Prof. Suteki: Kapitalisme Gagal Wujudkan Kesejahteraan Sosial
Tinta Media - Pakar Hukum Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menilai sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini telah terbukti gagal mewujudkan welfare state atau kesejahteraan sosial.
“Sistem Kapitalisme yang sedang diterapkan ini kan sudah terbukti gagal terutama dalam mewujudkan welfare state atau kesejahteraan sosial,” tuturnya dalam ILF Edisi 51: Pemerintah Mempraktekkan Ideologi/Paham Kapitalisme di kanal youtube LBH Pelita Umat, Selasa (31/1/2023).
Jika dilihat dari sisi konstitusi, menurut Prof. Suteki, kita mestinya menolak kapitalisme yang berasal dari Barat. Peradaban Barat ini, lanjutnya mempunyai enam unsur yaitu ideologi, akidah, metode, sistem, falsafah, dan persepsi terhadap kehidupan. Ideologi yang dimaksud adalah Kapitalisme, akidahnya sekulerisme, metodenya imperialisme, sistemnya demokrasi atau ide kebebasan, falsafahnya liberalis individualis, dan persepsi kehidupannya utilitarianisme.
“Semua enam unsur dari peradaban Barat sebenarmya tidak sesuai dengan yang dicita-citakan di awal bangsa ini. Saat dijajah Belanda, kita bilang Inggris kita linggis dan Amerika kita seterika karena peradaban Barat memang tidak cocok dengan kita,” ujarnya.
Bangsa ini, menurutnya, sudah mempunyai pedoman konstitusi dan ideologi Pancasila, terserah setuju atau tidak soal Pancasila sebagai ideologi, tapi konon Pancasila adalah falsafah kehidupannya.
“Pedoman ini kemudian dituangkan dalam bentuk konstitusi khusus darurat terkait dengan kapitalisme ini bisa dilihat pada Pasal 33 UUD 1945 yaitu berisi tentang bagaimana pengusahaan tentang sumber daya alam kita itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kan begitu. Tapi yang kita lihat justru Indonesia terjatuh pada kapitalisme karena merasa miskin modal,” imbuhnya.
Prof. Suteki mengungkapkan tahun 1967 Indonesia mengeluarkan UU nomor 1 tentang Penanaman Modal Asing. “Jadi sejak tahun 1967 berarti kita sudah mengundang secara bebas investor asing yang otomatis ideologinya adalah Kapitalisme. Akhirnya pengusahaan sumber daya alam yang harusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat akhirnya dikelola swasta,” ucapnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa KPK sendiri telah meneliti dengan sistem demokrasi ini pilkada langsung 84 persen-nya didanai cukong. “Ditambah ada UU Minerba lalu UU Ciptaker semakin menguatkan bahwa sistem Kapitalisme telah masuk dan diterapkan di negeri ini,” cetusnya.
Prof. Suteki mengungkapkan bahwa Kapitalisme itu menyerahkan semuanya ke mekanisme pasar dan ciri pokoknya antara lain semakin dicabutnya berbagai subsidi. “Dengan dicabutnya subsidi berarti negara melepas tanggungjawabnya sehingga membuat rakyat berjuang sendiri untuk mewujudkan kesejahteraannya. Siapa yang kuat modal, dia yang menang. Lalu yang lemah tanggungjawab siapa?,” tanyanya.
Tidak Cocok
Prof. Suteki melontarkan sebuah kiasan : “Ikan itu akan bisa hidup dengan baik di air”. Dengan kiasan tersebut, ia menyarankan semestinya bangsa ini akan bisa menjalankan kehidupannya dengan baik jika berada pada iklim atau lingkungan yang sesuai. Dengan kata lain harus berada pada sistem yang baik.
Melihat jejak sejarah di Indonesia sebelum merdeka, Prof. Suteki mengungkapkan ada kerajaan-kerajaan Islam yang menunjukkan sebagai jejak kekhilafahan Islam. Selain itu, menurutnya bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk berkisar 270 juta dengan 87,19 persennya beragama Islam seharusnya secara logika pikir yang paling sesuai diterapkan adalah sistem Islam.
“Jadi sistem Kapitalisme tidak cocok untuk bangsa ini. Ayo kita suarakan agar berhukum Islam baik dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya. Jangan mau kita dikelabui dan terbius dengan istilah syariah semisal bank syariah, hotel syariah, atau syariah lainnya. Ini justru menunjukkan berarti kita tidak sedang berada di sistem syariah,” pungkasnya.[] Erlina
