Denny Indrayana: Cawe-Cawe Presiden Jokowi Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Negara?

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 17, 2023    Comment   

Denny Indrayana: Cawe-Cawe Presiden Jokowi Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Negara?

Tinta Media - Mantan Wamenkumham, Prof. Dr. Denny Indrayana menjelaskan, cawe-cawenya Presiden Jokowi yang tidak netral merupakan pelanggaran konstitusi dan pengkhianatan terhadap negara.

"Jadi cawe-cawenya presiden Jokowi yang tidak netral dalam pilpres 2024, yang harusnya netral itu melanggar konstitusi. Kalau mengasumsikan sebagai pengkhianatan kepada negara juga bisa," ujarnya dalam live: Presiden Jokowi sudah Layak Dimakzulkan? Di channel YouTube UI Watch, Selasa (13/6)

Karena itu, tambahnya, sebenarnya pintu masuk pemakzulan presiden Jokowi secara teori tata negara banyak sekali, korupsi bisa masuk, pengkhianatan terhadap negara bisa masuk, hyder crop terhadap tingkat tinggi lainnya bisa masuk.

Persoalannya kenapa Jokowi tidak segera dimakzulkan, sebutnya, karena bukan tidak ada pelanggaran. "Tetapi bahwa DPR nya tidak mau memulai proses dakwaan," ungkapnya.

Presiden Jokowi secara Hukum Melanggar Banyak Pasal Pemakzulan

Secara hukum, menurutnya, Presiden Jokowi itu melanggar banyak pasal-pasal pemakzulan, apakah kejahatan tata negara, kejahatan tingkat lainnya, ataupun korupsi. Bisa dirumuskan deliknya.

 "Secara hukum memang tidak mudah, harus ada DPR yang memulai proses sidang di MK baru kemudian bisa ke MPR untuk memberhentikan," urainya.

Namun ia menyebutkan, problemnya adalah secara politik. Menurutnya, karena di pendukung-pendukung partainya punya banyak masalah. "Sehingga juga untuk memulai proses hukum kepada presiden Jokowi mereka sendiri tersandera," pungkasnya. [] Wafi

REKOMENDASI BERSAMA: ADVOKAT, TOKOH DAN ULAMA NASIONAL TENTANG TOLAK CAWE-CAWE JOKOWI, TOLAK NARASI POLITIK IDENTITAS, KEMBALIKAN KEKUASAAN DI TANGAN RAKYAT

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 10, 2023    Comment   

REKOMENDASI BERSAMA: ADVOKAT, TOKOH DAN ULAMA NASIONAL TENTANG TOLAK CAWE-CAWE JOKOWI, TOLAK NARASI POLITIK IDENTITAS, KEMBALIKAN KEKUASAAN DI TANGAN RAKYAT

Tinta Media - Belum lama ini Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dan tidak netral pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Padahal sebelumnya, Jokowi menolak disebut ikut cawe-cawe soal Pilpres. 

Pada saat yang sama, Presiden Jokowi juga selalu menyuarakan narasi penolakan terhadap politik identitas yang dapat dipahami sebagai penolakan terhadap politik berdasarkan Islam.

Berkenaan dengan hal itu, kami Advokat, Tokoh & Ulama Nasional menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

*Pertama,* menolak tegas sikap politik Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Semestinya, Presiden Jokowi fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, tidak terjerumus masuk dalam kancah politik praktis dalam Pilpres 2024, yang dapat berujung chaos politik dan huru hara dikalangan rakyat.

*Kedua,* menolak narasi politik identitas yang substansinya adalah penolakan terhadap politik berdasarkan Islam sekaligus menyayangkan maraknya politisasi Islam dalam Pilpres dan Pemilu dimana Caleg dan Capres hanya mengeksploitasi Islam untuk tujuan elektabilitas, padahal sikap politik dan cita politiknya bertentangan dengan Islam bahkan memusuhi Islam.

*Ketiga,* mendesak agar Presiden Jokowi mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat dengan memberikan kemerdekaan kepada segenap rakyat untuk menentukan pilihan siapa pemimpinnya. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi, hakekatnya adalah merampas hak atas kekuasaan dari rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

*Keempat,* mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap netral, imparsial dan adil untuk memberikan kesempatan kepada segenap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024 tanpa intervensi apapun dari Presiden, baik dengan dalih demi masa depan bangsa, atau karena pentingnya Pilpres, atau dengan dalih apapun juga. Cawe-cawe dalam Pilpres justru mengkonfirmasi ada kepentingan oligarki yang ingin diselamatkan Jokowi.

*Kelima* mengajak segenap elemen anak bangsa, baik dari kalangan advokat, tokoh, ulama, aktivis, mahasiswa, gerakan buruh tani dan nelayan, serta segenap elemen rakyat lainnya, untuk ikut secara aktif mengontrol jalannya pemerintahan dan sekaligus memastikan tidak ada unsur-unsur intervensi politik dalam bentuk apapun dalam kontestasi Pilpres 2024, dan agar tidak terjadi chaos politik dan huru hara dikalangan rakyat.

*Keenam,* menghimbau kepada segenap elemen partai politik, kontestan politik dan para politisi, untuk ikut mengkontrol dan mengkritik kebijakan zalim Jokowi, baik melalui wakilnya di DPR maupun secara langsung melalui kadernya. Jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat didiamkan. Sebab, jika dibiarkan pada akhirnya partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rezim Jokowi.

Jakarta, 8 Juni 2023

Advokat, Tokoh & Ulama Nasional

TTD

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, M.A.

2. Ahmad Khozinudin, S.H.

3. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.

4. Habib Muhammad Bin Husein Alatas

5. Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si.

6. Muhammad Ishaq

7. KH Thoha Yusuf Zakariya, LC (Bondowoso)

8. KH Thoha Kholili (Bangkalan)

9. Mudrick Setiawan Malkan Sangidu (Solo)

10. DR Muhammad Taufik, SH MH 

11. Mudriq Al Hanan (Solo)

12. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum

13. Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA 

14. Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D.

15. KH Miqdad Ali Azka, LC

16. Yusuf Pulungan 

14. Ismar Syafruddin, SH MA

17. Ust Drs Alfian Tanjung, MPD (UAT)

18. Edy Mulyadi (Wartawan Senior)

19. Drs Abdullah Al Katiri, SH MH

20. Buya Fikri Bareno

21. Juju Purwantoro, SH MH 

22. KH Slamet Ma'arif 

23. Rizal Fadillah, SH MH

24. Dr Abdul Chair Ramadhan, SH MH

25. Aziz Yanuar, SH MH

26. Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Merah Putih)

27. Ustadz Bernard Abdul Jabar (UBAJ)

28. Azham Khan, SH

29. H. Eka Jaya (Ormas Pejabat)

30. Prof Dr Anthony Budiawan (Managing Director PEPS)

31. H. Novel Bamukmin, SH, M.Sos

32. Dr. Marwan Batubara, M.Sc., Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) 

33. H. Zaenal Mustofa, Spd, SH MH

34. Heru Purwanto, S.H.

35. Dr Herman Kadir, SH, MHum

https://youtu.be/n-3HEFiytLw

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat

Jokowi Cawe-Cawe Pemilu 2024, Aktivis KAMI: Itu Melanggar Konstitusi

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 10, 2023    Comment   

Jokowi Cawe-Cawe Pemilu 2024, Aktivis KAMI: Itu Melanggar Konstitusi

Tinta Media - Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Adhi Massardi mengatakan, keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 melanggar konstitusi.

“Bahwa Presiden terlibat di dalam Pemilu itu melanggar konstitusi, melanggar konstitusi itu penghianat negara. Hukumannya bisa sampai hukum mati,” ujarnya dalam Diskusi Online: Jokowi Cawe-Cawe, Ada Apa? Ahad (4/6/2023) di kanal Youtube Media Umat. 

Ia mengatakan, jika Presiden melanggar konstitusi maka prosesnya bisa impeachment. Sayangnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu dari partai-partai koalisi yang mendukung presiden.  Jadi berharap impeachment itu agak berat, namun jika rakyat melawan, kemungkinan bisa terjadi seperti di masa lalu. 

“Pasal 22e ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil setiap 5 tahun sekali, itu jelas tertulis persoalannya adalah bagaimana pemilu bisa jurdil sesuai dengan ayat 1 Pasal 22e. Kalau presiden terlibat dalam proses pemilu, selain kekuasaannya yang sangat kuat sebagai kepala pemerintahan juga kepala negara serta memiliki otoritas untuk memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Imdonesia (Polri) dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN),” paparnya. 

Adhi mengungkapkan, hakikat dari pasal konstitusi itu bahwa pemilu harus jujur dan adli (jurdil), artinya adalah bahwa semua penyelenggara negara, TNI, Polri, aparatur dan lain-lain yang digaji menggunakan keuangan negara itu tidak boleh terlibat dalam kontestasi. Jika ingin terlibat maka prosedurnya harus mundur terlebih dulu dari jabatannya sebagai pejabat negara. 

“Apa yang dilakukan Jokowi bukan sekadar berpolitik biasa karena politik ada etikanya, yang dilakukannya adalah politik menang-menangan.  Jadi didalam politik menang-menangan yang tanpa etika, tanpa aturan yaitu bukan benar atau salah, tapi kalah atau menang,” imbuhnya. 

Adhi mengatakan, jika alasan Jokowi   untuk menyelamatkan negara, dengan alasan menyelamatkan program-program negara, hal itu lebih salah lagi.  Karena di purna jabatannya, presiden bisa membuat organisasi, atau partai politik untuk mengawal gagasan-gagasannya yang terdahulu. Hal itu dilakukan seperti Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono tetap menjalankan pengawasan terhadap pemerintahan dengan partainya. 

“Jika presiden ikut campur dalam pemilu, memperpanjang masa jabatan KPK dan Mahkamah Konstitusi bagaimana rakyat akan percaya kepada proses demokrasi dengan pemilu ini?" pungkasnya.[] *Rohadianto*

Inilah Dampak Jokowi Ikut Cawe–Cawe Pilpres 2024

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 08, 2023    Comment   

Inilah Dampak Jokowi Ikut Cawe–Cawe Pilpres 2024

Tinta Media - Sikap Presiden Jokowi ikut cawe-cawe (ikut campur) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 dinilai Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky bisa jadi legalitas bagi aparat di bawahnya.

"Begitu dia bersikap melakukan cawe-cawe politik, maka itu bisa menjadi legalitas bagi aparat yang ada di level bawahnya,," tegasnya dalam Diskusi Online Jokowi Cawe-cawe, Ada Apa? Ahad (4/6/2023) di kanal Youtube Media Umat. 

Bung Roky panggilan akrabnya menjelaskan ketika Jokowi tidak netral, maka aparat yang di bawahnya punya persepsi bahwa ternyata boleh melakukan _cawe-cawe_ kepada pihak-pihak yang bisa didukungnya atau yang menjadi pesanan presiden. 

"Jadi kalau pak Jokowi melakukan cawe-cawe.atau memberikan sinyal kepada pihak tertentu maka otomatis level di bawahnya baik Gubernur, Bupati, Walikota sampai level kebawah lagi, itu tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti," tuturnya.

Dia mengatakan, resikonya cukup besar kalau berani melakukan cawe-cawe ke arah yang lain. Hal itu bisa dianggap sub ordinasi atau tidak loyal. "Resikonya bisa banyak hal, bisa dinon-jobkan, bisa digusur, bahkan diperkarakan, dikriminalisasi dan seterusnya," ujarnya 

Menurutnya, yang dilakukan Jokowi bukan sinyal tetapi sudah terang-terangan, bahkan pernyataan sudah terlalu gamblang. "Boleh dibilang pernyataannya vulgar atau dengan bahasa lainnya telanjang di muka publik. Dan ini bagi aparatur pemerintah di bawahnya tidak ada pilihan lain kecuali akhirnya harus melakukan tegak lurus untuk mengikuti instruksinya itu," cetusnya. 

Direktur Pamong Institute ini memberikan ilustrasi, pernyataan Jokowi tersebut akan memberikan dampak yang besar kepada struktur di bawahnya. Diantara 570-an kabupaten/kota maupun 38 provinsi yang akan melakukan cawe-cawe juga, dalam bentuk yang soft ataupun vulgar. 

"Itu hal yang kedua tetapi yang pasti mereka tidak berani melakukan perbedaan dengan cawe-cawe pak Jokowi yang posisinya sebagai kepala pemerintahan," imbuhnya 

Lebih lanjut ia menyatakan kultur seperti ini dalam praktek pemerintahan sangat buruk dan berdampak besar kepada praktik-praktik selanjutnya. Selain itu l, juga bisa dimanfaatkan oleh aparat di bawahnya untuk melakukan deviasi jauh lebih parah daripada yang di atas. 

"Coba dilogika, kalau di atasnya saja boleh, begitu pula di bawahnya," ujarnya. 

Karena, menurutnya yang kena adalah langsung masyarakat dan biasanya benturan di tengah masyarakat itu jauh lebih keras daripada di kalangan elit politik, kalau di elit politik itu bisa saja beda sikap politik tapi bisa senyum-senyum, bisa ngopi bareng, bisa juga akhirnya deal bareng. 

"Tapi kalau di masyarakat itu butuh waktu lama,  karena melibatkan emosi yang sangat kental, polarisasi bahkan bisa membuat kutub yang berhadap-hadapan, nah ini harus segera di akhiri," tandasnya. [] Rahmadi Al Fatih

Ikut Cawe-cawe Pilpres 2024, IJM: Jokowi Mencla Mencle

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 04, 2023    Comment   

Ikut Cawe-cawe Pilpres 2024, IJM: Jokowi Mencla Mencle

Tinta Media - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang pernah menegaskan tidak ikut cawe-cawe di pemilihan presiden/pilpres 2024, dinilai _mencla-mencle_ oleh Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana.

"Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk ikut cawe-cawe di pilpres 2024 dikritik banyak pihak. Pernyataan Jokowi dinilai mencla-mencle. Mengingat sebelumnya Jokowi pernah menegaskan tidak ingin cawe-cawe urusan capres 2024," ungkapnya dalam program Aspirasi: Kebelet Cawe-Cawe, Rabu (31/5/2023) di kanal Youtube Justice Monitor.

Namun yang terbaru, kata Agung, Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. "Bahkan sebagian menilai bahwa pernyataan ini terlalu vulgar. Publik pun semakin yakin bahwa Jokowi takut kehilangan kekuasaan sampai harus mencari penerusnya," ungkapnya.

Agung mengatakan, saat ini sudah menjadi satu bacaan masyarakat sehari-hari bagaimana Presiden Joko Widodo ini ikut cawe-cawe. "Bahkan Presiden Jokowi dinilai ikut mendukung dan memoles citra salah satu calon yang dikehendakinya," paparnya.

Ia mengungkapkan sebuah pertanyaan retoris, apakah negeri ini seperti kerajaan yang dipimpin putra mahkota yang direstui sang raja? "Hal ini menunjukkan bahwa politik itu dinamis bukan harga mati," jelasnya.

Diakhir ia sampaikan harapan agar negeri ini lebih baik dimasa depan. "Masyarakat hendaknya semakin menyadari pentingnya menerapkan sistem politik yang ideal dan memiliki sosok yang kredibel menakhodai negeri ini ke depan," pungkasnya.[] Cicin Suhendi