Pembangunan Jor-joran, Tak Peduli Rakyat Kelaparan

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 04, 2024    Comment   

Pembangunan Jor-joran, Tak Peduli Rakyat Kelaparan

Tinta Media - Adanya jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI) sangat membantu masyarakat yang akan menuju ke Sukabumi - Pelabuhan Ratu, karena lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. 

Biasanya dari Jakarta-Sukabumi memakan waktu 5 jam. Namun, kali ini dari Jakarta-Sukabumi hanya memakan waktu 2,5 jam. Mungkin bisa lebih cepat apabila keadaan tol Jagorawi tidak padat. Tak heran jika jalan tol ini dibangun dengan dana yang fantastis, yaitu mencapai Rp7,7 triliun.

Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi sendiri terdiri dari empat seksi.

Seksi pertama, ruas Ciawi-Cigombong yang memiliki panjang 15,35 KM dan sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu.

Seksi kedua, dari Cigombong ke arah Cibadak sepanjang 11,9 KM, telah diresmikan pada Agustus 2023 lalu.

Seksi ketiga, arah Cibadak sampai ke Sukabumi Barat dengan panjang 13,70 KM.

Seksi keempat, Sukabumi Barat-Sukabumi Timur dengan panjang 13,05 KM.

Selain memangkas waktu perjalanan, jalan tol ini juga memudahkan distribusi barang maupun jasa.

Fasilitas jalan tol adalah salah satu kebutuhan. Kemajuan yang semakin pesat membuat jalan tol menjadi kebutuhan yang wajib saat ini. Pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang bermutu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Negara wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai beserta kelengkapannya, tidak boleh terjadi dharar (kesulitan, penderitaan, kesengsaraan) yang menimpa masyarakat saat melakukan perjalanan. 

Namun, saat ini pembangunan jalan tol jor-joran yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Banyak rumah warga yang digusur, bahkan ladang pertanian yang menjadi sumber penghasilan warga pun tak luput dari incaran guna dibangun sebuah infrastruktur yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal, sebenarnya pembangunan ini hanya untuk kepentingan asing dan para investor yang sedang giat-giatnya mengincar aset-aset negara dan sumber daya alamnya yang melimpah. 

Sejatinya, proyek ini sekadar proyek yang menguntungkan oligarki. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menggunakan jalan tol harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Artinya, kita harus membayar akses jalan tol. 

Selain itu, hanya orang yang ber-uang yang bisa melewatinya, sementara rakyat jelata apalah daya. Padahal, seharusnya kebutuhan rakyat secara merata harus diutamakan, karena mereka sangat membutuhkan fasilitas umum yang sudah selayaknya disediakan negara untuk melayani rakyat. Bukan malah rakyat dibebani dengan berbagai pajak ataupun iuran dengan dalih asuransi. 

Begitu mirisnya hidup di bawah sistem kapitalisme sekularisme. Negara tak ubahnya sebagai penjual dan rakyat adalah pembeli. Semua serba menjadi bisnis demi memakmurkan para korporator.

Sungguh, tidak ada pelayanan terbaik selain yang dilandasi akidah Islam. Adapun prinsip Islam dalam mengelola layanan publik antara lain: negara bertanggungjawab dalam

pembangunan infrastruktur, tidak boleh diserahkan ke investor atau pihak swasta. Dalam pembangunannya, harus ada perencanaan wilayah yang baik. Negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi mutakhir yang dimiliki. 

Oleh karena itu, negara seharusnya menata ulang basis pengelolaan transportasi agar sesuai dengan Islam. Negara tidak boleh mengelolanya dengan ruh bisnis atau dengan tata cara muamalah yang melanggar aturan Islam.

Negara harus mengelolanya dalam rangka melayani kebutuhan rakyat, sehingga bisa saja dengan menggratiskan rakyat dalam mengaksesnya.

Dalam negara Islam, prinsip pengelolaan transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan publik, bukan mengambil keuntungan, sehingga perhitungan biaya operasional dihitung untuk menutupi BEP (Break Event Poin) saja. Jika BEP sudah tercapai, maka dimungkinkan untuk operasional selanjutnya, bahkan mungkin digratiskan. Hal ini karena dalam penyediaan sarana transportasi, infrastruktur yang terlibat semuanya adalah milik publik. Inilah mekanisme pembangunan transportasi dalam Islam yang akan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Wallahua'alam bisshawab.

Oleh: Rukmini

Sahabat Tinta Media

Kelaparan Parah Tingkat Tinggi, Dunia Butuh Solusi

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 21, 2024    Comment   

Kelaparan Parah Tingkat Tinggi, Dunia Butuh Solusi

Tinta Media - Kekacauan terjadi menggerogoti stabilitas pangan dunia. Bukan hanya satu wilayah, krisis pangan merembet hingga ke belahan dunia lainnya. Kelaparan global pun tak terelakkan. Jutaan manusia mengalami kelaparan parah, hingga kekurangan gizi melanda berbagai wilayah di belahan dunia. Lantas, apa penyebab utama terjadinya kelaparan akut ini, dan solusi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk memutus rantai permasalahan?

Dikutip dari cnbcindonesia , Organisasi Pangan Dunia atau FAO yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan masih banyak kelaparan akut yang di alami oleh sedikitnya 59 negara atau wilayah, dengan jumlah 1 dari 5 orang di negara itu, mengalami kelaparan akibat krisis pangan akut. Jumlah orang kelaparan pada 2023 meningkat sebanyak 24 juta orang dari tahun sebelumnya.

Upaya mendesak pimpinan negara-negara dunia untuk mengambil langkah pendekatan transformatif yang menyatukan tindakan perdamaian dunia, pencegahan perang, dan pembangunan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Global Network Against Food Crises, untuk mengatasi masalah ini menjadi opsi awal dan dianggap menjadi solusi komprehensif, namun mungkinkah akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan?

Menelisik dari penerapan sistem tata kelola ekonomi ala kapitalisme yang saat ini masih eksis digunakan oleh hampir keseluruhan negara di dunia, solusi demikian tidak akan mencapai puncak penyelesaian dari masalah yang dihadapi saat ini. bukan tanpa sebab, melainkan semenjak munculnya sistem kapitalis sebagai dasar tata kelola negara, mekanisme yang dijalankan tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya. Melainkan hanya memberikan keuntungan pada kalangan tertentu.

Sebaliknya,  penerapan sistem kapitalis menjadi akar munculnya permasalahan cabang yang menjadi faktor terjadinya krisis pangan dan juga kelaparan akut. Akibat tata kelola sistem ini, permasalahan cabang seperti kelangkaan lapangan pekerjaan, akibat berbagai lapangan pekerjaan lebih memprioritaskan para pekerja asing, atau para penguasa yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pemilik perusahaan. Selain itu, rendahnya jumlah upah yang diberikan kepada para pekerja menjadi faktor kemiskinan, yang berujung pada ketidakmampuan rakyat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sistem ekonomi kapitalis hanya akan memberikan keuntungan terbesar kepada para oligarki, dan berlaku zalim terhadap rakyat.

Dari beberapa permasalahan tersebut, rakyat seolah diminta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, berjuang untuk bertahan hidup sementara hak haknya direbut paksa oleh para oligarki. Masyarakat kehilangan pelindung utama, negara yang harusnya menjadi perisai seakan berbalik menjajah lewat penguasaan atas hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan oleh rakyat.

Hal ini salah dalam pandangan Islam. Islam memosisikan negara benar-benar sebagai pelindung utama dan tempat pengaduan atas kesusahan yang dialami oleh masyarakat, sistem ekonomi yang berjalan sesai dengan syariat Islam menjaga hak dan kewajiban masyarakat. Memastikan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh warga negaranya.

Kesejahteraan masyarakat diraih melalui pelayanan pemerintah dengan memberikan lapangan pekerjaan yang terjamin bagi setiap warga negara. Membiayai hidup orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, memotivasi untuk mampu produktif dengan memfasilitasi kebutuhannya.  Hak dan kewajiban pekerja, berkedudukan sama tanpa ada pembeda, perihal upah, disesuaikan dengan standar kebiasaan masyarakat, serta tetap berpatokan pada hukum syara’. Ini untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan upah sesuai dengan apa yang memang menjadi haknya secara utuh. Sehingga, setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup, tetap produktif, dan terfasilitasi segala yang dibutuhkan.

Penerapan sistem ekonomi Islam menjadi solusi konkret atas permasalahan yang saat ini dilanda dunia. Namun, tidak mungkin sistem Islam hadir di tengah-tengah sistem kufur seperti kapitalisme. Sistem ekonomi Islam hanya mampu dijalankan secara total oleh negara yang di dalamnya diterapkan hukum Islam. Masyarakat dunia saat ini menderita dan kehilangan perisai untuk dijadikan tumpuan. Membiarkan umat berjuang sendiri di tengah kesengsaraan  adalah bentuk yang nyata.  Memutuskan rantai kesengsaraan ini hanya mampu dilakukan oleh daulah khilafah yang di dalamnya berlaku penerapan hukum Allah, pencipta sekaligus pengatur terbaik seluruh ciptaannya.

Wallahualam bishowaab.

Oleh : Olga Febrina, Mahasiswi, Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah

.

Memahami Akar Permasalahan, Mengapa Kekeringan dan Kelaparan Masih Ada di Indonesia?

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 19, 2023    Comment   

Memahami Akar Permasalahan, Mengapa Kekeringan dan Kelaparan Masih Ada di Indonesia?

Tinta Media - Lagi-lagi Indonesia diterpa kekeringan dan kelaparan, lebih tepatnya di Papua yang memiliki sumber daya alam melimpah, terutama emas. Searusnya sumber daya alam yang melimpah ini bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, tetapi pada faktanya kebutuhan tersebut belum terpenuhi. 

Dikutip dari KOMPAS, 27/07/2023), kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memakan korban jiwa enam warga dan berdampak pada sedikitnya 7.500 orang. Kejadian ini dipicu kekeringan di daerah itu selama dua bulan terakhir. Bupati Puncak Willem Wandik di Mimika, Papua Tengah mengatakan, kekeringan terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Akibatnya, enam warga meninggal. 

Kelaparan yang dipicu oleh kekeringan di Papua ini tidak akan terjadi jika kebutuhan pokok rumah tangga mereka terpenuhi. Terdengar miris saat mengetahui fakta kelaparan di Papua sampai menghilangkan nyawa. Ironisnya, Papua yang kaya SDA tidak dapat menikmati kekayaan alam tersebut.

Di daerah Papua terdapat banyak ketimpangan. Pembangunan di sana sejatinya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berada saja, sedangkan orang terpencil harus menanggung realita yang ada. 

Pemilihan sistem ekonomi dan politik yang tidak tepat, sungguh membahayakan rakyat Indonesia, terutama di Papua. Dibangunnya PT. Freeport merupakan bentuk ketidakbijaksanaan pemerintah dalam mengelola SDA yang ada di Papua. 

Saat ini Papua selalu menjadi sorotan karena pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang ada di sana masih belum memadai. Ini berarti masih banyak PR pemerintah yang harus diselesaikan dan diperbaiki, mulai dari sosial, keamanan, kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian. Harusnya pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja.   

Adanya kekeringan dan kelaparan di Papua yang memiliki sumber daya alam melimpah menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang mengkhawatirkan, terutama dalam distribusi dan pengelolaan sumber daya. Yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya kebijakan ekonomi dan politik yang tepat serta berkelanjutan, tidak hanya di Papua, tetapi di seluruh negeri.

Pemerintah perlu menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Meskipun berbagai aspek pembangunan perlu diperhatikan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, dan papan harus dikedepankan. 

Akibat dari penerapan hukum manusia, maka permasalahan yang terjadi di suatu negeri seperti halnya hama yang ditebas dan muncul kembali sewaktu-waktu. Akan tetapi, berbeda jika suatu negara menarapakan sistem Islam yang sudah terbukti berhasil selama beberapa abad. Islam memperhatikan kepentingan hidup masyarakat dengan strategi ketahanan pangan dan berhasil memecahkan berbagai persoalan, termasuk masalah kelaparan. 

Karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengatasi seluruh permasalahan kecuali dengan kembali pada penerapan hukum-hukum Islam secara keseluruhan.

Tentu penerapan Islam di Indonesia tidaklah mudah, mengingat Indonesia mengadopsi sistem pemerintah atau hukum yang berasal dari Barat. Maka, perlu adanya nasihat yang harus disampaikan kepada pemimpin rakyat agar sadar akan cacatnya sistem buatan manusia sekarang, yang saat ini dipakai di Indonesia.

Oleh: Sonia Rahayu, S. Pd. (Sahabat Tinta Media)

Kelaparan di Papua di Tengah SDA Berlimpah

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 06, 2023    Comment   

Kelaparan di Papua di Tengah SDA Berlimpah

Tinta Media - Indonesia sudah merdeka 78 tahun lamanya, tetapi fakta kemerdekaan itu tidak dirasakan oleh negara Indonesia, khususnya di Papua. Kondisi masyarakat di Papua sungguh sangat menyedihkan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, bencana kelaparan dan kekeringan telah melanda Papua.

Dilansir Kompas.com, kelaparan di Papua Tengah yang dipicu bencana kekeringan telah membuat enam orang meninggal dunia dan berdampak pada sedikitnya 7.500 orang, masing-masing berasal dari Distrik Lambewi dan Distrik Agandugeme.

“Musibah tersebut karena cuaca ekstrem. Suhu udara yang sangat dingin dan tidak turun hujan sejak 2 bulan terakhir. Sehingga warga gagal panen ubi dan keladi, akibat gagal panen ini membuat enam orang meninggal. Rata-rata yang meninggal setelah mengalami badan yang lemas, panas dalam, diare, dan sakit kepala yang dirasakan,” kata Bupati Puncak Willem Wandik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/7/2023).

Kondisi kesehatan masyarakat di Papua semakin anjlok. Hal ini karena mereka harus berjalan selama dua hari lamanya agar mendapatkan bantuan makanan dari Distrik Sinak. Hal ini karena distribusi makanan belum maksimal akibat terkendala masalah keamanan.

“Maskapai penerbangan mereka tidak berani membawa bantuan makanan dari Sinak ke Distrik Agandugeme. Mereka takut pesawatnya ditembak kelompok kriminal bersenjata,” ungkat Willem.

Sungguh ironis, kasus kelaparan yang menimpa ribuan warga Papua semakin menggambarkan bahwa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, tidak mampu hidup dalam kesejahteraan jika dikelola oleh orang yang salah.

Adanya bencana di Papua sejatinya bukan kasus pertama, karena diketahui krisis di Papua sudah terjadi sejak lama. Pun, tak bisa dimungkiri bahwa Papua menjadi daerah termiskin di Indonesia. Persentase kemiskinan di Papua mencapai angka 26,55 persen, dan di Papua Barat mencapai 21,51 persen kemiskinan, bahkan di tahun 2018 kejadian luar biasa (KLB) kematian akibat gizi buruk terjadi di Kabupaten Asmat, 72 anak meninggal.

Ironis, Papua dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah ruah. Papua mempunyai tambang emas terbesar di dunia, dan telah dikuasai oleh Amerika PT Freeport yang telah beroperasi sejak 1967. Selain itu, Papua juga merupakan wilayah yang mempunyai SDA kaya akan bahan tambang, seperti tembaga, pasir kaolin, batu bara, besi, batu kapur, minyak bumi, dan gas bumi.

Fakta kekayaan alam tidaklah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Papua menjadi salah satu wilayah tertinggal oleh akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya. Kemiskinan di tanah yang kaya akan sumber daya alam masih menjadi PR bagi penguasa saat ini, apalagi selama ini kekayaan alam di Papua hanya dinikmati oleh para pemilik modal (investor asing).

Semua permasalahan di Papua tak terlepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang meniscayakan keberadaan sumber daya alam dimiliki oleh segelintir oknum dan lebih banyak dikuasai oleh oligarki. Alih-alih kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan memajukan wilayahnya, justru kemiskinan yang tak pernah usai dirasakan. Sebab, pengelolaan kekayaan berdasarkan ekonomi kapitalis khususnya warga Papua semakin terpuruk.

Kapitalisasi SDA dan berbagai bentuk pelayanan rakyat oleh pihak swasta telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang semakin menganga antar rakyat dan pemilik modal. Di sisi lain, politik demokrasi yang meniscayakan pemilik modal semakin mudah mengendalikan kebijakan pemerintah.

Persoalan Papua sejatinya akan selesai jika rakyatnya hidup dalam naungan Islam, sebab Islam adalah agama yang sempurna yang mampu menyelesaikan permasalahan umat. Penerapan aturan Islam kaffah menjamin rakyat hidup sejahtera dan aman.

Islam memandang bahwa kesejahteraan dan keamanan warga negara adalah tanggung jawab negara. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, 

“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).

Negara Islam akan menerapkan sistem konsep kepemilikan Islam yang akan berimbas kepada masyarakat. Sumber daya alam adalah milik umum yang haram dikuasai oleh individu ataupun korporat. Sebab negara berhak mengelolanya dan hasilnya di kembalikan kepada rakyat, agar rakyat bisa sejahtera dalam segala hal.

Negara diwajibkan mengelola kepemilikan umum tersebut untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme anggaran belanja negara Baitul Maal. Pengelolaan tersebut adalah sesuai sabda Rasulullah saw, 

“Kaum muslim berserikat (sama-sama membutuhkan ) dalam tiga perkara: padang, air, dan api).” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Khilafah melalui sistem ekonomi dan politiknya akan mendistribusikan hasil pengelolaan kekayaan milik rakyat tersebut di semua wilayah, tanpa melihat potensi ekonomi dari wilayahnya. Hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut didistribusikan dalam bentuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang dipenuhi secara langsung. Sedangkan sandang, pangan, papan dipenuhi oleh negara secara tidak langsung.

Khilafah akan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk menghindari terjadinya kelaparan, termasuk ketika terjadi kekeringan dengan berbagai sebabnya. Karena itu, khilafah akan sangat memperhatikan sektor pertanian. Khilafah akan mengatur kebutuhan pangan nasional dan memetakan daerah yang potensial untuk wilayah pertanian.

Kemudian khilafah akan menunjang kebutuhan–kebutuhan pertanian dengan mengoptimalkan industri-industri terkait, seperti industri pupuk, alat-alat pertanian, dan sejenisnya. Setelah itu, khilafah akan mendistribusikan hasil pangan dengan kebutuhan per wilayah. Dengan demikian seluruh rakyat bisa hidup sejahtera jauh dari kata kemiskinan dan kelaparan. Wallahu a’lam bi shawwab.

Oleh: Hamsia (Pegiat Literasi)

Enam Warga Papua Meninggal karena Kelaparan, Pamong Institute: Jangan Sampai Bertambah

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 03, 2023    Comment   

Enam Warga Papua Meninggal karena Kelaparan, Pamong Institute: Jangan Sampai Bertambah

 
Tinta Media - Berkaitan dengan meninggalnya enam warga Papua karena kelaparan, Direktur Pamong Institute Wahyudi Al-Maroky berharap jangan sampai bertambah.
 
“Jangan sampai ada tambahan rakyat  yang meninggal karena kelaparan. Itu tidak boleh terjadi!
Oleh karena itu, pemerintah dengan segala perangkatnya harus segera mengambil kebijakan cepat,” tuturnya di Bincang Bersama Sahabat Wahyu: Papua Sayang, 6 Meninggal karena Kelaparan, Penguasa Gagal Sejahterakan Papua? Melalui kanal You Tube Qolbu Dakwah, Selasa (1/8/2023).
 
Wahyudi menambahkan, kepala negara yang paling bertanggung jawab dalam hal ini melindungi  segenap warganya, sehingga kepala negara harus segera mengambil kebijakan yang cepat, tegas, dan tepat.
 
“Rakyat Papua tidak layak untuk bisa kelaparan karena dia hidup di atas tanah yang begitu kaya raya, yang mestinya diurus dengan baik dan kekayaannya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, terutama rakyat Papua dan seluruh rakyat Indonesia,” harapnya.
 
Ia berharap, para pemimpin segera  mawas diri, menghisab diri, sebelum diperhitungkan dan dihisab oleh Allah Swt. di yaumil akhir.
 
“Berbagai kesalahan yang terjadi jangan diulangi. Berbagai persoalan yang belum selesai segera diselesaikan. Segera tuntaskan janji-janjinya yang belum tertunaikan, ssebelum ditagih di akhirat nanti yang  akan lebih menyulitkan dirinya,” ucapnya  memberikan nasehat.
 
Wahyudi juga berharap, agar rakyat tidak tinggal diam jika pemerintah tidak melakukan tugasnya dengan baik, tapi harus mengingatkan. “Masyarakat juga bisa menggalang dana untuk meringankan saudara-saudara  kita di Papua,” imbuhnya.
 
Menurut Wahyudi, tidak ada salahnya kalau para pemimpin mencontoh para khalifah dalam keseriusannya mengurus rakyat.
 
“Tidak ada ruginya para pemimpin mencontoh Khulafaur Rasyidin bagaimana mengurus rakyat dengan baik, dan semoga tidak terjadi kelaparan lagi di Papua, juga daerah lain,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.

800,5 Juta Kelaparan, Aktivis Muslimah: Akibat Buruknya Distribusi Pangan

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 26, 2023    Comment   

800,5 Juta Kelaparan, Aktivis Muslimah: Akibat Buruknya Distribusi Pangan

Tinta Media - Krisis pangan global yang menyebabkan 800,5 juta orang mengalami kelaparan disebut Aktivis Muslimah Peduli Generasi R Raraswati sebagai akibat dari distribusi buruk.

“Krisis pangan sesungguhnya bukan karena kekurangan stok bahan makanan, tapi karena buruknya distribusi,” ujarnya di Tabloid Media Umat edisi 326, 16-29 Desember 2022.

Buruknya distribusi, katanya, menjadikan bahan pangan tertumpuk di wilayah tertentu. "Persediaannya hanya ada pada negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, alih-alih didistibusikan ke negara-negara berkembang," katanya.

Ia pun menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis, krisis pangan hanya ditangani dengan ketahanan pangan serta kedaulatan pangan saja. “Ketahanan pangan maksudnya ditahan saja, pangan yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, jika kekurangan bisa impor. Ini perspektif kapitalis, yaitu aktif-negatif.” tuturnya. 

“Tentu berbeda dengan perspektif Islam,” tambahnya.

Dalam pandangan Islam, lanjutnya, kedaulatan pangan bersifat sustainable, karena paradigma politik negara sebagai pelayan rakyat. "Maka yang diutamakan adalah ketersediaan pangan untuk rakyat secara berkelanjutan dengan beberapa konsep," pungkasnya.[] Beryl

Kemiskinan dan Kelaparan Akan Terus Berlanjut Selama Sistem Sekuler Kapitalistik Dipraktikkan

@tintamedia 0 Dibaca    September 27, 2022    Comment   

Kemiskinan dan Kelaparan Akan Terus Berlanjut Selama Sistem Sekuler Kapitalistik Dipraktikkan

Tinta Media - Problem kemiskinan dan kelaparan yang berujung pada warga meninggal, menurut Muslimah Media Center (MMC) akan terus berlanjut selama sistem sekuler kapitalistik dipraktikkan.

“Semua yang terjadi bukanlah kasus baru dan akan terus berlanjut selama sistem sekuler kapitalistik terus dipraktikkan,” ujar Narator pada rubrik Serba-serbi MMC: 50 Persen Warga Alami Kelaparan Tersembunyi, Buah dari Penerapan Kapitalisme, Jumat (23/9/2022) di kanal YouTube MMC Lovers.

Narator mengungkap, masalah kemiskinan yang berujung kelaparan hingga kematian yang masih sering ditemukan di negeri ini.

“Salah satunya, peristiwa meninggalnya 6 warga Baduy di Kabupaten Lebak Banten baru-baru ini. Meninggalnya 6 warga tersebut sebelumnya dianggap misterius. Namun, Dinas Kesehatan Provinsi Banten berhasil mengungkapnya. Kepala Dinkes Banten dokter Ati Pramudji Hastuti mengatakan keenam orang itu ternyata meninggal karena penyakit tuberkulosis,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam rentang waktu itu pula petugas kesehatan juga menemukan penyakit malaria, campak rubella, bahkan stunting di wilayah Baduy. 

“Nasib pilu juga dialami oleh seorang warga Kampung Haursea Cipicung Banyuresmi Garut Jawa Barat, adalah undang yang berusia 42 tahun yang rumahnya dirobohkan pada hari Sabtu 10 September 2022 lalu oleh rentenir, usai warga itu tidak bisa melunasi utang sang istri senilai 1,3 juta,” ucapnya.

Berita yang tak kalah memilukan atas nasib warga di negeri ini menurut narator adalah apa yang diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB University Drajat Murtianto.

“Ia menemukan bahwa 50% penduduk Indonesia mengalami kelaparan tersembunyi hal itu disebabkan kekurangan zat gizi mikro berupa zat besi, yodium, asam folat, seng, vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2015, PBB menargetkan kelaparan dunia berakhir 2030. “Awalnya target tersebut tampak sangat mungkin untuk dicapai. Namun, sekarang laporan terbaru terkait indeks kelaparan Global yang dikeluarkan Welthangerlife and Concern Worldwide mengindikasikan bahwa perang melawan kelaparan sudah sangat luar jalur,” jelasnya.

“Ini berdasarkan data jumlah orang yang tidak mendapatkan nutrisi yang layak di dunia yang pada 2020 angkanya meningkat menjadi 2,4 miliar orang atau hampir sepertiga populasi dunia,” tambahnya. 

Narator menilai, dalam sistem ekonomi kapitalisme yang hanya berpihak pada segelintir orang telah menjadikan sebagian besar penduduk dunia jatuh dalam jurang kemiskinan. “Pasalnya sistem ini telah melibatkan pihak swasta dalam mengelola kebutuhan strategis rakyat, baik kebutuhan pangan, layanan pendidikan, hingga kesehatan,”nilainya.

Ia menambahkan bahwa semuanya legal dijadikan sebagai objek komersialisasi oleh para pemilik modal. “Alhasil, untuk mendapatkan dan mengakses kebutuhan tersebut, rakyat harus membayar mahal atas dasar hitung-hitungan bisnis para kapitalis,” tuturnya.

Ia merasa miris, sistem ekonomi kapitalisme juga telah menjadikan distribusi pangan berada di bawah kendali para kapitalis. “Alhasil, proses distribusi pangan menemui beragam kendala,” ungkapnya.

Dicontohkannya, seperti tidak sampainya bahan makanan ke tempat-tempat yang sudah dijangkau. “Kalaupun sampai, pasti dengan harga yang mahal akibat rantai distribusi yang panjang,” jelasnya.

“Tidak hanya itu, banyak tengkulak nakal yang sengaja menimbun bahan pangan agar untung besar. bahan tersebut akan dikeluarkan ketika harga pangan meningkat,” lanjutnya menjelaskan.

Menurut narator, kemiskinan dan kelaparan hanya akan selesai manakala Islam diterapkan.“Penerapan Islam secara sempurna terbukti mengangkat manusia pada kedudukan yang terbaik,” tuturnya.

“Bahkan Allah SWT menurunkan berkahnya dari langit dan bumi,” tegasnya.

Narator mengungkap fakta pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sulit sekali mencari orang miskin tidak ada yang mau menerima zakat, karena mereka merasa mampu. “Bahkan ketika Khalifah mencari para pemuda untuk dinikahkan, semuanya menyatakan kalau bisa membiayai pernikahannya sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, prestasi itu diperoleh karena Sang Khalifah menerapkan aturan Islam secara sempurna. “Aturan Islam telah memberi solusi tuntas bagi pencegahan serta penanganan krisis pangan dan kelaparan,” ucapnya.

Hal ini berangkat dari sabda Rasulullah SAW: “Imam atau Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya,” (HR Muslim dan Ahmad).

 

Ia menjelaskan, di dalam negeri, politik pangan Islam adalah mekanisme pengurusan hajat pangan seluruh individu rakyat. “Negara Khilafah akan memenuhi kebutuhan pokok tiap rakyatnya baik berupa pangan, pakaian dan papan. Mekanismenya adalah dengan memerintahkan para laki-laki untuk bekerja seperti pada Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka,” jelasnya. 

Diterangkannya juga bagi yang tidak mampu bekerja karena sakit, cacat, ataupun yang lainnya, maka Islam telah menetapkan nafkah mereka dijamin kerabatnya. “Tapi jika kerabatnya juga tidak mampu, maka Negara Khilafah yang akan menanggungnya,” terangnya.

 

Narator juga memaparkan, sistem ekonomi Islam masalah produksi, Baik produksi primer atau pengolahan distribusi dan konsumsi akan terselesaikan. “Dalam hal distribusi pangan, negara akan memutus rantai panjang distribusi sebagaimana dalam sistem kapitalisme, tengkulak yang nakal akan dikenai sanksi, sarana distribusi yang murah akan disediakan,” paparnya.

“Dengan demikian, hasil pertanian akan merata ke seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya. 

Dijelaskannya pula bahwa Negara Khilafah mampu memenuhi semua jaminan kebutuhan pokok rakyatnya tanpa kekurangan sedikitpun. “Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam Islam, sumber daya alam termasuk dalam harta kepemilikan umum, dimana pengelolaannya dilakukan oleh negara Khilafah yang hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada seluruh rakyat dalam bentuk berbagai pelayanan publik,” jelasnya.

“Sehingga semua fasilitas dan layanan pendidikan kesehatan dan juga keamanan bisa didapatkan semua rakyat secara gratis,” tandasnya.[] Raras