Investasi Asing Penyebab Terciptanya Penjajahan Ekonomi
Tinta Media - Kota Bandung, Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun asing. Untuk menarik wisatawan, Pemkab Bandung berencana membangun kereta gantung dari Soreang-Rancabali-Pangalengan.
Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriatna, rencana pembangunan tersebut dilakukan setelah adanya kajian kelayakan. Selain untuk mendukung pariwisata, Pemkab Bandung berharap, bahwa pembangunan kereta gantung akan memecah kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kawasan tersebut.
Untuk memuluskan jalannya pembangunan kereta gantung tersebut, Pemkab Bandung akan menarik investor dari China. Sungguh sangat disayangkan, lagi-lagi Pemerintah daerah memberikan proyek tersebut kepada investor dari China atau asing.
Tentunya tidak sedikit dana yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Bandung, dengan adanya rencana proyek besar ini. Pada akhirnya, pemerintah akan kembali berutang untuk mendanai proyek besar ini.
Apalagi, investor China di Indonesia sedang mendapat sorotan negatif, setelah terjadinya insiden kerusuhan di pabrik pengolahan dan pemurnian nikel, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Seorang pekerja China dan pekerja indonesia tewas dalam kerusuhan itu. Perusahaan GNI tersebut milik perusahaan yang berbasis China, yaitu milik Jiangsu Delong Nickel Industri Co. Ltd. Juga pada Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, yang penyelesaiannya lama tertunda, sementara biaya proyek kian meningkat dari rencana anggaran awal.
Sejatinya kejadian-kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Pemerintah. Seharusnya lemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga betul-betul merasakan manfaatnya.
Banyak jalan-jalan atau jembatan-jembatan penghubung yang rusak. Seharusnya Pemkab Bandung secepatnya memperbaiki, bukan malah membiarkan. Salah satu jembatan yang rusak, ada di kampung Muara Cipada, Campaka Mekar Padalarang. Jembatan ini sudah 3 tahun dibiarkan rusak, yaitu jalan penghubung antara Padalarang dan Cikalong wetan, akibat dari keluar masuknya proyek kereta cepat Bandung-Jakarta.
Juga perbaikan jembatan di Dayeuhkolot, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemkab Bandung, terkait infrastruktur yang tentu saja sangat urgen dan ditunggu oleh masyarakat, karena masyarakat sangat membutuhkannya.
Pemkab Bandung seharusnya tidak fokus pada bisnis saja, tetapi pada kepentingan rakyat banyak.Terkait dengan investasi asing, bahwa investasi asing semakin mengokohkan penjajahan ekonomi dan melemahkan kedaulatan negara, terutama di bidang ekonomi. Apalagi, investasi asing makin massif dengan kekuatan oligarki dan monopolinya, maka kebijakan negara disetir oleh mereka.
Harga listrik, migas, dan tarif tol, mereka yang menentukan. Demikian juga dengan pendidikan dan kesehatan, pada akhirnya mereka yang menentukan. Inilah bukti dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalis. Pemerintah bukannya meriayah masyarakat, tetapi justru bertindak layaknya pelaku bisnis. Mereka memanfaatkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan rakyat banyak.
Alat penjajahan ekonomi secara filosofis adalah ekonomi kapitalisme. Telah kita ketahui bahwa negara-negara penjajah adalah negara kapitalis. Mereka memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia secara fisik, tetapi tetap menjajah dalam bentuk lain, yaitu dengan penjajahan di bidang ekonomi dan politik.
Eksploitasi sumber daya alam, misalnya, yang mereka kelola dan memberikan keuntungan yang besar bagi mereka. Di Bidang ekonomi, utang dan investasi adalah dua alat yang digunakan oleh negara kapitalis untuk meraup keuntungan.
Investasi asing berdampak pada dominasi pada pengelolaan sumber daya alam milik umum, sehingga rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan barang-barang, yang seharusnya dibayar dengan murah. Contoh, investasi air minum kemasan, sangat berdampak bagi masyarakat karena sumber mata air dikuasai asing. Pada akhirnya masyarakat kesulitan mendapatkan air.
Investasi asing juga memunculkan monopoli oligarki. Merekalah yang mengendalikan kebijakan politik dan ekonomi negara.
Berbeda dengan Islam yang begitu sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah investasi asing. Islam membolehkan investasi asing, tetapi dengan syarat yang ketat. Yaitu,
Pertama, investasi asing tidak boleh masuk dalam pengelolaan sumber daya milik umum. Karena sumber daya alam milik umum, termasuk kebutuhan pokok rakyat, jadi harus dikelola oleh negara, bukan oleh investor asing.
Kedua, investasi asing tidak boleh ada riba atau pun kontrak-kontrak yang bertentangan dengan syariat.
Ketiga, investasi asing tidak boleh menimbun penjajahan dan monopoli ekonomi.
Jadi, dalam pandangan Islam, investasi saat ini statusnya haram, karena melanggar sistem ekonomi Islam. Inilah urgensi diterapkannya Islam secara kaffah di tengah umat, termasuk sistem ekonomi Islam, agar masyarakat sejahtera. Tidak akan ada penguasa yang memanfaatkan keadaan hanya untuk kepentingan bisnis semata. Penguasa betul-betul meriayah umat, menjadi pelayan umat.
Wallahu'alam.
Oleh: Enung Sopiah, Sahabat Tinta Media
