Refleksi 2022, Cengkraman Korporatokrasi Makin Kuat
Tinta Media - Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Erwin Permana menjelaskan masivnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengarah kepada swasta menunjukkan kuatnya cengkraman korporatokrasi sepanjang 2022.
"Yang paling menunjukkan kuatnya cengkraman korporatokrasi adalah semakin masivnya regulasi peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan yang mengarah kepada swastanisasi mulai dari privatisasi BUMN kemudian kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para korporat," tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (30/12/2022).
Ia mencontohkan, kebijakan yang menguntungkan para korporat misalnya, pemberian intensif pajak, kemudahan-kemudahan regulasi berusaha dengan cara mempermudah analisis -analisis dampak lingkungan, ketentuan upah buruh yang tidak manusiawi. "Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan lebih berpihak pada korporat dengan menggunakan institusi negara," tegasnya.
"Kepala negara semakin menjadi kaki tangannya perusahaan. Hal ini diperkuat dengan kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Jokowi berkunjung dalam rangka negosiasi kebutuhan gandum dan energi. Ok, kalau energi kita butuh, tapi kalau gandum siapa yang butuh?industri, jadi Jokowi menego Ukraina untuk kebutuhan industri karena masyarakat Indonesia sendiri konsumsinya beras. Jadi, negosiasi gandum ke Ukraina untuk kepentingan perusahaan karena banyak perusahaan yang menggunakan gandum," bebernya.
Berkaitan dengan kuatnya cengkraman korporatokrasi ekspor yang didominasi oleh sektor energi ke Cina seperti nikel dan batubara, Erwin merasa ngeri karena negara Indonesia sendiri merupakan negara industri meskinya kebutuhan energi kita semakin besar, dan hasil energi dalam negeri terserap untuk kebutuhan dalam negeri, tapi anehnya kita malah melakukan ekspor ke luar negeri.
"Dan yang melakukan ekspor energi itu perusahaan -perusahaan yang dekat dengan lingkaran kekuasaan," sesalnya.
Begitu juga dengan impor, ia mencontohkan, kebijakan impor beras, yang melakukan adalah perusahaan swasta yang dekat dengan kekuasaan, padahal pemerintah sendiri mempunyai Bulog. Bulog bisa dipakai untuk impor tidak perlu menggunakan tangan-tangan swasta.
"Begitu juga dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan, rata-rata dilakukan oleh swasta. Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta cepat, dll. Padahal, pemerintah memiliki perusahaan Karya yang banyak, ada Adi Karya, WIKA, India Karya, justru yang banyak mendapat jatah adalah perusahaan-perusahaan swasta bukan pemerintah, kan aneh," herannya.
Terkait dengan subsidi pembelian mobil listrik, 80 juta untuk mobil listrik, 40 juta untuk mobil Hybrid, dan 5 juta untuk motor listrik, ia menegaskan bahwa subsidi tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat tapi untuk kepentingan korporat yang bergerak di bidang listrik baik produksi mobil listrik maupun importir mobil listrik. "Hal ini menunjukkan bahwa rezim ini atau negara ini sudah menjadi negara korporatokrasi," pungkasnya.[] Yupi UN
