Pengamat: Koalisi Partai dalam Demokrasi Bersifat Pragmatis
Tinta Media - Pengamat Politik dan Media Hanif Kristianto mengatakan bahwa koalisi partai dalam sistem demokrasi bersifat pragmatis.
"Koalisi partai pada sistem demokrasi bersifat pragmatis. Yang memiliki target jabatan dan kedudukan bukan ideologi partai tersebut," ujarnya dalam Kabar Petang: Ambyar! Elit Pontang Panting Susun Koalisi, Rakyat Alit Repotnasi di kanal Youtube Khilafah News, Senin (1/5/2023).
Dia menjelaskan, koalisi menjadi pilihan penting namun hanya demi kepentingan yang sifatnya jangka pendek dalam mengusung salah satu calon presiden maupun calon wakil presiden. Ketika berkuasa, maka anggota koalisi ditunjuk menjadi menteri atau pembantu presiden.
"Memang koalisi dalam sistem demokrasi itu bukan koalisi yang solid, tapi koalisi yang sulit. Tidak solid tapi sulitnya bongkar pasang," tambahnya.
Dia mengatakan bahwa pasca penunjukan petugas partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Ganjar pranowo saat ini menjabat gubernur Jawa Tengah, menjadi calon presiden 2024 sangat unik.
"Penunjukan capres adalah keputusan dari partai politik, namun tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi turut serta demi melanggengkan kekuasaannya, pasca isu tiga periode perpanjangan jabatan," imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika sistem yang dipakai masih sama, maka tidak ada perubahan secara signifikan kecuali perubahan secara perorangan. Yang berubah bisa jadi presidennya, pasti berubah dan partai yang berkuasa mungkin juga akan berubah bisa jadi tidak lagi PDIP.
"Sebaliknya kondisi rakyat tetap masih sama perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak ada secara signifikan. Karena sistemnya tidak ada perubahan kecuali perubahan perorangan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penting menghadirkan edukasi yang cerdas, cermat dan juga mencerahkan kepada publik, bahwa kalau ingin perubahan maka harus diikuti oleh perubahan sistem tidak hanya cukup perubahan rezim.
"Sebagai seorang Muslim maka selayaknya perubahan ditarik garis lurus kepada perubahan Islam. Sebab ketika kita mengetahui kerusakan demokrasi misalnya memunculkan liberalisasi dalam segala bidang aspek ekonomi politik budaya sosial dan sebagainya dan juga menimbulkan kerusakan. Maka Islam menjadi salah satu solusi jawaban yang fundamental," jelasnya.
Karenanya, ia mengatakan siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin negeri ini harus kembali kepada Allah dan rasulnya. Bahwa Islam itu memberikan solusi tidak hanya masalah individu tapi juga masyarakat dan negara. Sebab manusia diciptakan oleh Allah dan Allah telah memberikan aturan untuk manusia hidup di dunia.
"Sehingga tinggal kita mau atau tidak untuk mengambil aturan dari Allah tersebut untuk menjadikan Indonesia tidak hanya baik tapi juga lebih baik dengan Islam," pungkasnya. [] Muhammad Nur
