Berulangnya Kelangkaan Gas, Rakyat Butuh Sistem Tegas
Tinta Media - Sumber energi merupakan hal utama yang dibutuhkan rakyat untuk menunjang kehidupan. Keberadaan sumber daya tersebut seharusnya bisa dengan praktis terpenuhi, selama pengelolaannya amanah dan mengutamakan hak rakyat. Namun, apa jadinya jika sumber daya yang ada justru dikapitalisasi? Betapa banyak kecurangan yang terjadi dan menggadai nasib rakyat.
Kelangkaan LPG, Bukti Serakahnya Kapitalisme Sekuleristik
Di beberapa daerah, dikabarkan LPG kembali mengalami kelangkaan. Hal ini juga dialami warga Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara (cnbcindonesia.com, 24/7/2023). Kondisi serupa juga dilaporkan dari Bengkulu (rakyatbengkulu.disway.id, 17/7/2023). Bahkan, para warga rela mengantre dengan meninggalkan tabung kosong dan fotocopy KTP, serta Kartu Keluarga berhari-hari di tempat penjualan gas. Gas melon yang ada pun dijual selangit, hingga mencapai Rp40 ribu per tabung.
Operasi pasar langsung dilakukan pemerintah untuk menindak kelangkaan tersebut. Namun, faktanya usaha ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Rakyat masih banyak yang kesulitan mengakses gas untuk kebutuhan harian.
Namun, masih banyak juga wilayah-wilayah yang memiliki stok gas dalam status aman. Artinya, distribusi gas tidak merata di setiap wilayah. Banyaknya kasus penimbunan pun ditemukan di lapang. Penimbunan dilakukan demi mendapatkan keuntungan lebih saat harga naik. Tentu saja hal tersebut merugikan masyarakat.
Fakta buruknya distribusi dan adanya praktik penimbunan menjadi masalah yang terus berulang. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan negara tak mampu secara tegas memutus mata rantai kecurangan yang dilakukan. Operasi pasar yang dilakukan, tak mampu memberi solusi secara efektif.
Kenyataan yang ada merupakan refleksi diterapkannya sistem kapitalisme yang sekuleristik. Sistem ini hanya mengutamakan keuntungan materi, tanpa mengindahkan aturan benar salahmya perbuatan. Keserakahan menjadi tuan. Alhasil, rakyat yang dirugikan.
Islam Menjaga Kebutuhan Rakyat
Sungguh kita membutuhkan sistem yang mengintegrasikan aturan agama dalam kehidupan. Dengan sistem yang berpondasikan aturan agama, akan lahir individu-individu jujur yang amanah.
Tak hanya itu, negara pun wajib menerapkan aturan agama dalam menerapkan regulasi bagi kebutuhan publik. Ini karena agama menetapkan bahwa kebutuhan rakyat adalah prioritas utama yang wajib dipenuhi negara. Dengan demikian, negara akan menetapkan regulasi yang mengutamakan hak rakyat. Negara akan menjerat pelaku kecurangan yang menyebabkan kesusahan rakyat, sehingga tercipta efek jera bagi setiap pihak yang tak bertanggung jawab.
Islam-lah satu-satunya harapan. Sistem yang menerapkan aturan syariat Islam secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan.
Menyoal tentang gas dan sumber energi lainnya, Islam menetapkan bahwa sumber energi untuk kebutuhan (hajat) hidup orang banyak menjadi milik utama bagi seluruh rakyat. Negara wajib mengelolanya dan diperuntukkan bagi rakyat secara menyeluruh tanpa ada diskriminasi.
Rasulullah saw. bersabda bahwa "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Maknanya, Islam menegaskan bahwa semua sumber energi adalah milik rakyat seutuhnya, tak boleh diswastanisasi, apalagi dikapitalisasi. Negara wajib memfasilitasi pengelolaan sumber daya energi hingga siap pakai di tangan rakyat.
Dengan konsep Islam, kepentingan rakyat mampu terjaga secara sempurna. Negara mampu berfungsi sebagai perisai yang menjaga umat seutuhnya.
Wallahu a'lam.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
