BUPATI MERANTI PROTES KERAS SOAL MIGAS, KENAPA?
Tinta Media - Bupati Meranti Muhammad Adil kini sedang mendapat sorotan tajam dari publik. Pasalnya, Adil melakukan protes keras kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal Dana Bagi Hasil(DBH) produksi minyak di daerahnya yang dirasa tidak adil. Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu. Adil protes atas ketidakadilan itu secara langsung kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman.
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil minyak mentah yang sedang naik produksinya. Namun jumlah penduduk miskin daerah itu masih tinggi, mencapai 25,68 persen. Bupati Meranti Adil mempertanyakan kenaikan dana yang tidak sebanding dengan kenaikan produksi. Dia mengungkapkan, lifting minyak Meranti saat ini mencapai 7.500 barrel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barrel per hari.
Sedangkan asumsi harga minyak dalam APBN juga naik dari 60 dolar per barel menjadi 100 Dolar AS per barrel. Namun, dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun ini sebesar Rp 115 miliar. Menurut dia, jumlah ini hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya.
"Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan," tegas Adil. Dia lantas menjelaskan, sebanyak 103 sumur minyak di Meranti kini sudah kering. Saat ini wilayah itu sedang mengebor 13 sumur minyak lainnya. Selain itu, ditargetkan menambah 19 sumur baru pada 2023.
Atas protes keras itu, terjadi pro dan kontra di tengah publik. Banyak yang memberikan dukungan dan apresiasi positif. Tapi tak sedikit juga yang memberikan kritik dan hujatan kepada Bupati Meranti itu.
Jika kita telaah pernyataan Bupati meranti itu dapat dipilah dalam dua kategori. Pertama dari sisi substansi isi protesnya dan kedua dari cara penyampaiannya. Lalu bagaimana kita semestinya menyikapinya? Setidaknya ada tiga sikap publik dalam merespon protes bupati meranti itu.
PERTAMA, Kalangan progresif yang cenderung berfikir positif. Mereka lebih tertarik membahas isi substansi. Tidak begitu tertarik membahas cara komunikasi yang kurang baik dalam menyampaikan pesan tersebut. dalam hal ini bisa memahami cara orang menyampaikan pesan sangat beragam sesuai latarbelakang masing-masing. Oleh karenanya lebih tertarik membahas isi pesan dari pada cara menyampaikan pesan. Meski akan lebih baik jika isi pesannya baik dan cara menyampaikan juga baik.
Kebanyakan kelompok ini mengedepankan rasionalitas. Mereka mencoba memahami kenapa seorang bupati sampai begitu keras dalam memprotes kebijakan pusat. Bagi kalangan rasionalitas ini lebih tertarik menilai substansi kenapa sampai terjadi kabupaten meranti merasakan ketidakadilan dalam pembagian dana bagihasil migas.
Jika fokusnya membahas substansi maka uangkapan yang begitu keras tidakbegitu menjadi perhatian. Karena sumber masalahnya adalah ketidakadilan pembagian DBH. Jika ketidakadilan DBH migas itu diatasi maka tidak akan ada protes bahkan tidak akan ada suara keras dari daerah. Apalagi untuk sampai angkat senjata dan minta pisah dari NKRI.
Maka semestinya segera berikan solusi dengan musyawarah dimana pembagian itu bisa dirasakan adil bagi masyarakat Meranti. Setidaknya bisa menurunkan angka kemiskinan yang jumlahnya sangat besar mencapai seperampat (25,56%) jumlah penduduknya.
KEDUA, Kalangan melankolis, yang lebih suka pada hal teknis dan bukan pada subtansinya. Mereka segera membedah teknik dan cara penyampaian yang kurang tepat pada hal-hal tertentu. Selanjutnya mengkritik balik cara penyampaian Bupati Meranti. Tapi lupa mengkritik isi dari kritikan tersebut.
Mereka tak begitu tertarik membahas isi kritik hal yang lebih substantif. Mereka tak peduli apa substansinya. Justru yang dipersoalkan bukan inti masalahnya tapi cara penyampaiannya. Selanjutnya mencari sisi kekurangan lain sang penyampai kritik tersebut.
Sebagian kalangan ini mengambil posisi pro kepada rezim sehingga lupa menilai secara obyektif apa inti masalah utamanya. Bagi mereka mengkritik pemerintah pusat sama halnya mengkritik rezim dan sekaligus dianggap tidak loyal kepada negara.
KETIGA, Kalangan Netralis, mereka tak peduli atas pernyataan Bupati meranti. Mereka juga tak peduli kepada pihak yang mengkritik balik cara penyampaian Sang Bupati. Bagi kalangan netralis ini, hal yang terpenting adalah kehidupan dan kesenangan mereka tidak terganggu. Bisa hidup nyaman dan bisnisnya aman, itu sudah cukup.
Hal yang ideal adalah, isi pesannya baik dan disampaikan dengan cara yang baik serta masyarakat ikut merespon dengan baik pula. Namun semua terpulang kepada masing-masing kita. Apakah akan fokus pada substansi isu pesannya atau hendak mempersoalkan hal teknis.
Tentu kita berharap Pemerintah pusat dapat menyikapi dengan bijak. Setiap dinamika maupun aspirasi dari berbagai daerah mesti dipandang sebagai energi positif untuk membangun negeri. Harus lebih fokus pada isi pesan ketimbang mempersoalkan hal teknis dan mengabaikan isi substansinya.
Masyarakat daerah bukanlah musuh kita. Mereka juga Warga Negara yang mesti dilindungi, dicerdaskan dan disejahterakan. Mereka bukan musuh negara. Sedangkan Bupati dan aparat daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan amanat konstitusi demi menyejahterakan warganya.
Dengan memandang dari sisi positif (khusnuzon) pada setiap dinamika pemerintahan maka akan melahirkan kebijakan yang positif juga. Termasuk akan melahirkan hasil yang positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi kita. Semoga negeri ini dijauhkan dari berbagai bencana dan terlimpah barokah dari langit dan bumi… aamiin.
Oleh: Wahyudi al Maroky
Dir. Pamong Institute
Referensi: https://pamongreaders.com/bupati-meranti-protes-keras-soal-migas-kenapa
NB: Penulis pernah Belajar Pemerintahan pada STPDN 1992 angkatan ke-04, IIP Jakarta angkatan ke-29 dan MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.
