Tinta Media: Ganti Sistem
Tampilkan postingan dengan label Ganti Sistem. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ganti Sistem. Tampilkan semua postingan

Rabu, 30 Agustus 2023

Atasi Korupsi, Pamong Institute: Ganti Sistem Bukan Hanya Ganti Pemain

Tinta Media - Menanggapi korupsi di negeri ini yang sudah sistemik, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyatakan tidak cukup hanya mengganti orang namun juga sistemnya.

“Mengatasi korupsi sistemik, tidak cukup dengan mengganti orang, tapi harus ada perubahan yang sistemik,” ungkapnya di Kabar Petang: Megawati vs KPK? di kanal Youtube Khilafah News, Senin (28/8/2023).

Ia menjelaskan, korupsi di negeri ini didukung oleh sistem demokrasi yang mahal sehingga para oligarki politik maupun oligarki ekonomi bisa mencengkram negeri ini bahkan membuat aturan yang menguntungkan kepentingan mereka.

"Oleh karenanya, perlu memperbaiki sistem dengan sistem yang baik. Sistem yang berasal dari Dzat Yang Maha Baik yaitu sistem Islam yang kita kenal dengan sistem pemerintahan Islam," tegasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, masyarakat harus diberikan edukasi yang baik, sehingga mau berpartisipasi untuk ikut mengontrol dan mengoreksi penguasa. 

Tiga Sisi

Untuk memperbaiki korupsi ini, Wahyudi menyampaikan tiga hal. Pertama, memperbaiki sumber daya manusia baik aparat hukum, maupun aparat birokrasi, dan politisi.

"Mereka harus orang yang bertakwa, bermoral, berintegritas dengan memberikan kesejahteraan yang cukup. Tidak rakus atau tamak sehingga mereka kalau disuruh korupsi enggak mau, bahkan ditawar-tawari korupsi mereka enggak mau,” bebernya.

"Kedua, menciptakan sistem yang baik yang bisa mencegah bahkan mengantisipasi terjadinya praktek korupsi," terangnya. 

Sistem hukum dalam praktek demokrasi yang mahal, menurutnya, bisa disalahgunakan. "Jadi sistem itu memang harus dibuat dan diciptakan dan diperbaharui menjadi sistem yang lebih efisien, lebih efektif dan murah sehingga dia akan bisa mendukung untuk terjadinya penurunan angka korupsi,” jelasnya.

Ketiga, sebutnya, mengubah kultur masyarakat agar peduli bahkan berpartisipasi untuk turut serta mengingatkan para pejabat dan politisi untuk tidak melakukan praktek-praktek yang keliru.

“Kalau dalam sistem demokrasi mengingatkan penguasa dan pejabat dianggap sebagai hak. Dalam Islam, menasehati penguasa merupakan kewajiban," ungkapnya. 

Kewajiban ini, terangnya, kalau dilaksanakan mendapat pahala dari Allah Swt. dan kalau ditinggalkan bisa mendapatkan dosa. 

"Saya pikir itulah yang perlu kita perbaiki dan kalau kita bisa melakukan ketiga-tiganya, negeri ini akan menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. [] *Yung Eko Utomo*

Selasa, 01 Agustus 2023

IJM: Butuh Perubahan di Tengah Kebobrokan Sistem Sekuler Kapitalisme

Tinta Media - Menyikapi munculnya Petisi 100 dari para tokoh yang berisi desakan agar MPR dan DPR RI memakzulkan Presiden Joko Widodo, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnu Wardana menyampaikan bahwa umat Islam membutuhkan perubahan di tengah kondisi kebobrokan sistem sekuler kapitalisme.

"Tentu kita (umat Islam) membutuhkan perubahan di tengah-tengah kondisi yang rumit seperti sekarang ini di tengah kondisi kebobrokan sistem yang ada (sekuler kapitalisme)," ujarnya dalam program Aspirasi: Pemakzulan Jokowi Kandas? Di kanal YouTube Justice Monitor, Minggu (23/7/2023).

Ia melanjutkan, jalurnya bisa lewat konstitusional formal pemilihan umum atau pengajuan seperti yang dilakukan Petisi 100 tersebut. Tetapi menurutnya, tentu ini tidak akan sampai pada konteks perubahan yang diharapkan. 

"Apalagi dalam konteks ingin mengarah pada perubahan hakiki, yaitu tegaknya syariah dalam naungan Khilafah," lanjutnya.

Ia berpendapat, yang sebenarnya dibutuhkan untuk perubahan hakiki adalah jalan konstitusional nonformal. "Yaitu perubahan asasi (mendasar) melalui jalan umat (taghyir 'an thaariqil ummah)," ucapnya.

Dan Agung juga menegaskan, itu harus menjadi konsekuensi yang mesti dilakukan oleh umat Islam dengan mengikuti metode Nabi Muhammad SAW untuk perubahan yang sesungguhnya.

"Subjek politiknya harus berubah, institusi politiknya harus berubah. Juga, sampai sistem dan ideologi politiknya berubah. Dari subjek institusi, ideologi, politik dan sistem sekuler kapitalisme seperti sekarang ini, menuju subjek politik yang Islami," tegasnya.

Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap bangsa dan negeri ini, Ia pun mendakwahkan bahwa perubahan ke arah institusi politik dan sistem politik yang benar (hakiki) itu adalah yang sesuai dengan syariah Islam dan sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah).

"Dan juga ideologi politik yang sesuai dengan Islam," pungkasnya," [] Muhar

Sabtu, 13 Mei 2023

PA 212: Kalau Mau Perubahan, Harus Ganti Sistem

Tinta Media - Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Ma'arif menuturkan, jika mau ada perubahan harus ada kesadaran umat dan tokoh umat untuk mengubah sistem.

"Harus ada kesadaran dari umat, serta tokoh umat termasuk pemimpin umat akan hal ini. Kalau mau ada perubahan, ya harus berubah juga sistemnya," ungkapnya dalam acara Diskusi Online Media Umat: Ramai Ramai Copras Capres, Dimana Posisi umat? Senin (8/5/2023) di kanal YouTube Media Umat.

Menurutnya, Jika umat dan tokoh umat tidak memiliki kesadaran terkait kondisi ini, maka rezim yang sedang menjalankan sistem ini akan terus memainkan irama -  iramanya di atas penderitaan umat yang mayoritas ini.

Ia menilai, sistem yang ada sekarang sangat tidak memberikan ruang kepada rakyatnya yang memiliki kualitas, kemampuan serta potensi untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik.

"Faktanya, nasib 250 juta lebih rakyat saat ini seolah-olah hanya ditentukan oleh sekitar 10 orang saja yaitu para kepala partai. Hal ini dibuat sedemikian rupa karena tetap saja sebagai pengambil keputusan prerogatif itu adalah para kepala partai. Sistem ini juga adalah sistem yang membuat ada pembatas antara rakyat dengan pemimpinnya, yang akan sangat berat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kondisi ideal bagi rakyat," ujarnya.

Menurutnya, ini yang harus disadari oleh umat kalau mau berubah, harus berubah sistemnya. Kalau tidak, akan terus begini berulang-ulang jatuh ke lubang yang sama berulang kali bukan hanya dua kali, karena sistemnya yang membuat seperti ini. "Fakta yang ada kita melihat para pemimpin partai saat ini sangat kecil visi dan misi mereka agar Islam bisa tegak, tidak bisa dipungkiri," tegasnya. 

Lebih lanjut, Ustadz Slamet Ma'arif menyampaikan, semangat umat ini semestinya bisa terus dijaga dan dipertahankan, umat dan tokoh - tokoh umat harus memiliki kesamaan untuk merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Sehingga semangat bersatu ini yang harus terus ditumbuhkan.

Umat dan pemimpin umat harus bisa berpikir bagaimana merubah sistem ini dan tahun 2024 nanti merupakan salah satu jalan konstitusional untuk merubah sistem yang ada. "Kalaulah kita masih memilih partai yang ada yang menjalankan sistem yang selama ini berjalan, berarti kita tidak ingin berubah, namun jika kita tidak memilih bahkan menenggelamkan partai - partai yang ada artinya kita sedang mengubah kondisi itu secara konstitusional dan tahun 2024 adalah pintu masuk menuju itu," ujarnya.

Ia menilai memilih partai yang ada hanya akan menambah menyengsarakan rakyat. "Mereka yang membuat hukum sendiri, juga mengingkari janji dan aspirasi rakyatnya, tapi hanya mengikuti aspirasi partainya saja.
Umat harus cerdas, apapun yang dihadapkan kepada kita tetap akan dipertanggung jawabkan oleh kita dihadapan Allah SWT bukan hanya sekedar pilih memilih saja," pungkasnya.[] Pakas Abu Raghib
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab