Cina Minta APBN Jamin KCIC, Hilmi: Sejak Awal Proyek Ini Bermasalah

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 24, 2023    Comment   

Cina Minta APBN Jamin KCIC, Hilmi: Sejak Awal Proyek Ini Bermasalah

Tinta Media - Menanggapi permintaan Cina agar APBN menjadi jaminan terhadap proyek Kereta Cepat Indonesia-Cina, Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (Hilmi), Dr. Julian Sigit, S.E, M.E.Sy, menilai bahwa sejak awal proyek ini bermasalah.

"Jadi, terkait kasus kereta cepat Indonesia-Cina, itu kan jauh-jauh hari sudah dianalisa dan diperhitungkan bahwa memang proyek dari kereta cepat Indonesia-Cina ini atau KCIC ini, bermasalah," tuturnya kepada Tinta Media, Sabtu (15/4/2023).

Menurutnya, proyek ini bermasalah mulai dari perencanaan termasuk juga mapping, bahkan dieksekusi. Akhirnya memang menimbulkan dampak yang signifikan.

"Pembengkakan anggaran yang tidak sedikit, dan yang awalnya sifatnya  B to B (business to business), tidak melibatkan APBN, akhirnya kalau kita melihat fakta, justru melibatkan APBN," ungkapnya.

Nah, lanjutnya, fakta itu menunjukkan bahwa proyek kereta cepat ini minim kajian dan terkesan ini menjadi terkena jebakan debt trap. 

"Debt Trap oleh China, di kisaran 91 triliun, dan pemerintah Jepang itu mengatakan bahwa 75% biayanya itu ditanggung oleh pemerintah Jepang dengan tenor bunganya 0,1% kalau tidak salah," terangnya.

Julian menjelaskan, tiba-tiba kemudian China datang menawarkan dengan harga yang lebih murah yaitu di kisaran 81 triliun. Akhirnya pemerintah Indonesia tertarik. Tetapi masalahanya, kalau kita melihat, karena adanya cost overrun (pembengkakan biaya) ini. 

"Pembengkakan ini, pemerintah China ini menetapkan bunga yang sangat besar yaitu 3,4%. Namun dalam konteks ini pemerintah hanya mampu membayar bunganya itu di kisaran 2%. Nah, ada kemungkinan 1,4% itu diambil dari APBN. Nah ini yang menyebabkan sehingga kalau memang nanti dibayarkan, pemerintah China itu bisa mengakuisisi, mengelola kereta cepat itu, dan ini termasuk ke dalam debt trap," paparnya.

Ia menerangkan, (kondisi ini) persis sebagaimana apa yang terjadi di proyek-proyek debt trap atau jebakan hutang yang terjadi seperti di Srilanka.

"Yang pelabuhan strategisnya, akhirnya kemudian diambil alih oleh China," imbuhnya.

"Sehingga, kalau kita melihat peta dan konsep alurnya, yang hari ini berkembang, mulai dari minim kajian, termasuk biaya bunga yang sangat besar, termasuk juga awalnya tadi B to B (business to business), justru jadinya B to G atau business to government," jelasnya.

Ini menunjukkan ada kesan, bahwa pemerintah Indonesia ini termasuk atau terkena jebakan hutang dari China yang ujung-ujungnya bisa jadi nanti dikelola oleh China, selain kita sudah mengeluarkan banyak uang dari APBN.

Islam

Menurutnya, kalau dikaitkan dengan Islam, maka Islam memandang sebetulnya konsep kepemilikan umum itu jelas. Dalam konteks ini, infrastruktur itu menjadi tanggung jawab negara. 

"Islam memandang bahwa APBN itu sebesar-besarnya, betul-betul dikelola oleh negara untuk menyejahterakan masyarakat. Mulai dari sumber pemasukannya, termasuk pengelolaanya itu betul-betul dikelola untuk menyejahterakan dan meriayah masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan oligarki atau pengusaha semata," tandasnya.

Nah, kalau melihat fakta hari ini, Julian mengungkapkan, justru terkesan ini banyak pihak yang kemudian mencari rente dari proyek ini. "Nah, syariah Islam memandang justru kalau misalkan APBN, itu betul-betul dikelola oleh negara dengan mengoptimalkan dari sektor kepemilikan umum bukan dari pajak," terangnya.

Menurutnya, sektor kepemilikan umum ini, kemudian dikelola, didistribusikan mulai dari mencukupi kebutuhan-kebutuhan primer untuk infrastruktur, termasuk misalkan nanti untuk pelayanan-pelayanan publik.

"Nah, ini dikelola betul-betul oleh negara sehingga proporsinya itu betul-betul untuk menyejahterakan masyarakat, bukan menyejahterakan atau menguntungkan oligarki," kembali ia menegaskan.

"Ini menarik sebetulnya, dalam konteks Islam itu," ungkap Julian. Sehingga, sambungnya, "Kalau pengelolaan APBN dalam Islam, betul-betul APBN dikelola sesuai dengan aturan syariah yang dimana peruntukannya itu jelas untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan oligarki atau misalnya pencitraan dari penguasa, saya kira seperti itu," pungkasnya.[]'Aziimatul Azka

Dana Kereta Api Membengkak, Rakyat Makin Terinjak

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 23, 2023    Comment   

Dana Kereta Api Membengkak, Rakyat Makin Terinjak

Tinta Media - Proyek kereta api cepat, menjadi sorotan kembali. Pasalnya dana proyek kian membengkak. Dan utang diajukan demi menutupi kekurangan dana tersebut. PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) berencana akan meminjam dana berkisar Rp 8,3 Trilliun ke China Development Bank (voaindonesia.com, 17/2/2023). Menanggapi hal tersebut, pemerintah berpendapat mendukung langkah pengajuan tersebut. Dengan alasan, semua elemen harus mendukung pembangunan transportasi massal. Moda transportasi massal seperti MRT, LRT, Kereta Api dan kereta api cepat merupakan keharusan keberadaannya di kota besar. Demi terselenggaranya moda transportasi terintegrasi. Agar setiap orang tak hanya cenderung pada mobil pribadi. Demikian papar presiden RI, Joko Widodo.

Pembengkakan dana proyek tersebut telah berulang kali terjadi. Dan kesepakatan yang ditetapkan dengan pihak Cina ternyata juga melenceng dari kesepakatan awal. Pada awalnya Cina menjanjikan bahwa proyek ini tak akan gunakan APBN. Namun nyatanya, tetap menggunakan dana APBN. Karena pembengkakan dana yang dibutuhkan proyek pembangunan. Sebagai Proyek Strategis Nasional, demi terpenuhinya layanan transportasi publik, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 3,2 Trilliun.

Pembengkakan biaya proyek kereta cepat Bandung Jakarta (KCBJ) menjadi sinyal bahwa perencanaan yang seharusnya dilakukan di awal proyek, gagal total di tengah-tengah pengerjaan. Tak sesuai rencana, karena tak cermat dalam menetapkan. Perencanaan pemerintah yang tak dihitung matang dengan investor asing. Program ini sebetulnya berbahaya dan mengancam kedaulatan negara dengan mengajukan utang berkelanjutan demi proyek yang sebetulnya tak dibutuhkan rakyat. Bukan prioritas untuk kepentingan rakyat.

Rakyat masih harus diurusi segala kebutuhan primernya. Sementara, saat ini justru pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur yang terbilang "mewah". Tak berimbang dengan kondisi masyarakat yang masih di bawah garis kecukupan. Kemiskinan masih membludak, kelaparan masih menjadi masalah yang belum juga tertuntaskan. Kesehatan masyarakat pun masih selalu dipertanyakan.

Lantas, pantaskah, pembangunan infrastruktur terus diprioritaskan di atas kebutuhan dasar masyarakat?

Paradigma pembangunan dalam sistem kapitalisme sekuler hanya berbasis pada kemajuan "semu" yang tak mempedulikan keadaan masyarakat. Karena sistem ini tak memprioritaskan kepentingan rakyat. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur terus digenjot demi membangun penilaian bangsa-bangsa lain. Mereka menilai bahwa negara yang dikatakan maju adalah negara dengan infrastruktur megah dan berkelas. Tak peduli dana yang digunakan berasal dari dana utang yang sebetulnya akan mengganggu kedaulatan di masa datang. Inilah rusaknya pembangunan ala kapitalisme sekuler. Segala fasilitas dibangun demi dikatakan " maju" oleh negara lain. Tak peduli keadaan. Sungguh, fakta ini menggadai kedaulatan. Diperparah lagi dengan konsepnya yang keliru. Menjauhkan segala pengaturan prioritas kebutuhan umat dari pengaturan agama. Rakyat dianggap beban yang terus memperberat negara. Akhirnya kebutuhan rakyat dikesampingkan. Tak dipedulikan. Tentu saja, fakta ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme sekuler hanya menyisakan kezaliman yang nyata bagi seluruh rakyat.

Berbeda dengan paradigma yang disajikan sistem Islam. Sistem Islam memiliki prioritas jelas dalam melayani setiap kebutuhan rakyat. Sistem Islam cerdas dan cermat meletakkan prioritas kebutuhan hidup. Prioritas pertama, tentu saja pelayanan semua kebutuhan masyarakat. Mulai dari pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan beragam kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai warga negara.

Setelah semua kondisi masyarakat sejahtera, dan terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, baru negara membuat kebijakan pembangunan infrastruktur. Hanya satu tujuannya, yaitu demi menciptakan kemudahan bagi seluruh rakyat. Misalnya seperti pembangunan moda transportasi yang aman dan menyeluruh bagi rakyat. Tentu saja, semua pembiayaan dihitung cermat dan amanah. Dengan pembiayaan yang disandarkan dari kas negara. Mandiri, tanpa perlu mengeruk utang ke negara lain, yang beresiko bagi kedaulatan negara.

Syaikh Abd Al Qadim Zallum, dalam kitab Al Amwal Dawlah al Khilafah, menjelaskan bahwa pendapatan Khilafah bisa diambil dari pos kepemilikan negara atau kepemilikan umum Baitul Maal. Pos kepemilikan negara berasal dari kharaj, usyur, jizyah, ghanimah, ghulul dan sejenisnya. Sementara pos kepemilikan umum berasal dari pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri oleh Khilafah. Konsep ini membuat Daulah Khilafah berdaulat penuh atas pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan hanya kepada rakyat. Seluruh lapisan masyarakat pun dapat menikmati segala fasilitas yang ada dengan harga terjangkau. Atau bahkan gratis.

Adapun dalam pengadaannya, Syaikh Abdurrahman Al Maliki dalam kitab As Siyasah Al Iqtishodiyah al Mutsla, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dalam Islam terbagi menjadi 2 jenis.

Pertama, infrastruktur yang sangat dibutihkan rakyat, dan menundanya akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan rakyat. Misalnya pengadaan jalan umum, sekolah, rumah sakit, saluran listrik, saluran air minum dan fasilitas-fasilitas primer lainnya yang dibutuhkan rakyat setiap waktu. Negara wajib memprioritaskan pembangunannya. Demi menjaga dan melayani kebutuhan umat.

Kedua, jenis infrastruktur yang tak terlalu mendesak dan bisa ditunda. Misalnya, jalan alternatif, penambahan fasilitas gedung-gedung perkantoran, perluasan masjid dan sejenisnya. Khilafah tak akan membangunnya jika tak ada dana dari Baitul Maal.

Berdasarkan konsep Islam, proyek kereta cepat Bandung Jakarta bukanlah prioritas yang dibutuhkan masyarakat umum saat ini. Tidak mendesak, tidak bersifat darurat dan negara belum mampu membiayai secara mandiri. Namun justru, mengajukan utang ribawi untuk pembangunan infrastruktur yang tergolong kebutuhan tersier. Keadaan ini semestinya menjadi perhatian. Karena utang ribawi dapat mengancam kedaulatan dan kemandirian negara.

Islam sangat menjaga setiap kebutuhan umat. Konsep Islam pun memprioritaskan segala kepentingan rakyat. Yang benar-benar dibutuhkan, didahulukan dalam pemenuhannya. Untuk mengefektifkan anggaran negara, sekaligus menjaga kemaslahatan rakyat secara menyeluruh.

Sempurnanya sistem Islam mengurusi semua kepentingan rakyat. Sebagai kaum muslim, tak patut meragukan setiap konsep Islam. Hanya sistem Islam-lah yang amanah mensejahterakan umat.

Wallahu a'lam bisshowwab.

Oleh: Yuke Octavianty

Forum Literasi Muslimah Bogor