita sebetulnya tidak mau berubah menuju ke arah yang baik," tuturnya.
 
Pilihan
 
Hanif juga menegaskan, perubahan memang keniscayaan, namun  melakukannya adalah sebuah pilihan.
 
Untuk perubahan besar ke arah yang baik ia pun menerangkan, sebelum melakukan pilihan perubahan, yang harus diperhatikan  adalah menentukan apa yang menjadi problem utama yang ada di negeri ini.
 
"Apakah cukup sekadar berganti wajah atau berganti orang, tapi sistemnya sama?," tanyanya.
 
Ia menilai, bahwa persoalan utama di negeri yang mayoritas muslim ini adalah akibat sebuah sistem politik demokasi yang begitu liberal. "Bahkan tidak terkontrol," nilainya.
 
Kemudian juga sistem ekonomi kapitalistiknya, menurutnya inilah yang membuat kesenjangan antara si kaya dan miskin meluas, serta penguasaan aset-aset strategis sumber daya alam oleh asing dan sebagainya. "Inilah yang menjadi pangkal persoalan," tandasnya.
 
Ia  kemudian menyampaikan, kalau perubahan sekadar perubahan orang, maka hasilnya sama saja.
 
Atau begitupun sebaliknya, menurutnya kalau perubahan itu sekadar perubahan sistem saja, tapi tidak diikuti oleh perubahan person (orang) yang bagus, maka kondisinya akan sama saja (tidak mengarah pada perubahan besar yang baik).
 
Hanif pun memungkasi, yang dibutuhkan untuk sebuah perubahan besar yang baik adalah good person dan good system (orang yang baik dan juga sistem yang baik).
 
"Karenanya, sebagai sebuah negara muslim terbesar di dunia, maka arah perubahan kedepan yang sesungguhnya, harusnya dipandu oleh firman-firman Allah Swt. atau oleh jalan keilahiyahan (spirit ketuhanan)," pungkasnya. [] Muhar

Represi Verbal Luhut Dibiarkan Jokowi, IJM: Rezim Ini Anti Kritik?

@tintamedia 0 Dibaca    April 14, 2023    Comment   

Represi Verbal Luhut Dibiarkan Jokowi, IJM: Rezim Ini Anti Kritik?

Tinta Media - Sikap Presiden Joko Widodo yang cenderung mendiamkan represi verbal yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardhana menduga bahwa hal itu sebagai bentuk otentifikasi rezim saat ini yang anti kritik.

"Kalau ungkapan-ungkapan Pak Luhut itu tidak dikritisi oleh Pak Jokowi atau malah didiamkan oleh Pak Jokowi, saya kok menduga kuat memang demikianlah otentitas dari kekuasaan Jokowi yang sekarang ini yaitu anti kritik," ungkapnya dalam acara Kabar Petang: Luhut Baperan Dan Anti Kritik? Rabu (29/03/2023) di kanal YouTube Khilafah News.

Sebelumnya LBP menyampaikan untuk siapa saja yang berada di luar pemerintahan tidak usah banyak omong, dan menurut Direktur IJM ini adalah bentuk represi verbal bahkan bisa dikatakan sebagai teror verbal.

"Menurut saya pernyataan itu tidak hanya ditujukan kepada oposisi tapi juga kepada publik secara luas, dengan konten seperti yang tadi disampaikan saya sependapat bahwa ini represi verbal atau bahkan bisa dikatakan teror verbal," ujarnya.

Ini bukan pertama kalinya LBP memberikan narasi dengan pola seperti ini yang Agung rasa akan membuat publik takut untuk berhadapan secara pribadi dengannya maupun untuk mengkritik rezim.

"Dan bukan hanya sekali pak Luhut menyampaikan ungkapan dengan pola seperti ini. Dalam berbagai diskusi-diskusi publik pun pewawancara bisa ditekan oleh beliau itu dengan pernyataan-pernyataan yang memiliki pressure/tekanan yang membuat orang menjadi takut untuk berhadapan dengan beliau secara pribadi maupun mengkritik rezim," bebernya.

 

Sementara ia menerangkan bahwa publik sudah tahu bahwa LBP merupakan pejabat kepercayaan Presiden, yang apabila represi ini cenderung didiamkan oleh Jokowi maka ia memandang bahwa rezim memang cenderung ini anti kritik.

 

"Berulang kali Pak Luhut mengungkapkan pola-pola seperti itu dengan pressure dari verbal beliau, cenderung didiamkan oleh Pak Jokowi ya saya memandang rezim Negeri Ini memang cenderung anti kritik," tambahnya.

Menurutnya, akan sangat berbahaya sekali apabila hal ini tetap terjadi, karena akan membuat publik takut untuk bersuara kritis.

"Karena begitu ungkapan-ungkapan teror ini terjadi apalagi diikuti tindakan-tindakan kriminalisasi yang semakin membikin takut publik dampaknya tentu sangat berbahaya yaitu menciptakan rasa takut menciptakan rasa takut publik untuk bersuara kritis," sesalnya.

Dan yang ia takutkan adalah setelah rasa takut itu muncul publik akan takut untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dan akhirnya kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat luas menjadi minim kritik.

"Dan ujungnya apa? Begitu rasa takut itu muncul akhirnya kebijakan-kebijakan negara yang merugikan rakyat luas pun akan minim kritik, karena begitu publik ingin mengkritik sudah muncul duluan ketakutan publik akan represi verbal dan kriminalisasi tadi," pungkasnya.[] Ikhsan Rivaldi

Luhut Sebut Orang di Luar Pemerintahan Dilarang Banyak Bicara, IJM: Ironis dan Absurd

@tintamedia 0 Dibaca    April 02, 2023    Comment   

Luhut Sebut Orang di Luar Pemerintahan Dilarang Banyak Bicara, IJM: Ironis dan Absurd

Tinta Media - Perkataan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bahwa 'pihak yang sering mengkritik penguasa tanpa landasan yang kuat dilarang banyak bicara karena mereka tidak pernah berada di pemerintahan dan merasakan sulitnya mengurusi pemerintahan' dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor, Agung Wisnuwardana sebagai perkataan yang ironis, absurd, dan represif terhadap suara-suara kritis rakyat.

“Pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini menurut saya ironis dan absurd, bahkan dinilai sebagai sebuah ancaman terhadap suara-suara kritis,” ungkapnya dalam program Aspirasi: Luhut Melakukan Represi Verbal? Di kanal YouTube Justice Monitor, Senin (27/3/2023)

Menurutnya, narasi Luhut itu represif verbal atau suatu narasi yang bermakna ancaman kepada publik. "Ancaman terhadap kebebasan mengkritik penguasa atau semacam ancaman kepada mereka, siapapun yang biasa melakukan kritik," ungkapnya. 

Hal ini, kata Agung,  juga menunjukkan semacam karakter otentik dari saudara Luhut Binsar Panjaitan yang cenderung anti kritik. “Represif itu akan menjadi berbahaya jika terus-menerus diproduksi oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan,” sebutnya.

Sebab, ia beralasan, dampaknya bukan hanya menciptakan rasa takut publik untuk bersuara kritis tetapi juga bisa berdampak kepada hadirnya kebijakan negara yang merugikan rakyat secara luas karena minimnya kritik dari publik.

Padahal, imbuhnya, suara-suara kritis itu sangat diperlukan agar negara tidak salah langkah dan akan lahir kebijakan publik yang berkualitas.

 “Jadi, Pak Luhut ini, dengarkan nih nasihat kami! Pak Luhut ini perlu dikoreksi secara mendasar logikanya. Mungkin kalimat yang tepat itu Pak Luhut itu adalah Luhut sebagai orang dalam pemerintahan Jangan banyak bicara, kerja saja sana! Kerja! Kerja! Kerja!” nasehatnya kepada pak menteri.

Yang terakhir, ia memberikan nasehat pada pemirsa Justice Monitor agar tetap kritis dan jangan ragu walaupun mungkin represif secara verbal terus bermunculan. “Semangat untuk perubahan Indonesia yang lebih baik, dunia yang lebih baik,” pungkasnya.[] Wafi

Luhut Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Terbaik di Dunia, Ahmad Khozinudin: Rakyat Tak Akan Percaya

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 23, 2022    Comment   

Luhut Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Terbaik di Dunia, Ahmad Khozinudin: Rakyat Tak Akan Percaya

Tinta Media - Menanggapi upaya Menko Marives Luhut Binsar Panjaitan yang berusaha menentramkan psikologi publik melalui isu ekonomi dengan mengklaim kondisi ekonomi Indonesia masih terbaik di dunia, Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin menilai rakyat tidak akan percaya.

"Tentu rakyat yang merasakan langsung sulitnya hidup, tidak akan percaya ekonomi Indonesia dalam keadaan baik sebagaimana klaim Luhut Panjaitan," tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (21/7/2022).

Menurutnya, rakyat saat ini merasakan sendiri ekonomi sulit, harga pokok melangit, harga BBM naik, gas naik, dan tekanan hidup makin tinggi.

Begitu juga, lanjutnya, bahwa informasi yang didapatkan oleh rakyat bukan hanya sepihak dari Luhut. Rakyat akan terus mencari informasi pembanding.  

"Misalnya, rakyat membaca survei yang menyebutkan Indonesia masuk daftar 15 negara yang berpotensi mengalami resesi berdasarkan survei Bloomberg. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14 dengan probabilitas masuk krisis 3 persen," ujarnya.

"Atau upaya keras Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menekankan seluruh instrumen kebijakan digunakan, baik kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga regulasi lain, terutama regulasi dari korporasi, dioptimalisasi untuk antisipasi resesi ekonomi," imbuhnya.

Ia melihat bahwa pada akhirnya, krisis Sri Lanka bukan mustahil akan terjadi di Indonesia. "Untuk mengantisipasi itu, semestinya rakyat diajak sinergi bersama untuk membangun negeri," tegasnya.

"Bukan dituduh menyebar berita bohong saat mengabarkan kondisi di Sri Lanka bisa saja terjadi di Indonesia," tandasnya.[] Ajira

REZIM JOKOWI KHAWATIR INDONESIA AKAN BERAKHIR SEPERTI SRI LANKA, SAMPAI LUHUT BERANG?

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 21, 2022    Comment   

REZIM JOKOWI KHAWATIR INDONESIA AKAN BERAKHIR SEPERTI SRI LANKA, SAMPAI LUHUT BERANG?

Tinta Media - Nampaknya masifnya pemberitaan seputar kondisi krisis di Sri Lanka menakutkan rezim Jokowi. Betapa tidak, Indonesia memiliki sejumlah kemiripan kondisinya dengan Sri Lanka. Soal utang China dan proyek infrastruktur unfaedah di Sri Lanka, juga terjadi di Indonesia.

Apalagi, selain faktor pengaruh kondisi Sri Lanka, Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi, berdampak pada krisis sosial dan politik yang berakhir dengan kejatuhan Soeharto.

Mungkin karena itulah, Jokowi baru-baru ini segera memanggil Adian Napitupulu. Aktivis PENA 98 ini kemudian mengabarkan kondisi ekonomi Indonesia baik, berdasarkan data yang disampaikan Jokowi. Satu pola komunikasi yang meminjam legitimasi aktivis 98, untuk menentramkan psikologi rakyat.

Rupanya tak hanya itu, Menko Marives Luhut Panjaitan juga melakukan hal yang sama. Berusaha menentramkan psikologi publik, melalui isu ekonomi yang saat ini sangat sensitif.

Luhut mengklaim pihak-pihak tertentu jangan membohongi rakyat. Dia mengatakan :

"Jangan membohongi rakyat. Itu saya enggak suka melihat itu. Jadi, untuk dia populer, dibikin berita-berita bombastis yang membohongi rakyat. Itu saya pikir endak adil dan tidak benar,” Ulvcap Luhut dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Jakarta, Jumat (15/7).

Luhut Binsar mengklaim saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih yang terbaik di dunia, meski di tengah gejolak perang antara Ukraina dan Rusia. Indikasi ekonomi yang kuat itu, lanjut Luhut, bisa dilihat dari kinerja ekspor yang positif selama 26 bulan terakhir. Begitu pula tingkat inflasi yang terjaga dengan baik.

“Kita salah satu negara yang inflasinya terbaik di dunia. Ini perlu kita syukuri,” katanya.

Hanya saja, tentu saja rakyat tidak hanya mendapatkan informasi sepihak dari Luhut. Rakyat akan terus mencari infĺļormasi pembanding.

Misalnya, rakyat membaca survei yang menyebut Indonesia masuk daftar 15 negara yang berpotensi mengalami resesi berdasarkan survei Bloomberg. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14 dengan probabilitas masuk krisis 3 persen.

Survei tersebut menunjukkan pada peringkat 1-15 secara berurutan, yaitu Sri Lanka, New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, lalu India.

Atau upaya keras Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menekankan seluruh instrumen kebijakan akan digunakan, baik kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga regulasi lain, terutama regulasi dari korporasi, dioptimalisasi untuk antisipasi resesi ekonomi.

Lagipula, rakyat saat ini merasakan sendiri ekonomi sulit, harga kebutuhan pokok melangit, harga BBM naik, gas naik, dan tekanan hidup makin tinggi. Tentu rakyat yang merasakan langsung sulitnya hidup, tidak akan percaya ekonomi Indonesia dalam keadaan baik sebagaimana klaim Luhur Panjaitan.

Dan pada akhirnya, krisis di Sri Lanka bukan mustahil akan terjadi di Indonesia. Untuk mengantisipasi itu, semestinya rakyat diajak sinergi bersama untuk membangun negeri. Bukan dituduh menyebar berita bohong saat mengabarkan kondisi di Sri Lanka bisa saja terjadi di Indonesia. [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

https://heylink.me/AK_Channel/

DIURUSI LUHUT BUKANNYA SELESAI, URUSAN MINYAK GORENG MALAH JADI TAMBAH RIBET?

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 02, 2022    Comment   

DIURUSI LUHUT BUKANNYA SELESAI, URUSAN MINYAK GORENG MALAH JADI TAMBAH RIBET?

Tinta Media - Cuma mau beli (bukan minta) minyak goreng saja dibikin ribet. Kayaknya, segala urusan kalau bisa dibikin ribet, kenapa dibikin mudah? Negara hadir bukan menyelesaikan masalah, malah tambah bikin susah.

Setidaknya itu, yang dilakukan pemerintah setelah gagal mengurusi minyak goreng. Untuk legacy, sudah ada minyak dengan stok dan harga terjangkau, lalu dibuatlah program penyaluran yang prosesnya ribet.

Cuma mau beli minyak goreng, bukan minta, bukan dapat gratisan, bukan mau mencairkan kupon, prosedurnya dibikin ribet harus pake aplikasi peduli lindungi hingga pakai NIK. Itu sebenarnya mau ngurusi rakyat atau modus mau cari data untuk mendirikan perusahaan market place?

Kalau tujuannya mau pastikan program berhasil, tidak ada penyimpangan, tepat sasaran, ya dikontrol di lapangan. Bukan maksa bikin susah rakyat.

Lagipula, asasnya itu problem di tata niaga minyak goreng, hulu hingga hilir. Bukan masyarakat yang dianggap bandel dalam membeli minyak goreng, lalu dipaksa pake peduli lindungi dan NIK.

Belum lama ini, Luhut Panjaitan yang diserahi segala urusan hingga urusan minyak goreng, menegaskan semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sementara masyarakat yang belum punya PeduliLindungi bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET).

Selain itu, pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen pun akan dibatasi maksimal 10 kilogram (kg) untuk satu NIK per harinya. Harga pembelian sesuai HET yakni Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. (25/6).

Kalau stabilitas harga terjaga, tidak ada disparitas harga, tentu saja tidak dibutuhkan peduli lindungi atau NIK. Program ini adalah bukti kegagalan menjaga stabilitas harga dan stok minyak goreng, lalu diambilah program ini.

Program beli minyak goreng dengan aplikasi peduli lindungi ini tidak menyelesaikan akar masalah. Tetapi hanya program pencitraan, seolah pemerintah telah berbuat dan membela masyarakat kecil. Faktanya, program ribet ini di lapangan akan hanya menjadi konsumsi kalangan tertentu dan akan membuat mayoritas masyarakat lainnya, terpaksa membeli minyak goreng dengan cara dan harga konvensional, baik karena ogah ribet maupun karena akhirnya terpaksa berdamai dengan keadaan. []

.

Follow Us Ahmad Khozinudin Channel

https://heylink.me/AK_Channel/

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik