Harga Beras Naik, Petani Tak Kunjung Sejahtera

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 14, 2024    Comment   

Harga Beras Naik, Petani Tak Kunjung Sejahtera

Tinta Media - Harga beras kembali meroket naik. Masyarakat selalu saja harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup bahkan untuk membeli beras sebagai makanan pokok. Terungkap menurut Bank Dunia, harga beras di Indonesia tertinggi diantara negara-negara ASEAN yang lain dan lebih mahal 20% dari harga beras di pasar global (mentrotvnews, 20/9/2024)

Harga beras yang tinggi ini semakin menyulitkan masyarakat untuk bisa membeli pangan bergizi lainnya seperti daging, ikan, telur, sayuran dan buah-buahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia, hanya 31% penduduk Indonesia yang bisa membeli makanan sehat bergizi (kompas.com, 20/9/2024). Maka bagaimana mungkin mewujudkan visi Indonesia emas jika untuk sekedar memenuhi gizi agar tumbuh kembang optimal saja masyarakat tidak mampu?

Disisi lain walaupun harga beras naik, kesejahteraan petani tidak linier naik sebagaimana melonjaknya harga beras. Berdasarkan survei pertanian terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari 1 dollar AS atau 15.199 Rupiah per hari sementara per tahunnya hanya 5,2 juta saja (kompas.com, 20/9/2024). Bahkan pendapatan petani tanaman pangan lebih rendah dibandingkan petani tanaman perkebunan dan hortikultura.

Penyebab Tingginya Harga Beras

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rahmi Widiriani menuturkan bahwa biaya produksi menjadi penyebab mahalnya harga beras. Biaya produksi di sini meliputi biaya pupuk, benih, biaya herbisida, biaya pekerja dan biaya penyusutan alat.

Faktor yang mengakibatkan tingginya biaya produksi pertanian di Indonesia diungkapkan oleh Kepala Peneliti Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Amant, ia mengatakan hal itu disebabkn keterbatasan lahan, serta keterbatasan benih berkualitas dan keterbatasan akses pupuk (antaranews, 17/2/2022). Menurutnya rata-rata petani di Indonesia hanya menguasai lahan sebesar 0,6 hektare sehingga menyebabkan biaya produksi yang tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan menggarap lahan pertanian dalam skala yang lebih besar. Hal ini senada dengan hasil sensus pertanian 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 62,05% petani Indonesia merupakan petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha. Selain itu keterbatasan akses petani Indonesia pada benih berkualitas dan pupuk juga menjadi salah satu penyebabnya. Pupuk subsidi tidak dapat memenuhi kebutuhan petani, sementara harga pupuk nonsubsidi sangat mahal dibanding pupuk bersubsidi.

Dari fakta di atas dapat dikatakan bahwa dari sektor hulu hingga sektor hilir pertanian dikuasai oleh segelintir orang yakni para kapitalis serta tuan-tuan tanah. Sedangkan petani yang memiliki kemampuan bertani malah tidak mempunyai lahan, dan kebanyakan menjadi buruh tani bukan mengelola lahan sendiri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan menteri agraria dan tata ruang yang menyebutkan rasio gini ketimpangan penguasaan lahan dan kepemilikan tanah di Indonesia sebesar 0,58 artinya ada 1% orang yang mengusai 58% ruang dan lahan agraria di Indonesia (theconversation.com, 20/12/2023).

Begitu juga dengan pupuk yang harganya mahal dikuasai oleh korporasi bukan negara. Sebut saja PT. Pupuk Indonesia (PERSERO) yang merupakan produsen pupuk terbesar di Asia, saham pemerintah RI hanya sebesar 4,97% sedangkan 90% nya milik perusahaan (pi.pangan.com). Hal yang sama juga terjadi pada peralatan pertanian

lainnya.

Sementara belum lama ini pemerintah sedang melakukan pembatasan impor beras, yang mengakibatkan harga beras melonjak tajam. Menurut data kementerian pertanian, luas sawah di Indonesia terus menurun, hingga 2019 hanya mencapai 7,4 juta Ha saja.

Tentu saja ini mempengaruhi produktivitas tanaman pangan, yang berefek kepada mahalnya harga beras. Belum lagi permainan ritel-ritel bisnis beras atau mafia beras yang dengan mudahnya memainkan harga. Walaupun harga gabah naik, praktik tengkulak di lapangan yang membeli gabah petani dengan harga rendah, dan petani tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan nantinya gabah yang telah berubah menjadi beras

ini akan dijual dengan harga tinggi. Selain sektor hulu, sektor hilir pertanian yakni pengelolaan gabah hingga menjadi beras pun tidak dikuasai petani. Wajar tiap harga

beras naik, petani hanya bisa gigit jari.

Impor beras pun tampaknya masih menjadi opsi bagi pemerintah dalam mengatasi masalah pangan di Indonesia. Bahkan yang membuat akhirnya petani beralih menanam tanaman lain bukan padi, karena masifnya impor beras beberapa tahun terakhir yang berbarengan dengan panen raya.

Penguasaan sektor pertanian dari hulu hingga hilir oleh swasta yakni para pemilik modal, serta kebijakan impor yang diambil pemerintah mencerminkan bahwa pemerintah menganut tata kelola negara ala kapitalisme. Sistem kapitalisme meniadakan peran negara sebagai ra’in atau pengurus bagi rakyatnya. Negara hanya sebagai regulator yang memberikan karpet merah kepada siapa pun bahkan asing untuk menguasai sumber daya alam dan industri strategis di dalam negeri. Maka tidak heran jika petani dibiarkan bertahan dan berupaya sendiri bahkan subsidi pupuk tidak semua petani bisa mendapatkannya.

Solusi Islam

Berbeda dengan Kapitalisme, Islam memandang beras sebagai komoditas penting yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu negara akan hadir sebagai ra’in yang bertanggung jawab penuh atas sektor pertanian hulu hingga hilir. Negara tidak akan berlepas tangan dan memilih solusi praktis impor tanpa berpikir dan berupaya strategis dan efektif mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menjaga kesejahteraan petani.

Di sektor hulu, negara Islam akan memberikan bantuan pertanian kepada petani. Bantuan tersebut dapat berupa lahan untuk ekstensifikasi, pupuk, benih, pestisida, alat pertanian, dll.. Sedangkan di sektor hilir, Negara Islam akan menjamin dan menjaga kelancaran distribusi. Pelaku penimbunan akan diberi sanksi yang tegas dan menjerakan. Tidak akan ada mafia pangan dalam negara Islam, pelaku dan aparat yang terlibat akan dihukum dengan adil.

Oleh: Annisa, SST., M.Eng., Sahabat Tinta Media 

Harga Beras Terus Naik, Rakyat Makin Panik

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 06, 2024    Comment   

Harga Beras Terus Naik, Rakyat Makin Panik

Tinta Media - Lagi dan lagi, harga beras kembali mengalami kenaikan, padahal sebelumnya rakyat saja sudah kesulitan untuk membeli beras, dan bahan pokok lainnya, beberapa masyarakat mulai melirik beras bulog yang harganya jauh lebih murah, tapi sayangnya kini harga beras bulog pun mengalami kenaikan drastis hingga hampir menyamai harga beras belida dengan selisih beberapa ribu saja.

CnnIndonesia.com (20/05/2024).

Beras merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) permanen dari kenaikan harga sebelumnya tentu sangat menyulitkan rakyat. Sebab sebagai makanan pokok beras harus tetap dibeli meskipun harganya naik, baik orang kaya maupun orang miskin, bedanya orang kaya mungkin hanya sedikit terganggu dengan kenaikan harga, atau mungkin tidak sama sekali, sementara orang miskin pasti akan sangat keberatan, bahkan mungkin mengurangi jatah anggaran untuk membeli kebutuhan lain demi tetap adanya beras dirumah.

Anehnya kenaikan harga ini justru tidak menguntungkan petani sama sekali, kehidupan mereka tetap sama seperti biasanya, justru juga menderita sebab mahalnya harga pupuk dan rendahnya harga beli gabah dari cukong atau pengepul, belum lagi persaingan harga dengan beras impor yang lebih murah. Jadi mengapa harga beras terus mengalami kenaikan? Dan siapa yang diuntungkan dalam situasi ini? Padahal kenaikan ini akan memicu tingginya angka kemiskinan, yang berdampak pada kelaparan dan stunting.

Tak hanya itu, lebih jauh lagi kemiskinan akan menimbulkan kasus kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, begal, dan lain sebagainya. Naiknya harga bahan pokok dan pemasukan yang tetap, atau bahkan berkurang menjadi penyebab utama terjadinya tindakan kriminal. Sulitnya mencari pekerjaan di zaman sekarang juga menjadi penyebab banyaknya pengangguran, bagaimana cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari jika tidak ada penghasilan yang didapatkan?

Jika hal ini terus menerus dibiarkan, rakyat akan semakin bergantung pada beras impor yang tentunya lebih murah, sehingga petani kelak akan menyerah bertani, kemudian menjual sawahnya dan diubah menjadi lahan Industri oleh pemilik modal, sebab kerugian yang terus menerus dirasakan petani.

Bantuan yang diberikan pemerintah pun tidak akan mampu memastikan 25,90 juta penduduk Indonesia mendapatnya, sebagian bansos malah salah sasaran, bukannya didapatkan rakyat miskin, malah menyasar kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, sedihnya lagi, bansos yang tidak seberapa bagi segelintir orang tapi sangat diharapkan oleh yang sangat membutuhkan ini justru dengan tega dikorupsi oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Miris sekali, akan semenderita apa masyarakat kita nanti?

Beras Juga Di Kapitalisasi

Meskipun sektor pertanian dikuasai oleh petani, namun yang berkuasa pada pendistribusian beras dan yang bisa mengatur harga beras di pasaran adalah para pengusaha pemilik modal dan mafia pangan. Mereka bebas menaikkan harga tanpa memikirkan akibatnya, menimbun beras sehingga terjadi kelangkaan pasar, dan tidak peduli ruginya para petani, serta jeritan rakyat miskin yang membutuhkan nasi.

Padahal Indonesia adalah negara agraris, namun kehidupan petaninya justru miris, bahkan berujung tragis, serta penduduknya lebih banyak menangis, padahal lokasinya strategis, namun penguasa dan pengusaha yang duduk manis justru mendapatkan keuntungan fantastis.

Solusi Islam Dalam Politik Bahan Pangan

Dalam negara Islam, beras yang merupakan bahan pokok merupakan tanggung jawab negara dalam memenuhinya sesuai kapasitas penduduk negara. Negara sangat memperhatikan petani bahkan memberikan subsidi demi produksi beras berjalan lancar, dengan modal ringan dan keuntungan yang besar. Petani harus diberikan penyuluhan mengenai alat-alat teknologi modern yang canggih, benih unggul, pupuk terbaik, dan bantuan pertanian berupa lahan maupun modal.

Negara mengupayakan beras hasil dalam negeri, dan menghentikan impor dari luar. Negara melarang adanya perusahaan asing yang ingin menguasai sektor industri dan tidak melakukan ekspor sampai kebutuhan pokok setiap warga negara hingga individu terpenuhi dengan baik. Negara juga mengawasi jalannya distribusi sehingga tidak memungkinkan adanya kecurangan atau permainan harga yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Khatimah

Hanya dalam sistem Islam, pemerintah menunjuk seorang pengawas pasar yang mengawasi setiap kegiatan di pasar, dan menindak setiap adanya kecurangan. Setiap pelaku yang berbuat curang akan diberikan sanksi tegas sesuai syariat. Pemerintah menyadari statusnya sebagai pelayan umat, bukan sebagai penguasa, sehingga sangat mementingkan kepentingan masyarakat sebelum kepentingan pribadi.

Dalam negara Islam, setiap pemimpin menyadari hubungannya dengan Allah, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, serta adanya hari pembalasan kelak, yang membuat pemimpin Islam sangat takut melakukan kecurangan, apalagi memakan hak dan uang rakyat. Sudah saatnya kita campakkan sistem zalim ini, dan kembali kepada sistem Islam yang berasal dari sang pencipta manusia.  Jika aturan Allah Swt diterapkan tentunya akan memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Wallahua'lam bishawab.

Oleh: Audina Putri, Aktivis Dakwah

Harga Beras dan Bahan Pokok Meroket, Emak Menjerit

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 18, 2024    Comment   

Harga Beras dan Bahan Pokok Meroket, Emak Menjerit

Tinta Media - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan inspeksi mendadak (sidak) bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada hari minggu 11 Februari 2024 di Pasar Cihapit Bandung. Dalam sidak tersebut ditemukan kenaikan harga beras sebesar 28,44%, harga gula konsumsi, cabe merah dan bahan pokok lainnya yang naik sebesar 11,11%, daging ayam dan telur naik 5,26%. 

Selain mengalami kenaikan, bahan-bahan pokok tersebut juga mengalami kelangkaan. Direktur utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan kelangkaan beras disebabkan tingginya harga beras, dia pun mengatakan kondisi ini merupakan imbas dari cuaca ekstrem El Nino. Indonesia mengalami defisit produksi beras selama 8 bulan berturut turut. Menteri BUMN Erik Thohir mengatakan harga beras melonjak bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia.

          

Mahalnya harga beras menyusahkan semua orang karena beras adalah salah satu bahan pokok makanan rakyat Indonesia. Semuanya terjadi karena rusaknya rantai distribusi beras yang dikuasai oleh pengusaha. Petani pun dilarang untuk menjual langsung kepada masyarakat. Para penguasa melakukan penahanan pasokan dan mempermainkan harga.

Pemerintah seharusnya bisa menjamin kesejahteraan petani dan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga harus bisa memberikan perlindungan dari kejahatan mafia pangan. 

Dalam Islam, negara wajib menyediakan bahan pangan dan memudahkan rakyat untuk mendapatkannya. Serta menjamin mekanisme pasar yang baik. Kebijakan pengendalian harga dilakukan dengan penawaran dan permintaan, bukan kebijakan pematokan harga. Negara wajib menjamin tersedianya dan terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok rakyat secara per individu. Seandainya semua institusi melakukan kebijakan sesuai aturan Islam dalam seluruh aspek, maka Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. 

Wallahu a'lam bish shawwab

Sumber : katadata.co.id, Minggu 11/02/2024, tempo.co.id, Senin 12/02/2024

Oleh: Ummu Shakila

Sahabat Tinta Media 

Harga Beras Mahal, Imbas Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 31, 2023    Comment   

Harga Beras Mahal, Imbas Kapitalisme

Tinta Media - Harga beras premium di Kabupaten Bandung saat ini  masih cenderung tinggi, berkisar Rp13.300/kg atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi Rp10.400/kg. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan waspada terhadap beredarnya beras plastik di pasaran.

Perbedaan harga beras hanya berkisar Rp1000. Harga beras premium hanya Rp14000/kg. Sedangkan masyarakat Kabupaten Bandung lebih menyukai beras medium. 

Menurut Dicky, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Bandung, harga beras naik disebabkan karena penurunan produksi beras akibat dari fenomena el nino, sehingga terjadi gagal panen. Kondisi Ini bersifat nasional, bukan hanya di Kabupaten Bandung saja.

Menurut Dicky, dengan tingginya harga beras dan tersebarnya isu adanya beras plastik yang beredar di pasaran, pihaknya akan melakukan monitoring lapangan untuk memeriksa para pedagang beras. Namun, selama ini belum ditemukan adanya beras plastik beredar di pasaran.

Namun, warga tetap diimbau untuk waspada ketika membeli beras, karena dikhawatirkan beredar beras plastik ini terjadi lewat jalur distribusi lain. 

Adapun ciri-ciri beras plastik yaitu, butiran terlihat lebih kecil dan berwarna bening. Jika menemukan ciri tersebut sebaliknya langsung melapor. (AYOBANDUNG.COM, Jumat 20/10/2023).

Kita tahu bahwa beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi. Kenaikan harga beras semakin membuat masyarakat tertekan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau kalangan ekonomi menengah ke bawah. Padahal, jika melihat sumber daya alam yang ada, tentu negara ini sangat mampu untuk mencukupi semua kebutuhan dasar masyarakat. 

Ditambah iklim tropis yang sangat strategis, seharusnya negeri ini bisa menghasilkan produk pangan yang melimpah. Dalam hal ini, pemerintah adalah institusi yang wajib menjamin tersedianya kebutuhan pangan bagi masyarakat. Namun, faktanya memang tidak sesuai dengan harapan. Harga berbagai bahan pokok justru semakin naik. Mirisnya, naiknya harga beras tidak berimbas pada kesejahteraan para petani. 

Mencari Akar Masalah

Jika dicermati, terjadinya kenaikan harga beras bukan hanya disebabkan karena el-nino, tetapi ada sebab yang jelas terlihat secara sistemik. Sistem  Kapitalisme Liberal menjadi akar masalah yang ada. Dalam hal pangan, ini juga disebabkan karena liberalisasi ekonomi yang terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme, sistem rusak dengan landasan manfaat, mengagungkan kebebasan dalam segala hal. 

Dengan kebebasan berperilaku tanpa adanya rasa takut kepada Allah, maka wajar jika kezaliman dan ketidakadilan selalu menimpa rakyat. Contohnya, lahan pertanian semakin sempit akibat banyaknya proyek pembangunan secara jor-joran dengan dalih untuk meningkatkan perekonomian rakyat. 

Namun, ternyata rakyat tetap dalam kondisi yang selalu terjepit dengan naiknya berbagai macam kebutuhan bahan pokok. Begitu pun para petani, mereka seharusnya mendapatkan keuntungan dari naiknya harga beras, tetapi pada faktanya tidak demikian. Mereka tetap tidak mendapatkan kesejahteraan. Hal ini karena kebijakan pemerintah yang doyan impor, kran impor dibuka lebar, sementara petani di negeri sendiri dirugikan. 

Tersedianya stok beras ternyata tidak menjamin semua orang mudah memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya kecurangan dari segelintir orang yang suka menimbun barang, monopoli, harga beras tetap tinggi. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokoknya. 

Di tengah kisruh kenaikan harga beras, muncullah isu  beredarnya beras plastik di pasaran. Hal itu menambah resah masyarakat yang sedang terpukul akibat mahalnya harga beras. Walaupun menurut keterangan, beras plastik itu tidak ditemukan. 

Solusi Hanya dengan Islam

Islam bukan seksdar agama ritual. Namun, Islam adalah solusi semua masalah, baik ekonomi, kesehatan, sosial,  politik, sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Masalah kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan adalah kewajiban negara sepenuhnya. Karena pemimpin dalam Islam adalah pengurus urusan rakyat. Agar ketersediaan pangan selalu terpenuhi, negara Islam akan sangat memperhatikan sektor pertanian dengan fasilitas yang bagus, seperti saluran air, bibit unggul, pupuk, dan sebagainya. 

Islam tidak membiarkan tanah terbengkalai tidak berproduksi. Ini karena setiap ada tanah mati, maka semua orang berhak untuk mengurus dan bercocok tanam. Sehingga, sangat besar kemungkinan hasilnya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Secara sistematis, Islam tidak memberi ruang kepada pihak asing untuk ikut campur dalam mengatur kebijakan, karena Islam akan menerapkan syariat Islam secara kaffah yang berlandaskan akidah. 

Islam akan memaksimalkan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Dengan aturan sesuai syariat, maka tidak ada masalah beras mahal, yang ada justru sangat terjangkau sehingga rakyat tenang dan tentram, terlindungi, ketika diatur dengan aturan yang sesuai syariat. Semua itu bisa terwujud dengan adanya Daulah Islamiyyah. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem

Sahabat Tinta Media

Harga Beras di Indonesia Terus Naik, MMC: Sungguh Ironis!

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 20, 2023    Comment   

Harga Beras di Indonesia Terus Naik, MMC: Sungguh Ironis!

Tinta Media - Menyoroti harga beras di tanah air yang terus naik, narator Muslimah Media Center (MMC) menyatakan ini sebuah kondisi yang sangat ironis karena terjadi di Indonesia.

 

“Sungguh kondisi ini sangat ironis, pasalnya negeri ini tidak kekurangan ahli pertanian. Wilayah Indonesia pun sangat luas dan subur yang seharusnya mampu menyediakan lahan pertanian untuk produksi,” ucapnya dalam Serba-Serbi MMC: Stok Beras Aman, Mengapa Harganya Terus Mencetak Rekor? Rabu (18/10/2023) di kanal Youtube Muslimah Media Center.

 

Ia menyampaikan bahwa semua ini tidak lepas dari tata kelola penyediaan pangan atau tata kelola pertanian yang bersandar pada kapitalisme neoliberal. Sistem ini, lanjutnya, telah melegalkan komersialisasi pada berbagai aspek kehidupan termasuk pangan.

 

“Fungsi bulog sebagai penyedia pangan, kini semakin dikomersialisasi, ditambah lagi adanya feodalisme dalam kepemilikan tanah yang merupakan satu keniscayaan dalam sistem kapitalisme. Sistem ini dalam persoalan lahan dikembalikan kepada mekanisme pasar bebas sehingga yang berhak memiliki lahan adalah mereka yang kuat dan bermodal besar,” urainya.

 

Yang lebih buruk lagi, lanjutnya,  dalam sistem kapitalisme negara hanya berfungsi sebagai regulator atau pembuat aturan saja. Bukan sebagai pelayan rakyat yang berperan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan rakyatnya.

 

“Jika hari ini Indonesia masih harus impor beras dan harga beras menjadi sangat mahal semua itu bermuara pada pengelolaan pangan yang salah karena bertumpu pada sistem kapitalisme,” ulasnya.

 

Solusi Ideal

 

Ia menjelaskan bahwa  Islam memiliki solusi yang ideal dan juga mekanisme tanggap darurat dalam menyelesaikan setiap persoalan termasuk dalam persoalan pertanian.

 

“Kondisi seperti hari ini tidak akan terjadi dalam sebuah negara yang menerapkan sistem Islam kafah termasuk dalam mengelola pangan. Negara yang dimaksud adalah Khilafah Islamiah,” yakinnya.

 

Ia menerangkan, Islam akan menerapkan tiga hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan. Pertama, negara akan menerapkan aturan bahwa setiap individu boleh memiliki lahan pertanian seluas apapun dengan syarat tanah tersebut produktif. Kedua, negara menerapkan aturan hilangnya kepemilikan lahan atas individu dengan penelantaran lahan tersebut lebih dari 3 tahun. Ketiga, negara menerapkan larangan menyewakan lahan pertanian.

 

“Agar produktivitas pertanian terus meningkat maka negara akan mensupport para petani dengan menyediakan apa saja yang mereka butuhkan untuk optimasi hasil pertanian mereka. Di antaranya menyediakan sarana dan infrastruktur pendukung pertanian, memberikan edukasi bagi para petani terkait teknologi terkini hingga memberi bantuan modal tanpa kompensasi,” urainya lebih lanjut.

 

Selain itu, ia menjelaskan, di sektor hilir atau distribusi, negara akan melakukan pengawasan pasar untuk mencegah berbagai hal yang bisa merusak mekanisme pasar. Negara tidak akan campur tangan langsung menetapkan harga pasar seperti penetapan HET (harga eceran tertinggi), akan tetapi harga pangan termasuk beras akan dikembalikan pada mekanisme permintaan dan penawaran.

 

“Praktek-praktek yang diharamkan Islam akan dilarang, diawasi, dan disediakan sanksi oleh negara. Alhasil keseimbangan harga akan terbentuk berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran. Demikianlah penerapan aturan Islam secara kafah dalam naungan Khilafah mampu menciptakan kestabilan harga pangan yang menguntungkan petani maupun konsumen,” pungkasnya. [] Erlina

 

Harga Beras Melejit, Rakyat Menjerit

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 07, 2023    Comment   

Harga Beras Melejit, Rakyat Menjerit

Tinta Media - Harga beras yang melejit membuat DPRD Kabupaten Bandung bereaksi. Pasalnya, kenaikan harga membuat warga tercekik. Dasep Kurnia, Anggota DPRD Kabupaten Bandung menyatakan bahwa kenaikan harga beras di tengah musim kemarau panjang ini perlu disikapi secara serius. Dia menilai bahwa kalau naiknya harga beras meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi akan berdampak pada ketahanan pangan negara. Sesuai laporan, kenaikan harga terjadi karena menurunnya produksi dalam negeri, akibat kemarau panjang dan juga naiknya biaya produksi. 

Beras merupakan bahan makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Kebutuhannya terus melonjak mengikuti kenaikan jumlah penduduk. Tentunya kebutuhan ini harus selalu terpenuhi oleh pemerintah, karena jika pasokan beras untuk  rakyat tidak terpenuhi, akan berdampak pada kesehatan, gizi buruk, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Inilah fakta yang terjadi saat ini, bahkan fenomena seperti ini adalah hal yang biasa di negeri ini. Apalagi ketika ada momentum perayaan hari-hari besar keagamaan atau pergantian tahun, biasanya harga kebutuhan pokok secara otomatis melonjak drastis.

Negeri yang subur ini, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, nyatanya tak selamanya makmur. Kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan yang amburadul disinyalir menjadi penyebab melonjaknya harga kebutuhan pokok ini. 

Sering kali negeri ini mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok hingga membuat rakyat menjerit. Dengan situasi yang sulit seperti saat ini, rakyat terpaksa terus memutar otak agar kebutuhan keluarganya terpenuhi. Bahkan, banyak pemberitaan mengenai seseorang yang nekat mencuri karena tidak ada uang. Impitan ekonomi yang luar biasa mencekik sungguh berdampak pada perilaku masyarakat yang mudah terjerumus dalam kasus kejahatan.

Julukan sebagai "lumbung padi" di negeri ini nyatanya sudah tidak berlaku. Lantas apa yang menyebabkan harga beras melejit? Seribu tanya tentunya hadir dalam benak masyarakat. Namun apa daya, jeritan masyarakat menengah ke bawah sepertinya terabaikan. 

Sebetulnya ada dua faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras, (1) faktor alami, misalnya gagal panen, serangan hama, dan jadwal panen. (2) penyimpangan ekonomi, seperti penimbunan (ihtikar), permainan harga, hingga liberalisasi yang mengantarkan pada penjajahan ekonomi.

Semua permasalahan ini bersumber dari sistem kapitalisme yang diterapkan negeri ini. Di sistem ini, pihak penyelenggara pemerintahan berfokus pada perhitungan untung dan rugi, bukan pada kesejahteraan rakyat. 

Sistem yang menerapkan  aturan buatan manusia ini terbukti menjadi penyebab karut-marutnya sektor pertanian dan perdagangan. Sistem ini tak mampu memberikan solusi tuntas, misalnya kebijakan mengimpor beras. Mau sampai kapan? 

Kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir orang yang bermain di sektor ini. Mereka tak pernah berpihak pada rakyat. Bahkan, bukan hanya beras yang jadi incaran mafia pangan ini, komoditas lain seperti gula, bawang putih, dan garam tak luput dari sasaran untuk menggemukkan pundi-pundi rupiah mereka. Tak adanya sanksi yang bisa membuat efek jera, membuat kejadian ini terus berulang.

Jika saja negeri ini mau menerapkan aturan Islam, tentu saja akan mampu menyelesaikan semua problematika kehidupan secara tuntas, termasuk masalah pemenuhan bahan pangan untuk rakyat. Rakyat akan dengan mudah mendapatkan beras dengan harga murah, tak perlu berdesak-desakan, saling sikut, bahkan berebut beras seperti dipemberitaan.

Dalam sistem Islam, negara menjamin sepenuhnya kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan memaksimalkan upaya dan antisipasi dalam melonjaknya harga kebutuhan pokok ini, yaitu dengan memberikan perhatian penuh terhadap sarana dan prasarana demi menunjang distribusi hasil pertanian. Misalnya, menyediakan transportasi, infrastruktur jalan, menyediakan lahan secara cuma-cuma, bibit dan pupuk, juga dalam mengatur penjualan di pasar. Ini agar harga di pasaran stabil dan tidak terjadi ketergantungan kepada negara lain. 

Sistem Islam berasaskan Al-Qur'an dan sunah sehingga mampu mencetak seorang pemimpin yang amanah, jujur, dan berakhlak mulia, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Seorang pemimpin (khalifah) paham betul dengan konsekuensi kepemimpinannya, yaitu menjadi pelayan rakyat. Ada masa kelak nanti di yaumul akhir, jika ada rakyat yang merasa terzalimi, maka ancamannya adalah neraka.

Lantas, apakah sistem kapitalisme ini masih layak diterapkan jika hanya kesengsaraan yang rakyat dapatkan? Islam adalah satu-satunya dien yang sempurna dengan seperangkat aturan yang mampu menyelesaikan segala problematika kehidupan secara tuntas, termasuk permasalahan kenaikan harga bahan pangan. Wallahu'alam.

Oleh: Neng Mae

Ibu Rumah Tangga

Ekonom: Kenaikan Harga Beras Mengikuti Hukum Pasar

@tintamedia 0 Dibaca    September 25, 2023    Comment   

Ekonom: Kenaikan Harga Beras Mengikuti Hukum Pasar

Tinta Media - Merespon harga beras yang terus naik, Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta menilai, kenaikan harga beras mengikuti hukum pasar.

“Yang namanya harga barang akan mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Jika penawaran lebih sedikit daripada permintaan maka harga pasti naik,” ungkapnya kepada Tinta Media Jumat (23/9/2023).

Hatta lalu mengulas mengapa penawaran sedikit sementara permintaan banyak, itu karena penduduk tambah banyak tetapi produksi semakin turun.

“Data yang kami miliki, tahun 2010 luas area panen padi 12,8 juta hektar. Tahun 2021, setelah satu dekade luas panen berkurang 2,3 juta hektar. Jadi hanya sekitar 10,5 juta hektar. Produksi padi juga turun, yang tadinya di tahun2010 15,1 juta ton, menjadi minus 9,9 juta ton di tahun 2021, sehingga hanya tersisa 5,2 juta ton. Sementara populasi penduduk Indonesia di periode yang sama (2010 – 2021) bertambah 38,5 juta jiwa,” bebernya.

Ia lalu berujar, bagaimana ceritanya mau menurunkan harga pangan, kalau produksi turun, sementara jumlah penduduk naik.

Menurutnya, ini menjadi alasan kenapa pemerintah melakukan impor beras yaitu untuk menekan supaya harga tidak naik.

“Tahun 2024 pemerintah sudah memastikan akan impor beras. Ini adalah konsekuensi langsung dari produksi padi yang terus menurun,” imbuhnya.

Menurut Hatta, kebijakan impor ini bukan tanpa masalah. ”Ketika harga beras murah karena kran impor dibuka, petani malas menggarap sawah. Namun ketika harga dinaikkan, begitu banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menjangkau. Ini persoalan enggak selesai-selesai,” kesalnya.

Tuntas

Untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga pangan ini, Hatta menawarkan solusi Islam. ia menerangkan, ekonomi syariah punya konsep tuntas.

“Harga beras atau harga barang-barang itu tidak boleh dipatok, tetapi masyarakat diberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung,” jelasnya mencontohkan.

Jadi, terangnya, keberlanjutan jaminan keamanan, kesehatan, pendidikan termasuk sembako itu dijamin oleh negara, sehingga harga beras yang mengikuti harga pasar tidak akan mengganggu masyarakat , dan umat secara keseluruhan.

“Ekonomi syariah menjelaskan bahwa harga barang itu mengikuti harga pasar. Adapun masyarakat yang miskin dijamin oleh negara. Dananya dari kepemilikan sumber daya alam. Termasuk distribusi kekayaan yang tidak ribawi, sehingga harta itu betul-betul terdistribusi dengan baik,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

Harga Beras Mahal, Fakta: Ini Penyebabnya...

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 09, 2023    Comment   

Harga Beras Mahal, Fakta: Ini Penyebabnya...

Tinta Media - Harga Beras Mahal, Dr. Erwin Permana dari Fakta mengungkapkan dua faktor penyebabnya.

"Ini yang menyebabkan harga beras di tanah air mahal yaitu tata kelola yang salah dan permainan oligarki yang merusak harga pasar," tuturnya dalam Kabar Petang: Harga Beras Termahal, Ada Mafia? melalui kanal Youtube Khilafah News, Sabtu (31/12/2022).

Pertama, tata kelola beras. "Panjangnya rantai pasok beras dari petani sampai kepada rumah tangga konsumen akan meningkatkan harga operasional beras itu sendiri," ujarnya. 

Kedua, rusaknya harga pasar. "Yang memiliki kekuatan untuk merusak pasar itu adalah permainan monopoli atau oligarki. Ada importir-importir beras, artinya beras itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja yang pada akhirnya harga beras akan ditentukan oleh mereka,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa negara yang baik adalah negara yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, oleh karena itu politik yang baik dari negara yang menciptakan kedaulatan pangan bukan hanya sebatas ketahanan pangan saja tetapi juga memastikan produksinya dengan tata kelola sendiri.

“Konsep kebijakan yang dapat memperkuat kedaulatan pangan dalam Islam, dengan penerapan politik ekonomi Islam yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dari hasil produksi dalam negeri secara mandiri untuk menghilangkan intervensi negara lain, kecukupan lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta memastikan jumlah yang ada terdistribusi secara merata kepada tiap individu warga negara,” pungkasnya. [] Evi