GANTI REZIM GANTI SISTEM, DENGAN SYARIAH DAN KHILAFAH

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 01, 2022    Comment   

GANTI REZIM GANTI SISTEM, DENGAN SYARIAH DAN KHILAFAH

Tinta Media - Rezim ini brengsek, setuju. Karena realitasnya memang demikian. Namun, bukan hanya rezim yang brengsek, tetapi juga sistem.

Sistem sekuler demokrasi yang diterapkan di negeri ini dan negeri kaum muslimin lainnya brengsek. Karena telah merampas hak Allah SWT untuk mengatur manusia. Allah SWT telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Alam semesta dan kehidupan tunduk pada hukum Allah SWT, namun manusia dihalangi untuk tunduk kepada Allah SWT oleh demokrasi. 

Allah SWT pemilik kedaulatan, hak untuk membuat hukum, memerintah dan melarang, dirampas oleh demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Manusia membuat hukum sendiri, akhirnya manusia bertarung untuk berebut kekuasaan untuk membuat hukum yang menguntungkan dirinya masing-masing.

Padahal, Allah SWT telah menurunkan wahyu sebagai sumber hukum untuk segenap manusia. Hukum yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal, menentramkan hati, menjamin kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat.

Jadi kalau sistemnya juga brengsek, tak bisa solusinya hanya dengan copras capres. Harus ganti rezim dan sistem. Pertanyaannya, dengan apa mengganti sistem sekuler demokrasi?

Jawabnya, jelas bukan dengan sosialisme komunisme. Harus dengan syariah Islam dan Khilafah.

Syariah dan Khilafah adalah solusi ganti sistem demokrasi sekuler yang menyengsarakan negeri ini. Syariah dan Khilafah adalah masa depan Indonesia dan dunia.

Lalu, siapa yang akan memimpin umat menggantikan rezim hari ini ?

Jawabnya adalah putera putera terbaik umat Islam, yang konsisten memperjuangkan Syariah dan Khilafah. Merekalah, generasi harapan pengganti, yang bersih dari dosa-dosa politik akibat penerapan sistem demokrasi.

Sudah sepatutnya, segenap umat Islam berjuang menegakkan sistem Islam. Bukan sibuk copras capres dan melanggengkan sistem demokrasi.

Umat Islam hanya boleh dan wajib berjuang, berkorban untuk Islam. Jangan mau ditipu lagi oleh demokrasi, dengan berjuang untuk dan atas nama copras capres. [].

.

Follow Us Ahmad Khozinudin Channel

https://heylink.me/AK_Channel/

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

GANTI REZIM GANTI SISTEM, MENJAWAB ASPIRASI KEGELISAHAN MAHASISWA

@tintamedia 0 Dibaca    April 19, 2022    Comment   

GANTI REZIM GANTI SISTEM, MENJAWAB ASPIRASI KEGELISAHAN MAHASISWA

Tinta Media - Penulis mencermati arah pergerakan mahasiswa yang berdemo pada tanggal 11 April 2022. Dari sisi tuntutan, memang aspirasi mahasiswa masih terbelah.

Ada yang masih bersifat praktis pragmatis, sekedar menuntut tolak Pemilu dan Tolak Jokowi tiga periode. Tuntutan ini juga sejalan dengan tuntutan yang disuarakan partai, termasuk PDIP. Dengan demikian, secara tak langsung tuntutan seperti ini tidaklah murni tuntutan mahasiswa, melainkan juga tuntutan partai politik.

Sebagaimana diketahui, PDIP juga ngotot menolak penundaan Pemilu termasuk juga menolak wacana tiga periode Presiden. Hal yang sama juga disuarakan oleh Ade Armando.

Sebelum dikeroyok massa, Ade juga telah menegaskan dirinya sejalan dengan aspirasi mahasiswa yang menolak tunda Pemilu dan Presiden tiga periode karena bertentangan dengan konstitusi. Ade hanya menolak, jika demo dilakukan untuk meminta Jokowi turun.

Secara tidak langsung, tuntutan praktis pragmatis seperti ini menguntungkan partai politik yang ingin mengambil alih kekuasaan melalui Pemilu, sebagaimana ditempuh PDIP. Meskipun Persiden Jokowi petugas PDIP, namun kue kekuasaan banyak dinikmati oleh Luhut Panjaitan. Karena itu, PDIP merasa rugi mendukung narasi tunda Pemilu atau Jokowi tiga periode, karena legitnya kekuasaan hanya dinikmati Luhut Panjaitan.

Dengan Pemilu baru, PDIP berharap dapat mengambil alih kendali kekuasaan dan menempatkan kader yang lebih loyal ketimbang Jokowi. Tetapi pada saat yang sama, PDIP enggan Jokowi diturunkan karena akan berdampak pada elektabilitas PDIP. Andai saja Presiden bukan berasal dari PDIP, dipastikan PDIP adalah partai yang paling kencang meneriakkan tuntutan Jokowi turun.

Sebenarnya, selain tuntutan tolak tunda Pemilu dan Jokowi tiga periode, juga ada tuntutan Jokowi mundur. Meskipun tuntutan ini lebih kongkrit, tetap saja masuk kategori tuntutan pragmatis.

Sebab, setelah Jokowi mundur tetap saja utang Indonesia diatas Rp 7000 triliun dan akan terus bertambah. Seluruh SDA dan tambang dikuasai asing. Berbagai sengkarut persoalan bangsa akan tetap membelit Indonesia.

Namun, ternyata ada juga suara-suara mahasiswa yang ideologis seperti yang disuarakan oleh Rizky Awal, Ketua GP-PMI. Rizky menilai, problem bangsa Indonesia bukan hanya rezim, tetapi juga sistem. Pergantian rezim sudah berulangkali terjadi, namun penderitaan rakyat tetap abadi.

Rizky kemudian menawarkan syariah dan Khilafah, sebagai tindak lanjut dari narasi ganti rezim ganti sistem. Menurutnya, dengan mengutip pernyataan Rocky Gerung, keadilan hanya dapat dicapai dengan menerapkan sistem Islam.

Kami dari KPAU, bersama sejumlah elemen Ulama dan Tokoh Jabodetabek, pada Rabu 13 April 2022 sengaja mengadakan Press Comference untuk menyampaikan pandangan tentang berbagai persoalan bangsa, termasuk merespons tuntutan ganti rezim ganti sistem yang disuarakan mahasiswa. Kami akan lebih spesifik menjelaskan bagaimana Khilafah sebagai alternatif sistem, akan mampu menyelesaikan problematika yang mendera bangsa Indonesia.

Kami mengambil tema acara 'TUNDA PEMILU, PRESIDEN TIGA PERIODE, PEMILU 2024, PERCEPAT PEMILU ATAU PERCEPAT TEGAKAN KHILAFAH'. Sebuah tema yang ingin menyampaikan jawaban atas berbagai kegelisahan anak bangsa atas masa depan bangsa Indonesia.

Kami meyakini, tolak tunda Pemilu dan Presiden tiga Periode tidak akan menuntaskan problem sistem yakni kerusakan akibat diterapkannya ideologi kapitalisme liberal di negeri ini. Pemilu 2024 atau kalaupun dipercepat, tetap saja akan melanggengkan kapitalisme liberal yang mengatur negeri ini. Yang diuntungkan dari penerapan ideologi kapitalisme liberal adalah kaum oligarki, bukan rakyat.

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Ketua Umum KPAU

Catatan Pengantar Press Conference dengan tema 'TUNDA PEMILU, PRESIDEN TIGA PERIODE, PEMILU 2024, PERCEPAT PEMILU ATAU PERCEPAT TEGAKAN KHILAFAH'

Untuk Mewujudkan Perubahan, Ketua GP-PMI: Ganti dengan Sistem yang Kuat

@tintamedia 0 Dibaca    April 15, 2022    Comment   

Untuk Mewujudkan Perubahan, Ketua GP-PMI: Ganti dengan Sistem yang Kuat

Tinta Media - Ketua Gerakan Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (GP-PMI) Rizqy Awal menuturkan bahwa untuk mewujudkan perubahan, dengan mengganti sistem yang kuat bukan hanya mengganti rezimnya.

“Mewujudkan perubahan bukan hanya mengganti rezim saja tapi mengganti dengan sistem yang baru, sistem yang kuat,” tuturnya dalam Program Kabar Petang: Saatnya Mahasiswa Bersatu Bergerak Mewujudkan Perubahan, Senin (11/4/2022) di kanal Youtube Khilafah News.

Ia berpendapat saat ini mahasiswa harus mempunyai arah pandangan untuk mengganti tidak sekedar arah rezimnya saja. “Yang harus kita perhatikan adalah saat ini mahasiswa harus mempunyai arah pandangan untuk mengganti tidak sekedar arah rezimnya saja yang membangun akhlak rezim saja, tetapi juga membangun sistem yang baru, sistem yang kuat,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Islam sebagai solusi yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki bangsa.

“Di bulan Ramadhan ini, kenapa tidak kita menjadikan syariat Islam sebagai jalan untuk memperbaiki bangsa,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintahan saat ini tidak layak untuk dipertahankan. “Sistem yang hari ini dibangun itu harus diganti karena percuma jika kita memilih rezimnya diganti tapi sistem yang ada itu tetap,” ujarnya.

Ia melanjutkan alasannya dengan istilah untuk sistem yang ada seperti memelihara mobil yang rusak.

“Siapa pun presidennya akan tetap mobil rusak yang dipakai,” tegasnya.

Baginya, demokrasi saat ini tidak perlu diperbaiki tetapi harus diganti dengan sesuatu yang kuat yaitu sistem Islam.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini Pancasila yang didengung-dengungkan tidak bertentangan dengan Islam, maka seharusnya Islam bisa diterapkan di dalam kehidupan negara. “Karena nilai-nilai Islam sesuai dengan bernegara, bahkan saya cukup meyakini pernyataan Bung Rocky Gerung, ia melihat hanya Islam saja yang bisa menunjukkan keadilan ini. Kita meresponsnya itu dengan bahasa politik bahwasanya keadilan itu hanya bisa ditegakkan ketika sistem Islam yang sempurna ini tegak,” jelasnya.

Ia menyatakan selama ini jika sepakat Pancasila disebut bagian dari Islam maka harus mengusung Islam.

“Ya sudah, kita mengusung Islam saja untuk bisa menjadi jalan pintas, jalan utama dalam menyelesaikan kondisi problematik kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada hari ini,” pungkasnya.[] Ageng Kartika