Catatan KTT G20, Di Balik Green Screen Ada Ratusan Ribu Orang Miskin

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 10, 2023    Comment   

Catatan KTT G20, Di Balik Green Screen Ada Ratusan Ribu Orang Miskin

Tinta Media - Publik dunia tersentak saat KTT G20 di New Delhi ternyata pemerintah New Delhi menyembunyikan kemiskinan yang dialami oleh ratusan ribu orang di ibukota negaranya. Pemerintah India menutup kawasan kumuh atau kawasan miskin itu dengan green screen atau penutup berwarna hijau seolah-olah ini adalah satu sambutan kepada delegasi yang datang. Aktivis Muslimah, Iffah Ainur Rochmah memberikan catatan, di balik green screen ternyata ada ratusan ribu orang miskin.

“Di balik green screen itu ada ratusan ribu orang yang sedang mengalami kemiskinan dan bertolak belakang dengan apa yang dibanggakan oleh negaranya sebagai negara dengan ekonomi terkuat di wilayah Selatan,” ungkapnya, dalam Muslimah Talk: Di Balik Layar Hijau KTT G20 India Tersembunyi Puluhan Ribu Warga Miskin, di kanal Youtube Muslimah Media Center, Sabtu (7/10/2023).

Ia menambahkan, yang menyembunyikan borok hasil pembangunan kapitalistik bukan hanya India.

“Di Amerika, sudah terekspos ke publik bagaimana orang-orang miskin, tunawisma, orang-orang yang terlantar karena tidak mendapatkan akses sumber daya ekonomi, ternyata dibiarkan. Dan jumlah mereka bukan ratusan ribu lagi, tapi jutaan hingga belasan juta,” bebernya.

Bahkan, lanjutnya, di kawasan paling elit untuk pengembangan teknologi di sekitar Silicon Valley Amerika, itu juga ada kawasan-kawasan kumuh yang sudah sering terekspos, padahal sangat dekat dengan pusat masuknya uang untuk menambah jumlah hitungan pemasukan negara.

“Demikian pun di Cina, beberapa tahun lalu Cina pernah kedapatan memindahkan sekitar 2 juta penduduk dari kawasan kumuh ke tempat tertentu yang pemindahan itu tidak bermakna mereka lebih sejahtera,” terangnya.

Tidak Manusiawi

Menurut Iffah, kepemimpinan ideologi kapitalisme termasuk dalam sistem ekonominya tidak manusiawi. “Semua itu karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan sistem yang adil,” kritiknya.

Bicara soal ekonomi, sambungnya, manusia punya naluri untuk mengembangkan kekayaan, naluri untuk memperbanyak harta yang dimiliki.

“Kalau dikembalikan kepada apa yang dipikirkan oleh manusia sebagai sistem terbaik yang sanggup mereka rancang, maka tetap bahwa sistem ekonomi yang dibuat oleh manusia itu akan eksploitatif yakni akan ada kecenderungan untuk mengeksploitasi atau mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, dari sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi,” bebernya.

Karena itu, simpulnya, sistem ekonomi kapitalistik ataupun sistem ekonomi buatan manusia yang lain cenderung akan eksploitatif.

“Bahkan di dunia barat itu kita kenal ada prinsip homohominilupus, yaitu prinsip manusia yang satu bisa memakan manusia yang lain asalkan punya kemampuan,” imbuhnya.

Dalam sistem ekonomi seperti ini, ucapnya, akan terus terjadi ketidakstabilan, akan ada konflik, akan ada penindasan dan perlawanan dari pihak yang tertindas. Dan ini memunculkan ketidaktenangan pada semua pihak.

“Ketika seseorang menikmati keuntungan dari hasil membodohi, mengeksploitasi, ataupun memanipulasi kemaslahatan orang lain, pasti akan ada rasa tidak tenang,” terangnya.  

Demikian juga pada level negara, ulasnya, boleh jadi negara-negara yang disebut sebagai negara dengan ekonomi terkuat tadi mendapatkan banyak sekali keuntungan dari aktivitas ekonomi yang dibolehkan atau diizinkan oleh sistem kapitalisme.

“Tetapi apa yang dilakukan oleh sistem kapitalisme ini mengeksploitasi negara lain, mengeksploitasi manusia yang lain. Perdagangan bebas membuat ada persaingan tidak sehat. Perampokan sumber daya alam atas nama investasi juga terus terjadi,” urainya.

Maka negara-negara kapitalistik ini, jelasnya,  bukan hanya akan menerima kemarahan atau kebencian dari negara-negara yang menjadi korban kerakusan dan eksploitasi sistem ekonominya, tapi juga akan mendapatkan kritik dan protes dari rakyatnya sendiri. “Pada titik tertentu rakyat akan menyadari mereka hidup dan mendapatkan keuntungan dari hasil perampokan yang dilakukan oleh negaranya di atas prinsip-prinsip kapitalistik,” tambahnya.

Menurutnya, negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme akan terus diliputi oleh kondisi ketidakstabilan sosial, ketidakstabilan politik, dan bahkan akan terus mendapatkan guncangan dari bangsa-bangsa ataupun negara-negara lain yang menjadi korbannya.

Sistem Islam

Dalam pandangan Iffah, sistem terbaik yang bisa mengayomi, menyejahterakan dan membuat dunia stabil tidak lain adalah sistem Islam. Dari sistem Islam, ujarnya, lahir sistem ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa Allah Taala memerintahkan kepada negara untuk memberlakukan prinsip-prinsip ekonomi yang ditetapkan oleh syariat.

“Negara harus memiliki regulasi yang memastikan semua pihak baik individu, organisasi ataupun kelompok usaha, perusahaan-perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing atau aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara lain, semuanya harus diarahkan untuk tunduk kepada sistem ekonomi Islam,” terangnya.

Pemberlakuan sistem ekonomi Islam, lanjutnya, tidak hanya diberlakukan oleh Khilafah tapi juga akan menjadi role model yang dicontoh oleh negara-negara lain di dunia.

“Negara-negara lain di dunia akan menyesuaikan aktivitas ekonominya ketika berhubungan dengan negara Khilafah tadi dengan prinsip-prinsip yang diambil oleh kaum muslimin yang ditetapkan oleh syariat,” jelasnya.

Dalam pandangan Iffah, pemberlakuan sistem ekonomi Islam bukan hanya menyejahterakan, tetapi akan semakin memperbesar pemasukan negara, ketersediaan lapangan kerja, terwujud keadilan ekonomi yang akan dinikmati oleh muslim maupun nonmuslim.

“Karena itu, kita membutuhkan hadirnya kembali sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak akan mengedepankan gengsi dengan ukuran materialistik, tetapi akan mampu memberikan pelayanan, memastikan terealisirnya kesejahteraan bagi seluruh individu rakyat tanpa kecuali,” bangganya.

Iffah berharap, kerinduan hadirnya sistem Islam harus ditindaklanjuti dengan ikhtiar melakukan perubahan.

“Memperkenalkan kembali sistem ekonomi Islam dan terus memupuk kesadaran dan keinginan untuk kembali terwujudnya sistem politik Islam,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

               

 

India Hapus Kurikulum Jejak Politik Islam, ILKI: Rezim Modi Islamofobia

@tintamedia 0 Dibaca    April 18, 2023    Comment   

India Hapus Kurikulum Jejak Politik Islam, ILKI: Rezim Modi Islamofobia

Tinta Media - Direktur Institut Literasi Khilafah dan Indonesia (ILKI), Septian AW mengatakan bahwa penghapusan kurikulum sejarah Islam di India mengkonfirmasi bahwa rezim Modi memiliki sikap Islamofobia.

"Hal ini mengkonfirmasi bahwa rezim Modi ini memang memiliki sikap Islamofobia," ujarnya dalam acara Kabar Petang: Kurikulum Jejak Politik Islam Dilenyapkan Rezim Modi? Senin (17/04/2023) di kanal YouTube Khilafah News.

Menurutnya, hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintahan Modi terhadap instrumen umat Islam India yang selalu memunculkan kontroversi.

"Salah satunya adalah undang-undang kewarganegaraan. Pemerintah India memberikan kewarganegaraan bagi pengungsi non-muslim dari negara-negara tetangga tapi namun bagi yang muslim justru terjadi diskriminasi," ungkapnya.

Bahkan pernah, ujar Septian, rezim Modi menghapus status otonomi daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. "Khususnya di Jami dan Kashmir yang penduduknya mayoritas muslim," bebernya.

Modi juga pernah, lanjut Septian, mengeluarkan kebijakan untuk memperketat pengawasan terhadap masjid dan madrasah yang dianggap radikal oleh pemerintah india.

"Termasuk kebijakan untuk memperketat masjid dan madrasah yang dianggap radikal," lanjutnya.

Ia mengatakan, kebijakan-kebijakan kontroversial inilah yang kemudian membuat banyak pengamat politik melihat bahwa memang Modi dan partainya ini memiliki sikap diskriminatif terhadap umat Islam India.

"Hal inilah yang kemudian membuat para pengamat melihat bahwa Modi dan partainya yaitu Bharatiya Janata memiliki pandangan Islamofobia dan sikap diskriminatif terhadap umat Islam India," pungkasnya.[] Muhammad Ikhsan Rivaldi

FIWS: Sikap Rezim India terhadap Demonstran Muslim Ikuti Pola Penjajah Yahudi di Palestina

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 14, 2022    Comment   

FIWS: Sikap Rezim India terhadap Demonstran Muslim Ikuti Pola Penjajah Yahudi di Palestina

Tinta Media - Menanggapi sikap rezim India terhadap demontran Muslim yang membela Rasulullah SAW, Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menyampaikan, hal itu mengikuti pola penjajah Yahudi di Palestina.

“Tindakan rezim India ini mengikuti pola-pola entitas penjajah Yahudi di Palestina,” ungkapnya di majalah Al-Wa’ie edisi Juli 2022.

Hal ini tidak mengherankan mengingat rezim BJP partai yang berkuasa saat ini memang dikenal dekat dengan penjajah Yahudi, katanya. Karena India secara historis menjadi sekutu politik dalam melawan pendudukan Isr43l atas Palestina.

“India secara resmi mengakui negara Isr43l pada tahun 1950, India menjalin hubungan diplomatik formal dengan Isr43l pada tahun 1992,” bebernya.

Ia menjelaskan, protes masyarakat disikapi secara represif oleh rezim India ini mengakibatkan beberapa Muslim terbunuh dalam aksi unjuk rasa, tidak kurang 300 orang ditahan oleh pihak berwenang dan rumah sejumlah tokoh aktifis Islam dihancurkan.

“Seperti diberitakan BBC (13/6), para pemuka komunitas Muslim di Negara bagian Uttar Pradesh untuk mengosongkan rumah sebelum tempat tinggal mereka dihancurkan,” jelasnya.

Farid Wadjdi juga menjelaskan,  benang merah aliansi India- Isr43l dari kerja sama ekonomi sampai tindakan rasis dan kekerasan adalah nasionalisme sayap kanan menyerukan pengucilan dan pengusiran yang tidak menganut identitas eksklusivisme yang ditetapkan negara.

“Ini adalah Palestinaisasi umat Islam India,” jelasnya.

Ia menambahkan, taktik-taktik Isr43l yang digunakan rezim India, secara eksplisit telah dipromosikan diplomat India Sandeep Chakravorty tahun 2019 yang menegaskan umat Hindu harus mengadopsi model Isr43l di Khasmir.

“Dengan demikian tidak mengherankan bahwa tentara India di Khasmir mengunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Ini seperti yang dilakkukan Isr43l di wilayah Palestina yang diduduki, praktik-praktik ilegal ini dikutuk secara internasional,”pungkasnya [] Lukman Indra Bayu

Perdana Menteri India Hina Rasulullah, MMC: Netizen Ramai-ramai Ancam Boikot Produk India

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 19, 2022    Comment   

Perdana Menteri India Hina Rasulullah, MMC: Netizen Ramai-ramai Ancam Boikot Produk India

Tinta Media - Akibat pernyataan Perdana Menteri India yang menghina Rasulullah SAW, Narator MMC mengungkapkan netizen mengacam akan memboikot produk India.

"Krisis diplomatik tampaknya telah terjadi. Pengguna Twitter pun beramai-ramai mengancam akan memboikot produk India. Tagar #SolidarityForIndiaMuslim #ShameOnYouIndia #BoycottIndia menjadi perbincangan di Twitter," tuturnya dalam Serba-serbi MMC: Perdana Menteri India Menghina Rasul, #ShameonYouIndia Viral di Medsos, di kanal YouTube Muslimah Media Center, Ahad (12/6/2022).

Narator melanjutkan, India mengatakan pemerintahnya memiliki penghormatan tertinggi untuk semua agama. Seorang juru bicara partai Bharatya Janata Parti (BJP) pimpinan perdana menteri Narendra Modi dan kepala tim medianya di Delhi secara terpisah membuat pernyataan kontroversial tentang Nabi Muhammad Saw. "Mereka mengolok-olok Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah dan menghina Al-Qur'an dengan menyebutkan tentang bumi yang datar," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata narator, negara-negara mayoritas muslim secara serentak mengecam komentar mereka. "Bahkan Kuwait yang selama ini sebagai negara importir India mengeluarkan produk-produk asal India dari rak supermarket mereka. India pun mendapat kecaman dari Sekretariat Jenderal Organisasi kerjasama Islam (OKI), dengan menyebut India telah membuat komentar jahat. OKI juga mengangkat isu-isu lain seperti pembongkaran properti India dan meningkatnya kekerasan yang mereka alami", ungkapnya.

Narator mengatakan, meskipun partai BJP menangguhkan keanggotaan Nupur Sharma dan Naveen Kumar Jindal sebagai anggota partai, bahkan BJP mengeluarkan pernyataan komentar, keduanya tidak mewakili pandangan partai secara keseluruhan, namun, Agung Nurwijoyo, Pakar Kajian wilayah Asia Selatan dari Universitas Indonesia menilai pernyataan kontroversial tersebut telah menunjukkan bagaimana Islamofobia atau fanatisme menjadi bumerang bagi negara itu dalam konteks kerjasama global. "Saran saya, agar Indonesia memainkan peran kepemimpinan untuk membantu mengatasi masalah Islamofobia di India," ujarnya.

Kaum muslimin di seluruh dunia, lanjut narator, sebenarnya telah mendengar dan menyaksikan isu Islamofobia di India yang begitu kental. Ajaran Islam, simbol-simbol Islam, Nabi Muhammad, Al-Qur'an maupun Allah, berulang kali dihina. Tak hanya itu, kaum muslim dibantai dan dijadikan objek kejahatan yang paling keji. Namun sungguh merupakan sebuah paradoks. Sekalipun Islam berulang kali dinista dan dihina oleh pemerintah India, namun tetap saja ada penguasa negeri muslim mengklaim, membangun jembatan diplomatik dengan Kaum Hindu. Jika terjadi kasus Islamofobia atau pembantaian kaum muslim kembali, mereka hanya berhenti pada kecaman ataupun pemboikotan produk India. Tidak ada tentara kaum muslimin yang mereka kerahkan untuk melindungi kaum muslim beserta ajaran Islam. Mereka berlindung dibawah "menjaga kedamaian, harus toleransi, tidak boleh terprovokasi, menjaga hubungan diplomatik, dan sejenisnya".

"Inilah potret kehidupan kaum muslimin di bawah sistem kapitalisme. Kapitalisme menjadikan penguasa Islam tidak mengambil Islam secara kaffah. Kekuasaan mereka dibatasi garis batas nation state buatan kapitalisme yang sebenarnya imajiner," jelas Narator.

Narator pun menilai, Penguasa muslim kapitalistik ini mengetahui dengan baik bahwa ajaran Islam dan kaum muslimin dihinakan. Namun urusan diplomatik jauh lebih menguntungkan dibanding membela dan melindungi Islam. Oleh karena itu kaum muslimin tidak boleh diam. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi Munkar dalam kondisi apapun, termasuk melawan berbagai bentuk kedzaliman yang diarahkan kepada Islam, ajaran dan umatnya.

Hal tersebut ditegaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yaitu dalam surat al-Imron ayat 104 :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Dan hendaklah ada di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung".

"Kaum muslimin seharusnya juga tidak hanya sekedar memberi kecaman dan pemboikotan saja. Lebih dari itu mereka harus mengkaji Islam secara kaffah. Umat Islam harus menyadari bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ritual dan spiritual semata. Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia seperti sistem pemerintahan, uqubat (sanksi hukum), interaksi laki-laki dan perempuan, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya," bebernya.

Narator pun menegaskan, maka perbuatan Islamofobia, penghinaan pada Islam, penganiayaan pada kaum muslimin, sesungguhnya Islam memiliki sanksi yang tegas kepada para pelaku, baik mereka itu individu, komunitas maupun negara. Namun sanksi tersebut hanya bisa dilaksanakan ketika Islam diambil sebagai sebuah sistem kehidupan oleh negara. Negara inilah yang disebut dengan khilafah.

"Salah satu contohnya adalah tindakan tegas Sultan Abdul Hamid II, pemimpin khilafah Turki Utsmani yang memberi ultimatum kepada pemerintah Perancis agar menghentikan teater drama komedi yang melecehkan kehidupan Nabi Muhammad Saw. Serta Merta pemerintah Perancis mengakhiri drama tersebut, bahkan mereka juga mengasingkan banyak aktor drama tersebut ke Inggris, untuk menenangkan hati Sultan," jelasnya.

"Oleh karenanya, perjuangan kaum muslimin tidak hanya sekedar gerakan kecaman ataupun pemboikotan. Melainkan juga mendakwahkan Islam kaffah untuk mewujudkan perisai hakiki umat Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah," pungkasnya.[] Willy Waliah

MODI DAN OTORITAS INDIA BERTANGGUNGJAWAB PENUH ATAS KASUS PELECEHAN NABI MUHAMMAD SAW. TIDAK ADA OTORITAS YANG MAMPU MENGHENTIKANNYA HINGGA DAULAH KHILAFAH YANG DIJANJIKAN TEGAK DI MUKA BUMI

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 08, 2022    Comment   

MODI DAN OTORITAS INDIA BERTANGGUNGJAWAB PENUH ATAS KASUS PELECEHAN NABI MUHAMMAD SAW. TIDAK ADA OTORITAS YANG MAMPU MENGHENTIKANNYA HINGGA DAULAH KHILAFAH YANG DIJANJIKAN TEGAK DI MUKA BUMI

Tinta Media - Dua politikus India dari Partai Bharatiya Janata (BJP), Nupur Sharma dan Naveen Kumar Jindal telah begitu lancang menghina kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin dan Kitab Suci Al - Qur'an. Sharma menjabat sebagai juru bicara, sementara Jidal adalah kepala operasi media BJP (Bharatiya Janata Party).

Keduanya melontarkan kata-kata yang menghina Nabi Muhammad SAW. Sharma mengeluarkan pernyataan di sebuah acara debat di televisi, sedangkan Jidal mencuitkannya di media sosial.

Dalam sebuah debat yang disiarkan stasiun televisi Indian Times Now pada tanggal 26 Mei, Sharma mengolok-olok Al-Qur'an, yang menurutnya telah mengatakan bahwa "Bumi itu datar".

Dia juga membuat pernyataan tentang Nabi Muhammad SAW yang telah memicu kemarahan besar-besaran di kalangan umat Muslim, dengan mengatakan Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia enam tahun dan kemudian berhubungan seks dengannya pada usia sembilan tahun.

Kita semua sebagai Umat Islam, Umatnya Nabi Muhammad SAW jelas wajib mengecam dan mengutuk keras tindakan politikus Partai Bharatiya Janata Nupur Sharma dan Naveen Kumar Jindal, yang merupakan partai penguasa di India. Perdana Menteri India Narendra Damodardas Modi sebagai pimpinan Partai Bharatiya Janata (BJP) dan penguasa otoritas India bertanggung jawab penuh atas kasus pelecehan wibawa dan kemuliaan nabi Muhammad SAW, ummul Mukminin Siti A'isyah RA, Kitab Suci Al Qur'an, sekaligus telah merendahkan kehormatan Islam dan kaum muslimin.

Tindakan lancang dan pelecehan ini hanyalah salah satu peristiwa dari banyaknya kasus tindakan diskriminatif, represi, kekerasan, pembantaian, persekusi dan sikap anti Islam yang dialami umat Islam di India dibawah kendali dan tanggungjawab otoritas Modi dan pemerintahan India. Setidaknya ada beberapa perisiwa berdarah dan memilukan yang dialami Umat Islam di India, yaitu :

1. Kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum muslimin di Gujarat India. Kekerasan berlandaskan sentimen anti Islam ini pecah di Gujarat pada sekitar 27 Februari hingga 1 Maret 2002.

Partai pimpinan Perdana Menteri Narendra Modu, Bharatiya Janata Party (BJP), disebut yang pertama memprovokasi demonstrasi yang berujung kekerasan terhadap kaum muslimin di Gujarat India.

Modi, yang saat itu belum menjabat sebagai PM, disebut turut terlibat menyulut kerusuhan dengan menebarkan seruan yang menghasut yang memperburuk situasi. Modi dan petinggi BJP lainnya menganggap insiden kereta terbakar itu adalah terorisme yang dilakukan oleh umat Islam Gujarat yang minoritas.

Kasus itu menjadikan umat Muslim termasuk anak-anak dan perempuan menjadi target penyerangan dan mayoritas korban. Total ada 1.044 orang meninggal, 223 menghilang, dan 2.500 lainnya terluka. 

 

2. Kerusuhan dan penyerangan terhadap kaum muslimin di Muzaffarnagar. Kekerasan ini pecah di distrik Muzaffarnagar, Uttar Pradesh pada Agustus-September 2013.

Kasus ini menewaskan total 62 orang dimana 42 Muslim dan 20 umat Hindu, dan melukai 93 lainnya. Kerusuhan ini membuat lebih dari 50 ribu mayoritas muslim warga  Muzaffarnagar  mengungsi.

3. Penyerangan dan kekerasan terhadap kaum muslimin di New Delhi. Kasus ini berawal dari tindakan diskriminatif dan Islamophobia Modi terhadap umat Muslim India yang tidak mengakui kewarganegaraan warga yang beragama Islam melalui amendemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan pemerintah pada Desember 2019.

Dalam kasus ini, komunitas nasionalis Hindu menyerang kawasan mayoritas umat Muslim di timur laut New Delhi mulai dari menghancurkan bangunan, menjarah toko-toko, hingga menyerang warga Muslim di wilayah itu.

Setidaknya 53 orang terbunuh dalam insiden itu, dua pertiganya merupakan umat Muslim yang tewas tertembak, terpenggal, hingga dibakar hidup-hidup.

4. Tindakan diskriminatif dan anti Islam yang dilakukan oleh otoritas yang memaksakan penanggalan jilbab, hingga pilihan untuk meninggalkan agama Islam bagi Muslimah india jika ingin tetap menempuh studi di kampus India. Bermula pada Februari 2022, sebuah perguruan tinggi di Negara Bagian Karnataka melarang sekelompok mahasiswi berhijab masuk kelas.

Kita semua juga wajib menyeru kepada Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri untuk mengajukan protes keras kepada pemerintahan India, memanggil Duta Besar India untuk Indonesia, sampai mengambil sikap tegas memutus hubungan diplomatik dengan India sampai kedua politisi BJP pelaku pelecehan terhadap Nabi Muhammmad SAW, Ummul Mukminin Siti A'isyah dan Al - Qur'an dihukum secara tegas, bukan hanya diberlakukan skorsing.

Selanjutnya, mengajak dan menyeru kepada segenap kaum muslimin untuk melakukan aksi boikot terhadap India, dengan melakukan tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada : Tidak membeli, memakai atau mengkonsumsi produk India. Tidak menggunakan fasilitas atau layanan yang disediakan atau diproduksi India. Tidak melakukan kerjasama baik hubungan kerja atau perdagangan dengan India, termasuk tidak melakukan kunjungan ke India untuk wisata dan urusan apapun.

Dan yang paling penting, mengajak dan menyeru kepada segenap kaum muslimin untuk melipatgandakakan perjuangan menegakkan Khilafah. *Sebab hanya Khilafah yang benar-benar dapat menjadi junnah (benteng) yang akan melindungi wibawa dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Siti A'isyah RA, Kitab Suci Al Qur'an, Kehormatan Islam dan kaum muslimin.*

Selama ini negara-negara arab dan otoritas di negeri kaum muslimin lainnya hanya bisa mengecam tanpa mengambil tindakan apapun. Boikot yang dilakukan kaum muslimin juga tidak cukup efektif untuk membungkam para penghina nabi Muhammad Saw, meskipun tindakan ini adalah amal yang cukup penting diambil sebelum tegak daulah Khilafah.

Saat Khilafah tegak, maka Khilafah akan menghukum mati siapapun yang berani lancang menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Siti A'isyah RA dan Kitab Suci Al Qur'an. Khilafah akan mengirimkan pasukan untuk mengumandangkan seruan jihad guna memerangi otoritas kekuasaan  dari negara manapun yang melindungi dan memberikan kebebasan pada segala tindakan yang menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Siti A'isyah RA dan Kitab Suci Al Qur'an.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْۚ 

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ..."

[QS Al Anfal : 34].

Follow Us :

https://heylink.me/AK_Channel/

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat, Ketua Umum KPAU