Jokowi Menawarkan IKN ke Pengusaha Cina, Pengamat: Berbahaya Bagi Kedaulatan Indonesia

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 02, 2023    Comment   

Jokowi Menawarkan IKN ke Pengusaha Cina, Pengamat: Berbahaya Bagi Kedaulatan Indonesia

Tinta Media - Pengamat politik internasional Rif’an  Wahyudi menilai, tawaran Jokowi kepada pengusaha Cina untuk berinvestasi di 34.000 hektare lahan IKN di Kalimantan Timur, sebagai tindakan berbahaya bagi kedaulatan Indonesia.

 

“Tawaran ini tentu berbahaya bagi kedaulatan Indonesia. Belum lagi dari aspek lingkungan, masyarakat adat, itu sesuatu yang tidak tepat dan tidak menguntungkan,” tuturnya di Kabar Petang: Loh! Kok 34.000 ha Lahan IKN Ditawarkan ke Pengusaha Cina, melalui kanal You Tube Khilafah News, Senin (31/7/2023).

 

Cina, lanjutnya, sangat berkepentingan untuk meluaskan kepentingan geopolitiknya terutama di Asia Pasifik, namun telah dikunci oleh Amerika Serikat.  “Mulai dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan bahkan Philipina, Singapura, semua sudah menjadi pangkalan militer Amerika Serikat sebagai pengunci Cina agar  Cina tidak leluasa bergerak, sehingga tawaran ini sangat berbahaya,” bebernya.

 

Ia menyesalkan, IKN ini seperti diobral murah kepada Cina. Tawaran ini, lanjutnya,  seperti langkah orang yang panik, tidak terukur, setelah beberapa harapan sebelumnya tidak sesuai dengan rencana. Mulai dari investasi yang ternyata  zonk (nol besar). Ada plan A, plan B, plan C, semua gagal.

 

“Seperti orang mau tenggelam lalu berusaha untuk menarik apa saja yang bisa digapai. Geraknya seperti ayam yang sekarat mengelepar tidak tentu arah. Ini gambaran kepanikan dari penggagas IKN saat ini,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

 

 

KHILAFAH ISLAMIYYAH, KEWAJIBAN SYAR'I, SATU-SATUNYA SOLUSI BAGI INDONESIA DAN DUNIA

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 09, 2023    Comment   

KHILAFAH ISLAMIYYAH, KEWAJIBAN SYAR'I, SATU-SATUNYA SOLUSI BAGI INDONESIA DAN DUNIA

Tinta Media - Prof Suteki dalam salah satu artikelnya berjudul 'Khilafah Ajaran Islam, Alternatif Solusi Bagi Bangsa Indonesia' menulis setidaknya 5 (lima) argumentasi mengapa Khilafah layak dijadikan alternatif solusi bagi bangsa Indonesia. Bahkan, diakhir artikelnya Prof Suteki memberikan pilihan Khilafah sebagai ternatif solusi bagi bangsa Indonesia, ketimbang masa depan bangsa Indonesia terpaksa harus melanjutkan tiga periode kekuasaan Jokowi atau tunda Pemilu untuk memperpanjang usia kekuasaan Jokowi.

Kalaupun konteks pilihan Khilafah dihadap-hadapkan dengan sistem Pemilu yang curang, atau pilihan Capres yang tidak dapat menjamin masa depan bangsa Indonesia selain hanya perubahan pemimpin, sistem Khilafah tetap menjadi pilihan terbaik. Berapa kali Pemilu dan Pilpres diselenggarakan, toh tak memberikan perubahan yang berarti. bahkan Pilpres 2019 adalah Pilpres yang paling brutal, yang melahirkan keterbelahan anak bangsa menjadi cebong kampret, lantas kobermetamorfosa menjadi kadrun cebong.

Secara faktual, memang hanya sistem Khilafah yang mengejawantahkan misi menerapkan hukum Allah SWT. Semua sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, tak ada yang bervisi untuk menerapkan syariah.

Kerajaan menerapkan UU Raja. Republik menerapkan UU Rakyat. Kekaisaran atau monarki konstitusional membagi kekuasaan pemerintahan dan kepala Negara, perdana menteri menerapkan UU rakyat, Kaisar dan Ratu menjadi simbol kepala Negara.

Adapun PAN ISLAMISME adalah ide absurd yang hanya ingin memalingkan umat Islam dari sistem Khilafah, dengan alasan:

*Pertama,* PAN ISLAMISME hanya ide filsafat yang tidak memiliki wujud nyatanya. PAN ISLAMISME tak pernah wujud dalam dunia praksis meskipun hanya satu hari.

Gembar-gembor PAN ISLAMISME hanya ada dalam literasi. Konsep ini hampir sama dengan eksistensi OKI (Organisasi Konferensi Islam). Wujudnya tidak jelas manfaatnya bagi dunia Islam, selain hanya untuk ajang kongkow untuk menyampaikan dukungan atau kecaman.

Berbeda dengan Khilafah, yang jelas nyata eksis dalam kurun 13 abad. Ide Khilafah realistis karena pernah eksis, sementara PAN ISLAMISME hanyalah ide utopis.

*Kedua,* PAN ISLAMISME tidak pernah ada dalam dalil, tidak pernah diperintahkan Syara', hanya buah pikir yang frustasi dengan keadaan dunia Islam, lalu bermetafora tentang kebangkitan Islam dan berhalusinasi tentang persatuan dan kebangkitan Islam melalui ide PAN ISLAMISME.

PAN ISLAMISME lahir dari frustasi akibat Perang Dunia II, pikiran dari seorang Jamal-al-Din Afghani. PAN ISLAMISME tidak memiliki fikroh yang jelas, tidak pula memiliki thariqah untuk mewujudkannya. PAN ISLAMISME hanya ide utopia, untuk memalingkan umat dari konsep Khilafah.

*Ketiga,* PAN ISLAMISME adalah jebakan barat, sama seperti Demokrasi Islam. Barat paham, setelah inggris meruntuhkan Kekhilafahan Islam yang berpusat di Turki pada tahun 1924, untuk mengubur dunia Islam selamanya, maka umat Islam tidak boleh diberi kesempatan sedikitpun -hingga hanya selobang jarum- untuk memperjuangkan Khilafah bahkan hingga sekedar mendiskusikan ide Khilafah.

Lord Curzon berkata : 

“Kita harus mengakhiri apapun yang akan membawa persatuan Islam diantara anak-anak kaum muslimin. Sebagaimana yang kita telah sukses laksanakan dalam mengakhiri Khilafah, maka kita harus memastikan bahwa tidak pernah ada lagi bangkitnya persatuan kaum muslimin, apakah itu persatuan intelektual dan budaya.”

Sehingga, hari ini dari Indonesia sudah semestinya umat Islam bangkit dan melawan peradaban Barat dengan memperjuangkan Khilafah. Bukan sebagai alternatif solusi, melainkan sebagai satu-satunya solusi. Bukan hanya bagi Indonesia, bahkan juga bagi dunia.

Hanya Khilafah, yang mampu memotong tangan dan kaki penjajahan kapitalisme global, yang saat ini merampas kekayaan alam di negeri kaum muslimin.

Dalam konteks keindonesiaan, hanya Khilafah yang bisa mengembalikan seluruh tambang dan kekayaan alam di negeri ini, melalui konsep 'al Milkiyatul Ammah', dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin. Khilafah akan mengelola seluruh kekayaan alam yang melimpah di negeri ini, berdasarkan syariat Islam.

Kalau hanya capres yang mengelola, sudah pasti geng Luhut Panjaitan yang akan terus mengangkangi kekayaan negeri ini, berkolaborasi dengan penjajah Amerika dan China. Belum lama ini, dengan ide pemutihan, legalisasi, Luhut akan menyelamatkan penjajahan lahan sawit seluas 3,3 juta hektar.

Hanya dengan Khilafah, yang mengelola APBN tanpa pajak, yang akan menyejahterakan rakyat negeri ini, baik muslim maupun non muslim. Kekayaan alam hanya 6 komoditi saja, menghasilkan potensi pendapatan negara diatas Rp 7000 triliun per tahun. Lebih dari cukup untuk membiayai APBN yang per tahun hanya Rp 2.500 an triliun.

Cadangan batubara kita ada 37,6 miliar ton, gas alam 62 miliar MMbtu, emas 2600 ton, nikel 81 juta ton, hasil laut 1330 USS miliar, hasil hutan 100 juta hektar. Jika dirupiahkan, kita memiliki cadangan duit dari 6 komoditi ini senilai Rp 20.655.696 triliun. Saat ini produksinya rata-rata per tahun, didapatkan hasil sekitar 7000 triliun per tahun. Hasil ini nyaris 3 kali nilai APBN.

Semua ini hanya akan berdampak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, jika negeri ini dikelola dengan syariat Islam yang ditegakkan melalui sistem Khilafah. Karena saat ini Indonesia menerapkan sekulerisme demokrasi, maka semua kekayaan alam Indonesia hanya dinikmati para kapitalis, para cukong, oligarki, korporasi asing dan aseng, geng Luhut Binsar Panjaitan.

Lalu, apakah anda tidak tertarik untuk memperjuangkan Khilafah? Ingat! Khilafah adalah kewajiban, dan satu-satunya solusi bagi Indonesia bahkan dunia. [].

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik 

https://heylink.me/AK_Channel/

Berkiblat ke Asing, Pamong Institute: Indonesia Tidak Independen dan Tidak Mandiri

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 08, 2023    Comment   

Berkiblat ke Asing, Pamong Institute: Indonesia Tidak Independen dan Tidak Mandiri

Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak ‘kiblat’ (arah) dalam bernegara.

“Negara ini betul-betul banyak sekali ‘kiblat’ (arah) nya. Menjadi satelit dari berbagai negara, tidak punya independensi dan tidak punya kemandirian,” ujarnya dalam program Perspektif: Demokrasi atau Khilafah untuk Solusi Indonesia??!! Di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Senin (3/7/2023).

Ia membeberkan, praktisnya seperti itu, semakin banyak sistem dari luar yang diadopsi Indonesia yang diambil dari negara-negara imperialis baik kapitalisme maupun sosialis komunis.

Maka, menurutnya negara ini praktis tidak pernah bisa mandiri. Ekonominya tergantung Cina, sistem politiknya sangat tergantung Amerika, sistem hukumnya tergantung dengan hukum peninggalan Belanda.

“Sistem budayanya, mungkin sekarang lebih kuat mengarah ke Korea dan seterusnya,” bebernya. 

Jadi lanjut Wahyudi, negara ini praktis tidak punya karakter sendiri di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (poleksosbudhankam).

“Di sinilah pentingnya kita melihat jati diri kita sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Mestinya umat Islam itu punya karakter sendiri. Menunjukan jati dirinya, punya kemandirian dan punya sistem-sistem yang bisa memagari dan melindungi negara ini dari eksploitasi sumber daya alam maupun eksploitasi sumber daya manusia yang dilakukan oleh negara-negara imperialis,” ucapnya.

Ia pun memandang, di sini pentingnya coba melirik kepada sistem Islam (khilafah) kemudian mendiskusikan hal ini supaya mendapatkan alternatif (pilihan) solusi yang bisa membuat bangsa ini survive (mampu bertahan) sebagai bangsa yang mandiri.

Hanya persoalannya satu saja, menurutnya masyarakat sering diberikan narasi-narasi dari orang-orang yang berkuasa dengan mengatakan bahwa kalau bicara Islam dan sistem Islam itu berbahaya dan membahayakan, mengancam persatuan dan seterusnya.

 

Nah, narasi-narasi ini yang menghambat untuk mencari alternatif (pilihan) solusi yang lebih baik bagi negeri ini,” pungkasnya. [] Muhar.

MEKKAH, MADINAH, INDONESIA DAN KHILAFAH

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 02, 2023    Comment   

MEKKAH, MADINAH, INDONESIA DAN KHILAFAH

"Gimane caranya....,kasih tau dong ,agar khilafah bisa direalisasikan.....,ngomong doang nih...."

[Ariady Achmad, GWA Konstitusi & Masalah Negara, 24/6]

Tinta Media - Sabtu, 24 Juni 2023 lau, penulis menulis artikel dengan judul 'HTI, KHILAFAH, MASA DEPAN INDONESIA & DUNIA'. Seperti biasa, selesai menulis artikel selalu penulis edarkan ke sejumlah GWA yang ada di HP. Tak terkecuali di GWA Konstitusi dan Permasalahan Negara.

Tulisan itu sebenarnya merespons pembubaran pengajian di Pasuruan, Jawa Timur yang dinarasikan terkait dengan HTI & Khilafah. Ternyata, Pak Ariady Achmad meresponsnya.

Beliau meminta agar dijelaskan cara (metode) agar Khilafah dapat direalisasikan (ditegakkan). Menurut beliau -mengutip pernyataan Rocky Gerung- setiap ide harus dipertengkarkan. Kalau hanya diam, berdo'a namanya.

Saat itu penulis hanya menjanjikan akan menulis untuk beliau, menjelaskan bagaimana metode penegakkan Khilafah. Sekaligus menjelaskan, apakah Indonesia layak menjadi titik tolak tegaknya Daulah Khilafah.

Nah, sebagai bentuk penunaian janji, penulis tuliskan ini untuk Pak Ariady Achmad dan untuk semua pembaca yang ingin tahu bagaimana cara memperjuangkan Khilafah. Agar tak salah fikir tentang Khilafah dan bagaimana metode memperjuangkannya.

Metode menegakkan Khilafah sejatinya digali dari siroh perjuangan Nabi Muhammad Saw sejak berjuang di Mekkah selama 13 tahun, hingga akhirnya beliau Saw mampu meraih kekuasaan dan memimpin Daulah Islam di Madinah selama 10 tahun. Periode awal kekuasaan Islam di Madinah ini tidak dapat disebut Khilafah, karena masih pimpin langsung oleh Rasulullah Saw selaku kepala negara Daulah Islam.

Pasca Rasulullah Saw wafat itulah, Daulah Islam disebut sebagai Khilafah dengan kepala Negara bergelar Khalifah. Khalifah dari kekhilafahan pertama adalah Khalifah Abu Bakar RA, disusul Khalifah Umar RA, Khalifah Utsman RA, Khalifah Ali RA, Para Khalifah dari Bani Umayyah, Para Khalifah dari Kekhilafahan Bani Abbasiyah, hingga para Khalifah terakhir dari Kekhilafahan Turki Usmani sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1924 Masehi.

Saat kita mau mengkaji secara mendalam bagaimana metode Rasulullah SAW dalam upayanya menegakkan Daulah Islam, maka kita akan mendapati bahwa metode yang ditempuh Rasulullah SAW sesungguhnya melalui beberapa tahapan dakwah yang khas. 

Secara ringkas, tahapan dakwah yang telah ditempuh Rasulullah SAW tersebut adalah sebagai berikut:

*1.Tahap Pembinaan dan Pengkaderan (Marhalah Tatsqif wa Takwin)*

Tahapan ini telah dilakukan Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya di Makkah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan ‘aqidah dan syariah Islam. Pembinaan ini ditujukan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim.

Dengan pendidikan dan pembinaan ini, seorang Muslim diharapkan memiliki kesadaran bahwa menegakkan syariah Islam dan Khilafah Islamiyah yang merupakan kewajiban asasi bagi dirinya dan berdiam diri terhadap ‘aqidah dan sistem kufur adalah kemaksiatan. Kesadaran seperti ini akan mendorong seorang Muslim untuk menjadikan ‘aqidah Islam sebagai pandangan hidupnya dan syariah Islam sebagai tolok ukur perbuatannya.

Kesadaran ini akan mendorong dirinya untuk berjuang menegakkan syariah dan Khilafah Islamiyah. Tanpa kesadaran ini, Khilafah Islamiyah tidak pernah akan bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, kesadaran seperti ini tidak akan mendorong terjadinya perubahan, jika hanya dimiliki oleh individu atau sekelompok individu belaka. Kesadaran ini harus dijadikan sebagai “kesadaran umum” melalui propaganda yang bersifat terus-menerus. Dari sinilah dapat dipahami bahwa perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah harus berwujud amal jama’i.

Dengan kata lain, harus ada gerakan Islam yang ikhlas yang ditujukan untuk membina dan memimpin umat dalam perjuangan agung ini. Oleh karenanya, dalam aktivitas penyadaran ini, mutlak membutuhkan kehadiran sebuah kelompok politik atau partai politik.

Dalam tahapan ini, penulis selalu menuliskan ide Khilafah baik fiqroh dan thariqohnya, dalam rangka membina masyarakat secara umum dan untuk mendapatkan dukungan opini umum publik. Coba banyangkan, jika diserap pelosok negeri ini mendiskusikan Khilafah, maka pengkondisian dukungan umum untuk tegaknya Khilafah menjadi makin maksimal.

*2.Tahap Interaksi dan Perjuangan di Tengah Ummat (Marhalah Tafa’ul ma’a al Ummah)*

Setelah lahir individu-individu Islam yang telah tergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, maka akan dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu tahap interaksi dan perjuangan di tengah ummat. Individu-individu Islam yang telah terhimpun dalam partai politik Islam yang ikhlas ini harus diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat.

Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bersama shahabat. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah tahap pembinaan dan pengkaderan, kelompok dakwah Rasul SAW selanjutnya diperintahkan Allah SWT untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah SWT berfirman:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik” (QS. Al-Hijr: 94).

Dalam menjalankan perintah Alah tersebut, Rasulullah SAW dan para shahabat terjun di tengah masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan proses penyadaran umum tentang pentingnya kehidupan yang harus diatur dengan Syari’ah Islam.

Proses akhir dakwah dari marhalah kedua ini adalah ditandai dengan dilaksanakannya thalabun nushrah (mencari dukungan politik dari ahlun nushrah) kepada para pemimpin qabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Puncak dari marhalah ini adalah ketika Rasulullah SAW berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin qabilah dari Yastrib (Madinah) melalui Bai’atul Aqobah II.

Dengan demikian, kekuasaan itu hakikatnya hanya bisa diraih jika umat telah rela menyerahkan kekuasaannya kepada kelompok Islam tersebut. Adapun cara untuk meraih kekuasaan dari tangan umat adalah terlebih dulu melakukan proses penyadaran, yaitu menanamkan mafahim (pemahaman), maqayis (standar perbuatan) dan qana’at (keyakinan/kepercayaan) Islam di tengah-tengah mereka; sekaligus memutus hubungan masyarakat dengan mafahim, maqayis dan qana’at kufur dan pelaksananya.

Dengan cara ini, umat akan mencabut dukungannya terhadap sistem kufur dan pelaksananya, lalu menyerahkan kekuasaannya kepada kelompok Islam yang memperjuangkan syariah dan Khilafah tersebut dengan sukarela. 

Hanya saja, prosesi seperti ini harus melibatkan ahlun-nushrah, yakni orang-orang yang menjadi representasi kekuasaan dan kekuatan umat, agar transformasi menuju Khilafah Islamiyah berjalan dengan mudah.

Atas dasar itu, kelompok Islam tidak boleh mencukupkan diri pada aktivitas membina umat dan membentuk opini umum tentang Islam belaka, tetapi harus menuju kekuasaan secara langsung dengan menggunakan metode yang telah digariskan Nabi SAW di atas, yakni thalabun-nushrah.

Pasalnya, hanya dengan metode thalabun-nushrah inilah jalan syar’i untuk menegakkan Khilafah Islamiyah, bukan dengan metode yang lain.

*3.Tahap Penerapan Hukum Islam (Marhalah Tathbiq Ahkamul Islam)*

Setelah proses thalabun-nushrah berhasil, maka akan masuk tahapan selanjutnya, yaitu penerapan syari’at Islam sebagai hukum dan perundang-undangan bagi masyarakat dan negara secara kaffah. 

Sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat, setelah Beliau mendapatkan Bai’atul Aqabah II, beliau melanjutkan dengan hijrah ke Madinah. Di Madinah inilah, Rasulullah SAW dapat memulai penerapan Syari’at Islam secara kaffah.

Penerapan Syari’ah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya Piagam Madinah yang wajib dita’ati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non muslim. Selain penerapan syari’at Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah SAW juga menerapkan syari’at Islam untuk politik luar negerinya.

Inilah tahap terakhir dari metode penegakan Syari’ah Islam yang dapat diteladani dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Setelah perjuangan kelompok Islam memperoleh kekuasaan dari ahlun-nushrah, maka pemimpin dari kelompok Islam tersebut akan dibai’at untuk menjadi Khalifah, dengan tugas menerapkan Islam secara kaffah, baik untuk pengaturan kehidupan di dalam negeri, maupun luar negerinya.

Dengan diterapkannya Islam secara kaffah inilah, insya Allah keagungan Islam akan nampak dalam penerapannya di dalam negeri dan juga akan nampak dari tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia, untuk menebar rahmat-Nya. Hal itu sebagaimana yang telah dijanjikan Allah SWT dalam Al-Qur’an, Surat Al-Anbiya’: 107. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS al-Anbiya’ [21]: 107).

Saat ini, upaya penegakkan Khilafah di Indonesia dan negeri kaum muslimin lainnya telah sampai pada tahapan Tafa'ul Ma'al Ummah Tam (interaksi masyarakat yang sempurna). Pada tahap ini, seluruh ide kufur dan para pengembannya diserang dengan kekuatan penuh, agar terlepas seluruh kepercayaan umat kepada sistem dan rezim.

Umat harus dipahamkan dan diyakinkan bahwa hanya dengan syari'ah Islam dan Khilafah, negeri ini dan dunia bisa diperbaiki. Ideologi Kapitalisme Liberalisme dan Sosialisme komunisme harus serang dengan kekuatan penuh, hingga Umat ini hanya menginginkan Islam yang diterapkan di negeri ini.

Semua tahapan dakwah tersebut dilakukan non kekerasan, non fisik, murni pemikiran dan politik. Jadi, kalau penulis hanya menulis, hanya ngomong, tidak adu fisik dan tidak adu senjata dianggap omdo, ya silahkan saja. Karena dakwah yang fikriyah dan siyasah, tanpa kekerasaan dan senjata ini adalah murni karena mentaati teladan kita, Nabi Muhammad Saw. [].

Oleh : Ahmad Khozinudin

Pejuang Khilafah

https://heylink.me/AK_Channel/

TRANSFORMASI INDONESIA

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 20, 2023    Comment   

TRANSFORMASI INDONESIA

Tinta Media - Paradigma transformasi dilatarbelakangi oleh suatu kesadaran kolektif akan keburukan dan kegagalam masa lalu dalam berbagai bidang. Dalam konteks kenegaraan, masa lalu yang gagal adalah terkait dengan sistem aturan yang tidak berdampak positif bagi kehidupan rakyat. Sistem aturan terkait erat dengan ideologi yang diterapkan. Ideologi di dunia da tiga, yakni Islam, kapitalisme sekuler dan komunisme ateis.

 

Indonesia selama ini mencoba untuk mengawinkan ideologi kapitalisme sekuler dan komunisme ateis, meski jargon yang diteriakkan adalah pancasila. Namun pancasila itu dalam pandangan filsafat, bukanlah ideologi, melainkan seperangkat nilai-nilai filosofis yang tidak menghasilkan sistem aturan. Sistem aturan di Indonesia sesungguhnya turunan dari ideologi sekulerisme. Di Indonesia, pendapat dibelenggu layaknya komunisme, sementara pendapatan rakyat harus cari sendiri layaknya kapitalisme.

 

Sekulerisme adalah pandangan dunia yang menolak campur tangan agama dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Dengan kata lain, sekulerisme adalah paham yang memisahkan antara kehidupan dengan agama. Konsep ini menganggap bahwa kebijakan publik, hukum, dan etika harus didasarkan pada akal budi, bukan agama. Dalam masyarakat sekuler, kebebasan beragama diakui sebagai hak asasi manusia, tetapi agama diperlakukan sebagai urusan pribadi dan tidak mempengaruhi kebijakan publik.

 

MUI pernah menetapkan fatwa haram untuk liberalisme, pluralisme dan sekulerisme agama pada tahun 2005. MUI berpendapat bahwa agama harus menjadi sumber nilai dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, dan bahwa pemisahan antara agama dan negara yang diusung oleh sekulerisme dapat merusak dan memperlemah keimanan umat muslim.

 

Pemisahan antara agama dan negara yang diusung oleh sekulerisme dapat memperlemah keimanan umat muslim, karena pandangan sekulerisme menolak campur tangan agama dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, sehingga nilai-nilai keagamaan tidak lagi diakui sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

 

 Sekulerisme tentu saja bukan ajaran Islam. Sejarah kemunculannya terkait dengan dinamika gereja di Eropa. Sejarah munculnya sekulerisme dapat ditelusuri kembali ke masa pencerahan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Pada saat itu, pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Voltaire mulai mempertanyakan peran gereja dalam kehidupan masyarakat.

 

Mereka menekankan pada pentingnya akal budi dan ilmu pengetahuan dalam mengarahkan kebijakan publik. Tentu saja Islam dan Kristen memiliki perbedaan fundamental soal ini. Sebab Islam tidak mengenal pemisahan kehidupan dengan hukum syariah. Semua masalah individu dan sosial telah diatur dalam syariah Islam.

 

Selama Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, paham sekulerisme semakin meluas dan menuntut pemisahan gereja dan negara. Pada saat itu, kekuasaan gereja di Prancis dikritik karena dianggap korup dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Gerakan sekulerisme ini memperjuangkan hak individu untuk berpikir dan bertindak secara bebas, tanpa campur tangan agama atau kekuasaan gereja.

 

Sejak itu, pandangan sekulerisme semakin berkembang di negara-negara Barat dan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan pluralis. Maka, sistem demokrasi jelas berpaham sekulerisme ini. Sementara sekulerisme telah diharamkan oleh MUI.

 

Sekulerisme sebagai pandangan dunia yang menekankan pada pemisahan antara agama dan negara, memiliki daya rusak bagi kehidupan sosial, politik, dan budaya, terutama bagi umat Islam, politik Islam dan ormas Islam . Berikut beberapa daya rusak sekulerisme : pertama, pemisahan agama dan negara dapat memperlemah nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga moralitas dan etika sosial dapat menjadi kurang dihargai dan terabaikan. Partai dan ormas Islam yang mengadopsi sekulerisme tidak akan menjadikan Islam sebagai landasan dan tujuan perjuangannya.

 

Kedua, sekulerisme cenderung menekankan pada kepentingan dunia atau materi, sehingga spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Partai Islam dan ormas Islam yang menerapkan meyakini sekulerisme akan cenderung pragmatis sebagaimana organisasi sekuler lainnya.

 

Ketiga, sekulerisme dapat memicu individualisme dan hedonisme serta sering tidak mengindahkan halal dan haram, di mana individu cenderung lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan bersama. Hal ini dapat dilihat dari partai dan ormas Islam yang para pengurusnya banyak yang dipenjara karena terlibat korupsi.

Keempat, pemisahan agama dan negara dapat memicu terjadinya benturan antara ajaran agama dan nilai-nilai sekuler, seperti dalam hal legalisasi praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini sering terjadi di negeri ini, sebab perda-perda syariah justru ditolak, sementara perda-perda yang bertentangan dengan Islam justru disahkan.

 

Kelima, sekulerisme dapat memicu polarisasi dan konflik antara kelompok agama dan non-agama, terutama jika diimplementasikan dengan cara yang tidak proporsional atau memihak pada kelompok tertentu. Sekulerisme di negeri ini terbukti telah memecah umat Islam ke dalam berbagai organisasi politik dan sosial. Saat pemilu demokrasi, terlihat jelas perpecahan umat Islam.

 

Karena itu penting melakukan proses penyadaran rakyat untuk melakukan langkah transformasi sistemik berbasis ideologi Isla, mengingat di negeri ini mayoritas umat Islam dan Islam adalah ideologi sempurna yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Transformasi sistem adalah proses perubahan yang signifikan dalam suatu sistem, baik itu sistem pendidikan, ekonomi, budaya, politik, hukum sebagai perangkat negara untuk mengatur rakyat.

 

Dalam transformasi sistem berbasis ideologi Islam di Indonesia, bangsa ini harus melakukan analisis dan evaluasi sistem yang ada, yakni sistem kapitalisme sekuler dan komunisme ateis yang telah jelas-jelas menghancurkan negeri ini. Langkah Ini melibatkan identifikasi kelemahan dan kerusakan dua ideologi ini agar memberikan pemahaman dan kesadaran bagi rakyat Indonesia melalui dakwah.

 

Transformasi ideologi mengacu pada perubahan yang signifikan dalam keyakinan, nilai-nilai, pandangan dunia, atau prinsip-prinsip yang mendasari suatu ideologi tertentu. Ideologi adalah seperangkat pemikiran dan keyakinan yang membentuk dasar bagi tindakan dan kebijakan politik, sosial, atau budaya.

 

Transformasi ideologi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk politik, agama, ekonomi, atau sosial. Transformasi ideologi sering kali dimulai dengan pergeseran nilai dan keyakinan yang mendasarinya. Orang atau kelompok yang mengalami transformasi dapat mempertimbangkan ulang keyakinan mereka yang telah ada sebelumnya dan memilih untuk mengadopsi pandangan yang berbeda. Dalam hal ini bangsa ini harus disadarkan bahwa hanya Islam yang merupakan ideologi yang benar dan harus menggeser dan manjauhi ideologi kapitalisme sekuler dan komunisme ateis.

 

Ideologi yang ada dapat mengalami transformasi melalui pembaharuan dan reinterpretasi. Ini melibatkan penyesuaian atau perubahan dalam penafsiran dan aplikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya untuk mencerminkan perubahan zaman, lingkungan sosial, atau perkembangan pemikiran baru.Islam sendiri merupakan agama dan ideologi yang mampu menjawab segala persoalan zaman. Reinterpretasi Islam sebagai rahmat bagi alam semesta mesti dilakukan melalui ijtihad kontemporer, seiring perkembangan sains dan teknologi.

 

Transformasi ideologi juga dapat terjadi melalui perubahan sistemik yang mempengaruhi struktur kekuasaan atau organisasi yang berhubungan dengan ideologi tersebut. Misalnya, perubahan politik atau perubahan kebijakan yang signifikan dapat membawa pergeseran dalam ideologi yang dianut oleh pemerintahan atau partai politik. Transformasi Indonesia menjadi lebih baik tentu saja dengan perubahan sistemik, dari sistem kapitalisme sekuler menuju sistem Islam.

 

Faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan sosial, atau perubahan dalam dinamika geopolitik juga dapat mempengaruhi transformasi ideologi. Perubahan di luar ideologi itu sendiri dapat memaksa adaptasi atau perubahan dalam keyakinan dan pandangan dunia yang ada. Maka, lihatlah bagaimana rusak dan hancurnya dunia akibat ideologi kapitalisme. Akibat ideologi kapitalisme sekuler juga telah memporak-porandakan persatuan umat. Karena itu, kerusakan akibat kapitalisme atau komunisme ini mestinya mendorong kedasaran umat Islam untuk pulang ke rumahnya sendiri, yakni menerapkan ideologi Islam.

 

Transformasi ideologi adalah proses yang kompleks dan sering kali melibatkan perdebatan, perubahan sosial, dan pergeseran dalam dinamika kekuasaan. Dalam sejarah, kita dapat melihat contoh-contoh transformasi ideologi seperti perubahan dari sistem feodal ke sistem kapitalis, perubahan dari apartheid ke demokrasi di Afrika Selatan. Di zaman Nabi, ada transformasi sistemik dari sistem jahiliah ke sistem Islam. Jika dilihat indikator-indikator, bisa disebut bahwa paham demokrasi sekuler sekarang ini mirip dengan sistem jalihiah masa lalu.

 

Karena itu sudah waktunya dunia ini melakukan proses transformasi sistemik menuju sistem Islam. Lebih khusus lagi adalah Indonesia yang merupakan negeri mayoritas muslim, maka sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai sumber hukum dan perundang-undangan dalam institusi politik Islam. Syariah Islam diterapkan secara kaaffah, maka akan terwujud rahmat bagi alam semesta.

Oleh: Ahmad Sastra

Dosen Filsafat 

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, 23/05/23 : 08.41 WIB)

Sumber: https://www.ahmadsastra.com/2023/05/transformasi-indonesia.html?m=1

FAKKTA: Indonesia Masih Menjadi Negara Sapi Perah

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 19, 2023    Comment   

FAKKTA: Indonesia Masih Menjadi Negara Sapi Perah

Tinta Media - Ekonom dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Hatta menuturkan, bahwa Indonesia masih menjadi negara sapi perah dalam sistem kapitalisme. 

"Indonesia masih menjadi negara sapi perah, sementara keuntungan banyaknya di luar negeri," ungkapnya dalam Kabar Petang: Eropa Jatuh, Cina Melambat, Rupiah Aman? di kanal YouTube Khilafah News pada Kamis (15/6/2023).

Ia menilai bahwa itulah kondisi yang akan terus terjadi pada ekonomi jika terus mengikuti kapitalisme dengan totalitas.

"Tidak akan ada solusi yang paripurna untuk bisa keluar dari permasalahannya, itu yang terjadi," ujarnya.

Ia membeberkan, misalnya ekspor ke Cina dalam bentuk bahan baku. Sementara Cina memproduksi produk jadi yang nilai tambahnya begitu tinggi. 

"Indonesia mengimpor dalam bentuk mesin, alat komunikasi seperti handphone, laptop dan sebagainya. Jadi keuntungannya itu berlipat ganda bagi Cina," imbuhnya.

Ia menegaskan, apa artinya mati-matian bicara tentang industri ekspor dan impor, kalau tata kelola masih membebaskan eksportir dan importir yang kapitalistik, sepertinya tidak bisa berbuat banyak.

"Jadi apa yang bisa ditawarkan oleh ekonomi kapitalistik seperti itu? Mikirnya kok enggak ada. Maju kena, mundur kena," pungkasnya. [] Sofyan Zulkarnaen

Ada Keuntungan Gabung BRICS, Tetapi...

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 09, 2023    Comment   

Ada Keuntungan Gabung BRICS, Tetapi...

Tinta Media - Ketertarikan Indonesia ingin bergabung dengan Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) ditanggapi oleh Ekonom Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Fahrur Ulum.

“Mungkin akan didapati keuntungan, tetapi ingat itu adalah keuntungan yang tidak Hakiki, keuntungan untuk mendapatkan kredit itu adalah keuntungan sesaat untuk menyelesaikan program keuangan yang krusial tetapi tidak menyelesaikan persoalan ekonomi secara mendasar,” ungkapnya dalam acara Kabar Petang: 19 Negara Mau Gabung geng Rusia-China, RI Juga, Rabu (3/5/2023) di kanal Youtube Khilafah News.

Ia menjelaskan bahwa negara yang mandiri adalah negara yang membawa suatu ideologi yang nyata sehingga tidak terjebak dengan mencari kemudahan mendapatkan Keuntungan (hutang) dengan menjadi anggota atau tidak.

“Sebenarnya tidak boleh satu negara itu terjebak dengan mencari mudahnya mendapatkan hutangan dari lembaga-lembaga yang memberikan hutang, baik menjadi anggota apa tidak menjadi anggota, untung apa tidak untung, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemandirian sebuah negara itu dengan membawa sebuah ideologi yang nyata,” jelasnya

Disamping itu, ia menilai sikap Indonesia yang labil dalam pengambilan keputusan yang hanya mengekor pada negara besar saja. “Indonesia itu akan mengikuti tawaran dari siapa saja” ungkapnya

Ia menambahkan, jika melihat ada manfaat sedikit saja Indonesia akan ikut, tetapi sebenarnya tentu pemerintah akan berhitung dan melihat bahwa jika kekuatan Amerika itu masih tetap tinggi, sementara ikatan dengan Amerika itu sangat kuat, Indonesia tidak akan ikut. Tetapi kalau kemudian arus dedolarisasi semakin menguat dan kekuatan BRICS ini semakin kuat, pasti nanti akan ikut. 

“Jadi kemana angin berhembus kesitulah negara ini berjalan,” tutupnya. [] Abi Nayyara

UIY: Secara Hukum, Indonesia Menganggap Israel Penjajah

@tintamedia 0 Dibaca    April 07, 2023    Comment   

UIY: Secara Hukum, Indonesia Menganggap Israel Penjajah

Tinta Media - Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto mengatakan, hukum pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui eksistensinya Israel dan menganggap Israel sebagai penjajah. 

“Secara hukum pemerintah Indonesia itu tidak pernah mengakui eksistensi  Israel karena menganggap dia itu penjajah dan selalu menyerukan kemerdekaan bagi Palestina,” ungkapnya di kanal Youtube UIY Official: Wajib Tegas Terhadap Y4hud1 Isr4el, Ahad (12/3/2023). 

UIY pun menjelaskan bahwa seolah-olah Indonesia mengabaikan fakta bahwa Israel adalah penjajah yang sangat nyata , dan Israel telah mempersekusi  klub-klub sepak bola Palestina di tepi barat.

“Justru di situ Itu tampak bahwa seperti seolah-olah dia (pemerintah Indonesia) mengabaikan fakta yang ada pada diri Israel selain penjajahan yang sangat nyata, Israel itu sendiri juga dia mempersekusi klub-klub sepak bola Palestina di tanah pendudukan di tepi barat,” ujarnya.

Artinya indonesia memang tidak punya konsistensi dalam hal ini, katanya, penjajah yang seharusnya di atas dunia ini harus di hapuskan. 

"Karena tidak sesuai denganperikemanusiaan  dan perikeadilan dalam pembukaan UUD 1945," pungkasnya. [] Muhamad Arif Soleh

LBH Pelita Umat Ungkap Motif Kedatangan Timnas U-20 Israel

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 25, 2023    Comment   

LBH Pelita Umat Ungkap Motif Kedatangan Timnas U-20 Israel

Tinta Media - Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan mengungkapkan motif Pemerintah menerima kedatangan Timnas U-20 Israel ke Indonesia.

“Motif menerima kedatangan Timnas U-20 Israel banyak. Mulai politik, ekonomi, dan lain-lain,” tuturnya dalam [LIVE] Perspektif : Ironis !! Tragedi Sepakbola Kanjuruhan & Kedatangan Tim Sepakbola Israel !! di kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD), Senin (20/3/2023).

Untuk motif Politik, Chandra mengatakan jika Pemerintahan saat ini ingin menunjukkan bahwa sebelum masa berakhir dari kepemimpinan itu punya legacy atau warisan.

“Legacy atau warisan yang dimaksud bahwa Pemerintah sekarang ini bisa diterima oleh dunia membuat event internasional,” ujarnya.  

Menurut Chandra, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik. “Saya kira ini juga bagus untuk dimanfaatkan sebagai kampanye. Jadi unsur politiknya sangat terasa,” imbuhnya.

Berikutnya untuk motif atau unsur ekonomi, Chandra membeberkan bahwa dengan alasan pandemi serta untuk memulihkan ekonomi dan segala macam lainnya. “Dengan event internasional diharapkan bisa mendatangkan devisa, pengunjung, dan segala macam. Itu urusan ekonomi. Tetapi saya melihat lebih kental adalah dalam konteks nuansa politik,” pungkasnya.[] Erlina

UIY: Kedatangan Timnas Israel ke Indonesia Bentuk Penerimaan Sosial Menuju Pengakuan Politik

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 18, 2023    Comment   

UIY: Kedatangan Timnas Israel ke Indonesia Bentuk Penerimaan Sosial Menuju Pengakuan Politik

Tinta Media - Cendekiawan Muslim Ustadz  Ismail Yusanto (UIY) menilai kehadiran Timnas U-20 Israel ke Indonesia sebagai bentuk penerimaan sosial dan jalan menuju pengakuan politik.

"Kehadiran Timnas U-20 Israel ke Indonesia dalam turnamen itu. Itu menegaskan penerimaan sosial, itu artinya juga jalan menuju pengakuan politik," tuturnya dalam Fokus to The Point: Wajib Bersikap Tegas terhadap Y4hud1 Isr4el di kanal YouTube UIY Official, Sabtu (11/3/2023).

Menurutnya, Soekarno sebagai founding father Indonesia menolak keras Israel sebab berpegang pada satu prinsip sederhana bahwa Israel menjajah dan Indonesia pernah dijajah. Dan Indonesia pernah dijajah merasakan bagaimana penjajahan. Karena itu maka di-mansion-kan secara tegas di dalam konstitusi bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. "Karena Indonesia merasakan sendiri. Karena itulah penjajahan harus dihapuskan dari bumi Indonesia," ujarnya.

 "Artinya kalau ini dilakukan, sebenarnya pemerintah Indonesia melanggar konstitusi. Kalau melanggar konstitusi, maka secara konstitusi juga bahwa pemerintah Indonesia sudah tidak layak berdiri sebagai penguasa di negeri ini," bebernya.

Ia menjelaskan bahaya paling utama dari normalisasi dengan penjajah Yahudi adalah berarti mengakui penjajahan itu. Kalau penjajahan itu sebagai sebuah kemungkaran berarti mengakui kemungkaran. Jika Indonesia mengakui penjajahan Israel atas Palestina, maka jangan salahkan juga kalau suatu hari nanti ada negara lain yang mengakui penjajahan atas rakyat Indonesia atau negara Indonesia. "Itu kedudukannya sama," ungkapnya.

"Karena itulah maka sebenarnya tindakan ini adalah tindakan yang sangat berbahaya secara substansial menjadi jalan pengakuan penjajahan Israel atas Palestina dan sebagai sebuah prinsip, ini juga melanggar prinsip yang sangat mendasar," tukasnya.

Ia mengungkapkan bahwa Israel ini menjajah dan juga melakukan kezaliman yang luar biasa. Ada pengusiran, penghancuran dan pembunuhan. Dan sampai hari ini tidak berhenti dan itu disaksikan oleh semua orang di atas muka bumi ini. 

"Karena itu, aneh jika pemerintah tutup mata atas hal ini," tandasnya.[] Ajira

Timnas Israel Dijamin PSSI Aman Berlaga di Indonesia, Begini Pendapat Hukum LBH Pelita Umat..

@tintamedia 0 Dibaca    Maret 11, 2023    Comment   

Timnas Israel Dijamin PSSI Aman Berlaga di Indonesia, Begini Pendapat Hukum LBH Pelita Umat..

Tinta Media - Menanggapi beredarnya informasi dari website kantor berita yang memberitakan bahwa Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan jaminan keamanan bagi Timnas Israel yang akan datang ke Indonesia untuk Piala Dunia U-20, Ketua LBH PELITA UMAT, Chandra Purna Irawan, S.H, M.H, menyampaikan pendapat hukumnya.

"Berkaitan dengan hal tersebut diatas saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut," tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (8/3/2023).

Pertama, bahwa UUD 1945 telah tegas menyatakan menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. "Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi, 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'," kutipnya.

Menurutnya, membela Palestina dari penjajahan Israel adalah komitmen dan pelaksanaan dari amanat pembukaan UUD NRI 1945, bukan hanya alinea 1, tapi juga alinea ke 4. "Mengutuk penjajahan, penindasan dan pengusiran paksa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina selama puluhan tahun adalah salah satu bentuk komitmen kita menjunjung tinggi dan menegakkan konstitusi negara," tegasnya.

Kedua, bahwa merujuk Sila kedua Pancasila semestinya negara dan Pemerintah membela, mendukung, dan menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina pada era modern ini sama dengan membela prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua Pancasila, yakni tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. "Tidak ada tempat untuk penindasan terhadap kemanusiaan," tegasnya.

Ketiga, ia memandang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas telah tegas posisi Negara Indonesia yaitu menentang segala bentuk penjajahan, "Saya khawatir publik menilai tindakan Erick Thohir dapat dianggap oleh publik, seseorang yang anti Pancasila dan UUD 1945. "Dikarenakan selama ini Pemerintah sangat getol membangun narasi dan menuduh seseorang dan kelompok masyarakat sebagai Anti Pancasila dan UUD 1945 yang berujung persekusi dan stigmatisasi," ungkapnya.

"Keempat, bahwa akhirnya masyarakat menjadi semakin cerdas bahwa tafsir anti Pancasila dan UUD 1945 tergantung siapa yang berkuasa dan memiliki kewenangan," pungkasnya.[]'Aziimatul Azka

Refleksi 2022, Pengamat Ungkap Kesuksesan Politik Cina di Indonesia

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 14, 2023    Comment   

Refleksi 2022, Pengamat Ungkap Kesuksesan Politik Cina di Indonesia

Tinta Media - Merefleksi 2022, Pengamat Hubungan Internasional Hasbi Aswar mengungkap keberhasilan diplomasi politik Cina di Indonesia.

 

“Cina sangat agresif, bukan hanya dalam aspek ekonomi, tapi juga dalam banyak hal. Mendekati NU, Muhammadiyah, memberikan beasiswa kepada banyak santri. Terakhir saya lihat buku yang ditulis oleh alumni santri yang belajar di Cina yang menggambarkan Cina itu negara baik. Ini kesuksesan politik Cina di Indonesia,” ungkapnya di acara Diskusi Media Umat: Indonesia Makin Dicengkeram Oligarki dan Semakin Sekuler Radikal, melalui kanal You Tube Media Umat News Ahad (8/1/2023).

 

Para alumni santri  Indonesia yang diberi beasiswa  Cina akhirnya menjadi ‘sales’nya Cina di Indonesia. “Di era Covid-19 kemarin Cina juga memberikan banyak bantuan fasilitas kesehatan kepada ormas-ormas islam,” imbuhnya.

 

Cina lanjutnya juga mendekati partai-partai politik yang menjadi jalan masuk Cina untuk mempengaruhi partai politik yang ada di Indonesia.

 

“Kalau kita lihat di media itu kan ada pertemuan dengan partai-partai besar seperti Nasdem, PDIP, Gerindra, bahkan partai Islam seperti PPP, PKB, PKS. Ada pertemuan Partai Komunis Cina dengan partai-partai di Indonesia,” bebernya.

 

Hasbi menilai Cina akan mengamankan investasinya di Indonesia  yang sudah menyebar ke mana-mana. Salah satu cara untuk mengamankannya dengan memastikan orang-orang yang duduk di kursi-kursi pemerintahan itu orang-orang yang tidak anti Cina.

 

“Ini menurut saya akan menjadi jalan bagi Cina baik secara langsung atau tidak untuk memberikan sponsor kepada politisi-politisi yang akan terlibat pada pemilu tahun mendatang,”duganya.

 

Cara mengamankan aset Cina di Indonesia itu tutur Hasbi juga nampak saat Rizal Ramli yang saat itu menjabat sebagai menteri Koordinator Bidang kemaritiman, menolak reklamasi, tiba-tiba diganti oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

 

“Pantai-pantai reklamasi itu sudah diiklankan di Cina. Ahok yang diprediksi akan memimpin Jakarta kalah, disusul aksi-aksi umat Islam yang  kita lihat dampaknya.  Ahok dipenjara, tiba-tiba BPIP  (badan pembinaan ideologi pancasila) dibentuk, radikalisme menjadi darurat nasional, ormas-ormas Islam dibubarkan, tokoh-tokoh Islam dikriminalisasi. Menteri Agama mengeluarkan list penceramah radikal, seolah-olah jagat Indonesia goncang gara-gara Ahok dipenjara. Ujung-ujungnya yang menjadi lawan adalah umat Islam,” urainya.  

 

Peristiwa di atas dinilai oleh Hasbi sangat kental dengan kepentingan Cina di Indonesia. Menurutnya hal serupa bisa saja terjadi di masa yang akan datang.

 

Hasbi memaparkan tulisan orang Malaysia yang mengajar di jepang yang memaparkan kenapa Indonesia lebih memilih investasi Cina dibanding Jepang yang lebih ramah lingkungan.

 

“Salah satu alasannya adalah  elit-elit politik yang bermain di situ atau elit pengusaha yang menjadi pelaksana program di situ yang memang mereka ingin dapat untung dari proses itu semua,” terangnya.

 

Diakhir penuturannya Hasbi mengatakan bahwa pemain-pemain lokal sangat diuntungkan oleh banyaknya kucuran dana dari Cina di Indonesia. “Itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan penting bahwa rezim yang akan datang juga tetap akan ramah terhadap investasi Cina,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

 

 

 

 

Refleksi 2022, Prof. Suteki: Indonesia Dikendalikan Oligarki

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 12, 2023    Comment   

Refleksi 2022, Prof. Suteki: Indonesia Dikendalikan Oligarki

Tinta Media - Pakar Hukum dan filsafat pancasila, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menilai Indonesia saat ini bukanlah negara hukum, tapi merupakan negara kekuasaan di bawah bayang-bayang lembaga eksekutif yang dikendalikan oligarki.

“Kalau kita mau cermati, kita bukan sebagai negara hukum tetapi sebagai negara kekuasaan dengan memposisikan eksekutif itu, saya katakan sebagai ekstraktif institution, jadi lembaga pengayak, penyaring tunggal terhadap praktek penyelenggaraan negara. Meskipun kita tahu di situ ada lembaga legislatif dan yudikatif, tapi dua lembaga ini (legislatif dan yudikatif) itu berada di bawah bayang-bayang dan cengkraman eksekutif yang dikendalikan oleh oligarki,” sebutnya dalam Diskusi Media Umat: Indonesia Makin Dicengkeram Oligarki dan Semakin Sekuler Radikal yang ditayangkan secara live di channel YouTube Media Umat, Ahad (8/1/2023)

Prof. Suteki juga mengira, di tingkat pemilihan daerah atau pilkada sudah terbukti bahwa 82-84% pilkada terdapat cukong di belakangnya dan hal itu juga tidak mustahil terjadi juga pada pemilu presiden dan seterusnya.

Menurutnya, ketika misalnya cengkraman eksekutif yang dikendalikan oleh oligarki itu menguat, maka baik norma maupun pembentukan norma, atau dalam hal ini adalah proses hukum, itu dilakukan tidak baik. “Artinya di situ tidak ada, tidak ada good process,” jelasnya.

Ia pun menduga bahwa pembentukan dan penegakan hukum itu dikendalikan oleh oligarki. “Pembentukan Perppu Cipta Kerja, Undang-undang Minerba itu bisa diduga itu sarat dengan kepentingan oligarki,” duganya.

Ia pun juga ingin menekankan bahwa ketika oligarki itu sudah menguat, maka mestinya hukum itu disupremasikan atau menjadi panglima. “Maka yang menjadi panglima bukan hukum, tetapi justru politik. Ini yang terjadi di tahun 2022 itu saya kira lebih cenderung ke sana,” pungkasnya.[] Wafi

JOKO WIDODO MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN EKONOMI CHINA?

@tintamedia 0 Dibaca    November 24, 2022    Comment   

JOKO WIDODO MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN EKONOMI CHINA?

Tinta Media - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggalang dukungan China untuk menghadapi ketidakpastian global karena 'badai sempurna' (the perfect storm). Upaya itu diklaim untuk mencegah krisis ekonomi global agar tak menjalar ke kawasan ASEAN.

"Sebagai mitra komprehensif strategis, ASEAN dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) harus pastikan hal tersebut tidak terjadi," 

Demikian, ungkap Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-RRT ke-25 yang digelar secara langsung di Phnom Penh, Kamboja, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (11/11).

Pernyataan Joko Widodo ini justru akan memastikan, Indonesia akan menjadi pemasok bahan baku industri China sekaligus menjadi pasar bagi produk-produk China. Dalam situasi sulit seperti ini, China tidak saja berusaha mengembalikan kapasitas produksi industri China agar pertumbuhan ekonomi China bangkit. China juga butuh pasokan bahan baku dan pasar untuk membuang produknya.

Indonesia dengan SDA yang melimpah, akan menjadi supplier bahan baku industri China yang murah. 280 juta penduduk Indonesia, juga menjadi market penting bagi produk China.

Sebagaimana diketahui, Nilai Perdagangan Bilateral China-Indonesia Tembus Rp 16,97 Triliun. Nilai perdagangan bilateral antara China dan Indonesia mencapai USD 1,1 miliar atau tembus Rp 16,97 triliun (asumsi kurs Rp15.432 ,5 per dolar AS) pada sembilan bulan di tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 29 persen secara tahunan (yoy). 

Pada tahun 2021, Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun mengatakan transaksi perdagangan antara Indonesia dengan China menembus hingga US$90 miliar atau setara Rp1.278 triliun (kurs Rp14.207 per dolar). 

Penurunan nilai perdagangan China di tahun 2022 tidak lepas dari kondisi perlambatan ekonomi yang melanda China.

Mengutip Trading Economics pada Rabu (5/10/2022), pertumbuhan ekonomi China melambat atau hanya tumbuh sebesar 0,4 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2022. Angka tersebut jauh dibandingkan kuartal I/2022 yang tercatat sebesar 4,8 persen.

Untuk kembali memulihkan Ekonomi, China membutuhkan Indonesia. Baik untuk dukungan sumber daya alam, bahan baku industri dan pasar bagi produk China. Komitmen Joko Widodo menjadikan Indonesia mitra China tentu akan sangat membantu perekonomian China. Namun, bagaimana dampaknya bagi Ekonomi Indonesia? terutama dampak eksploitasi SDA secara brutal dan banjirnya pasar Indonesia oleh produk-produk China?

Entahlah, selama ini kehadiran eksploitasi SDA oleh perusahaan China yang memboyong TKA China hanya menimbulkan kesenjangan dan konflik sosial. Banjirnya produk China, juga memaksa sejumlah industri lokal gulung tikar dan terpaksa melakukan PHK. [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Hanif: Jika Ingin Menjadi Surya, Indonesia Harus Berideologi Islam

@tintamedia 0 Dibaca    November 23, 2022    Comment   

Hanif: Jika Ingin Menjadi Surya, Indonesia Harus Berideologi Islam

Tinta Media - Analis Politik-Media dari Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Hanif Kristianto menanggapi pidato Presiden Joko Widodo yang menggambarkan Indonesia laksana surya di tengah dunia yang suram.

"Jika Indonesia ingin menjadi surya dan penerang dunia maka harus memiliki ideologi sahih yang berasal dari Allah dan rasulNya. Itulah Islam," ujarnya kepada Tintamedia.web.id, Senin (21/11/2022)

Menurutnya, dunia saat ini suram dan muram karena diliputi sistem kapitalisme yang memang rakus, rusak dan merusak. "Alhasil, satu ditindas satu menindas, gelap dalam sistem penuh tipuan" sebutnya.

Untuk diketahui, saat membuka gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah 'Aisyiyah, presiden menyinggung tentang Indonesia bakal tumbuh, maju menjadi penerang di tengah gambaran dunia yang suram.

"Dengan dukungan keluarga besar Muhammadiyah ‘Aisyiyah, Indonesia bisa menjadi titik terang di tengah dunia yang muram. Indonesia laksana sang surya yang menerangi dunia,” kata Jokowi saat membuka gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah 'Aisyiyah di Stadion Manahan Solo, Sabtu (19/11/2022).

Namun demikian perlu diingat pula, lanjut Hanif, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berikut tumbuh suburnya organisasi Islam yang turut melakukan perbaikan.

Artinya, bersama organisasi-organisasi dimaksud, pemerintah harusnya mengambil bagian sebagai negara superior yang akan menebarkan Islam ke seluruh alam. "Caranya dengan dakwah dan jihad," cetusnya, sembari menyebutkan bahwa dua aktivitas itu adalah cita-cita agung yang semua ormas harus mendukung.

Maka, kata Hanif, dunia saat ini tidak bisa tidak memang membutuhkan cahaya Islam. Dan menurutnya, hal itu bisa tergapai tatkala umat mencampakkan kapitalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme dan komunisme dari muka bumi.

Lantas tak berhenti di situ, ia pun mengajak umat mengganti isme-isme tersebut dengan hanya menerapkan Islam. "Terapkan Islam kafah sebagai rahmat bagi seluruh alam," pungkasnya. [] Zainul Krian

Eks Penasehat KPK: Tanpa Islam, Tak Akan Pernah Ada Indonesia

@tintamedia 0 Dibaca    November 08, 2022    Comment   

Eks Penasehat KPK: Tanpa Islam, Tak Akan Pernah Ada Indonesia

Tinta Media - Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Abdullah Hehamahua, S.H., M.M. mengatakan, tanpa Islam Indonesia tidak akan ada.

“Tanpa Islam, Indonesia tidak ada apa-apanya seperti itu. Sebab dulu tidak ada Indonesia, yang ada itu adalah kerajaan-kerajaan Islam nusantara itu. Tidak ada Indonesia. Orang kata, Indonesia itu pertama digunakan oleh seorang anggota Muhammadiyah yang dibuang oleh penjajah ke Belanda. Dia buat semacam tabloid. Di situlah pertama dia menggunakan kata Indonesia,” ujarnya dalam tayangan di channel YouTube Bincang Perubahan bertema Pejabat Terpapar Islamofobia, Sebut Islam Agama Pendatang? Senin (3/11/2022)

Ia mengatakan, Pendiri Taman Siswa, Kyai Hajar Dewantara tidak mau disebut Kyai. "Maka ia dipanggil Ki Hajar Dewantara. Dia lah yang pertama kali memperkenalkan kata Indonesia," ungkapnya. 

Menurutnya, dalam ensiklopedia, 42 persen bahasa Indonesia itu bahasa Arab. "Coba kita lihat sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Mana ada yang Esa agamanya kecuali Islam. Kemudian, sila kedua yaitu ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’. Adil itu berasal dari bahasa Arab. Begitu juga adab itu adalah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, ‘persatuan Indonesia’. Agama apa, golongan apa, yang satu hari mereka lima kali berkumpul dalam salat lima waktu, satu pekan sekali dalam salat Jumat setahun sekali dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Dua kali itu simbol daripada persatuan,” paparnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sila ke lima dalam pancasila merupakan konsep yang diajukan oleh Haji Agus Salim karena terinspirasi dari kisah Umar Bin Khattab yang membuat panitia sesaat sebelum wafat untuk memilih pemimpin setelah Umar meninggal.

Ia menceritakan, “Ketika Umar Bin Khattab dalam keadaan luka parah dan sudah mendekati ketidaksadaran, beliau tidak menemukan seperti Abu Bakar menemukan dirinya. Maka dia tunjuk tujuh orang sebagai formatur untuk membicarakan siapa yang menjadi pemimpin setelahnya. Jadi, sila keempat itu konsep Haji Agus Salim dari kasus Umar Ibnu Khattab. Tujuh orang tapi enam karena anaknya dilarang, anaknya itu tidak boleh dipilih, tidak boleh ikut kontestasi bersama-sama. Sehingga kemudian disebut tujuh tapi enam seperti itu.” 

Namun, ia menuturkan jika problemnya apakah anggota MPR Indonesia itu berkualitas sama dengan tujuh sahabat yang dibentuk oleh Umar ini. “Tidak! Karena tujuh orang ini dalam hadis, sepuluh orang yang dijamin Rasulullah masuk surga, tujuh orang ini. (Sedangkan) anggota MPR kita, ada yang korupsi, ada yang tidak salat, ada yang selingkuh, ada yang macam-macam, dan tidak dijamin masuk surga. Oleh karena itu, maka saya mohon sekali lagi, jangan dianggap bahwa islam itu agama asing,” pungkasnya.[] Wafi