Tinta Media: Industri
Tampilkan postingan dengan label Industri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Industri. Tampilkan semua postingan

Minggu, 25 Februari 2024

Industri Olah Raga Melemahkan Umat?



Tinta Media - Industri bola yang bergengsi dan melibatkan sumber daya ekonomi banyak adalah piala dunia. Bisa jadi, olimpiade juga dapat menyamainya. Pertandingan antar bangsa ini berguna untuk memupuk semangat persatuan dan kebangsaan. Bahkan, sampai ada yang menyatakan bahwa atlet dan pemain yang sedang berlaga dalam even tersebut sedang berjihad. Terdengar begitu bijak dan heroik, bukan?

Jihad dalam arti bahasa adalah bersungguh-sungguh. Mungkin bisa saja disematkan, tetapi jihad sebagai istilah adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan perang fisik, seperti pengerahan tentara, pembuatan senjata, mempelajari ilmu pembuatan senjata, dan aktivitas lain yang terkait langsung dengannya.

Seperti Khilafah Utsmaniyah yang mengerahkan semua sumber daya dalam Perang Dunia Pertama, walau mereka kalah perang setelah berjihad melawan blok sekutu yang dimotori Inggris dan Prancis.
Pemenang perang akhirnya membagi-bagi wilayah kekuasaan  Khilafah Utsmaniyah. Pembagian ini dilakukan dalam perundingan Sykes-Picot. Kemudian, lahirlah banyak negara bangsa setelahnya.
Karena pembagian dilakukan di atas peta, maka batas-batas negara baru itu lurus-lurus saja. Lihat batas-batas negara Mesir, misalnya.

Hal demikian juga terlihat dari batas negara yang tampak di pulau Papua. Sesama penjajah tentu membagi wilayah jajahan mereka lewat perjanjian dengan menggunakan peta juga.

Hal unik lainnya adalah model dan warna bendera negara yang dulunya menjadi bagian Khilafah Utsmaniyah ternyata mirip desainnya, baik pola dan pilihan warna. Hal itu terjadi karena memang idenya juga lahir dalam perjanjian Sykes-Picot.

Silakan diperiksa bagian bendera yang ada di ikon grup WA, banyak yang mirip, bukan? Bahkan, termasuk bendera Palestina yang masih terjajah secara fisik sampai sekarang. Bagi yang mau memeriksa lebih lanjut, silakan periksa tahun kemerdekaan negara yang mempunyai kemiripan desain benderanya dengan Palestina tersebut. Saya pastikan, Anda akan menemukan semuanya merdeka setelah tahun 1916 Masehi.

Pemenang perang yang jadi penguasa dunia juga merancang strategi agar umat senantiasa lemah dan tetap berpecah belah. Mereka tidak ingin muncul lagi persatuan hakiki umat Islam. Maka, tidak heran jika perselisihan bahkan perang antar bangsa yang rakyatnya mayoritas Islam sering terjadi.

Salah satu strategi mereka yaitu dengan merancang "perang semu" untuk memupuk semangat nasionalisme negara-negara bangsa.

Maka, dihadirkanlah ajang piala dunia dan olimpiade yang digunakan untuk tetap memompa semangat persatuan negara bangsa.

Terciptalah ashabiyah (fanatisme) kebangsaan di benak umat. Mereka jadi lalai dan lupa bahwa dahulunya pernah bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu Khilafah Utsmaniyah, Khilafah Abasiyah, Khilafah Umawiyah, Khulafaurrasyidin yang mewarisi kepemimpinan dari Rasulullah shalallahualaihiwassalam.

Khilafah tentu dalam sejarahnya diwarnai dengan pasang surut karena memang sistem kepemimpinan tersebut dijalankan manusia bukan malaikat.

Sejarah awal negara bangsa merupakan "lubang kadal gurun (biawak)" yang dirancang keturunan Yahudi dalam rangka mewujudkan mimpi mereka untuk menghegemoni dunia.

Mereka sadar, selagi bangsa-bangsa masih disatukan oleh agama, seperti Eropa yang pernah bersatu di bawah kekristenan dan Arab di bawah Islam, mereka tidak punya peluang untuk mewujudkan mimpinya.

Propaganda mereka berhasil dengan terjadinya Renaisance dan Revolusi Prancis. Revolusi ini meruntuhkan kekuasaan berbasis kekristenan di Eropa. Ketika negara bangsa di Eropa juga memusuhi mereka, selanjutnya kepemimpinan Islam menjadi targetnya. Makar dan propaganda  "pan arab"  mereka berhasil juga melahirkan Revolusi Arab. Revolusi ini berpengaruh sangat penting terhadap keruntuhan Khilafah Utsmaniyah di tahun 1924 Masehi, walau banyak lagi faktor lainnya.

Mereka berhasil lagi. Setelah Perang Dunia Kedua, lahirlah negara bangsa impian keturunan Yahudi. "Bidan"-nya Inggris, "dokter"-nya Amerika. Maka, wajar negara bangsa ini selalu di dukung sang "polisi dunia". Negara yang jadi bayangan dari  negara-negara Arab ini sampai sekarang masih menjajah dan melakukan genosida terhadap umat Islam di Baitul maqdis. Semoga laknat Allah Azza wa Jalla tetap pada mereka.

Negara bangsa dengan penduduk mayoritas muslim yang lemah dari banyak sisi hanya diam saja

Mereka membela mati-matian bangsa sendiri dan nyaman dalam berpecah belah, tenggelam dalam euforia "perang semu".

"Itu bukan urusan kita. Itu masalah mereka."

Ungkapan itu terdengar keren dan bijak.

Walau ada kecaman, aksi boikot, bantuan obat-obatan, dan makanan dari sebagian umat dan pemimpin umat, hal itu tidaklah cukup, karena yang diperlukan adalah segera mengirim kekuatan tentara. Tentara hanya bisa digerakkan oleh pimpinan negara.
Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Mu'tashim ketika membela seorang muslimah yang dilecehkan di Amuria. Sang Khalifah mengirim tentaranya, ujungnya sudah sampai di Amuria, ekornya masih di Baghdad. Baghdad saat itu menjadi ibu kota khilafah.

Saya yakin banyak tentara muslim ingin berangkat ke Palestina, Uyghur, Khasmir, Rohingya, atau lainnya. Mereka tinggal menunggu perintah jihad saja.

Keinginan Itu hanya akan terjadi jika segenap komponen umat mau dan rindu kembali bersatu tanpa sekat negara bangsa dan mau berjuang untuk menegakkan khilafah.
Terdengar mimpi dan utopia? Tidak bagi umat yang kuat keyakinannya terhadap janji Allah Azza wa Jalla dan bisyarah (kabar gembira)  dalam hadis Rasulullah shalallahualaihiwassalam.

Oleh: Mak Wok
Sahabat Tinta Media

Sabtu, 03 Februari 2024

Sekolah Menjadi Industri Murni



Tinta Media - Dulu, saat orang tua memiliki anak berprestasi dan lolos ujian masuk ke sekolah/kampus favorit, mereka pasti menangis bangga, penuh syukur karena anaknya dapat mengenyam pendidikan murah dan berkualitas. Hari ini, saat orang tua menerima kabar anaknya berprestasi dan masuk sekolah/kampus favorit, mereka malah menangis sedih, karena semakin berkualitas lembaga pendidikan di Indonesia semakin mahal biayanya. Ini adalah fenomena, saat sekolah dan perguruan tinggi berubah menjadi industri, mirip perusahaan yang mencari keuntungan materi murni.

Sejatinya, pendidikan adalah tanggung jawab negara. Program wajib belajar harus dibarengi dengan gratisnya biaya pendidikan, bahkan bila ada anak yang berprestasi, tidak hanya biaya gratis di sekolah/kampus favorit, mereka diberi uang saku dan uang akomodasi selama pendidikan. Tentu saja itu hanya ada di Daulah Islam, bukan di negara sekuler kapitalis seperti saat ini, apalagi di negara komunis.

Oleh: Barli Ibnu Syahlan Al-Hasyim
Dosen STAI Al-Musdariyah Kota Cimahi

Minggu, 24 Desember 2023

Menelisik Pembangunan Industri Pupuk di Fakfak, Benarkah untuk Rakyat?


Tinta Media - Menurut Presiden Jokowi, pembangunan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan industri pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Kamis (23/11/2023). 

Pernyataan presiden tersebut seolah menjadi angin segar dan harapan besar bagi para petani. Pasalnya, saat ini Indonesia menjadi importir pupuk terbesar. Namun, ketika melihat konsep _reinventing government_ yang menjadikan BUMN sebagai lembaga profit pencari keuntungan, PT Pupuk Kaltim yang menggawangi industri pupuk Fakfak, sepertinya proyek ini tidak berorientasi pada rakyat.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah pupuk subsidi yang lebih sedikit dibandingkan pupuk nonsubsidi. Masih ditambah lagi persyaratan untuk mendapatkan pupuk subsidi yang memberatkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa negara tidak serius dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Jika solusi pemerintah hanya meningkatkan produksi pupuk tanpa memperbaiki konsep dan sistem distribusi, sudah pasti tidak akan mampu menyelesaikan masalah pangan di Indonesia. 

Kedaulatan pangan bisa diwujudkan ketika pemerintah berperan sebagai penanggung jawab dan pelayan rakyat, bukan sebagai regulator semata. Pemerintah harus memastikan bahwa produksi dan distribusi pupuk hingga sampai pada petani dengan mudah dan murah. Bahkan, pemerintah bisa memberikan pupuk gratis pada petani yang tidak mampu agar pengolahan tanah lebih maksimal, sehingga pasokan pangan meningkat. Ini bisa dilakukan jika negara menjual pupuk pada petani dengan harga sesuai biaya produksi, tidak untuk mencari keuntungan semata.

Oleh: R. Raraswati,
Sahabat Tinta Media

Minggu, 18 Juni 2023

Ini yang Terjadi ketika Kesehatan Dikaitkan dengan Industri


Tinta Media - Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) menuturkan, layanan kesehatan yang semestinya menjadi hak mendasar bagi masyarakat, jika dikaitkan dengan industri maka yang bicara adalah benefit, untung rugi, cost, investasi dan profit.

"Kesehatan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat. Namun, ketika layanan kesehatan berbicara terkait industri, maka di situ akan bicara terkait benefit, bicara untung rugi, cost, bicara investasi dan profit," tuturnya dalam Focus to the Point: Liberalisasi Kesehatan, Rakyat Semakin Susah, Rabu (14/6/2023) di kanal YouTube UIY channel.

Ustadz Ismail Yusanto menyebutkan, ini hari pelayanan dalam bidang kesehatan telah mengalami pergeseran. "Kesehatan yang semestinya ditempatkan sebagai kewajiban negara dalam pelayanan warganya sudah beralih menjadi industri," sesalnya. 

Sebagai contoh, ketika pasien berhadapan dengan dokter, maka pasien tidak punya pilihan obat apa yang harus diminum. "Baik terkait jenis dan macam obatnya apa yang harus digunakan?" ujarnya. 

"Ditulis sesuai dengan resep dokternya, sampai termasuk juga harganya, hampir hampir tidak punya pilihan. Bahaya sekali resep yang ditulis, sikap pelayanan dokter kepada pasien bila dalam rangka mencari keuntungan," tambahnya. 

UIY mengatakan, pasien hampir hampir tidak memiliki pilihan, bahasa yang penting "bisa sembuh" kemudian dieksploitasi. "Muncul guyonan, pasien itu sakit dua kali, yang pertama sakit karena sendiri dan yang kedua sakit karena harus membayar biaya sakitnya," ungkapnya.

Jika dilihat dari kegiatan ekonomi yang adil atau memegang prinsip fairness, menurutnya, seorang pasien itu seharusnya memiliki pilihan, harus ada multiple provider, penyedia atau supplier, ada beberapa penawar sehingga pasien memiliki pilihan

"Namun pada kondisi saat ini, liberalisasi kesehatan sudah mengarah kepada orientasi dokter itu akan menjadi kepanjangan tangannya perusahaan farmasi, kepanjangan tangannya Rumah Sakit dan menjadi kepanjangan tangannya pemilik modal," sesalnya.

Rumah sakit menjadi kepanjangan tangannya pemilik modal, penyedia peralatan dan perusahan asuransi. "Ini saling mengikat menjadikan rumah sakit itu sebagai Rumah eksploitasi pasien," terangnya.

Ketika kesehatan dieksploitasi sedemikian rupa, maka akan berefek menimbulkan suasana sakit kepada setiap orang yang sakit itu karena memikirkan biaya rumah sakit. "Lebih jauh lagi bila liberalisasi bidang kesehatan ini terus bergulir, maka industrialisasi dalam bidang kesehatan itu akan semakin dominan dalam sebuah negara," jelasnya 

UIY mengingatkan peran negara sangat dibutuhkan dalam bidang kesehatan, begitu pun juga bidang lainnya seperti bidang pendidikan. "Negara harus jelas duduk posisinya," pungkasnya.[] Pakas Abu Raghib.

Kamis, 08 Desember 2022

MMC Jelaskan Tujuan Pengembangan Industri dalam Islam

Tinta Media - Muslimah Media Center (MMC) menjelaskan tujuan pengembangan perindustrian dalam Islam. “Perindustrian dalam Islam dikembangkan bukan hanya agar ekonomi bisa berputar. Lebih dari itu, tujuan industri dalam Islam harus diarahkan mewujudkan ‘maqasidu syariah’ yakni peran negara dalam melindungi dan memelihara jiwa, akal, agama, nasab, harta, kemuliaan, keamanan, dan negara,” terang narator dalam tayangan Serba-serbi MMC: 12 Sub Sektor Industri dalam Tekanan Akibat Ketidakpastian Ekonomi Kapitalisme, Ahad (4/12/2022) di channel YouTube Muslimah Media Center.

Sehingga, lanjutnya, keberadaan industri yang ada dibangun untuk menolong jiwa-jiwa manusia, misalnya dalam industri makanan dan obat-obatan dan menghidupkan akal semisal industri penerbitan Islam dan alat-alat edukasi.

Selain kedua hal diatas, tambahnya, untuk memenuhi tujuan dibangunnya industri, dibangun juga industri alat-alat yang memudahkan kaum muslimin untuk beribadah, contohnya industri konstruksi sarana ibadah atau alat-alat transportasi jamaah haji. Begitu pula, diadakan pabrik yang mewujudkan kehidupan keluarga lebih harmonis seperti industri peralatan untuk bayi dan ibu hamil dan seterusnya.

“Dari konsep ini, industri dalam khilafah akan senantiasa diarahkan untuk mampu mengatasi seluruh kebutuhan dari rakyat negara Islam, baik muslim maupun non-muslim,” ujarnya.

Di saat yang sama, sambungnya, perindustrian khilafah juga dibangun atas dasar strategi dakwah dan Jihad defensif maupun ofensif, baik yang sifatnya non-fisik maupun fisik.

“Sifat non-fisik yang dimaksud adalah industri yang dibangun tidak boleh memberi peluang sedikit pun kepada pihak asing atau orang-orang kafir agar industri khilafah bergantung pada mereka, baik dari sisi teknologi melalui aturan-aturan lisensi, ekonomi melalui aturan-aturan pinjaman, ekspor-impor, maupun politik,” bebernya.

Ia juga menyampaikan bahwa dari sisi fisik, seluruh industri khilafah harus mampu menyediakan keperluan untuk jihad saat dibutuhkan. Contohnya pada saat damai, maka industri alat-alat berat akan membuat alat transportasi seperti kereta api, pesawat dan lainnya.

Namun narator mengatakan bahwa pada saat perang industri tersebt pun harus mampu dengan cepat memproduksi tank, senjata otomatis, dan alat-alat Jihad canggih lainnya. 

Narator mengutip firman Allah ta'ala yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak tahu, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan (TQS. al-Anfal:60) 

"Alhasil, industri yang terbentuk dalam khilafah adalah sektor industri yang mandiri dan stabil karena berkembang pada sektor ekonomi real.”[] Wafi

MMC: Eksistensi Industri Mandiri Berasas Kapitalisme

Tinta Media - Muslimah Media Center (MMC) menyayangkan, eksistensi industri mandiri saat ini dibangun berlandaskan kapitalisme sehingga bergantung kepada pihak lain.

“Industri Mandiri sangat penting untuk diwujudkan oleh sebuah negara. Dan faktanya, membangun sebuah industri, terlebih industri mandiri, memerlukan dana atau investasi yang sangat besar. Sayang, keberadaan industri saat ini dibangun dari asas kapitalisme. Sehingga industri-industri yang terbentuk terutama di negara berkembang eksistensinya akan bergantung kepada pihak lain,” terangnya dalam tayangan Serba-serbi MMC: 12 Sub Sektor Industri dalam Tekanan Akibat Ketidakpastian Ekonomi Kapitalisme, Ahad (4/12/2022) di kanal YouTube Muslimah Media Center.

Ia menilai ketergantungan ini muncul karena kapitalisme memberi akses kepada para pemilik modal untuk terlibat dalam industri, yakni melalui mekanisme investasi. 

“Dari mekanisme ini, mereka bisa menjadi pengendali ekspansif atau kontraksinya sebuah industri. Satu buktinya badai PHK sudah melanda sejumlah perusahaan sektor Padat Karya sampai startup di penghujung tahun ini,” bebernya.

Namun, tambahnya, situasi ekonomi di tengah ancaman resesi dan ketidakpastian global membuat para investor menahan modalnya pada perusahaan. Alhasil, harga saham turun dan perusahaan akan melakukan efisiensi produksi dengan melakukan PHK.

Selain investasi dari pihak asing, lanjutnya, kapitalisme membentuk atmosfer bahwa industri harus masuk ke dalam mekanisme pasar bebas. Kondisi ini memberi peluang untuk negara-negara maupun para korporat kapital memegang monopoli pasar.

“Jika negara tersebut mengalami pelemahan ekonomi, maka negara yang berada di bawah kendalinya juga akan terimbas. Seperti keterangan Memperin Agus Gumiwang ketika ditanya alasan sub sektor yang dimaksud mengalami kontraksi, Agus menjelaskan secara garis besar itu berhubungan
dengan pelemahan pasar di Eropa dan Amerika Serikat,” ungkapnya.

Karenanya, narator memaparkan, kebijakan industri kedepannya bukan hanya terletak bagaimana mengupayakan agar semua sektor berada dalam kondisi ekspansif, lebih dari itu. 

Keberadaan industri, sambungnya, yang notabenenya menyangkut hajat hidup orang
banyak seperti sektor pertambangan energi atau infrastruktur telekomunikasi dan lainnya harus dibangun secara mandiri dan visi yang demikian tidak akan pernah dicapai dalam sistem kapitalisme.

“Visi tersebut akan terwujud jika asas pembangunan industri berada dalam sistem yang shohih, yakni sistem Islam atau khilafah,” pungkasnya.[] Wafi

Senin, 14 November 2022

Membangkitkan Industri Pertanian, Bisakah dengan Dana Hibah?

Tinta Media - Di tengah terpuruknya berbagai bidang kehidupan, terutama pasca pandemi Covid-19, masyarakat mengalami kelesuan, termasuk di kalangan petani. Apalagi ditambah dengan kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu, tentu akan banyak berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan dalam aktivitas produksi, termasuk dalam industri pertanian. 

Untuk meningkatkan kembali industri dalam bidang pertanian ini, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan memberikan bantuan hibah kepada para petani sebesar Rp25 miliar. Rencananya, hibah itu akan disalurkan pada tahun 2023 mendatang. Dilansir dari Liputan 6.com.

Selain itu, Dadang juga menyebutkan, akan memberikan layanan asuransi bagi petani yang gagal panen, serta subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian, karena pertanian jadi sektor yang harus dipertahankan terutama dalam menghadapi pengaruh resesi yang terjadi di seluruh dunia, akibat krisis energi.

Namun apakah semua janji itu akan terealisasi dan menjadi solusi?  Ataukah itu hanya sebuah wacana?  

Jika kita telusuri penyebab dari keterpurukan di industri pertanian, akan kita temukan beberapa faktor, yaitu:

Pertama, persaingan antara para petani lokal dengan perusahaan pertanian milik swasta. 
Para investor menanamkan modalnya di bidang pertanian karena produksi pertanian merupakan lahan bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Komoditas pertanian yang merupakan bahan kebutuhan pokok masyarakat, memiliki pangsa pasar yang luas. Dengan kekuatan modal dan penguasaan atas sektor hulu dan hilir, mulai dari persediaan benih dan pupuk, hingga pemasaran, perusahaan swasta ini menguasai industri pertanian.

Eksistensi mereka semakin kokoh, karena berdasarkan pada UU investasi yang memberikan celah bagi swasta untuk menggarap bidang pertanian, yang efeknya justru membuat 
para petani lokal gulung tikar. 

Kedua, dibukanya kran impor untuk komoditas pertanian. Membludaknya impor komoditas pertanian dari luar negeri, terutama dari China, telah menguasai pangsa pasar di negeri ini. Dengan harga yang bersaing, bahkan lebih murah dari produk lokal, komoditas impor ini justru lebih diminati oleh masyarakat. Komoditas lokal yang cenderung mahal akibat tingginya ongkos produksi, akhirnya tidak laku dan berdampak kerugian terhadap petani lokal.

Dua hal ini setidaknya menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap keterpurukan industri pertanian di negeri ini. Para petani lokal yang awalnya banyak memproduksi berbagai komoditas, seperti padi, bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya, akhirnya harus gulung tikar akibat berbagai kebijakan yang justru pro terhadap para pengusaha swasta (lokal atau asing). 

Adanya hibah bagi para petani yang dijanjikan oleh pemerintah, juga asuransi bagi petani jika gagal panen, tidak akan mampu menyelesaikan keterpurukan industri pertanian dalam negeri jika kebijakan terkait investasi dan impor barang dan jasa masih diberlakukan. 

Kebijakan kapitalistik tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pasar bebas yang diberlakukan di seluruh dunia, yang harus diadopsi oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Inilah bukti kesemrawutan penerapan sistem kapitalis neo-liberalis yang telah memberikan kebebasan kepada para pemilik modal atau perusahaan raksasa untuk menguasai bidang penghidupan masyarakat lokal. Sementara di sisi yang lain, penguasa tidak hadir sebagai mana mestinya dalam melindungi eksistensi dari industri pertanian lokal. 

Negara yang semestinya menjadi penanggung jawab bagi rakyatnya, justru hadir sebagai regulator atau fasilitator bagi masuknya perusahaan-perusahaan integrator yang akhirnya secara nyata terbukti dapat mematikan industri pertanian lokal.

Ditambah lagi, negara memudahkan impor komoditas pangan yang membuktikan bahwa negara tidak serius untuk mewujudkan kedaulatan pangan dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat.

Inilah negara penerap sistem kapitalisme yang tentu sangat berbeda dengan sistem Islam. Di dalam Islam, negara menjalankan fungsi pengurusan dan perlindungan yang sungguh-sungguh bagi rakyatnya. 

Rasulullah saw bersabda:
"Al Imam (pemimpin) itu pengatur urusan (rakyat) dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dia urusi" (HR. 

Pemimpin juga tempat berlindung bagi rakyat. Beliau saw. bersabda:

"Al Imam (pemimpin) adalah perisai (junnah)Imam atau khalifah adalah perisai. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu (laksana) perisai, dimana (orang-orang) akan berperang dibelakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya, jika seorang imam (khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah 'azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (Khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa." (al-Bukhari, muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad )

Dalam mengatur urusan rakyat, salah satunya dalam memastikan ketahanan pangan, negara menerapkan sistem ekonomi Islam yang mengatur konsep kepemilikan dan tata cara pengelolaan harta untuk pengembangan harta rakyat, baik harta milik individu maupun milik umum. Syariat Islam akan melindungi pengelolaan harta ini. Salah satunya adalah tidak membolehkan masuknya pihak asing dan membiarkan adanya dominasi perusahaan integrator seperti dalam sistem kapitalisme. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika ini, negara juga akan menerapkan beberapa strategi, yaitu: 

Negara mengatur keseimbangan penawaran dan permintaan kebutuhan masyarakat dengan kemudahan dalam distribusi barang dan jasa. Negara juga tidak akan membiarkan komoditas kebutuhan rakyat dimonopoli oleh pengusaha besar.

Negara juga akan menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan stabilitas kondisi ekonomi bagi rakyat. Selain itu, negara akan membantu para petani yang membutuhkan modal untuk produktivitas pertanian, juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat, sehingga mereka bisa mencukupi semua kebutuhan. Sikap saling membantu dalam keluarga dan masyarakat juga terus ditumbuhkan agar kebutuhan pokok kerabat hingga tetangganya tercukupi.

Hanya sistem Islamlah yang memiliki pengaturan dengan penerapan syariat Islam secara kaffah. Sistem Islam sesuai dengan akal dan fitrah manusia, dalam rangka mewujudkan rahmatan lil'alamin, sehingga kebaikan sistemnya dapat dirasakan semua orang. 

Wallahu alam bishshawab.

Oleh: Nunung Nurhamidah
Sahabat Tinta Media

Rabu, 17 Agustus 2022

Prof. Suteki: Penegakan Hukum Sudah Menjadi Industri Hukum


Tinta Media - Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Suteki menegaskan bahwa penegakan hukum di negeri ini sudah masuk industri hukum. "Penegakan hukum di negeri kita, sudah masuk ke industri hukum," tuturnya dalam Diskusi Media Umat: Fredy Sambo, KM 50 dan Gunung Es Karut Marut Kepolisian, Ahad (14/8/2022), melalui kanal Youtube Media Umat.

Suteki memaparkan ada 3 komponen sistem hukum yang sangat dekat dengan polisi. "Yang pertama peraturan. Jika peraturan hukum tidak mendukung penciptaan polisi yang baik, maka ya repot," imbuhnya.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, adalah sistem kelembagaan polisi. "Sistem hirarki, komando tidak pas dalam kepolisian. Umpama seorang bawahan ketika diperintah seorang atasan, tidak bisa menolak," ungkapnya.

Padahal menurutnya, seorang bawahan bisa mengelak ketika menyadari bahwa yang memimpin itu adalah hukum, bukan atasan. "Jadi kasus Bharada E bisa menolak perintah menembak, ketika dia sadar bahwa untuk menembak seseorang harus ada landasan hukumnya," jelasnya.

Sementara yang ketiga lanjutnya, adalah culture atau legal culture. "Ada dua tempat, yaitu dari internal penegak hukumnya dan masyarakat secara umum. Dua hal ini juga turut menentukan baik-buruknya polisi sebagai penegak hukum," tegasnya.

Suteki menjelaskan bahwa sistem penegak hukum ada beberapa yaitu polisi, advokat, jaksa, hakim, dan Lapas (lembaga pemasyarakatan). "Polisi adalah garda terdepan dalam penegakan hukum. Ketika polisi terjebak dalam industri hukum maka bisa dibayangkan kelanjutan penegakan hukum ini menjadi sangat buruk," ungkapnya.

Jika terjebak, lanjutnya, sejak awal bisa direkayasa. Apakah seseorang itu mau disalahkan atau dibenarkan, dituduh dengan pasal apa tergantung oleh polisi. "Orang bisa mengatakan yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, pasal bisa dicari. Kalau kita ngomong industri hukum, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfudz MD," bebernya.

Suteki menyakinkan adanya industri hukum itu ada, terbukti dengan adanya rekayasa kasus. "Tugas penegak hukum adalah bringing justice to the people, namun dengan merekasa kasus, menghilangkan bukti, sampai menghapus jejak, maka sudah masuk industri hukum," paparnya.

Menurutnya, hukum lebih ditegakkan dengan untung-rugi, seperti dunia industri. "Dengan kasus ini kita tersadar bahwa penegakan hukum di negara kita sudah masuk ke industri hukum. Bukan penegakan hukum dalam rangka bringing justice to the people," pungkasnya.[] Nita Savitri
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab