IJM: Borok Pejabat Sengaja Ditutupi Isu Radikalisme?
Tinta Media - Direktur Indonesia Juctice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menuturkan, kasus dugaan korupsi di
kementerian-kementrian sengaja ditutupi isu seolah ada kelompok radikal yang mengancam negeri ini.
"Dari kasus ini wajar jika sebagian publik menduga selama ini borok para pejabat publik ditutupi isu-isu seolah ada kelompok 'radikal' yang ingin menghancurkan NKRI," ungkapnya dalam program Aspirasi: Jadi, Selama Ini Borok Pejabat Ditutupi Isu Radikalisme? Selasa (14/3/2023) di kanal YouTube Justice Monitor.
Agung mengatakan, pemerintah sengaja membangun ketakutan seolah-olah kelompok yang mensyiarkan urgensi penerapan Islam secara kaffah menjadi ancaman bagi negeri ini. "Padahal semua tahu ancaman yang sebenarnya itu adalah pejabat-pejabat korup yang terus memiskinkan rakyat," ujarnya.
"Tega sekali," sahutnya.
Ia meminta kasus dugaan korupsi di kementerian-kementrian diusut tuntas. "Jangan sampai kesana-kemari bicara radikal-radikul hanya untuk menutupi borok perilaku para pejabat korup negeri ini," katanya.
Aktivis 98 ini mengingatkan Pemerintah agar meminta maaf kepada publik setelah terungkapnya harta kekayaan oknum pejabat Kementerian Keuangan yang diluar batas kewajaran.
Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD pun berang lantaran ada kecurigaan kasus kejanggalan transaksi senilai 300 triliun rupiah di Kemenkeu.
Belum lagi mencuatnya isu Menteri Keuangan merangkap tiga puluh jabatan yang notabene melanggar undang-undang juga dibiarkan.
"Waduh..! Kasus yang luar biasa besarnya. Kasus Jiwasraya, Asabri puluhan triliun itu tidak seberapa dibandingkan kasus Rp300 triliun ini," ungkapnya.
Situasi saat ini, kata Agung, jelas membuktikan Menteri Keuangan Sri Mulyani gagal menjaga komitmen clean governance dan integritas pejabat tinggi. Presiden Jokowi menanggung beban paling berat terkait komitmen ini. Sebab, diduga pejabat paling banyak melakukan pencucian uang negara ada di Kementerian Keuangan.
"Itu baru satu Kementerian, sekali lagi itu baru satu Kementrian. Lalu bagaimana dengan Kementerian yang lain," pungkasnya.[] Beri
