Tinta Media: Global
Tampilkan postingan dengan label Global. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Global. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 02 Maret 2024

Perekonomian Global Merosot, Indonesia Bertumbuh, Yakin?


Tinta Media - Meski resesi sedang menghantui kondisi perekonomian global, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir mengatakan Indonesia tak perlu khawatir , pasalnya data pertumbuhan ekonomi Tanah Air di angka 5,05 persen sudah lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 5,03 persen (republika.co.id, 20/2/2024).

Bahkan Erick menegaskan ini menjadi kesempatan Indonesia untuk tumbuh. Hal ini ia katakan saat  ground breaking Pembangunan Gedung BNI di PIK 2, Banten, Selasa (20/2/2024). Terlebih pemerintah sudah memiliki strategi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia , salah satunya konsolidasi yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Seperti kemudahan pemberian izin berinvestasi, perizinan lahan dan lain-lain. 

Perusahaan plat merah (BUMN) yang ada di bawah kewenangannya pun asetnya mengalami lonjakan drastis dalam waktu 3,5 tahun dari Rp6 ribu triliun menjadi Rp10 ribu triliun. Di sinilah perlunya mendorong swasta untuk tumbuh, BUMN juga tumbuh, sehingga bisa disinergikan dan menjadi kebijakan lebih baik. 

Menurut Erick di sinilah letak opportunity-nya,  ketika Inggris dan Jepang resesi di saat itulah kita mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kuncinya adalah lebih friendly dengan market dan Investments. Bukti bahwa BUMN bisa berkontribusi banyak terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penyaluran dividen ke negara. Sepanjang 2023, BUMN telah menyetorkan dividen sebanyak Rp81 triliun. 

Itu adalah angka tertinggi sepanjang sejarah dan Erick menargetkan di tahun 2024 BUMN akan menyetor dividen lebih banyak lagi, yakni sebesar Rp 85 triliun.

Dunia Resesi, Indonesia Tumbuh, Teori Penuh Ilusi

Bolehlah kita yakin dan optimis menghadapi masa depan perekonomian bangsa. Namun, jangan lupa, negara Indonesia bukan benar-benar negara mandiri yang punya kedaulatan mengatur urusan negaranya sendiri. Ada banyak kebijakan yang disahkan di Indonesia hasil dari ratifikasi kebijakan Internasional. 

Apalagi banyak organisasi  yang bekerja sama baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, perdamaian bangsa, penyelamatan iklim ekstrem, dan lainnya yang Indonesia bergabung di dalamnya, baik tingkat ASEAN, bilateral maupun multilateral. 

Organisasi tersebut semuanya hanya kaki tangan negara kafir pengemban ideologi kapitalisme. Meski di beberapa wilayah dunia tidak menggunakan dollar sebagai satuan mata uang, namun mereka tetap tak bisa menghilangkan dollar yang tak hanya sebagai alat tukar tapi juga legitimasi hegemoni Amerika sebagai negara besar, adidaya dan punya kuasa atas seluruh bangsa di dunia. 

Pun ketika posisi Indonesia sebagai ketua atau presiden dari semua organisasi di atas, tak banyak berpengaruh. Eksistensi Indonesia tak benar-benar diperhitungkan selain pangsa pasar strategis bagi mereka yang rata-rata sebagai produsen besar atas barang dan jasa. 

Resesi ada akibat sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini. Gara-gara kapitalisme resesi akan senantiasa berulang , karena kapitalisme masih mempertahankan sistem perbankan dengan praktik riba, standar mata uang bukan emas dan perak, dan masih mengembangkan pasar modal (sektor nonriil). 

Apalagi strategi Indonesia kali ini tetap memberi karpet merah bagi para investor bahkan di 2024 diharuskan lebih friendly  dengan market dan investment dan menjadikan peningkatan pendapatan APBN dari sektor deviden atau non pajak sebagai kebanggaan. Bahkan hingga sampai pada anggapan sudah memperbaiki keadaan negara. 

Jika benar APBN kita sepanjang tiga tahun belakangan mendapatkan surplus dividen mengapa angka kemiskinan ekstrem masih tinggi? Mengapa angka pengangguran juga kian tinggi? Harga bahan pokok kian melambung hingga beberapa barang susah di temui di pasaran?

Logikanya, pendapatan APBN meningkat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan jika kita detail meneliti, setiap investasi yang dibuka di Indonesia mendatangkan konsekuensi yang tak remeh, tentu masih ingat bagaimana  rakyat Rempang di usir dari tanah air mereka atas nama investasi, perizinan tambang di Kalimantan yang marak atas nama investasi telah meninggalkan hutan gundul, lubang menganga, pencemaran ekosistem dan banjir bandang. Dan masih banyak lainnya. 

Intinya, tak sekalipun investasi yang selalu dipuji oleh menteri-menteri di negara ini karena mendatangkan kemajuan, penghargaan kepada negara Indonesia, membuka lapangan pekerjaan dan lainnya berhubungan langsung dengan terwujudnya kesejahteraan, semua ilusi! Jelas akarnya adalah sistem kapitalisme, yang asasnya sekuler. Menjadikan aturan manusia ( pemilik modal) lebih berkuasa dibandingkan aturan Allah, Sang Pencipta Alam Semesta beserta isinya. 

Islam Boleh Investasi?

Dalam Islam investasi asing justru dilarang keras karena konsekuensinya menjadi jalan masuknya penguasaan negara luar terhadap aset-aset milik umat (kepemilikan umum dan negara). Juga melarang pengambilan utang luar negeri berbunga yang biasanya ditawarkan negara asing atau lembaga keuangan internasional. 

Dalam jangka pendek, menghancurkan sistem moneter, dalam jangka panjang menghancurkan sistem APBN. Maka dalam mengatasi inflasi dan benar-benar menjadikan Indonesia tumbuh melampaui negara adidaya di dunia ini dengan mengganti sistem keuangan APBN dengan Baitulmal (kebijakan ekonomi makro) yang berisi tiga pos pendapatan utama; pengelolaan harta milik umum, pengelolaan harta negara, pengelolaan zakat mal.

Kemudian mengganti sistem moneter  dari dollar (fiat money) menjadi Dinar dan dirham.  Mengganti kebijakan fiskal dengan meniadakan semua pungutan pajak yang bersifat permanen. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut dalam situasi luar biasa ( extra-ordinary) dengan objek pungutan pada orang kaya saja. Setelah terselesaikan, pajak wajib dihentikan. Islam melarang praktik riba dan transaksi yang melanggar aturan syariat. Semua muamalah berbasis riil bukan non riil. 

Keadaan ini hanya bisa jika sistem kapitalisme dicabut dan diganti dengan sistem Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah swt.yang artinya,”Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (TQS al-A’raf:96). Wallahualam bissawab.


Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

Rabu, 13 Desember 2023

Bahaya Nasionalisme Mematikan Humanisme




Tinta Media - Dunia tengah digemparkan dengan tragedi yang menimpa negeri Palestina belakangan ini. Hampir dua bulan sudah kaum muslimin Palestina dibantai secara keji oleh Zionis Yahudi. Sekitar puluhan ribu korban syahid. Ribuan di antaranya adalah bayi/anak-anak dan perempuan. Puluhan ribu lainnya terluka parah. Semua akibat puluhan ribu ton bom yang dijatuhkan oleh Zionis Yahudi, khususnya di Gaza. Selain korban jiwa, ratusan gedung runtuh dan rata dengan tanah. Bahkan, sejumlah rumah sakit pun tidak lepas dari sasaran bom Zionis Yahudi.

Beginilah bentuk hilangnya hati Zionis Yahudi. Rasa kemanusiaan tidak lagi mereka miliki. Mereka sudah seperti binatang. Bahkan, lebih kejam dari binatang yang paling buas sekalipun. Semua infrastruktur dibom tanpa terkecuali, seperti instalasi listrik dan air yang amat vital bagi kebutuhan dasar rakyat Palestina.

Penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi kepada Palestina pun menyita banyak perhatian dan dukungan, baik dalam bentuk donasi obat-obatan, makanan, ataupun minuman, adanya aksi bela Palestina yang dilakukan oleh berbagai penjuru negeri, boikot produk, sampai kepada postingan mengenai simbol semangka yang memilki kombinasi warna menyerupai bendera Palestina. 

Namun, apakah semua bentuk dukungan tersebut cukup untuk membebaskan Palestina dari serangan ganas para tentara Zionis? 

Kepentingan Penjajah Global

PBB yang diharapkan menjadi lembaga perdamaian dunia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika beberapa negara mengeluarkan resolusi terkait Palestina, PBB justru memfasilitasi AS sebagai negara penjajah yang kerap kali mengeluarkan veto. Padahal, AS selalu setia di belakang dan mendukung Zionis Yahudi, serta aktivitas penjajahannya.

Melihat politik luar negeri AS, negara adidaya itu jelas memiliki kepentingan di balik penjajahan Zionis Yahudi di Palestina dan Timur Tengah. AS mendudukkan Zionis Yahudi di wilayah Timur Tengah dengan tujuan agar politik Islam tidak segera bangkit di sana. Walhasil, AS akan selalu menyokong, mendukung, dan membela apa pun yang dilakukan Zionis Yahudi.

Kalaupun PBB menyarankan adanya identitas dua negara di Palestina ataupun adanya gencatan senjata, itu adalah pilihan yang menguntungkan Zionis Yahudi dan tidak menjadikan solusi apa pun bagi Palestina dengan kondisi wilayah yang makin menyempit.

Belenggu Nasionalisme 

Para penguasa dan rezim di negeri-negeri muslim saat ini dinodai dan dikotori oleh penyakit busuk nasionalisme dan politik negara bangsa. Penyakit inilah yang membuat mereka melihat muslim di beberapa negeri seperti  Palestina, India, Kashmir, dan negeri-negeri lain seolah jauh dari perbatasan nasional mereka sendiri. Mereka dianggap sebagai warga negara asing di negeri asing daripada saudara-saudara mereka sendiri. 

Semua ini mengabaikan firman Allah Swt. yang artinya,

“Sesungguhnya, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara.” (QS Al-Hujurat 49: 10)

Padahal, Allah Swt. di dalam Al-Qur’an berfirman, 

“(Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, kamu wajib memberikan pertolongan.” (QS Al-Anfal 8: 72). 

"Perumpamaan sesama kaum mukminin dalam menjaga hubungan kasih sayang dan kebersamaan adalah seperti satu tubuh, jika satu anggota merasakan sakit, maka akan membuat seluruh tubuhnya terjaga dan merasakan demam." (HR Muslim No. 2586)

Penyakit nasionalisme yang membuat mereka memandang penderitaan umat Islam di negeri lain sebagai masalah asing yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Penyakit ini membuat mereka berdiri diam dan lumpuh di tengah genosida yang terjadi. Dukungan yang harus diberikan adalah dalam bentuk jihad.

Apa yang bisa kita harapkan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi? Bagaimana dengaan negeri-negeri muslim lainnya, seperti Rohingya, Kazakhstan, Afganistan, dan sebagainya?

Tentu kita menyaksikan bahwa demokrasi kapitalisme tidak akan pernah mampu melindungi umat Islam dari kekejaman penjajahan Barat! Seharusnya, seorang muslim tahu bahwa jika ada satu negeri muslim yang diserang dan diduduki oleh kafir, hukumnya adalah fardu ain bagi penduduk negeri itu untuk berjihad. Jika mereka tidak mampu, wajibnya jihad dibebankan kepada penduduk di negeri terdekat. Dalam hal ini yang paling wajib setelah penduduk Gaza adalah kaum muslimo dan tentaranya di wilayah Mesir, Turki, Arab Saudi, bahkan hingga Indonesia.

Sebab, pasukan militer tidak bisa dihadapi kecuali dengan pasukan militer juga. Hanya dengan kekuatan militer, pendudukan bisa dihentikan. Oleh karenanya, para pemimpin negeri muslim harus mengerahkan pasukan untuk mengusir Zionis Yahudi. Ini karena permasalahan Palestina tidak akan bisa berakhir kecuali oleh kaum muslim sendiri.

Upaya menyerahkan masalah Palestina kepada dunia internasional sama saja dengan membuka jalan bagi penjajahan kaum kafir dan makin mengukuhkan eksistensi Zionis Yahudi. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah Swt. yang artinya, 

“Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa’ [4]: 141)

Solusi Hakiki

Hadirnya Khilafah akan menjadi solusi hakiki bagi Palestina dan kaum muslimin. Penjajahan, penganiayaan, penyiksaan, dan kezaliman yang dibuat musuh-musuh Islam akan sirna dengan adanya Khilafah. Buktinya, saat ini negeri-negeri Islam seakan tidak berdaya melawan Barat.

Karena itu, umat dan negeri-negeri Islam harus bersatu dalam satu kekuatan, satu ikatan, dan satu kepemimpinan dalam naungan satu negara, yakni Khilafah. 

“Wahai manusia, ingatlah, Tuhan kalian satu. Bapak kalian juga satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, juga bagi orang non-Arab atas orang Arab, dan tidak ada keutamaan bagi orang berkulit merah atas kulit hitam, juga bagi orang berkulit hitam atas kulit merah, kecuali karena ketakwaannya. “ (HR Ahmad)

Lantas, apa yang harus dilakukan saat ini? 

Pertama, dakwah harus dilakukan dengan menyadarkan pemikiran umat bahwa menjauhkan Islam dari kehidupan (sekularisme) tidak akan menjadikan kita sebagai umat terbaik, malah menjadi umat terpuruk dan terbelakang di segala lini kehidupan.
 
Dakwah juga harus memberikan penyadaran terhadap umat tentang bahaya nasionalisme yang tertanam pada diri kaum muslimin dan  para pemimpin.

Kedua, segala daya dan upaya diberikan untuk menyuarakan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya bahwa akar masalah Palestina adalah penjajahan Zionis Yahudi dan nestapa umat tanpa Khilafah. Maka, dakwah harus digencarkan, baik di dunia nyata maupun maya.

Ketiga, menyeru para penguasa muslim untuk kembali pada tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mengurusi urusan rakyat, termasuk menolong saudara seiman di mana pun berada. 

Jadilah penolong-penolong agama Allah Swt., sebagaimana kaum Anshar yang menolong dakwah Rasulullah ﷺ dengan kekuatan dan kekuasaan mereka.
Dengan demikian, seruan dakwah agar terwujud Khilafah harus semakin digemuruhkan, agar permasalahan Palestina dapat segera berakhir dengan penyatuan seluruh kaum muslimin di dunia.

Oleh: Moja Rosita Hasugian Sihotang, S.I.Kom 
(Aktivis Dakwah)

Kamis, 08 Desember 2022

UIY Tegaskan Gerakan L68TQ+ Bersifat Global

Tinta Media - Rencana kedatangan Jessica Stern Utusan Khusus L68TQI+ AS ke Indonesia yang akhirnya dibatalkan, menurut Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY), menunjukkan bahwa L68TQI+ bukan lagi sekedar gerakan yang bersifat nasional, tapi sudah menjadi sebuah gerakan global. 

“Rencana AS mendatangkan Jessica Stern utusan khusus L68TQ+ menunjukkan dengan jelas jika L68TQ+ bukan lagi sekedar gerakan nasional namun merupakan gerakan global,” ungkap Ustaz Ismail Yusanto (UIY) dalam rubrik Fokus: Ada Apa di Balik Rencana Kedatangan Utusan Khusus L68T+AS ke Indonesia? Pada Ahad (4/12/2022) di kanal Youtube UIY Official.
 
UIY membeberkan jumlah pengikut yang semakin bertambah mengikuti deret ukur semakin menguatkannya sebagai gerakan global. Bukan hanya sekedar gerakan global yang diinisiasi swasta, namum sudah diatur oleh negara. 

“Lihat saja sekitar 32 negara sudah melegalkan perkawinan sejenis dengan jumlah pengikut lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia. Penambahan jumlah pengikutnya sangat cepat mengikuti deret ukur,” tuturnya.

Menurut UIY, ada tiga tahapan yang akan mereka perjuangkan agar L68TQ+ bisa diterima secara global yaitu Social Acceptance, Politic Acceptance, dan Legal Acceptance.

“Pada awalnya mereka akan menambah jumlah pengikut pada masyarakat atau Social Acceptance, kemudian secara politik akan mencari pengikut dan dukungan dari partai politik. Setelah mereka mendapat dukungan politik (Politic Acceptance) ini maka tujuan akhirnya adalah adanya Undang-undang yang disahkan untuk melegalkan perkawinan sejenis atau Same Sex Marriage sebagai Legal Acceptance keberadaan komunitas gay dan sejenisnya,” urainya.  

UIY memberi contoh, apa yang terjadi di Amerika Serikat (AS) terkait dukungan partai politik pada komunitas g4y. “Dengan upaya kaum g4y menambah jumlah pengikut, yang awalnya mereka hanya didukung oleh Partai Demokrat, akhirnya Partai Republik yang terkenal sangat anti gay akhirnya juga ikut mendukung,” tuturnya. 

Peningkatan jumlah pengikut ini, menurut UIY karena kaum gay menyadari tidak mungkin menambah jumlah pengikut melalui proses pernikahan. Akhirnya mereka menambah pengikutnya melalui penularan perilaku. 

“Penerimaan masyarakat atas perilaku kaum L68TQ+ menjadi level terendah perjuangan mereka untuk mencapai level berikutnya. Akhirnya level tertinggi yaitu melalui legalitas undang-undang pun akan tercapai. Ini yang akhirnya bisa kita lihat dari kedatangan Jessica adalah sebuah upaya untuk mendapatkan penerimaan legal di Indonesia ,” ujarnya.

*Perbuatan Fahisyah*

Tidak hanya dalam Islam, nenurut UIY, seluruh agama juga menistakan perilaku kaum g4y yang kini berkembang menjadi kaum L68TQ+. 

UIY mengutip QS Al A’raf ayat 80 yang menunjukkan kehinaan perilaku gay ini. 

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

“Dan (Kami juga telah mengutus Nabi) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?” [Al-A’raaf: 80].


“Namun hari ini kita dipaksa untuk mengatakan bahwa g4y bukanlah fahisyah atau perbuatan yang hina namun justru harus mengakuinya. Padahal dalam Islam, perbuatan fahisyah dianggap sebagai jarimah atau perbuatan kriminal yang harus dihukum pelakunya,” jelasnya. 

Menurutnya, hukuman bagi pelaku gay adalah dibunuh sebagaimana dalam hadist yang artinya: “Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah kedua pelakunya." (HR Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

“Alih-alih mendapatkan hukuman justru sekarang gay dianggap sekedar sebagai sebuah apa semacam orang yang sakit yang karenanya harus disembuhkan. Padahal meningkatnya populasi kaum gay juga meningkatkan penyakit HIV/AIDS. Iniliah sebodoh-bodohnya manusia. Sudah tahu krusakan dan bahayanya, namun tetap dilakukan,” ujarnya

Menurut UIY, gerakan gay yang sudah mengglobal ini harus dilawan oleh negara sebagai pemilik kekuasaan dan kewenangan hukum.

“Tindakan negara akan berpengaruh terhadap rakyat secara internal dan eksternal. Selain itu negara menjadi alat yang paling efektif untuk terwujudnya rahmatan lil alamin atau kebaikan bagi seluruh alam. Perwujudan itu hanya mungkin melalui penerapan syariah secara Kaffah,” pungkasnya.[] Erlina

Rabu, 16 November 2022

Ancaman Resesi Global, Rakyat dihantui PHK Massal

Tinta Media - Perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tidak perlu data, cukup dengan menilik naiknya berbagai kebutuhan pokok, terutama kenaikan BBM, sudah menerangkan bahwa ekonomi masyarakat Indonesia sedang sulit. Rakyat kecil sudah tercekik, tetapi masih ditakut-takuti bahwa ekonomi tahun depan, yaitu 2023, akan "gelap". Seolah yang sedang dijalani rakyat saat ini belum cukup gelap. 

Baru-baru ini, peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan oleh berbagai institusi finansial global seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut. 

Resesi ekonomi merupakan kondisi di saat perekonomian suatu negara mengalami penurunan aktivitas secara signifikan dalam jangka waktu yang lama. Di antara tanda-tanda terjadinya resesi adalah penurunan produk domestik bruto (PDB), kenaikan angka pengangguran, dan menurunnya kepercayaan atau daya beli konsumen.

Tentu saja, yang paling merasakan dampak dari resesi ekonomi adalah rakyat kecil atau masyarakat ekonomi bawah. Hal paling lumrah yang akan mereka alami adalah kesulitan membeli berbagai kebutuhan disebabkan naiknya harga. Selain itu, rakyat harus siap berhadapan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada saat resesi, akan banyak industri yang mengurangi produksi mereka, atau bisa berhenti sama sekali, sehingga PHK tidak bisa dihindarkan.

Bencana resesi semacam ini pernah dialami Indonesia sebelumnya, yaitu di tahun 1963 dan 1998. Yang paling segar diingatan adalah resesi ekonomi tahun 1998 yang memicu banyak kerusuhan di berbagai daerah. Rakyat melakukan penjarahan di pusat-pusat perbelanjaan sebagai bentuk protes dan keputusasaan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demonstransi rakyat dan mahasiswa terjadi di mana-mana. Buntutnya, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden yang telah ia duduki selama 32 tahun.

Resesi ekonomi juga dialami negara-negara lain di dunia, seperti Myanmar, Afganistan, Pakistan, Turki dan Mesir. Baru-baru ini, Inggris, sebagai salah satu negara maju tak luput dari hantaman resesi. Bahkan, dikabarkan banyak rakyat Inggris menjadi pekerja seks demi membayar tagihan listrik dan membeli BBM. 

Fakta-fakta yang terpampang di hadapan kita ini, merupakan bukti bahwa sistem perekonomian yang berlaku saat ini rentan ambruk dan hancur. Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan oleh hampir seluruh negara di dunia, meniscayakan terjadinya resesi. Dengan kata lain, dalam sistem kapitalisme, resesi ekonomi tidak mungkin tidak terjadi. Dalam sistem ini, rakyat kecil pasti menjadi korban yang paling menderita.

Beberapa hal dalam sistem kapitalisme yang menjadikan sistem ekonomi rapuh adalah digantikannya emas sebagai cadangan mata uang dengan dolar. Utang-utang riba semakin menggelembungkan utang itu sendiri dan sering kali membuat pengusaha gulung tikar. Sistem yang digunakan di bursa dan pasar modal yaitu jual beli saham, obligasi, dan komoditi, tanpa adanya akad serah terima yang jelas, serta kebebasan dalam hak kepemilikan yang berpotensi terjadinya praktik monopoli. Menyadari hal ini, logis bila kita mencari sistem lain untuk diterapkan menggantikan sistem kapitalisme. 

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Sistem Islam dibangun di atas landasan akidah yang kokoh, sehingga mampu terhindar dari berbagai krisis. Islam memastikan, bukan hanya sistemnya, tetapi juga para pelakunya adalah manusia-manusia amanah yang jauh dari keserakahan.

Dalam perspektif sistem Islam, segala sesuatu harus didasarkan pada keimanan dan rasa takut kepada Allah. Demikian juga dalam urusan ekonomi. Seorang muslim, sebagaimana perintah Allah Swt., tidak boleh berlaku individualis, bergaya hidup hedonis, khianat, atau curang. Dari satu aspek ini saja, sudah sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan ekonomi negara. Secara praktis, negara terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang saat ini menjamur di Indonesia.

Negara dengan sistem ekonomi Islam juga memiliki tata kelola yang sempurna. Kontrol harga dan regulasi barang sangat diawasi. Negara juga sangat memperhatikan para laki-laki agar bisa mencari nafkah. Sesuai dengan perintah syariat Islam, bahwa seorang laki-laki, terutama yang telah menjadi kepala keluarga, wajib menafkahi keluarganya. Negara tidak akan membiarkan jika ada rakyatnya yang menjadi pengangguran. Ia akan diberikan lapangan pekerjaan atau lahan untuk digarap sebagai mata pencaharian. Negara mengutamakan rakyat sebagai tenaga kerja, tidak dengan mudahnya menerima tenaga kerja asing.

Keunggulan lain sistem ekonomi Islam adalah penggunaan mata uang berbasis dinar dan dirham. Dinar-dirham merupakan alat tukar yang adil bagi semua pihak, terukur, dan stabil. Dalam perjalanan sejarah penerapannya, dinar-dirham sudah terbukti sebagai mata uang yang nilainya stabil karena didukung oleh nilai intrinsiknya, tidak seperti mata uang kertas yang nilainya mudah dipermainkan. Selama ini, Amerika Serikat bisa dengan mudah memanipulasi ekonomi negara-negara berkembang menggunakan dolar.

Aspek penting lainnya, Islam mengatur tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, umum, dan negara. Seluruh barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan masing-masing saling membutuhkan, dalam sistem ekonomi Islam, terkategori sebagai barang milik umum, seperti Sumber Daya Alam (SDA) berupa air, tanah atau tambang. Maka, SDA ini dilarang untuk dimiliki oleh swasta atau individu. Kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Bukan seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, semua kekayaan negara dikelola oleh asing. Praktis rakyat tidak mendapat apa-apa, hanya makin sengsara dan menderita.

Tidak ada cara lain bagi negeri ini jika ingin keluar dari keterpurukan, selain mengganti sistem sekuler kapitalis yang berlaku sekarang ini dengan sistem Islam. Kembalinya kekayaan negara ke tangan rakyat hanya mungkin terjadi di bawah naungan sistem Islam yang disebut Khilafah. Kriminalisasi ide khilafah yang gencar dilakukan saat ini, bisa diduga kuat bahwa di belakang mereka adalah para kapitalis dan negara-negara penjajah. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Oleh: Dinda Kusuma Wardani T.
Sahabat Tinta Media

Selasa, 15 November 2022

R-20 Serukan Agama sebagai Solusi Global, MMC: Bertentangan dengan Realita

Tinta Media - Pertemuan yang diadakan para pemimpin dunia di Yogyakarta pada Jumat, 4 September 2022 dengan mengambil tema: ‘Komunike R20 Upaya Pastikan Agama Berfungsi Sebagai Sumber Solusi Global’ dikritisi oleh Muslimah Media Center. 

“Faktanya seruan menjadikan agama sebagai solusi bertentangan dengan realita yang ada,” ujar narator dalam rubrik Serba-Serbi: Forum R20 Serukan Agama sebagai Solusi, Kontradiksi dengan Deradikalisasi, Kamis (10/11/2022) di kanal youtube Muslimah Media Center.

Menurutnya, umat Islam yang menyerukan tegaknya kembali hukum syariat Islam dalam tatanan bermasyarakat dan bernegara kerap dituduh sebagai teroris dan dianggap radikal. "Penguasa negeri ini pun seringkali mengaitkan problem yang muncul dengan keberadaan kelompok teroris dan radikal," ungkapnya. 

Demikian juga pernyataan tokoh agama KH. Yahya Kholil Staquf yang menjelaskan tentang maksud agama sebagai sumber solusi global, menurut narator,  juga perlu dikritisi lebih lanjut. Dalam pernyataannya, Yahya Kholil menjelaskan gagasan konferensi tokoh agama internasional berkeinginan menjadikan agama sebagai solusi berbagai permasalahan dunia. Masih menurut Yahya, agama diimplementasikan dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan agama dalam dinamika politik dan ekonomi internasional. 

Narator tidak menyepakati pernyataan Yahya Kholil tersebut. “Dari pernyataan tersebut nampak bahwa agama hanya dipahami sebagai aturan nilai-nilai dan ibadah semata dan bukan sebagai ideologi,” urainya.

Menurut narator, agama memang dilibatkan, namun masih di bawah bingkai ideologi Kapitalisme Barat. Narator juga mengungkapkan di sisi lain seruan tersebut justru menunjukkan serangan terhadap Islam sebagai ideologi. 

Islam Ideologi Shahih

“Dunia tidak akan keluar dari krisis jika posisi ideologi Islam tidak diterapkan. Islam adalah satu-satunya ideologi shahih di dunia yang mampu menyelesaikan problem dunia,” tegasnya.

Narator menguraikan lebih lanjut tentang Islam sebegai ideologi. “Ideologi Islam dibangun berlandaskan akal yang mewajibkan kepada setiap muslim untuk mengimani adanya Allah, kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemukjizatan Alquran al-karim dengan menggunakan akalnya,” tuturnya. 

“Selain itu, Islam juga mewajibkan setiap muslim beriman kepada yang ghaib. Argumennya berasal dari sesuatu yang dapat dibuktikan keberadaannya dengan akal seperti Alquran dan Hadis Mutawatir.  Dengan demikian ideologi Islam dibangun berlandaskan akal. Dari segi fitrah manusia maka ideologi Islam sesuai dengan fitrah manusia. Sebab ideologi Islam mempercayai adanya agama dan adanya kewajiban merealisir agama dalam kehidupan ini serta menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah,” tambahnya. 

Syariat Islam berupa perintah dan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dilaksanakan oleh setiap individu mukmin, menurut narator karena adanya dengan dorongan ketakwaan kepada Allah yang tumbuh dalam jiwanya. 

 “Untuk teknis pelaksanaannya dijalankan oleh negara dengan adil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Negara inilah yang dikenal dengan istilah Khilafah,” jelasnya.

Lebih lanjut, narator menguraikan bahwa khilafah mendapat jaminan dari Allah dan akan mampu merealisasikan tujuan bernegara yaitu terwujudnya umat yang sejahtera dengan dukungan beberapa aspek. Menurut narator, setidaknya ada empat aspek pendukungnya, yaitu :

Pertama, keunggulan konstitusi yang bersumber dari syariat Islam. Syariat  yang berasal dari Allah Al Khaliq,  Al Mudabbir, yang Maha Mengetahui, dan Maha Adil. "Syariat Islam ini bersifat komprehensif karena mencakup semua pilar bernegara baik politik ,ekonomi, sosial, budaya, serta, pertahanan dan keamanan. Syariat Islam juga bersifat luas dan manusiawi karena mencakup semua permasalahan baru pada manusia serta dapat diterapkan secara praktis oleh umat manusia," ujarnya. 

Kedua, kemampuan pemimpin dalam sistem Islam. "Pemimpin dalam sistem Islam harus paham urusan publik dan bagaimana mengaturnya. Karena tanggung jawabnya yang besar terhadap umat, maka Islam menetapkan pemimpin haruslah seorang yang mempunyai pribadi kuat, bertaqwa, berpengetahuan, dan terampil menjalankan tugas negara dengan ketakwaannya tersebut. Seorang pemimpin dalam Islam dapat tercegah dari tindakan menyeleweng dan curang atau zalim kepada rakyatnya," terangnya. 

Ketiga, struktur pemerintahan Islam sangat efisien dan sederhana. Kewenangan dan tupoksi antar lembaga jelas. "Tidak ada birokrasi yang panjang sehingga cepat dalam memecahkan masalah," tegasnya. 

Keempat, adanya kesatuan komando oleh khalifah sebagai pelaksana kebijakan semua urusan dalam negeri. Layanan publik, hubungan luar negeri, industri, dan militer berada dalam kontrol khalifah. Walaupun dalam pelaksanaannya dibantu oleh muawim pembantu khalifah dan Sekretariat Negara. 

“Dengan demikian hanya tegaknya ideologi Islam di bawah naungan negara Khilafah yang dapat menyelesaikan problem yang menimpa dunia saat ini,” pungkasnya.[] Erlina YD

Senin, 25 Juli 2022

Sastrawan Politik: Resesi Global Ancam Seluruh Negara yang Terapkan Sistem Ekonomi Kapitalisme


Tinta Media - Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin menegaskan, adanya resesi global mengancam seluruh negara yang menerapkan siatem ekonomi kapitalisme .
"Sesungguhnya, ancaman resesi global mengancam seluruh negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme," tuturnya kepada Tinta Media, Ahad (24/7/2022).

Khozinudin menyatakan dalam laporan Global Economic Prospect June 2022 (GEP), Bank Dunia menyebutkan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. "Hal ini menjadi ancaman resesi ekonomi global yang sulit dihindari negara-negara di dunia," ungkapnya.

Ia pun menjelaskan adanya negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang diprediksi ikut terseret ke dalam jurang resesi akibat inflasi yang terus meningkat. "Tak hanya negara maju, negara berkembang seperti Indonesia pun berisiko mengalami resesi ekonomi," imbuhnya.

Berdasarkan hasil survei Bloomberg, lanjutnya, terdapat 15 negara yang berisiko mengalami resesi. "Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14," tambahnya.

Khozinudin pun memaparkan urutan prosentase negara yang berpotensi resesi. "Sri Lanka menempati posisi pertama negara berpotensi resesi dengan presentase 85%,  kemudian New Zealand 33%, Korea Selatan dan Jepang dengan presentase 25%. Sedangkan China, Hongkong, Australia, Taiwan, dan Pakistan dengan presentase 20%. Malaysia 13%, Vietnam dan Thailand 10%, Filipina 8%, Indonesia 3%, dan India 0%," jelasnya.

Ia juga mengemukakan karena kegagalan mengelola ekonomi, sejumlah pemimpin negara mengundurkan diri. "Boris Johnson mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri Inggris. Menyusul PM Italia Mario Draghi yang juga mengundurkan diri," ungkapnya.

Masih menurut Khozinudin, adapun Presiden dan PM Sri Lanka, dipaksa mundur oleh rakyatnya karena gagal mengelola perekonomian yang menyebabkan Sri Lanka berada di jurang kehancuran.

Dia membeberkan di negeri kampiunnya demokrasi, adanya lonjakan harga barang terus berlangsung di Amerika Serikat. Ditandai dengan laju inflasi tahunan yang mencapai 9,1% pada Juni, tertinggi sejak November 1981. "Pasar semakin khawatir The Federal Reserve akan mengambil langkah yang semakin agresif dalam menaikkan suku bunga dan meningkatkan ancaman resesi," pungkasnya.[] Nita Savitri

Minggu, 24 Juli 2022

DUNIA DALAM ANCAMAN RESESI GLOBAL, SYARIAH DAN KHILAFAH SOLUSINYA



Tinta Media - Adalah kekeliruan yang fatal jika mengasumsikan ancaman resesi ekonomi hanya berpotensi menyasar negara kecil seperti Sri Lanka, yang hanya karena utang Rp 700 triliunan mengalami kebangkrutan. Sesungguhnya, ancaman resesi global mengancam seluruh negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme.

Dalam laporan Global Economic Prospect June 2022 (GEP), Bank Dunia menyebutkan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi ancaman resesi ekonomi global yang sulit dihindari negara-negara di dunia.

Sejumlah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang diprediksi ikut terseret ke dalam jurang resesi akibat inflasi yang terus meningkat. Tak hanya negara maju, negara berkembang seperti Indonesia pun berisiko mengalami resesi ekonomi.

Berdasarkan hasil survei Bloomberg, terdapat 15 negara yang berisiko mengalami resesi. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14.

Sri Lanka menempati posisi pertama negara berpotensi resesi dengan presentase 85%, Menyusul kemudian New Zealand 33%, Korea Selatan dan Jepang dengan presentase 25%.

Sedangkan China, Hongkong, Australia, Taiwan, dan Pakistan dengan presentase 20%. Malaysia 13%, Vietnam dan Thailand 10%, Filipina 8%, Indonesia 3%, dan India 0%.

Karena kegagalan mengelola Ekonomi, sejumlah pemimpin negara mengundurkan diri. Boris Johnson mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri Inggris. Menyusul PM Italia Mario Draghi yang juga mengundurkan diri. Adapun Presiden dan PM Sri Lanka, dipaksa mundur oleh rakyatnya karena gagal mengelola perekonomian yang menyebabkan Sri Lanka berada di jurang kehancuran.

Di negeri kampiumnya Demokrasi, Lonjakan harga barang terus berlangsung di Amerika Serikat ditandai dengan laju inflasi tahunan yang mencapai 9,1% pada Juni, tertinggi sejak November 1981. Pasar semakin khawatir The Federal Reserve akan mengambil langkah yang semakin agresif dalam menaikkan suku bunga dan meningkatkan ancaman resesi.

Inflasi bulan sebelumnya juga lebih tinggi dibandingkan prediksi Dow Jones yang mencapai 8,8% maupun angka bulan sebelumnya sebesar 8,6%. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika melaporkan, inflasi inti juga lebih tinggi dari perkiraan mencapai 5,9%. Namun, inflasi inti telah mencapai puncak pada Maret 2022 sebesar 6,5% dan telah menurun sejak itu. 

Para ahli sedang menimbang peluang tentang seberapa besar kemungkinan resesi ekonomi dan seberapa cepat bakal menimpa Amerika Serikat (AS). Mayoritas orang Amerika atau sebanyak 70% mempercayai bahwa penurunan ekonomi sedang dalam perjalanan, berdasarkan survei terbaru dari MagnifyMoney.

Dikutip dari CNBC, survei online dilakukan antara periode 10 dan 14 Juni dan melibatkan 2.082 responden. Resesi didefinisikan sebagai penurunan ekonomi signifikan yang berlangsung lebih dari beberapa bulan. Tanda peringatan resesi terbesar menurut 88% responden, adalah inflasi yang tinggi.

Selanjutnya 61% responden juga meyakini sinyal penurunan ekonomi terlihat dalam harga perumahan dan sewa properti, lalu 56% dari kenaikan suku bunga. Sedangkan 55% dari pergerakan pasar saham, penurunan belanja konsumen 42% dan meningkatnya pengangguran 36%.

Problem Ekonomi Dunia Dalam Cengkeraman Sistem Ekonomi Kapitalisme

Seluruh negara di dunia yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme -termasuk Indonesia- sedang dalam posisi terancam. Potensi resesi ekonomi yang pada mulanya bersifat lokal, bergerak cepat mengglobal menjangkiti seluruh negara karena integrasi ekonomi dan sistem moneter dunia dibawah sistem kapitalisme. Seperti penyakit Cancer, resesi ini telah dieksport melalui sistem keuangan global sebagai darah dan nadi keuangan kapitalisme, sehingga negara-negara yang awalnya normal juga terdampak dan terserang penyakit resesi.

Masalah utama sistem ekonomi kapitalisme adalah : 1. Kebebasan kepemilikan, 2. pendapatan negara yang bertumpu pada pajak dan utang, 3. Sistem fiat money (uang kertas), 4. Pemberlakuan Riba, 5. Penggunaan dolar amerika sebagai medium of change perdanganan internasional, 6. Transaksi di sektor non riel yang hakekatnya Big Casino (pasar modal, pasar uang dan pasar komoditi berjangka). Enam masalah inilah, yang menjadi biang kerok masalah ekonomi dan ancaman pandemi ekonomi bagi dunia.

1. Kebebasan kepemilikan

Ide kebebasan kepemilikan adalah akar dari bencana ekonomi. Ide ini, telah memberikan jalan lapang bagi para kapitalis melalui kapital yang mereka miliki, untuk menguasai sumber-sumber produksi terutama Sumber Daya Alam (SDA) dan barang tambang dengan deposit melimpah. Keadaan ini, menyebabkan ketidakadilan ekonomi.

Harta ditengah-tengah manusia tidak didistribusikan secara adil dan merata. Kekayaan yang merupakan karunia Allah SWT seperti dalam bentuk hutan, hasil tambang, laut, mayoritasnya hanya dikuasai dan dinikmati kaum kapitalis.

Di Indonesia, sejumlah tambang besar seperti emas, perak, minyak, gas, batubara, nikel, dll, mayoritas dikuasai oleh individu, swasta, asing dan aseng. Akibatnya, rakyat tidak mendapatkan manfaat dari hasil tambang.

Yang paling ironis adalah kekayaan hutan yang dibabat dan diubah menjadi kebun-kebun sawit. Di negeri surga sawit, rakyat kesulitan mendapatkan minyak goreng. Sebabnya, oligarki sawit telah menguasai lahan hutan untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat.

2. Pendapatan Negara yang bertumpu pada pajak dan utang

Negara-negara yang menerapkan ideologi kapitalisme, menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama penerimaan negara. APBN disusun berdasarkan pendapatan yang berasal dari pajak dan utang. Memang, ada tambahan sedikit dari investasi dan adakalanya dengan cetak uang.

Kondisi ini jelas akan menyengsarakan rakyat. Sebab, kenaikan penerimaan APBN bersumber dari kenaikan pajak. Kenaikan pajak, akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan dampak kesengsaraan rakyat.

Selama negara menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, selama itupula negara berbuat zalim kepada rakyatnya. Setiap penerimaan negara, adalah pengeluaran rakyat. Setiap peningkatan pemasukan negara, adalah peningkatan beban rakyat.

3. Sistem Fiat Money (uang kertas)

Uang kertas membawa cacat bawaan, yaitu inflasi abadi. Setiap negara yang menggunakan sistem fiat money, nilai uangnya akan selalu beringsut.

Sebabnya, fiat money tidak memiliki nilai intrinsik. Kepercayaan kepada uang bukan berdasarkan nilai uang, melainkan karena paksaan UU. Saat kepercayaan kepada negara turun, nilai uang bisa turun drastis.

Soal inflasi abadi, itu nyata. Di Indonesia saja, dahulu waktu penulis kecil, uang senilai Rp 25.000 sudah bisa membeli 1 gram emas. Rokok Gudang Garam Internasional isi 12 batang hanya 2.500 per bungkus. Sekarang ? Uang Rp 25.000 tidak dapat emas, emas 1 gram sudah diatas Rp 500.000. Rokok, semua jenis rokok harganya diatas 15 sampai 20 ribu.

4. Pemberlakuan Riba atau Suku Bunga

Ini masalah klasik, sistem ribawi ini menyebabkan buble economic. Usaha mau untung atau rugi, kredit Bank tetap bayar bunga. Bunga berbunga ini terus membesar seperti balon, kalau tidak dapat bayar atau gagal bayar seperti di Sri Lanka, balon ini pecah, terjadilah resesi.

Kutak katik suku bunga ini bikin pusing. Dinaikan, sektor riel terpukul. Diturunkan, sektor moneter amburadul. Maju mundur hancur.

The Fed Amerika menaikan Suku Bunga, masih bisa tertolong. Karena Amerika mengeksport dolar sebagai mata uang dunia. Sehingga, dampak kenaikan suku bunga the fed tidak terlalu memukul sektor riel Amerika, tetapi membuat sektor moneter negara-negara di dunia berantakan. Dolar-dolar mereka lari ke Amerika, cadangan devisa turun, dan kalau sektor pangan dan energi semuanya import, negara terancam kelaparan karena tidak punya dolar untuk import bahan pangan dan energi.

5. Penggunaan Dolar Amerika sebagai Medium of Change Perdanganan Internasional

Ini adalah awal dari bencana finansial global. Seluruh negara, menjadi korban kebijakan dolar Amerika. Sejak Amerika melepas keterikatan dolar dengan emas, sejak Amerika keluar dari kesepakatan Breton Woods tahun 1970, sejak saat itulah dunia dijajah secara finansial oleh kebijakan dolar Amerika.

Transaksi perdagangan internasional yang menggunakan dolar, menguntungkan Amerika dan menjajah negara-negara di dunia. Amerika dapat seenaknya mencetak dolar, dan mengambil keuntungan dari setiap transaksi internasional negara-negara di dunia, walaupun Amerika hanya tinggal ongkang ongkang kaki.

6. Transaksi di Sektor Non Riel yang hakekatnya Big Casino (Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Komoditi Berjangka).

Dalam sistem ekonomi kapitalis dikenal praktik transaksi non riel, baik dalam pasar uang, pasar saham dan pasar komoditi berjangka. Pasar non riel inilah, yang menyebabkan harga-harga tidak stabil, nilainya bisa naik berkali lipat dan turun drastis berkali lipat. Sektor ini, sejatinya adalah Big Casino (Meja Judi).

Sebuah perusahaan, yang produksinya stabil, market produknya bagus, tiba-tiba bisa bangkrut karena sahamnya di goreng dan dijatuhkan di pasar saham. Harga minyak mentah, ditransaksikan lebih dari 800 % dari transaksi real, sehingga harganya naik berlipat-libat ketimbang harga asli berdasarkan supplay and demand alami. Pasar uang, telah melambungkan atau menjatuhkan mata uang dalam waktu singkat meskipun supplay and demand uang biasa saja secara real.

Solusi Islam Melalui Penerapan Syariah Islam dalam Naungan Institusi Khilafah

Solusi Islam dalam mengatasi krisis ekonomi dan ancaman resesi global adalah dengan menerapkan syariat Islam yang diterapkan oleh institusi Khilafah, yang bertujuan menghilangkan sebab-sebab krisis yakni menghapus Kebebasan kepemilikan, menghapus pendapatan negara yang bertumpu pada pajak dan utang, menghilangkan Sistem fiat money (uang kertas) dengan sistem logam, menghapus  riba, mengakhiri dominasi dolar amerika sebagai medium of change perdanganan internasional, dan menghapus Transaksi di sektor non riel yang hakekatnya Big Casino (pasar modal, pasar uang dan pasar komoditi berjangka).

Dengan sistem Ekonomi Islam, Khilafah akan menghapus kebebasan kepemilikan dan mengatur kepemilikan menjadi tiga :

1. Kepemilikan Umum (Al Milkiyatul Ammah), dimana seluruh manusia, seluruh rakyat, muslim maupun non muslim, memiliki hak yang sama atas semua jenis harta yang terkategori milik umum. Negara mewakili rakyat, akan mengelola jenis harta milik umum ini, dan mengembalikan manfaatnya kepada rakyat baik dalam bentuk layanan publik, fasilitas publik, subsidi barang dan jasa, atau pemberian harta (Iqto') langsung dari Negara kepada Rakyat.

Harta-harta yang terjategori milik umum adalah kekayaan hutan, laut, sungai, gunung dan lembah, barang-barang tambang dengan deposit melimpah, serta harta yang secara asal terlarang dimiliki oleh ibdividu (seperti jalan dan jembatan). Semua haram dikuasai individu, korporasi, asing dan aseng. Saat Khilafah berdiri, harta milik umum ini akan diambil alih oleh Khafah dari individu, korporasi, asing dan aseng.

2. Kepemilikan Negara (Al Milkiyatul Daulah), yakni harta-harta yang wewenang pengelolaannya (pemungutan dan pendistribusian) ada pada Khilafah. Harta jenis ini seperti harta zakat, ghanimah, usyur, fa'i, anfal, kharaj dan dharibah. Negara Khilafah mengeola harta jenis ini untuk menunaikan kewajibannya menerapkan Islam, melayani rakyat, dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam.

3. Kepemilikan Individu (Al Milkiyatul Fardiyah), yakni jenis harta selain milik umum dan milik negara, yang boleh dimiliki oleh individu rakyat, seperti tanah, bangunan, rumah, kendaraan, barang elektronik, barang kosmetik, binatang ternak, dan lain sebagainya.

Pembagian harta ini akan menghilangkan kebebasan kepemilikian dalam sistem kapitalis, dan akan memotong tangan oligarki untuk menguasai tambang dan hasil hutan, dan seluruh harta jenis milik umum lainnya. Sehingga, terjadilah distribusi harta yang adil dan merata ditengah-tengah manusia.

Pendapatan Negara Khilafah akan diprioritaskan dari jenis harta milik umum dan milik negara. Negara tidak akan memungut pajak apalagi mengambil utang ribawi. Harta-harta ini sudah cukup untuk membiayai kewajiban Negara melayani rakyat, tanpa memungut pajak.

Berdasarkan perhitungan Tim Ekonomi KPAU, dari 6 (enam) komoditi yang terkategori harta milik umum yakni hasil hutan, laut, minyak, batubara, gas dan  emas, di Indonesia diperoleh potensi pendapatan bersih diatas Rp4000 Triliun. Lebih dari cukup untuk membiayai APBN yang hanya Rp2000 triliunan saja per tahun.

Selanjutnya, Negara mengambil sistem uang berbasis logam emas dan perak. Sistem fiat money dihapus diganti sistem dinar dirham. Ini adalah cara paling praktis untuk mengakhiri inflasi abadi dan menyelesaikan persoalan finansial yang berasal dari fluktuasi nilai mata uang.

Kalaupun Negara perlu mencetak uang kertas, uang tersebut harus di back up dengan emas dan perak. Sehingga, kombinasi uang logam emas dan perak, dan uang kertas yang dijamin dengan emas dan perak, keseluruhannya merupakan pengejawantahan uang yang berbasis emas dan perak.

Sistem uang berbasis emas dan perak ini, diterapkan seiring dengan penghapusan riba dan transaksi non riel di pasar uang, pasar saham, dan pasar komodity berjangka. Seluruh warga negara didorong beraktivitas ekonomi secara riel dengan membentuk Syirkah (Kerjasama Bisnis) baim berbentuk Mudlorobah, Inan, Abdan,  atau gabungan antara ketiganya. Syirkah-syirkah ini akan menggantikan eksistensi perseroan saham (PT) dalam sisten kapitalis.

Dengan sistem uang berbasis dinar dan dirham, Daulah Khilafah akan melalukan transaksi internasional dengan berbagai negara didunia, baik dalam kegiatan Ekspor maupun Impor dengan alat pembayaran berupa emas. Khilafah akan membayar dengan emas (dinar) dan hanya menerima pembayaran dengan emas. Inilah, cara paling praktis untuk mengakhiri dominasi dolar terhadap dunia.

Dan saat dominasi dolar diakhiri, amerika tidak akan dapat mengeksport krisis dan membebankan dampak krisis ekonomi amerika kepada dunia melalui dolarnya, karena dunia hanya menerima dan melakukan pembayaran dengan mata uang berbasis logam emas atau perak. Akhirnya, Krisis hanya akan melanda Amerika dan dunia selamat dari dampak krisis Amerika.[]

Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik


Minggu, 10 Juli 2022

Pakar: Ekonomi Indonesia Makin Buruk


Tinta Media - Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., Ak., CA., menyatakan bahwa ekonomi Indonesia makin buruk.
“Menurut saya, ekonomi kita (Indonesia)  makin buruk,” tuturnya dalam Program Kabar Petang: Antara Sri Lanka dan Optimisme Sri Mulyani, Selasa (28/6/2022) di kanal Youtube Khilafah News.

Ia mengatakan ini kontradiktif dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia akan aman dan baik-baik saja. “Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis utang dan bernasib sama seperti Sri Lanka,” ucapnya.

Ia mengungkapkan untuk mengetahui Indonesia aman atau tidak dapat dilihat dari kebijakan fiskal yang terkait dengan pendapatan dan kebijakan belanja negara. "Apakah fiskal kita sedang sehat atau tidak? Kalau bicara fiskal itu terkait dengan pertama, pendapatan. Sumbernya dari mana? Kedua, kebijakan belanja negara. Belanja dialokasikan ke mana?” ungkapnya.

Faktanya, dari sisi fiskal antara Indonesia dengan Sri Lanka tidak jauh berbeda.
“Terbelit utang, kemudian mengandalkan pajak (PPN-nya), APBN yang sangat besar. Itu kan menunjukkan bahwa fiskal Indonesia tidak sehat-sehat saja,” tuturnya.

Ditambah pernyataan terbaru dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa pemerintah tidak mungkin menambah subsidi. “Tidak mungkin lagi pemerintah katanya menambah subsidi lagi karena pemerintah sudah menggelontorkan subsidi sampai 502 triliun,” imbuhnya.

Jika diperhatikan dari sisi utang pada bulan Mei 2022 sudah menyentuh di atas 7002 triliun.“Angka yang sangat fantastis,” ucapnya.

Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah mengambil kesimpulan aman-aman saja. 
“APBN defisit, bunga sangat mencekik. Jika bunganya saja bebani APBN tahun 2022 ini menyentuh angka 407 triliun. Sementara defisit APBN diperkirakan 840 triliun, bagaimana bisa mengambil kesimpulan aman-aman saja?” tanyanya.

Ia membeberkan kondisi di Sri Lanka tidak bisa dipisahkan dengan krisis global secara umum. Selain fiskalnya buruk karena ketergantungan kepada utang dan impor, diperparah dengan kondisi ekonomi global saat ini, yaitu:

Pertama, yang sering menjadi kambing hitam itu perang Ukraina-Rusia. “Perang Ukraina-Rusia menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan,” katanya.

Kedua, krisis ditambah dengan Covid-19 yang belum selesai secara tuntas. “Beberapa negara juga muncul terkait dengan dampak Covid-19 ini termasuk Sri Lanka. Devisa mereka menurun drastis karena kunjungan wisata yang sangat rendah,” ucapnya.

Ketiga, kebijakan dari ekonomi Cina. Cina dilanda dampak Covid-19 dan menargetkan angka Covid-19 zero sehingga berdampak pada ekonomi global.

Kebijakan Amerika Serikat dalam menaikkan suku bunga Fed (Bank Sentral) menurutnya berdampak bagi negara-negara berkembang disebut outflow dengan kata lain dana yang kembali ke kandangnya.

“Banyak dana dari Eropa dan Amerika dengan kebijakan menaikkan suku bunga Fed ini maka mengalir kembali karena investasi yang diberikan Amerika Serikat itu lebih besar dengan naiknya suku bunga,” ujarnya.

Akibatnya banyak investor terutama di pasar modal menarik dananya dari negara-negara berkembang. “Tujuannya Amerika Serikat menaikkan suku bunga Bank Sentralnya itu untuk menarik dolar ke mereka, istilahnya dolar pulang kampung,” ungkapnya.

Dampak Krisis Global 

Ia menjelaskan dampaknya bagi Indonesia sangat nyata sebagai negara berkembang meliputi beberapa poin berdasarkan data ekonomi Indonesia.

Pertama, dampak resesi global termasuk juga kebijakan Amerika Serikat menaikkan suku bunga Fed itu telah terjadi arus modal asing yang keluar (outflow). “Data yang saya dapatkan itu bulan Mei sudah ada 96,49 triliun dana yang dari Indonesia itu keluar, outflow,” jelasnya.

Kedua, faktanya rupiah semakin melemah karena hukum permintaan-penawaran ketika dolar banyak keluar, otomatis rupiah melemah dan dolar semakin menguat. “Kita melihat satu dolar terakhir, nilai rupiah terhadap dolar itu sangat naik di awal bulan Juni. Dolar berada di angka Rp 14.450, di 20 Juni kemarin sudah bertengger di angka 14.850, ada kenaikan Rp 400 per dolar,” tuturnya.

Maka dampaknya terhadap ekonomi lokal, ia mengungkapkan bahwa bahan baku yang diimpor naik karena adanya pasokan yang berkurang akibat krisis perang Ukraina-Rusia, ditambah nilai rupiah yang melemah.
“Akhirnya harga bahan baku impor dipastikan naik sehingga produk juga semakin mahal,” ungkapnya.

Ketiga, perdagangan ekspor turun. Berdasarkan data pusat statistik di bulan Mei 2022 menunjukkan ekspor Indonesia turun sebesar 21,29 persen. “Persentase ini sangat besar,” imbuhnya.

Ia menegaskan, ketiga faktor yang mempengaruhi ekonomi Indonesia meliputi:
Pertama, modal keluar. Kedua, dolar menguat dan rupiah yang melemah berdampak pada bahan baku yang mahal. "Ketiga, ekspor kita turun, pendapatan masyarakat menurun, devisa juga turun dan yang terakhir harga minyak itu semakin tinggi," ungkapnya. 

“Hampir 50 persen minyak kita sangat tergantung pada impor, maka ketika harga minyak makin tinggi maka beban APBN semakin tinggi sehingga sulit bagi kita menghindari untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM). Makanya dilematis antara menaikkan atau tidak,” tegasnya.

Baginya, pernyataan pemerintah bahwa Indonesia aman hanya sekedar psikologis yang ingin ditunjukkan penguasa saja.
“Melihat indikator-indikator makro tadi saya ragu bahwa ekonomi Indonesia aman-aman saja,” pungkasnya. [] Ageng Kartika
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab