Ekonom: Kenaikan Harga Beras Mengikuti Hukum Pasar

@tintamedia 0 Dibaca    September 25, 2023    Comment   

Ekonom: Kenaikan Harga Beras Mengikuti Hukum Pasar

Tinta Media - Merespon harga beras yang terus naik, Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta menilai, kenaikan harga beras mengikuti hukum pasar.

“Yang namanya harga barang akan mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Jika penawaran lebih sedikit daripada permintaan maka harga pasti naik,” ungkapnya kepada Tinta Media Jumat (23/9/2023).

Hatta lalu mengulas mengapa penawaran sedikit sementara permintaan banyak, itu karena penduduk tambah banyak tetapi produksi semakin turun.

“Data yang kami miliki, tahun 2010 luas area panen padi 12,8 juta hektar. Tahun 2021, setelah satu dekade luas panen berkurang 2,3 juta hektar. Jadi hanya sekitar 10,5 juta hektar. Produksi padi juga turun, yang tadinya di tahun2010 15,1 juta ton, menjadi minus 9,9 juta ton di tahun 2021, sehingga hanya tersisa 5,2 juta ton. Sementara populasi penduduk Indonesia di periode yang sama (2010 – 2021) bertambah 38,5 juta jiwa,” bebernya.

Ia lalu berujar, bagaimana ceritanya mau menurunkan harga pangan, kalau produksi turun, sementara jumlah penduduk naik.

Menurutnya, ini menjadi alasan kenapa pemerintah melakukan impor beras yaitu untuk menekan supaya harga tidak naik.

“Tahun 2024 pemerintah sudah memastikan akan impor beras. Ini adalah konsekuensi langsung dari produksi padi yang terus menurun,” imbuhnya.

Menurut Hatta, kebijakan impor ini bukan tanpa masalah. ”Ketika harga beras murah karena kran impor dibuka, petani malas menggarap sawah. Namun ketika harga dinaikkan, begitu banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menjangkau. Ini persoalan enggak selesai-selesai,” kesalnya.

Tuntas

Untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga pangan ini, Hatta menawarkan solusi Islam. ia menerangkan, ekonomi syariah punya konsep tuntas.

“Harga beras atau harga barang-barang itu tidak boleh dipatok, tetapi masyarakat diberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung,” jelasnya mencontohkan.

Jadi, terangnya, keberlanjutan jaminan keamanan, kesehatan, pendidikan termasuk sembako itu dijamin oleh negara, sehingga harga beras yang mengikuti harga pasar tidak akan mengganggu masyarakat , dan umat secara keseluruhan.

“Ekonomi syariah menjelaskan bahwa harga barang itu mengikuti harga pasar. Adapun masyarakat yang miskin dijamin oleh negara. Dananya dari kepemilikan sumber daya alam. Termasuk distribusi kekayaan yang tidak ribawi, sehingga harta itu betul-betul terdistribusi dengan baik,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

Harga Beras Tinggi, MMC: Bukti Negara Gagal Menjamin Kebutuhan Pokok Masyarakat

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 21, 2023    Comment   

Harga Beras Tinggi, MMC: Bukti Negara Gagal Menjamin Kebutuhan Pokok Masyarakat

Tinta Media - Menanggapi tingginya harga beras dipasaran, narator Muslimah Media Center (MMC) menyatakan negara terbukti gagal menjamin kebutuhan pokok termasuk beras atas seluruh masyarakat.

"Kejadian ini membuktikan gagalnya negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok termasuk beras atas seluruh masyarakat," tuturnya dalam Serba-serbi MMC: Mafia Beras Beraksi, Negara Gagal Membangun Mekanisme Pasar Sehat? Senin (13/2/2023) di kanal YouTube Muslimah Media Center.

"Sebab menstabilkan harga saja, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya, akar persoalan sejatinya adalah penerapan sistem Kapitalisme sekuler di negeri ini. Sistem ini telah menjadikan negara memandang bahwa penyediaan stok beras yang banyak disesuaikan jumlah penduduk sudah dipandang sebagai upaya distribusi tanpa memandang apakah seluruh masyarakat bisa menyerap atau membeli dan mengkonsumsi pangan tersebut. 

Ia melanjutkan bahwa penerapan sistem kapitalisme dalam mengelola pangan di negeri ini, telah mengantarkan negeri ini membangun ketergantungan kepada negara lain seperti melakukan impor bukan membangun kemandirian dan ketahanan pangan. "Alhasil negara hanya berhenti pada upaya menstabilkan harga beras. ini pun gagal dilakukan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, mindset kapitalisme yang berarti kekayaan materi adalah tujuan utama kini menjangkiti masyarakat. Ditambah dengan mindset kapitalisme yang semakin menjauhkan masyarakat dari agama dan pemahaman halal dan haram. "Tak heran muncul masyarakat yang menjelma menjadi mafia demi meraup untung yang besar tanpa takut dosa," bebernya.

Ia mengatakan bahwa Islam memiliki konsep jelas dalam pengelolaan pangan yaitu visi mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan. Dalam hal visi, Islam memandang pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Maka negara akan melakukan beragam upaya untuk merealisasikannya. Seperti meningkatkan produktivitas lahan dan produksi pertanian melalui ekstensifikasi pertanian. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah mati. "Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan bisa dihidupkan oleh siapa saja, baik dengan cara memagari dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah ini menjadi milik orang yang menghidupkan ini," jelasnya.

"Islam juga mendorong kebijakan intensifikasi pertanian yakni optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian. Bisa dengan peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi hingga membekali para petani dengan ilmu yang mumpuni," paparnya.

Ia menyatakan bahwa semua aspek itu akan mendapat dukungan dan fasilitas dari negara. Dalam hal menjamin pasokan pangan, Islam akan menetapkan mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik Ribawi dan monopoli. "Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan _supply and demand_. Bukan dengan pematokan harga," tukasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam hal ekspor impor, Islam akan melihat dan memperhatikan sejauh mana kebutuhan pangan negara. "Ekspor dilakukan bila pasokan pangan negara terpenuhi dan mengalami surplus. Adapun impor, hal ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri yang harus mengikuti aturan Islam," terangnya.

Demikianlah Islam memberikan seperangkat sistem yang komprehensif dalam mengatasi pangan. "Namun sistem Islam ini hanya akan terwujud dalam institusi khilafah Islam," pungkasnya.[] Ajira

Harga Beras Tinggi, MMC: Bukti Negara Gagal Menjamin Kebutuhan Pokok Masyarakat

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 21, 2023    Comment   

Harga Beras Tinggi, MMC: Bukti Negara Gagal Menjamin Kebutuhan Pokok Masyarakat

Tinta Media - Menanggapi tingginya harga beras dipasaran, narator Muslimah Media Center (MMC) menyatakan negara terbukti gagal menjamin kebutuhan pokok termasuk beras atas seluruh masyarakat.

"Kejadian ini membuktikan gagalnya negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok termasuk beras atas seluruh masyarakat," tuturnya dalam Serba-serbi MMC: Mafia Beras Beraksi, Negara Gagal Membangun Mekanisme Pasar Sehat? Senin (13/2/2023) di kanal YouTube Muslimah Media Center.

"Sebab menstabilkan harga saja, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya, akar persoalan sejatinya adalah penerapan sistem Kapitalisme sekuler di negeri ini. Sistem ini telah menjadikan negara memandang bahwa penyediaan stok beras yang banyak disesuaikan jumlah penduduk sudah dipandang sebagai upaya distribusi tanpa memandang apakah seluruh masyarakat bisa menyerap atau membeli dan mengkonsumsi pangan tersebut. 

Ia melanjutkan bahwa penerapan sistem kapitalisme dalam mengelola pangan di negeri ini, telah mengantarkan negeri ini membangun ketergantungan kepada negara lain seperti melakukan impor bukan membangun kemandirian dan ketahanan pangan. "Alhasil negara hanya berhenti pada upaya menstabilkan harga beras. ini pun gagal dilakukan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, mindset kapitalisme yang berarti kekayaan materi adalah tujuan utama kini menjangkiti masyarakat. Ditambah dengan mindset kapitalisme yang semakin menjauhkan masyarakat dari agama dan pemahaman halal dan haram. "Tak heran muncul masyarakat yang menjelma menjadi mafia demi meraup untung yang besar tanpa takut dosa," bebernya.

Ia mengatakan bahwa Islam memiliki konsep jelas dalam pengelolaan pangan yaitu visi mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan. Dalam hal visi, Islam memandang pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Maka negara akan melakukan beragam upaya untuk merealisasikannya. Seperti meningkatkan produktivitas lahan dan produksi pertanian melalui ekstensifikasi pertanian. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah mati. "Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan bisa dihidupkan oleh siapa saja, baik dengan cara memagari dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah ini menjadi milik orang yang menghidupkan ini," jelasnya.

"Islam juga mendorong kebijakan intensifikasi pertanian yakni optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian. Bisa dengan peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi hingga membekali para petani dengan ilmu yang mumpuni," paparnya.

Ia menyatakan bahwa semua aspek itu akan mendapat dukungan dan fasilitas dari negara. Dalam hal menjamin pasokan pangan, Islam akan menetapkan mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik Ribawi dan monopoli. "Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan _supply and demand_. Bukan dengan pematokan harga," tukasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam hal ekspor impor, Islam akan melihat dan memperhatikan sejauh mana kebutuhan pangan negara. "Ekspor dilakukan bila pasokan pangan negara terpenuhi dan mengalami surplus. Adapun impor, hal ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri yang harus mengikuti aturan Islam," terangnya.

Demikianlah Islam memberikan seperangkat sistem yang komprehensif dalam mengatasi pangan. "Namun sistem Islam ini hanya akan terwujud dalam institusi khilafah Islam," pungkasnya.[] Ajira