Izin Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka, PAKTA: Mengancam Indonesia
Tinta Media - Pembukaan kembali izin ekspor pasir laut setelah 20 tahun dinilai Direktur PAKTA (Pusat Analisis Kebijakan Strategis) Dr. Erwin Permana, mengancam Indonesia.
"Kebijakan membuka kembali keran ekspor pasir laut ini mengancam Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Kalau pulau-pulau tenggelam, Indonesia terancam," tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (2/6/2023).
Erwin mengungkapkan bahwa Jokowi sebenarnya sudah mengancam Indonesia dengan membuka keran ekspor pasir laut. "Sama saja menjual pulau, berarti menjual Indonesia," ucapnya.
Menurutnya, yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah para pelaku usaha, para eksportir di sekeliling Jokowi dan LBP. "Ini ancaman bagi masyarakat, terutama bagi para nelayan," tandasnya.
Ia membeberkan adanya pengerukan di pantai, akan merusak ekosistem pantai, sehingga terjadi abrasi. "Ekosistem nelayan akan rusak, hasil nelayan pun akan menurun," ungkapnya.
Menurutnya, adanya abrasi, dan tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia karena adanya pengerukan. Kalau satu pulau tenggelam, akan berdanpak ke yang lain. "Pulau itu sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang, ketika rusak akan berdampak ke yang lain," tegasnya.
Erwin mengingatkan di tengah situasi hari ini yang memang terjadi anomali iklim, dengan ditambah rusaknya pulau, hal itu semakin merusak alam. "Alam Indonesia akan rusak secara umum, bukan hanya nelayan. Jadi kerusakan lingkungan akan berdampak kepada kerusakan yang lain," bebernya.
Rugikan Rakyat
Erwin menegaskan bahwa rezim ini memang merugikan rakyat, karena dipimpin oleh oligarki. "Rezim diasuh oleh para pengusaha, para cukong. Ini kepentingan para cukong, bukan kepentingan masyarakat. Masyarakat justu dirugikan, yang diuntungkan para cukong," sesalnya.
"Karena diasuh oleh para cukong, ia akan melayani para tuannya. Rezim ini dilahirkan dan diasuh olehnya," tambahnya.
Ia berharap masyarakat tidak diam dengan masalah ini. "Kemaksiatan itu tidak boleh didiamkan. Kezaliman itu harus di speak-up, masyarakat dan tokohnya harus berbicara. Harus didengungkan terus kebaikannya," tegasnya.
Erwin membeberkan akibat kalau rakyat diam, akan semakin menjadi-jadi, semakin merajalela kezaliman. Jadi kezaliman merajalela, jangan disalahkan kezaliman.
"Hal ini karena satu faktor, diamnya tokoh-tokoh masyarakat, penyeru kebaikan. Tokoh masyarakat itu pertanggungjawabannya besar, mestinya dia bicara. Tidak boleh diam," pungkasnya.[] Nita Savitri
