Ajudan Menhan Dukung Pasangan Capres, Koalisi Masyarakat Sipil: Langgar Aturan Netralitas TNI

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 26, 2023    Comment   

Ajudan Menhan Dukung Pasangan Capres, Koalisi Masyarakat Sipil: Langgar Aturan Netralitas TNI

Tinta Media - Ajudan pribadi Menteri Pertahanan yang berstatus sebagai anggota TNI aktif terlihat menggunakan pakaian dengan warna sama dengan uniform pasangan Prabowo-Gibran dan duduk di barisan pendukung pasangan calon tersebut dinilai Koalisi Masyarakat Sipil melanggar aturan netralitas TNI. 

"Itu melanggar aturan netralitas TNI," tuturnya melalui Siaran Pers yang diterima Tinta Media, Bersama Koalisi Masyarakat Sipil "Menyikapi Dugaan Pelanggaran Netralitas Mayor Teddy Indra Wijaya, Ajudan Menteri Pertahanan dalam Debat Capres Putaran Pertama" Rabu (20/12/2023). 

"Akal sehat dengan mudah bisa membedakan mana aktivitas Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan sebagai calon Presiden," terangnya. 

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, kehadiran yang bersangkutan pada acara debat capres putaran pertama merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UU TNI. "Anggota TNI harus bersikap netral dalam Pemilu dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis," ujarnya. 

Ia mengutip,  dalam Pasal 39 angka 2 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sementara itu, acara debat Capres merupakan kegiatan kampanye politik praktis yang difasilitasi oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. 

Menurutnya, tindakan yang bersangkutan juga melanggar aturan dalam UU Pemilu. Pasal 280 ayat (2) huruf g UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan anggota TNI dan kepolisian. 

"Pelanggaran terhadap hal ini juga merupakan bentuk pidana Pemilu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 280 ayat (4) dengan ancaman sanksi pidana selama satu tahun atau denda Rp 12 juta," tegasnya. 

Keterlibatan Anggota TNI aktif dalam kampanye politik Pemilu ujarnya, terjadi akibat pengabaian prinsip netralitas yang dilakukan oleh Capres Prabowo Subianto yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. 

Penegakan Hukum 

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak atas pelanggaran terhadap netralitas TNI yang dilakukan ajudan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa adanya sanksi melalui penegakan hukum. baik dari Bawaslu RI maupun Mabes TNI itu. 

Menurutnya, Bawaslu RI, sesuai dengan kewenangannya, harus menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut secara transparan dan akuntabel. 

"Mabes TNI harus tunduk pada mekanisme penanganan di Bawaslu melalui Gakkumdu, mengingat lembaga tersebut yang diberikan kewenangan untuk mencegah, menyelidiki, menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran pemilu, termasuk terhadap anggota TNI," imbuhnya. 

Sikap Mabes TNI yang menyatakan tidak ada pelanggaran pada kasus ini ungkapnya. Sesungguhnya mencerminkan bahwa komitmen TNI akan netral dalam Pemilu 2024 hanya sebatas janji dan sulit untuk dipercaya karena dalam kasus ini saja Mabes TNI permisif . 

"Dengan sikap Mabes TNI yang menyatakan tidak ada pelanggaran tentu semakin membenarkan dugaan publik bahwa kekuasaan menggunakan seluruh instrumen negara dalam pemenangan kontestasi 2024 demi kepentingan rezim," pungkasnya. [] Muhammad Nur

Abaikan Konsultasi Publik, Peneliti Senior PKAD: RKUHP Langgar UU PPP dan UU KIP

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 04, 2022    Comment   

Abaikan Konsultasi Publik, Peneliti Senior PKAD: RKUHP Langgar UU PPP dan UU KIP

Tinta Media - Peneliti Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan menyatakan, abainya pemerintah terhadap konsultasi publik pada pembahasan RKUHP,  telah melanggar dua undang-undang (UU), yakni UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Jelas ada dua undang-undang (UU) yang dilanggar dalam kasus RKUHP, yakni UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dan UU Keterbukaan Informasi Publik,” tuturnya dalam program Kabar Petang: RKUHP Harus Ditolak? Kamis (23/6/2022) di kanal Youtube Khilafah News.

Pertama, pemerintah telah melanggar Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Ia mengatakan pasal tersebut berisi ketentuan bahwa partisipasi publik dalam pembahasan UU adalah hak masyarakat.
“Jelas dalam ketentuan pasal itu secara eksplisit bahwa partisipasi publik dalam pembahasan UU adalah hak masyarakat,” katanya.

Menurutnya, jika masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dengan memberi masukan-masukan atas apa yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan draf dari RKUHP yang akan dibahas.
“Maka draf ini yang harus dibuka ke publik. Jika sudah banyak perubahan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) pada tahun 2019, mana itu drafnya?” tanyanya.

Kembali ia mempertanyakan, perubahan yang terjadi dan bagaimana pembahasan atau bunyi akhir dari 14 pasal kontroversial RKUHP yang sedianya akan disahkan pada tahun 2019. “Yang ditagih itu, mana perubahan-perubahan itu, seperti apa pembahasan atau bunyi akhir dari 14 pasal kontroversial itu, seperti apa?” lanjutnya.

Ia menegaskan, seharusnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalani proses membuka draf akhir ke publik agar bisa dilakukan partisipasi publik yang merupakan hak masyarakat.
“Memang itu hak masyarakat sebagaimana amanah di dalam pasal 96 UU PPP. Jika draf akhir tidak dibuka dan tidak pernah sampai ke publik, bagaimana masyarakat memberikan partisipasi itu. Apa yang mau dikritisi apabila semuanya gelap, ini aneh,” tegasnya.

Kedua, pemerintah telah melanggar UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, seluruh naskah RUU itu bukan informasi yang tertutup sehingga tidak termasuk informasi yang dapat dikecualikan dari permukaan publik.
“Publik mempunyai hak untuk mengetahui apa saja isi substansi dari seluruh rancangan undang-undang itu tanpa kecuali,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa proses yang tidak transparan ini akan membuat RUU itu tetap akan digugat walaupun sudah disahkan, terlepas dari ketersediaan ruang-ruang untuk melakukan perbuatan itu.
“Seharusnya sejak awal pemerintah menghormati etika perumusan seluruh UU, kalau di dalam UU PPP tadi mengharuskan ada konsultasi publik sebagai hak masyarakat berpartisipasi. Mohonlah ini diberikan ruang untuk itu!” jelasnya.

“Kemudian masyarakat dari berbagai kalangan tadi memberikan masukan, kritikan, sanggahan untuk penyempurnaan setiap RUU yang diajukan dan dibahas di pemerintah dan DPR,” lanjutnya.

Tidak transparannya pemerintah dalam membuka draf akhir pembahasan RKUHP ini baginya menunjukkan seolah-olah pemerintah tidak menghargai etika bernegara. “Tidak mematuhi aturan main yang dibuat mereka, walaupun Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memberikan pernyataan bahwa kalau tidak setuju, silakan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Saya kira bukan begitu posisinya,”  ujarnya.

“Kalau kita bisa sempurnakan RUU ini ketika dalam tahap pembahasan, baik itu di tingkat satu ataupun di tingkat 2. Kenapa itu tidak dilakukan? Bukan kemudian seluruh gugatan atau sanggahan harus berujunh kepada gugatan ke MK,” tuturnya.

Apabila semakin banyak UU yang dibubarkan di MK artinya menunjukkan kualitas legislasi kita buruk sekali.
“Proses legislasi kita tidak berkualitas, artinya pemerintah selaku eksekutif dan DPR sebagai legislatif itu tidak berkualitas ketika merumuskan undang-undang (UU) itu. UU itu tidak berkualitas,” ucapnya.

“Kita melihat akhir-akhir ini kecenderungannya adalah produk-produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah hampir selalu digugat ke MK,” bebernya.

Ia mengungkapkan proses legislasi, di tingkat pertama pembahasan melibatkan partisipasi publik, proses konsultasi publik, dan seterusnya. Lalu ke tingkat kedua pembahasan antar fraksi dan seterusnya di dalam DPR.

“Kita anggap ada seleksi pembahasan substansi dan sebagainya. Tapi minimal di pembahasan tingkat pertama ini harus dipastikan bahwa sebuah rancangan undang-undang sudah menyerap aspirasi keseluruhan dari masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengkritisi pemerintah dan DPR yang telah mengabaikan partisipasi dan konsultasi publik. “Pemerintah dan DPR cenderung mengabaikan masukan dan kritikan publik. Ini mengkhawatirkan, proses legislasi kita akhir-akhir ini begitu ugal-ugalan. Padahal ini mengatur negara, memiliki berbagai kepentingan, stakeholder di sana,” kritiknya.

“Tentu harus lebih berhati-hati lagi terutama dari RKUHP ini, menyasar seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.[] Ageng Kartika