BJORKA DAN MASA DEPAN PERADABAN DUNIA

@tintamedia 0 Dibaca    September 30, 2022    Comment   

BJORKA DAN MASA DEPAN PERADABAN DUNIA

Tinta Media - Bjorka, adalah fenomena politik yang luar biasa. Era digital adalah era teknologi IT menjadi raja. Siapa yang ingin berkuasa, dia harus menguasai teknologi IT.

Setiap teknologi IT akan sangat terkait dengan orang yang ada dibaliknya. Karena itu, kekuatan IT bukan pada programnya, tapi pada perancang programnya.

Kemampuan menerobos barikade IT, sama saja mampu menembus benteng pertahanan musuh. Kemampuan ini, dalam era digital sama saja telah memenangkan separuh dari perang besar yang akan dimenangkan secara keseluruhan.

Kemampuan Bjorka saat ini -setidaknya hingga tulisan ini dibuat- patut diacungi jempol. Bjorka mampu menerobos benteng IT lembaga pemerintah, bebas mengambil apapun yang diinginkan, dan bebas pergi tanpa jejak, dan mampu menghindari dari kejaran aparat sambil asyik minum kopi dan up date status bahwa kerjaan rezim kalah.

Bayangkan, seorang Bjorka mampu mempecundangi seluruh kekuatan negara, dengan sumber daya manusia dan anggaran yang luar biasa. Perburuan Bjorka hanya menghasilkan penangkapan dua pemuda, yang tak memiliki kapasitas untuk menjadi bahkan sekedar meniru sosok Bjorka.

Tetapi Bjorka tetaplah bjorka. Dia tetap sendiri dalam diam, dan tenggelam dalam kegalauannya. Kerisauannya tetap tak akan kunjung mendapati jawaban, sebelum Bjorka berjumpa dengan Sastrawan Politik.

Kalau Bjorka diburu rezim karena dianggap penjahat, maka Sastrawan Politik akan sabar menunggu Bjorka untuk datang, dan mengabarkan peta masa depan peradaban dunia, yang dimulai dari negeri ini. Sastrawan politik, akan telaten mendengar dan menyimak setiap keluhan Bjorka. Karena sejatinya, suara Bjorka mewakili rasa gundah umat yang menginginkan perubahan.

Sastrawan politik, akan menceritakan kisah klasik untuk masa depan, dimana akan muncul lagi Umar Umar dan Abu Bakar Abu Bakar era milenium. Munculnya Khalifah dalam sistem Khilafah, yang akan mengatur dunia, memberikan ketentraman dan kesejahteraan, dan membimbing umat manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah SWT.

Bjorka, ada banyak yang mengecewakan namun percayalah masih banyak harapan. Bahkan, Allah SWT telah menjanjikan kemenangan, Rasulullah SAW telah mengabarkan akan datangnya Khilafah berdasarkan manhaj kenabian.

Bjorka, datang dan mendekatlah. Kita satukan kekuatan dan kita atur dunia dengan Islam, dengan syariat Allah SWT.

Bjorka, aku setia menunggumu, lebih sabar ketimbang seorang pemuda yang menanti jodohnya. Karena aku tahu, saat kekuatan Bjorka dan Sastrawan Politik bersatu, maka akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menegakkan hukum Allah SWT.

Bjorka, mari bersatu menata dunia, dengan peradaban Islam. Bjorka, mari berikan kemampuanmu, untuk menegakkan hukum Allah SWT.

Allahu Akbar ! [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Follow Us Ahmad Khozinudin Channel

https://heylink.me/AK_Channel/

BJORKA, BONGKAR KEDUNGUAN REZIM TINGKAT DEWA

@tintamedia 0 Dibaca    September 27, 2022    Comment   

BJORKA, BONGKAR KEDUNGUAN REZIM TINGKAT DEWA

Tinta Media - Perburuan Bjorka dimulai. "Bjorka" pertama adalah remaja Cirebon bernama Muhammad Said Fikriyansyah. Remaja Cirebon ini jadi perbincangan setelah dituding sebagai Bjorka yang sebenarnya.

Lanjut, perburuan selanjutnya. "Bjorka" kedua adalah pemuda Madiun bernama Muhammad Agung Hidayatulloh. Namanya ramai disebut sebagai Bjorka setelah ditangkap Tim Siber Polri pada Rabu (14/9/2022) sekitar pukul 18.30 WIB.

Tapi ternyata? Prank ! keduanya, bukan Bjorka. Rezim ini justru pamer kedunguan, dengan menangkap keduanya.

Peretas atau hacker Bjorka bersuara menanggapi penangkapan dirinya di Madiun, Jawa Timur di akun Telegramnya. 

Bjorka membagikan berita salah satu media online yang membahas perihal penangkapan dirinya di Madiun. Bjorka menuliskan caption yang menjelaskan penangkapan di Madiun bukanlah Bjorka asli.

“This child has now been arrested and is being interrogated by the indonesia government (Anak ini kini telah ditangkap dan sedang diinterogasi oleh pemerintah Indonesia),” tulis Bjorka, Kamis 15 September 2022.

Di akun instagramnya itu, Bjorka menyebut pemuda asal Cirebon yang ditangkap karena diduga memberikan informasi palsu kepada pemerintah Indonesia.

“For Dark Tracer guy, it’s your sin provided fake services to the indonesia government and have given wrong information to a bunch of idiots. (Untuk pria Dark Tracer, itu adalah dosa Anda memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia dan telah memberikan informasi yang salah kepada sekelompok idiot,” komennya.

Benar-benar memalukan. Alih-alih menangkap Bjorka dan mengumumkan 'kegagahan' rezim kepada publik, rezim ini justru memamerkan kedunguan.

Tapi sebenarnya, kedunguan rezim tidak perlu dikonfirmasi oleh Bjorka. Nangkap Harun Masiku yang makhluk kasar saja tidak mampu. Apalagi menangkap mahkluk halus seperti Bjorka?

Kedunguan rezim ini juga terbaca pada berbagai kebijakannya. Misalnya, saat kocek APBN surplus dapat tambahan duit Rp519 Triliun dari sektor komoditi, saat trend minyak dunia menurun, rezim tetap saja menaikan harga BBM dengan dalih subsidi membebani APBN.

Saat rakyat tercekik dengan kenaikan harga BBM, listrik rakyat malah mau dicabut. Rakyat diminta pake 900 VA dan listrik 450 VA mau dihapus.

Padahal, kalau alasannya oversuplay ya dikurangi suplay swastanya. Jangan maksa jual listrik swasta kepada rakyat, dengan memaksa rakyat beralih daya ke 900 VA.

Saat BBM naik, gaji direksi dan komisaris Pertamina foya foya. Proyek kereta cepat dan IKN jalan terus. Benar-benar dungu.

Alhasil, Bjorka hanya mengkonfirmasi kedunguan rezim tingkat dewa. Salah tangkap pada pemuda Cirebon dan Madiun, mengkonfirmasi rezim ini dungu akut, hanya bisa hebat didepan rakyat kecil yang tak berdaya, tapi keok dan menjadi ledekan Bjorka. [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Ahmad Sastra: Bjorka Hadir Saat Hubungan Rakyat dan Penguasa Tidak Baik

@tintamedia 0 Dibaca    September 21, 2022    Comment   

Ahmad Sastra: Bjorka Hadir Saat Hubungan Rakyat dan Penguasa Tidak Baik

Tinta Media - Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa Dr. Ahmad Sastra menyatakan bahwa Bjorka hadir saat hubungan rakyat dan penguasa tidak baik.

“Bjorka hadir dalam situasi hubungan antara rakyat dan penguasa sedang tidak baik,” tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (21/9/2022).

Hal tersebut, menurutnya, disebabkan kebijakan penguasa kerap dinilai merugikan rakyat kecil sehingga dinilai mewakili kekecewaan masyarakat.

“Secara psikososial masyarakat yang kecewa akan kekuasaan rezim ini seolah terwakili oleh postingan-postingan Bjorka di akun twitternya,” ujarnya.

Ia mengemukakan kekecewaan tersebut dapat dilihat dari kasus korupsi dengan koruptornya yang bisa menghilang begitu saja tanpa bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Berbeda perlakuan ketika mencari orang yang dituduh radikal radikul dengan mudahnya tertangkap.

“Kenapa bisa seperti ini, jawabnya adalah ketika ada kasus polisi tembak polisi terbongkar. Terbongkar sudah semua kebusukan sistem dan aparat di negeri ini, yang selama ini ditutupi. Jadi siapa sebenarnya pengkhianat di negeri ini?” kritiknya.

Di titik inilah psikologi sosial rakyat kecil seolah terwakili oleh Bjorka, meskipun tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya dan apa pula motifnya.

“Sebab dengan membocorkan data-data, sebenarnya yang rugi dari rakyat banyak juga. Namun demikian, Bjorka telah mengkonfirmasi bahwa tampaknya data-data negara ini mudah dibobol oleh hacker,” tuturnya.

Ahmad berpendapat fenomena Bjorka ini dapat dibaca dalam perspektif psikologi sosial. Di mana psikologi sosial ini merupakan hubungan antara manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi dengan perilaku manusia.

“Dalam kehidupan bersosial, terkadang ada kalanya kita mempunyai hubungan yang tidak baik (destruktif) dengan manusia atau sebaliknya, terdapat hubungan baik (konstruktif),” ucapnya.

Ia mengungkapkan banyak masyarakat yang cukup kecewa terhadap kasus polisi tembak polisi yang sejak awal bergulir ke publik terbukti banyak keterangan bohong.

“Justru keterangan bohong ini dilontarkan oleh otoritas, dan akhirnya berujung pada pencopotan beberapa struktur kepolisian. Rakyat lantas menduka, bisa jadi kebohongan ini adalah fenomena puncak gunung es,” ungkapnya.

Dan Bjorka muncul di era post truth. “Maka wajar jika kemunculannya menimbulkan pro kontra, bisa jadi dia jujur anti rezim, bisa jadi sebaliknya juga,” bebernya.

Ahmad mengatakan pendapat dari M. Rizal Fadilah bahwa kemunculan Bjorka mengejutkan dan akun instagramnya telah membuat gemetar pejabat penting Indonesia.

“Data pribadi diretas mulai Puan Maharani, Erick Thohir, Johnny G Plate, Tito Karnavian, Luhut Pandjaitan hingga Joko Widodo. Badut istana Denny Siregar pun ikut dibongkar-bongkar,” katanya.

Walaupun demikian, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kebenaran data yang diretas oleh Bjorka masih yang umum-umum.

Meskipun demikian menurutnya, kabinet geger dan Jokowi ketar-ketir, lalu membentuk tim lintas sektoral emergency respons yang terdiri dari Kemenkominfo, BIN, BSSN, dan Polri untuk melawan Bjorka.

“Bjorka sendiri mengindikasikan keberadaan dirinya di Polandia dan menurut pengakuannya ia berteman dengan orang Indonesia di Warsawa. Eks pelarian tahun 1965. Di satu sisi dia menyebut era Soeharto, namun di sisi lain seolah menyerang rezim Jokowi, adakah relevansinya?” bebernya.

Menurutnya Bjorka hadir di tengah negeri darurat korupsi. Di negeri ini, para koruptor kakap membawa kabur triliunan uang rakyat justru seolah dilindungi dan tidak dihukum mati. Bahkan tidak tersentuh hukum dan dengan mudahnya mereka kabur ke luar negeri.

“Padahal faktanya telah menjadikan jutaan rakyat terjerat kemiskinan akibat korupsi ini,” ucapnya.

Sementara organisasi agama yang lantang mengkritik perilaku pejabat korup dalam sistem rusak justru dibubarkan. Pun dengan organisasi yang anti kemaksiatan juga dibubarkan. “Jadi Indonesia itu negeri macam apa?” pungkasnya. [] Ageng Kartika

Rizqi Awal: Negara Ini Bangun Teknologi tapi Tak Bangun Keamanannya

@tintamedia 0 Dibaca    September 21, 2022    Comment   

Rizqi Awal: Negara Ini Bangun Teknologi tapi Tak Bangun Keamanannya

Tinta Media - Pengamat Kebijakan Publik Rizqi Awal mengkritisi terkait serangan hacker bahwa negara ini membangun teknologi tapi tidak membangun keamanannya.

“Mudahnya hacker menyedot data, artinya kita (negeri ini) membangun teknologi tapi tidak membangun keamanannya,” kritiknya dalam Program Fokus Reguler: Hacker, Ancaman Untuk Siapa? Sabtu (18/9/2022) di kanal Youtube UIY Channel.

Menurutnya, kemudahan para hacker mengambil data sedetail mungkin merupakan bentuk kritikan tajam dari para hacker dengan bentuk perlawanan cyber terbaru terkait isu-isu tertentu.

“Dan ini bisa menjadi salah satu bentuk perlawanan terbaru terkait isu-isu tertentu, mereka dengan mudah menyerang, menghentikan akses segala macam suatu wilayah tertentu. Meskipun dilakukan oleh person atau kelompok tertentu, kelompok kecil bukan negara,” tuturnya.

Awal menilai serangan dari hacker Bjorka yang memberikan bocoran-bocoran data umum ke publik menunjukkan belum begitu aman kualitas keamanan data di negara ini.

“Sebenarnya menurut saya menarik, Bjorka memberikan bocoran-bocoran data ini karena ini menunjukkan betapa kualitas keamanan data kita belum begitu aman,” nilainya.

Ia menuturkan bahwa serangan Bjorka menunjukkan betapa keamanan di dunia nyata maupun di dunia maya digital, tidak aman 100 persen.

“Saya tidak tahu motif yang dilakukan Bjorka, data itu disampaikan ke hadapan publik dengan lemparan isu sedemikian rupa, ini tergantung dari motif apa yang dibangun oleh Bjorka sendiri,” tuturnya.

Apabila digambarkan terkait keamanan data, ia mengungkapkan perlu adanya peninjauan ulang kebijakan-kebijakan terkait itu semua dari akar sampai ke daun.

“Ini baru Bjorka, kita belum sampai ke case tertentu yang lebih canggih bahkan bisa jadi mengatur semua aplikasi kita. Terbayang tiba-tiba hacker menghapus semua data. Kita tidak tahu kecanggihan teknologi,” ungkapnya.

Ia mengatakan pentingnya menyiapkan orang-orang ahli teknologi terbaik karena teknologi selalu berubah bahkan bisa berganti.

“Dan apabila kita masih menggunakan teknologi lama sementara yang di luar sudah menggunakan teknologi yang baru maka bisa menimbulkan fenomena-fenomena yang berikutnya,” katanya.

Tentu hal tersebut menunjukkan apabila negara tidak sigap, tidak siaga maka bisa saja ke depannya bukan Bjorka saja tapi banyak hacker lain yang akan melakukan pembobolan.

“Kalau mau melawan negara besar, kita lawan dulu tipikal Asia Tenggara, misalkan Indonesia yang mudah dibobol, kita jadi pintu gerbang dari para hacker,” ujarnya.

Ia mengemukakan kekhawatiran akan kualitas keamanan data jika e-voting dalam pemilu dilaksanakan dan akhirnya terjadi kebocoran data.

“Maka pengambilan data bahkan pengubahan data itu bisa sangat terjadi, apalagi kalau nanti dikaitkan dengan politik. Bagaimana rakyat bisa memberikan rasa aman suara mereka, tidak diotak-atik ketika sampai di level Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti,” ujarnya.

Awal mengatakan data itu penting meskipun hanya sekedar angka-angka saja. Demikian dengan data yang ditampilkan Bjorka walaupun berupa data umum.

“Ketika Bjorka membocorkan data salah satu provider internet maka bagi pelaku pegiat sosial media atau seorang digital marketer, data tersebut dapat mengakses apa saja lalu ia dapat melakukan filling, sebab kemungkinan besar dia akan menjadi sasaran di dalam hal penjualan produk tertentu,” katanya.

Ia mengingatkan pada tahun 2018, pemerintah mengharuskan pendaftaran sim card menggunakan NIK dan no KTP dengan tujuan terhindar dari tindakan penipuan. Tapi faktanya berbanding terbalik.

“Tapi yang terjadi malahan lebih banyak sms penipuan masuk. Hal ini menunjukkan, tidak menjamin data kita aman,” ucapnya.

Pemerintah sedang mencanangkan e-KTP, artinya semua daya kita terekam di e-KTP dengan jalan di tap saja. Menurutnya selama e-KTP difotokopi, juga adanya pengisian data di berbagai tempat pendaftaran berbagai instansi termasuk BPJS, dan samsat yang memiliki gerai di berbagai daerah. Maka e-KTP tidak berfungsi.“Ini menunjukkan data kita belum terpusat, belum rapi,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah dan siapa pun yang mempunyai akses ke dunia teknologi, yang menguasai teknologi, artinya dia mempunyai kebijakan penguasaan terkait teknologi (ahli teknologi) berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bisa memancing para hacker.

“Jangan sampai hacker itu terpancing karena ulah pernyataan-pernyataan yang tidak simpatik terkait peristiwa itu (Bjorka), 'hacker jangan melakukan hack ya',” pungkasnya.[] Ageng Kartika

Peretasan Data Diperbincangkan, UIY: Islam Sangat Menjaga Privasi

@tintamedia 0 Dibaca    September 20, 2022    Comment   

Peretasan Data Diperbincangkan, UIY: Islam Sangat Menjaga Privasi

Tinta Media - Menyoroti ramainya publik dalam memperbincangkan peretasan data oleh Hacker, Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menegaskan bahwa Islam sangat menjaga privasi.

 

“Dalam Islam itu, kalau kita perhatikan penjagaan terhadap privasi seseorang sangat diperhatikan,” ungkapnya di acara Fokus Spesial UIY: Hacker, Ancaman untuk Siapa? Ahad (18/9/2022) melalui kanal Youtube UIY Official.

 

UIY memberikan contoh, kalau masuk rumah harus memberikan salam, kalau tuan rumah meminta pergi harus pergi, hak memberikan salam hanya tiga kali, tidak boleh ngintip, kalau ngintip boleh dicolok matanya. “Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembarangan kepo, ngulik cari tahu apa yang ada dibalik sana,” tegasnya.

 

UIY menjelaskan bahwa privasi itu kaitannya dengan kehormatan. “Jadi inti dari privasi itu kehormatan, apalagi kalau menyangkut hal-hal yang sensitif itu wajib dijaga. Bahkan kalau kita tahu harus melindungi bukan mengumbarnya,” tandasnya seraya menyampaikan sabda Nabi, siapa yang menutupi aib seorang muslim maka nanti di akhirat dia akan ditutupi aibnya oleh Allah SWT.

 

Era Digital

 

Kata UIY di era digitalisasi terjadi  banyak celah, satu sisi memang sangat memudahkan organisasi data,koleksi data, mengolah data menjadi mudah serta memberikan manfaat yang luar biasa. Tapi di sisi lain semakin tinggi teknologi  semakin menuntut security, safety.

 

“Usaha mewujudkan security, safety pasti ada titik kelemahan. Ketika kelemahan itu terkait dengan safety resikonya mungkin kecelakaan. Tapi kalau kaitannya dengan security (keamanan data)  rahasia negara atau terkait dengan informasi-informasi yang sensitif bila terungkap ke publik pasti menimbulkan masalah. Apalagi kalau ke ambil pihak musuh,” urainya.

 

Fenomena Bjorka ini, lanjut UIY menunjukkan bahwa tuntutan safety, security itu mutlak adanya. “Kita tidak tahu seberapa gawat Bjorka itu karena sampai sekarang data yang dirilis kan gitu-gitu saja, belum ada yang betul-betul  bikin geger, “ sambungnya.

 

Mestinya, ucap UIY sebagai sebuah negara itu harus dilawan, dikejar , karena data itu nyawa dari semuanya. “Kalau kita bicara bisnis data, mau bicara politik data, mau bicara pembentukan opini data mau mainin opini data. Mau apa saja sekarang semua data,” terangnya.  

 

UIY  menilai Bjorka ini lawannya rezim. Publik menempatkan diri dalam bentuk harapan terhadap Bjorka. Apalagi menjelang perhelatan 2024 pasti security meningkat. “ Ada pihak-pihat tertentu yang  mencoba menaikan pamor atau citra dari calon tertentu. Sebaliknya ada pihak yang menjatuhkan. Nah ini kan bisa menjadi sangat brutal, sangat liar pertarungan politik itu,” khawatirnya.

 

Dalam konteks Islam, jelas UIY, kita mesti punya kemampuan-kemampuan  digital seperti itu,  tapi digunakan untuk kebenaran, digunakan untuk  amar makruh nahi mungkar.

 

“Amar makruf nahi munkar dengan cara-cara  konvensional ini hari kan tidak cukup. Oleh karena itu  anak-anak muda yang punya talenta harus muncul harus betul-betul ekspert  untuk bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

 

 

 

BJORKA Meretas Data: Pemerintah Tanggung Jawab

@tintamedia 0 Dibaca    September 19, 2022    Comment   

BJORKA Meretas Data: Pemerintah Tanggung Jawab

Tinta Media - Publik Indonesia kembali geger lantaran sebuah akun hacker bernama Bjorka mengaku telah meretas jutaan data pribadi warga Indonesia lalu menjualnya kepihak tidak bertanggungjawab. Tidak tanggung-tanggung Bjorka juga mengaku sukses meretas sejumlah data rahasia milik lembaga negara termasuk berhasil menerobos dokumen presiden dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Banyak warga net penasaran siapa sesungguhnya dibalik Bjorka yang masih misterius hingga kini. Bahkan beberapa pejabat tinggi Indonesia dibuat ketar-ketir ulah Bjorka. Konon salah seorang menteri harus mengganti nomor dengan akses nomor Amerika (+1).

Ulah Bjorka yang membuat khawatir warga Indonesia sebab akun data pribadi warga sudah tidak aman. Dampaknya, privasi warga dipreteli secara tidak bertanggungjawab oleh oknum tertentu. Sukses Bjorka meretas data menunjukkan kerapuhan sistem pengamanan big data berbasis internet di Indonesia. Ini sebuah kelalaian. Negara mestinya bertanggungjawab, sebab persoalan kebocoran data pribadi berbasis internet bukan persoalan kewaspadaan individual. Ini persoalan publik yang terkait dengan pengamanan server yang seharusnya negara punya domain otoritas pengendali semua sistem server di negara ini. Sehingga sangat mustahil negara berlepas diri dari tanggungjawab mengontrol perangkat server yang ada. Aneh jika kementerian informasi dan komunikasi sebagai representasi negara, tidak bisa berbuat banyak. Apalagi ahli IT sudah berjibun di Indonesia. Tak masuk akal, tidak berdaya menghadapi hacker semacam Bjorka yang barangkali cuma level kaleng-kaleng.

Isu kebocoran data pribadi oleh ulah Bjorka pada perspektif lain merupakan bukti abainya pemerintah terhadap pelayanan publik di negara ini. Sengkarut kapitalisme sekulerisme yang mengkerat, menjadikan pelayanan publik bertumpu pada asas manfaat dengan mewniscayakan negara berjual beli dengan rakyatnya. Negara sejatinya hanya tersudut kepentingan pasar bebas bukan demi kepentingan pelayanan publik. Akibatnya, sudah bisa ditebak, semua pelayanan termasuk perlindungan segala tumpah darah bangsa Indonesia, tidak akan dianggap jika tidak ada nilai ke-ekonomian. Mungkin perspektif pemerintah, perlindungan data pribadi warga berbasis internet, tidak begitu penting, sebab tidak ada untungnya. 

Sebetulnya bukan persoalan tidak ada untung yang didapat, namun mestinya pemerintah berpikir bahwa perlindungan data pribadi rakyat apalagi menyangkut dokumen rahasia negara adalah super penting. Ini adalah soal pertahanan dan keamanan negara. Pihak luar (asing) yang mencoba meruntuhkan NKRI akan dapat memanfaatkan sejumlah data pribadi rakyat yang diretas guna melakukan infiltrasi. Disinilah bahayanya.

Pada perspektif lain, fenomena Bjorka boleh jadi merupakan salah satu bentuk aksi protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang selama ini abai dalam pelayanan publik, seperti masalah pendidikan, kesehatan, maraknya praktik korupsi para penyelenggara negara, yang paling anyar adalah kenaikan harga dasar listrik, gas elpiji, dan BBM. Masyarakat saat ini sedang frustasi dengan kelakuan pemerintah yang tidak peka dengan nasib ekonomi rakyatnya. Bjorka boleh jadi juga merupakan luapan bentuk kekecewaan warga masyarakat terhadap sengkarut ekonomi yang mencekik apalagi dibarengi gelagat pemerintah yang semakin represif yang membungkam kebebasan rakyat menyampaikan pendapat ditambah dengan aparat penegak hukum yang drastis turun kepercayaan masyarakat akibat praktik mafia peradilan, putusan pengadilan yang tidak berpihak keadilan rakyat. Deretan ketidakpercayaan masyarakat itu semakin diperpanjang dengan kasus polisi bunuh polisi.

Kalau mau jujur sebetulnya, hanya sistem kehidupan Islam dalam tatanan politik pemerintahan berbasis syariah Islam, yang mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi warganya, sebab baginda Rasulullah telah membebankan kewajiban bagi para pemimpin umat tidak hanya untuk kepentingan pelayanan kesejahteraan rakyat tetapi menjaga marwah warganya. Sebuah kisah masyhur menunjukkan kepedulian Khalifah Al Mu’tashim kepada kehormatan seorang muslimah. Peristiwa itu tercatat dalam kisah Penaklukan Kota Ammuriah di tahun 223 Hijriah. Di tahun 837 Masehi, seorang budak muslimah dilecehkan orang Romawi. Dia adalah keturunan Bani Hasyim, yang saat kejadian sedang berbelanja di pasar. Bagian bawah pakaiannya dikaitkan ke paku, sehingga terlihat sebagian auratnya ketika ia berdiri. Dia lalu berteriak-teriak, “Waa Mu’tashimaah!”, yang artinya “Di mana engkau wahai Mu’tashim (Tolonglah aku)”. Berita ini sampai kepada Khalifah. Dikisahkan saat itu ia sedang memegang gelas, ketika didengarnya kabar tentang seorang wanita yang dilecehkan dan meminta tolong dengan menyebut namanya. Beliau segera menerjunkan pasukannya. Tidak tanggung-tanggung, ia menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu Ammuriah (yang berada di wilayah Turki saat ini). Pertempuran itu berhasil membebaskan kota Ammuriah dari kuasa Romawi. Tiga puluh ribu tentara Romawi terbunuh, sementara tiga puluh ribu lainnya ditawan.

Dr. Muh. Sjaiful, S.H., M.H.

Indonesia Justice Monitor

Bjorka Meretas Data, Ulama: Itu Aktivitas Tajassus

@tintamedia 0 Dibaca    September 16, 2022    Comment   

Bjorka Meretas Data, Ulama: Itu Aktivitas Tajassus

Tinta Media - Situs Bjorka yang meretas banyak data dari SIM Card hingga surat Presiden dinilai oleh Ulama Aswaja sekaligus Mudir Kulliyatu Mu’allimat al-Islamiyah di Pondok Pesantren Nahdhatul Muslimat Surakarta Ustaz Utsman Zahid as-Sidany sebagai aktivitas tajassus (memata-matai).

 

“Itu bisa dikatakan sebagai aktivitas tajassus  sebab tajassus itu menyelidiki berita,” ungkapnya kepada Tinta Media, Selasa (13/9/2022).

 

Ketika seseorang itu menyelidiki berita, jelas Utsman,  artinya  dia telah melakukan tajassus, baik berita nampak  maupun tersembunyi, semua dikatakan tajassus.

 

“Tidak dipersyaratkan harus berita-berita yang rahasia. Apalagi kalau ini berkaitan dengan persoalan dokumen yang sifatnya rahasia atau sifatnya sangat pribadi,” tambahnya.

 

Utsman lalu menjelaskan hukum tajassus. “Dilihat dari obyek tajassus,  hukumnya dibagi menjadi dua. Kalau yang diselidiki beritanya ini orang-orang muslim atau kafir dzimmi (rakyat negara khilafah)  hukumnya haram,” jelasnya.

 

Ia menyandarkan pendapatnya pada nash Al-Quran surat al Hujurat ayat 12.  

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

 

“ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka (kecurigaan) karena sebagian dari prasangka itu dosa. Janganlah kalian memata-matai (mencari-cari keburukan orang). Jangan pula kalian menggunjing satu sama lain. Apakah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (TQS al-Hujurat [49]: 12).

 

“Ayat ini umum mencakup tajassus terhadap orang lain, tajassus terhadap negara, terhadap individu,  tajassus terhadap kelompok termasuk partai,” terangnya.

 

Ia membacakan hadis Rasulullah Saw. riwayat Imam Abu Daud  sebagai penegas. “Rasulullah Saw. mengatakan,  seorang pemimpin ketika dia mencari-cari keraguan, kesamaran- kesamaran di tengah-tengah masyarakat maka pemimpin itu akan merusak mereka,” ungkapnya.

 

Ini, sebutnya,  terkait  tajassus  terhadap muslimin dan non muslim yang menjadi rakyat negara Khilafah. “Sedangkan yang kedua ini obyeknya adalah kepada  kaum kafir harbi yaitu orang-orang kafir yang secara langsung melakukan peperangan ataupun tidak secara langsung memerangi kaum muslimin.  Yang pertama, disebut kafir harbi fi’lan dan yang kedua disebut kafir harbi hukman. Dua-duanya boleh ditajassusi, bahkan negara wajib mentajassusi mereka,” terangnya.

Rasulullah Saw. tegasnya,  seperti yang diriwayatkan dalam sirah Ibnu Hisyam mengirimkan Abdullah bin Jahsy dan beberapa orang bersama dengannya  untuk melakukan penyelidikan terkait dengan berita-berita yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy Mekah.

“Tajassus yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy terhadap kaum kafir Quraisy Mekah adalah tajassus yang dilakukan negara,” tukasnya.

Berarti ada dua dalil, lanjutnya,yang pertama membolehkan yang kedua mengharamkan, diposisikan sesuai obyek masing-masing.  

Penerapan dalil terhadap fakta hacker saat ini, jelas Utsman,  data yang dihack itu bisa jadi data seorang muslim, ini hukumnya haram.

“Kalau hack dilakukan terhadap orang-orang kafir dan memusuhi kaum muslimin hukumnya  boleh bahkan wajib dilakukan oleh negara,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

 

Bjorka Membobol data, Prof. Suteki: Tidak Bekerja Sendiri

@tintamedia 0 Dibaca    September 14, 2022    Comment   

Bjorka Membobol data, Prof. Suteki: Tidak Bekerja Sendiri

Tinta Media - Situs Bjorka yang membuat heboh karena meretas banyak data dari SIM Card hingga surat Presiden direspon oleh Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Suteki.

 

“Saya kira Bjorka itu tidak bekerja sendiri. Ini juga mungkin bisa dikatakan mafia internasional yang nanti bisa kepada negara kita ada take and give atau bisa dikatakan disitu ada bargaining position,” ucapnya dalam video Tanya Profesor, Ahad (11/9/2022) melalui kanal Youtube Prof. Suteki.

 

Terkait data yang diretas, Suteki mengatakan, tidak bisa dikatakan 100 % benar, mungkin sebagian benar dan mungkin sebagian salah.

 

“Oleh karena itu menurut saya, pemerintah harus  proaktif  karena ini kan  pencurian data, meretas data, ini  termasuk pelanggaran hukum. Maka pemerintah harus proaktif meyakinkan kepada masyarakat bahwa rahasia negara dan data pribadi warga negara itu aman,” sarannya.

 

Menurutnya, negara wajib melindungi data masyarakat dengan menggunakan sarana hukum, tidak boleh ada jual beli data pribadi orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan.

 

“Soal keamanan data  juga sudah diakui secara dunia yang kita mengadopsinya. Di Undang-Undang Dasar negara kita bahwa  jaminan terhadap perlindungan data itu dapat ditemukan dalam pasal 28 G ayat 1,” terangnya.

 

Undang-Undang tersebut lanjutnya, menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, termasuk data pribadi, kehormatan,  martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi itu.

 

“Apalagi kita juga sudah meratifikasi governant on civil and political right  itu dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 yang menegaskan bahwa ada kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya,” imbuhnya.

 

Jual Beli Terjadi

 

Suteki menyesalkan pada faktanya jual beli data itu terjadi. “Bahkan kalau menurut  keterangan  dari direktur eksekutif  save net Damar juniarto itu diungkap bahwa kebocoran data pribadi Indonesia itu di tahun 2002 itu sudah terjadi  bukan hanya sekali tapi tercatat sudah 7 kali,” paparnya.

 

Suteki menyebut, dari sisi hukum  pagar untuk pengamanan itu misalnya  dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. “Itu di pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan,” ucapnya.

 

Kalau ini dilakukan, ucapnya,  ancaman pidananya itu ada di pasal 56 undang-undang telekomunikasi yaitu  penjara maksimal 15 tahun dan di pasal 47 undang-undang  ITE  itu penjara 10 tahun lamanya dan juga atau denda paling banyak 800 juta rupiah.

 

Fatal

 

Ada pihak yang menganggap bahwa hacker merupakan sosok pahlawan, Suteki menanggapi itu pernyataan yang fatal dan keliru, karena aktivitas apapun yang berkaitan dengan memperoleh data pribadi secara tidak sah itu merupakan tindakan pidana.

 

“Kita punya potensi untuk dirugikan karena data kita bisa digunakan oleh hacker untuk setidaknya 6 tujuan,” tandasnya.

 

Suteki lalu menyebut 6 tujuan tersebut yaitu  pertama untuk profit, untuk keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu. Kedua untuk kepentingan analisa data mining dan profiling. Ketiga karena hacker kecewa dengan riwayat yang diperoleh. Keempat untuk aspek politik, persaingan antara kelompok dan juga kompetitor. Kelima untuk tujuan penipuan dan keenam untuk telemarketing.

 

Terakhir, Suteki menekankan agar pemerintah serius memproteksi keamanan data pribadi dan juga data kenegaraan yang sifatnya rahasia. “Agar trust kepada pemerintah tidak semakin anjlok,” tandasnya. [] Irianti Aminatun