Ladang Bisnis Imperialis di Tengah Derita Rakyat yang Kian Tragis
Tinta Media - Kebutuhan hidup masyarakat kian bertambah di tengah krisis ekonomi yang tak kunjung mereda. Hal ini semakin menambah derita dan kesusahan masyarakat. Bak istilah ‘lebih besar pasak daripada tiang’, begitulah gambaran hidup di era kapitalisme saat ini. Seluruh kebutuhan kian sulit untuk terpenuhi akibat mahalnya biaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat.
Kesusahan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja yang menjadikan driver ojol sebagai pekerjaan utama untuk memenenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun sayangnya, pekerjaan sebagai driver ojol pun tak terlepas dari kezaliman tangan para kapitalis.
Seperti fakta yang beredar, dilansir dari Tempo.co, Jakarta, penghasilan pengemudi ojol hingga saat ini tak kunjung membaik lantaran regulasi batas maksimal biasa komisi tersebut kembali menjadi 20%. Hal ini dilontarkan oleh Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesi, Lily Pujiati yang menanggapi persoalan pemotongan komisi yang diterapkan aplikator pada pengemudi ojek online.
Pelanggaran dilakukan oleh aplikator dengan menambah potongan kepada pengemudi ojek online hingga 22-40% per orderan. Dalam waktu dua bulan, Menteri Perhubungan melalui ketetapannya Nomor 1001 Tahun 2022, kembali mengubah komisi sewa penggunaan aplikasi yang awalnya ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 sebanyak 15% menjadi 20%.
Nasib para driver ojol pun kian memprihatinkan akibat dari pemotongan besar yang dilakukan aplikator. Hal ini membuat penghasilan driver ojol menurun secara signifikan sejak beberapa tahun lalu. Saat ini penurunan penghasilan driver ojol bisa mencapai 50%.
"Makin ke sini makin menurun lagi karena perusahaan aplikasi menerapkan potongan di luar dari permintaan kita sangat tinggi," ungkap Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia kepada CNBC Indonesia, Sabtu (1/4/2023).
Akibat dari penurunan penghasilan yang signifikan tersebut, para driver ojol memilih untuk beralih profesi. Hal ini semakin memperburuk citra platform penyedia aplikasi driver online. Padahal, para pengguna telah berekspektasi tentang peningkatan layanan ojol setelah kebijakan kenaikan tarif. Namun, itu hanya sekadar ekspektasi belaka. Mitra driver tak merasakan 'cipratan' penambahan pendapatan dari kenaikan tarif itu, bahkan pemotongan upah masih terjadi.
Rentetan masalah ekonomi memang tak pernah mendapatkan titik terang. Bukan hanya para driver online saja, tetapi semua lapisan masyarakat yang menempati kasta menengah ke bawah juga merasakan kesengsaraan hidup di era kapitalis.
Hubungan kerja yang berlandaskan asas manfaat hanya akan merugikan masyarakat. Tak ubahnya masyarakat hanya dijadikan kacung para imperialis demi meraup keuntungan pribadi.
Iming-iming yang dijanjikan para kapitalis mengenai kesejahteraan hanyalah awal dari kesengsaraan. Janji manisnya hanya sebuah ilusi serta sekadar regulasi yang tidak membawa perubahan apa pun. Setiap aturan dan kebijakan yang diciptakan oleh mereka hanya berupa pemenuhan nafsu dan kemauan pribadi, tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak sedikit masyarakat yang menjadikan driver online sebagai penghasilan utama untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik sebagai nafkah keluarga maupun sebagai pekerjaan sampingan yang dimanfaatkan orang-orang sebelum memiliki pekerjaan tetap.
Kendati mendapatkan kesejahteraan hidup, kontribusi para pengemudi ojol hanya dijadikan ladang bisnis para imperialis untuk melakukan praktik bisnis yang jauh dari kata adil. Mereka yang memiliki kuasa tidak akan memikirkan nasib para pengemudi. Yang ada hanya keberlangsungan bisnis untuk meraup keuntungan besar. Jelas hal ini bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan mengenai perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia. Kebijakan perusahaan tidak sinkron dengan undang-undang yang berlaku.
Tampak jelas kezaliman para imperialis, yang keberadaannya seolah ditutupi oleh kebijakan yang dibuatnya sendiri untuk menyelimuti citra buruk mereka yang hanya menjadikan para pekerja sebagai sapi perah, penghasil pundi-pundi untuk memperkaya diri sendiri.
Begitulah fakta yang saat ini mampu kita indra. Kesengsaraan akan kian bertambah jika tidak ada tindakan serius dari pemerintah. Namun, nyatanya pemerintah seolah lepas tangan dengan masalah yang ada, serta melempar tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
Itulah mengapa masyarakat harus membuka mata terhadap buruknya sistem yang diterapkan saat ini. Masyarakat harus sadar bahwa sistem kufur ini hanya mementingkan, melindungi, serta mejamin kesejahteraan para penguasa dan para imperialis kapitalisme.
Karena itu, masyarakat harus beralih untuk memperjuangkan penerapan sistem yang mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh, yaitu sistem Islam.
Islam memiliki aturan yang sama-sama menguntungkan bagi para pemilik perusahaan dan pekerja. Islam sangat jauh dari sifat saling menzalimi satu sama lain, karena telah tertanam pemahaman yang kokoh, ketakwaan individu, serta akidah yang kuat untuk saling meringankan urusan saudaranya. Islam menjadikan halal haram sebagai tolak ukur aktivitas, bukan manfaat, sehingga mewujudkan kehidupan yang harmonis.
Negara yang menerapkan Islam sebagai satu-satunya sistem yang diemban juga menjamin kesejahteraan rakyat. Negara akan memastikan asistensi kejelasan akad di awal kontrak kerja yang berlandaskan hukum syara'. Pengawasan dilakukan untuk menjaga terpenuhinya hak pekerja maupun perusahaan. Dengan demikian, tidak terjadi sistem ketidakjelasan dan resiko kerugian dari masing-masing pihak.
Dengan penerapan sistem Islam, sudah tentu akan tercipta perubahan besar. Hal ini karena rakyat yang bekerja telah terjamin hak-haknya. Selain itu, negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rakyat.
Perubahan yang menyeluruh ini tidak akan pernah terjadi dalam sistem kapitalisme, tetapi dalam sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara sempurna dalam bingkai khilafah.
Oleh: Olga Febrina
Pelajar, Penulis & Aktivis Dakwah Remaja
