Kapitalisme Menggerus Fitrah Ibu

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 16, 2024    Comment   

Kapitalisme Menggerus Fitrah Ibu

Tinta Media - Baru-baru ini viral sebuah kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Setidaknya, telah ada dua kasus yang sama di tempat yang berbeda terjadi dalam sepekan terakhir. Desakan kebutuhan ekonomilah yang mendorong para ibu tersebut melakukan tindak asusila terhadap anak mereka. (CNN 08/06/2024)

Mereka nekat melakukan hal tersebut karena mendapat iming-iming dari salah satu teman di akun sosial media, Facebook. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang besar kepada target, kemudian target diminta foto dengan memegang KTP. Selanjutnya, pelaku kejahatan meminta korban untuk berfoto tanpa busana dengan imbalan uang dengan nominal besar.

Ketika perintah tersebut dituruti, pelaku kejahatan akan meminta lebih, yaitu melakukan hubungan intim sembari direkam dalam video. Apabila target menolak, maka pelaku kejahatan akan mengancam dengan menyebarkan foto tanpa busana sebelumnya. (Liputan6, 09/06/2024)

Adanya peristiwa ini seakan mencerminkan gagalnya sistem pendidikan hari ini dalam mencetak individu yang beriman dan berkepribadian Islam. Mereka rela menabrak segala garis halal/haram hanya untuk mengedepankan duniawi. Tidak heran, segala bentuk pelanggaran syariat merajalela dan sangat mudah ditemukan.

Ini merupakan tamparan keras bagi kita semua, terutama para wanita yang kelak mengemban amanah menjadi ibu. Tentunya, peran menjadi ibu memerlukan bekal ilmu yang sangat banyak, mulai dari agama sampai dari sisi life skill. Kejahilan seorang ibu akan membawa pengaruh buruk bagi generasi selanjutnya.

Fakta-fakta yang terjadi seperti ini sungguh menyayat hati, seolah fitrah ibu yang penuh kasih sayang, lemah lembut nan sabar hilang tergerus oleh sistem sekuler yang begitu jahat. Dalam sistem sekuler (pemisahan agama dari kehidupan) ini, hukum-hukum Allah tidak lagi menjadi prioritas perbuatan, sehingga para perempuan terjebak dalam perilaku kebebasan tanpa batas, tidak ada rasa malu ataupun takut. Aktivitas perzinaan di anggap hal biasa, membunuh dianggap perbuatan sepele, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, peristiwa ini juga menunjukkan lemahnya negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sering kali 'sejumlah uang' menjadi faktor utama tindak kriminal, termasuk dalam kasus ini.

Kondisi hari ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kita jauh dari kata sejahtera. Harga bahan pokok yang melangit ditambah tingginya biaya pendidikan dan kesehatan membuat masyarakat mau tidak mau harus berupaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang demi melangsungkan kehidupan. Beban ekonomi yang berat inilah yang menyebabkan fitrah ibu terberangus dalam arus kerusakan liberalisme sekularisme.

Berbeda halnya dengan Islam. Islam memiliki sistem pendidikan yang sistematis dan sempurna. Kurikulum pendidikan dibangun dengan asas akidah Islam. Strategi pendidikan adalah untuk membentuk aqliyah dan nafsiyah Islam. Tujuan dalam pendidikan yaitu membentuk kepribadian Islam.

Pendidikan merupakan suatu wadah yang digunakan untuk memperkenalkan, menanamkan, dan mengembangkan karakter pada anak untuk dapat lebih mengenal fitrahnya. Sebab, pembentukan perilaku seseorang sesuai dengan apa yang telah ia dapatkan. Maka, di sini peran pendidikan sangat dibutuhkan dalam menyiapkan manusia-manusia yang siap berperan sesuai fitrahnya masing-masing.

Sebuah keluarga merupakan sekolah pertama dalam hal agama dan moral. Keluarga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mencetak generasi, terutama ibu, sosok yang paling dekat dengan anak. Ibulah pemegang kendali penuh dalam pola asuh dan pendidikan anak. Sehingga, sangat dibutuhkan para ibu yang bertakwa dan teredukasi Islam di setiap rumah anak muslim.

Sistem ekonomi dalam Islam juga jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Kesejahteraan seluruh elemen masyarakat adalah satu hal yang selalu dan terus diupayakan. Allah telah memerintahkan para pemimpin kaum muslim untuk mengelola harta umat dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Syariat Islam juga telah mencegah harta beredar di kalangan orang kaya saja sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.

Begitulah gambaran sederhana saat Islam diterapkan dalam lini kehidupan. Individu bertakwa lahir dari keluarga bertakwa. Disertai kontrol masyarakat yang tercipta kehidupan amar ma'ruf nahi mungkar, membuat kemaksiatan akan selalu mendapat teguran. Dengan pengelolaan harta umat yang bijaksana, maka seluruh keluarga dalam darul Islam akan sejahtera. Tidak akan ada kasus kriminal yang terpaksa harus dilakukan karena alasan terimpit ekonomi. Wallahu a'lam bishawaab.

Oleh: Nabilah Rohadatul 'Aisy, Sahabat Tinta Media

Pengamat: Ada Mobilisasi Dana Rakyat melalui Tapera oleh Pemerintah?

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 11, 2024    Comment   

Pengamat: Ada Mobilisasi Dana Rakyat melalui Tapera oleh Pemerintah?

Tinta Media - Menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh pekerja mengikuti program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), Pengamat Ekonomi Syariah Ustazah Nida Sa'adah, SE.Ak., MEI., menduga ada mobilisasi dana dari rakyat oleh pemerintah.

"Kalau bahasa yang digunakan pemerintah terkait latar belakang kebijakan Tapera adalah ketersediaan rumah, sementara rakyat yang sudah memiliki rumah juga harus ikut program ini, maka diduga dengan jelas bahwa ada kebutuhan pemerintah untuk memobilisasi dana dari masyarakat," tutur Ustazah Nida kepada Tinta Media, Jumat (07/06/2024).

Terlebih, lanjutnya, badan pengelola Tapera jelas-jelas dari pemerintah, yaitu Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan, dan juga profesional. "Jadi, terlihat jelas bahwa pengelola dana Tapera ini adalah pemerintah," ungkapnya.

Ustazah Nida Sa'adah mengatakan, ketika suatu negara berencana untuk menarik banyak pungutan selain pajak yang sebetulnya sudah sangat memberatkan bagi masyarakat, ini bisa menjadi indikator bahwa ada masalah dalam sistem keuangan negara itu, sehingga membutuhkan banyak pemasukan dari sumber-sumber yang lain

Ketika ditanya bagaimana perspektif Islam terhadap situasi ini, Ustazah Nida Sa'adah menjelaskan bahwa ada banyak hal yang bisa diurai, pertama dari aspek sistem keuangan negara.

"Kalau kita menggunakan sistem syariat Islam, niscaya keruwetan sistem Tapera ini tidak akan pernah terjadi," ujar Ustazah Nida.

Ustazah Nida juga menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan negara Islam yang dipraktikkan dalam sistem kenegaraan Rasulullah, dilanjutkan dengan para khalifah sepeninggal beliau, serta menggantikan posisi beliau sebagai kepala negara dengan meneruskan penerapan Islam secara kaffah, ada model keuangan negara yang disebut dengan Baitul Mal.

Dalam sistem keuangan Baitul Mal ini, pungutan yang dibebankan kepada masyarakat atau rakyat dari negara khilafah Islam tidak ada. Kalaupun ada, penarikan harta dari rakyat betul-betul dengan mekanisme bahwa harta itu memang berlebih dari income yang dimiliki oleh masyarakat.

"Jadi, ia memang tidak membutuhkan harta itu. Misalnya, penarikan harta zakat mal dengan mekanisme nishab. Maka, siapa pun yang mencapai batas nisab dan tidak membutuhkan harta itu karena berlebih, maka bisa dialokasikan untuk yang lain. Jadi, tidak pernah terjadi dalam sistem keuangan Baitul Mal, income yang sudah kecil harus dipotong lagi dengan berbagai pungutan oleh negara," papar Ustazah Nida.

Dalam kesempatan itu, Ustazah Nida Sa'adah juga mengungkapkan kekhawatirannya. "Kalau suatu negara semakin banyak memberlakukan pungutan kepada rakyat, berarti memang ada masalah dalam sistem keuangan negara itu."

Perspektif Islam yang kedua, menurut Ustazah Nida terkait persoalan Tapera ini adalah dari sisi  mekanisme transaksinya. Menurut Ustazah Nida, Tapera, meskipun namanya tabungan perumahan rakyat, tetapi mekanismenya sama persis dengan sistem asuransi. Dalam sistem ini, rakyat atau peserta program diminta membayar sejumlah tertentu secara rutin dan bersifat wajib. Dana itu nantinya bisa dicairkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ini sama persis dengan mekanisme asuransi, sekalipun diberi nama tabungan.

“Asuransi sendiri kalau dibahas dari sudut pandang Islam hukumnya adalah haram. Belum lagi di dalam asuransi itu dikenakan tingkat suku bunga. Berarti di situ juga ada riba. Jadi, ada haram dari aspek asuransinya dan haram dari aspek pemberlakuan riba di dalam transaksi itu. Dalam kacamata Islam, ini adalah jenis akad transaksi yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim karena melanggar mekanisme transaksi akad syari'ah," jelas Ustazah Nida.

Perspektif Islam yang ketiga, menurut Ustazah Nida adalah ditinjau dari strategi pemenuhan kebutuhan pokok di dalam Islam.  Maka, banyak literatur sistem ekonomi Islam yang menjelaskan pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, dalam hal ini berarti rumah. Ini sama sekali berbeda dengan program tapera.

Ustazah Nida menjelaskan bahwa mekanisme yang diberikan Islam terkait perumahan ini ada dua.

Pertama, mekanisme ekonomi. Mekanisme ini hanya diberlakukan bagi orang yang mampu untuk masuk ke dalam sektor ekonomi dengan cara bekerja. Yang paling penting di sini, masyarakat harus memahami bahwa kewajiban bekerja dalam Islam hanya diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan kewajibannya adalah mendapatkan nafkah, bukan bekerja.

Jadi, bagi siapa pun laki-laki yang mampu, dalam arti tidak ada hambatan secara fisik, usianya tidak sangat uzur, masih survive dan mempunyai kekuatan fisik, berarti dia harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan mendasar.

Kedua, mekanisme non-ekonomi. Berbagai kebutuhan pokok untuk bisa membangun rumah, seperti kayu, besi, paku, genteng, termasuk tanah dan lain sebagainya, diatur dengan regulasi Islam sehingga bisa didapatkan dengan sangat murah. Bahkan, itu bisa didapatkan dari pemberian negara, misal tanah.

Negara akan memberikan tanah secara gratis bagi rakyat yang betul-betul membutuhkan. Dengan begitu, alokasi income-nya bisa dipakai untuk membeli kayu dan lain-lain dengan harga yang sangat murah.

"Jika berbicara kayu, berarti kita berbicara pohon dari hutan. Bicara tentang besi, paku, aluminium, dll. berarti kita sedang berbicara tentang bahan tambang yang jika dikelola sesuai dengan Syariat Islam, maka harga jualnya semata-mata untuk menutupi biaya produksi, tidak boleh mengambil profit dari pengelolaan barang tambang itu," papar Ustazah Nida.

Menurutnya, mendapatkan rumah dengan regulasi ekonomi yang ditata dengan Syariat Islam sangat mudah dan murah. Masyarakat tidak membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memiliki sebuah rumah, termasuk tanah untuk dibangun rumah di atasnya

"Dari sini bisa dilihat bahwa problem besar terkait sulitnya mendapatkan rumah adalah karena sistem ekonomi yang dijalankan di dalam negeri yang mayoritas muslim ini tidak menggunakan sistem ekonomi Islam yang berasal dari Allah Pencipta semesta alam," terangnya.

Ia menilai kesalahan besarnya adalah karena berbagai bahan dasar untuk membuat rumah tidak dikelola dengan Syariat Islam. Kondisi ini diperparah dengan sistem politik bernegara yang juga tidak menggunakan Syariat Islam, sehingga ketika negara mengurusi urusan rakyat, perspektif yang dipakai adalah bagaimana menyediakan kebutuhan masyarakat layaknya hubungan antara pembeli dan penjual, bukan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Harusnya, pemerintah atau penguasa melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Jadi, ada mekanisme berupa subsidi murni dari negara bagi rakyat yang memang sangat tidak mampu, bukan diminta menabung. Solusinya adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui i'tha' atau pemberian dari sistem keuangan negara Baitul Mal," ungkapnya.

Terakhir, ketika ditanya tentang bagaimana seharusnya sikap masyarakat menghadapi persoalan-persoalan Tapera ini, Ustazah Nida menjelaskan, karena akadnya melanggar syariat, yaitu ada model asuransi dan ada penerapan riba meski namanya tabungan, maka secara fiqih hukumnya tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim.

"Seharusnya kita bersikap sebagaimana sikap seorang muslim, yaitu tidak melanggar aturan Allah. Bahkan, jika di situ ada kemungkaran atau hal yang bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk menyuarakan kezaliman itu," pungkasnya.[] Ida Royanti

Penguasa Tidak Etis, Tidur Nyenyak Sekali Saat Rakyat Terhimpit Ekonomi!

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 09, 2024    Comment   

Penguasa Tidak Etis, Tidur Nyenyak Sekali Saat Rakyat Terhimpit Ekonomi!

Tinta Media - Sungguh tidak etis dan memalukan. Saat penguasa negeri ini bercerita dengan begitu ringannya, bisa tidur nyenyak sekali di rumah dinas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) negeri ini.  Tepatnya  saat bermalam di Kompleks Ibu Kota Nusantara (IKN). (cnbcindonesia.com/5/6/2024)

Meskipun ceritanya sebagai kesan pertama yang lebih mengarah pada 'promosi' IKN.  Tetap saja, ini bukan sesuatu yang harus ditunjukkan kepada media. Karena hal tersebut terjadi saat kondisi rakyat Indonesia masih dalam kesulitan ekonomi.  Kelaparan,  pendidikan mahal, kesehatan yang makin tak terjangkau harganya, hingga angka pinjol di kalangan masyarakat yang terus meningkat akibat tuntutan ekonomi yang makin tinggi. Ke semuanya adalah problem kompleks yang sedang terjadi di negeri ini.  Namun, penguasa negeri ini kok masih sempat bercerita jika 'tidurnya nyenyak sekali'?

Potret penguasa seperti di atas tidak hanya sekali ini saja terlihat oleh rakyat. Contohnya, saat rakyat memperjuangkan hak mereka dengan turun ke jalan meminta pertanggungjawaban dan keadilan penguasa. Malah mangkir dengan berbagai alasan. Hingga menurunkan satuan kepolisian untuk membubarkan rakyat yang sedang menuntut haknya.

Penguasa Rasa Raja

Bukan ingin memprovokasi, tetapi ingin mengungkapkan betapa rusaknya sistem politik yang sedang berlangsung di negeri ini. Menyadarkan kembali bahwa aturan buatan manusia hanyalah racun mematikan bagi siapa saja yang meneguknya. Menghidupkan kepedulian yang mungkin selama ini sedang mati suri karena sikap individualistik yang kita miliki.

Tidakkah rakyat mulai berpikir, apakah penguasa yang tidak bertanggungjawab dan nihil empati terhadap rakyatnya adalah sifat bawaan individu penguasa itu sendiri? Ataukah karena bentuk manifestasi dari sistem yang diterapkan hari ini?

Sistem politik buatan manusia bernama demokrasi telah melahirkan penguasa-penguasa rasa raja. Setelah duduk di kursi kekuasaan, semua fasilitas hidup pasti akan didapatkan. Bahkan taraf hidupnya berada di level mewah sudah jadi kebiasaan. Inilah mengapa, saat demokrasi yang menjadi kendaraan kapitalisme sekuler diambil sebagai sistem pengaturan urusan rakyat.  Yang ada, justru rakyat melayani penguasanya.

IKN yang begitu kasat mata dibangun bukan untuk kepentingan rakyat.  Menjadi bukti bahwa penguasa memang sedang berbisnis dengan para elite pengusaha. Sedangkan rakyat sipil hanya bisa protes tanpa diberi peluang 'menang'  berhadapan dengan penguasa.

Rakyat dipaksa hidup prihatin. Masih juga mau dipalakin dengan berbagai kebijakan yang benar-benar membuat mereka murka. Saat penguasa mengiklankan rumah-rumah mewah di Kompleks IKN. Rakyat justru diperas atas nama nabung biar bisa punya rumah. Bukankah ini kebijakan yang sangat tidak manusiawi?

Tapi, beginilah jika rakyat terus bertahan tanpa menginginkan dan memperjuangkan perubahan. Masih mau saja ditipu dengan omong kosong demokrasi melalui kampanye-kampanye elit politik di atas sana.

Butuh Perubahan Mendasar Menuju Sistem Politik Terbaik Yang Melahirkan Pemimpin Terbaik

Jika rakyat menginginkan kehidupan mereka lebih baik. Tidak ada lagi cerita tentang penguasa yang lepas tangan terhadap kepentingan rakyatnya. Ataupun kisah tentang kebijakan yang menyengsarakan rakyat, menguntungkan penguasa. Maka, tidak ada jalan lain kecuali  berubah. Perubahan mendasar dimulai dari mindset rakyat tentang makna politik. Dan mengganti sistem politik yang ada hari ini dengan sistem politik yang mampu mewujudkan penguasa-penguasa yang bertanggungjawab dan takut kepada Allah SWT.

Inilah perubahan yang ditawarkan dalam Islam. Sebagai agama sekaligus sistem kehidupan. Islam memiliki aturan yang sempurna, lengkap dan komprehensif. Sistem Islam tak ada cacat karena berasal dari Yang Maha Hebat, Allah SWT. Memberikan jalan keluar bagi semua permasalahan, termasuk masalah terkait politik dan pemerintahan.

Dalam Islam, penguasa adalah pemimpin rakyat. Sedangkan pemimpin bertanggungjawab di hadapan Allah SWT atas semua yang berada dalam kepemimpinannya. Rasulullah Saw. bersabda, "Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat, dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya.” (Shahih al Bukhari)

Begitu pula, Islam telah menetapkan bagi penguasa untuk bersungguh-sungguh dalam mengurusi kepentingan rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi Saw, “Tidak seorang pemimpin mengurusi urusan kaum muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengurusi mereka. Kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka.” (Shahih Muslim)

Maka, sangat wajar jika penguasa dalam Islam sangat memperhatikan urusan rakyatnya. Bahkan kepentingan rakyat menjadi skala prioritas baginya. Potret penguasa dalam Islam, telah banyak memberikan gambaran terkait hal tersebut. Khalifah Umar bin Khaththab ra.yang rela memanggul bahan makanan pokok pada rakyat yang tidak memiliki sesuatu untuk dimasak. Begitu juga kisah seorang khalifah yang enggan menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadinya. Bahkan, kisah Khalifah Umar bin Khaththab yang tidak bisa tidur nyenyak karena takut kepada Allah SWT atas jabatan kepemimpinannya.

Suatu ketika Mu’awiyyah bin Khudayj, seorang Jenderal Suku Kindah tengah melihat keadaan khalifah Umar ra yang sangat kelelahan dan mengantuk ketika duduk. Maka, dia bertanya kepada khalifah dengan nada iba, “Tidakkah kau tidur wahai Amirul Mukminin?”. Umar pun menjawab, “Bagaimana mungkin aku bisa memejamkan mataku? Jika aku tidur di waktu malam, aku akan menyia-nyiakan kesempatanku dengan Allah.”

Sungguh, penguasa dalam Islam begitu amanah dalam memimpin, karena dorongannya adalah kesadaran akan hubungannya dengan Allah setiap waktu bukan hanya saat melakukan ibadah ritual saja. Mereka hidup sederhana karena takut pada Allah jika menggunakan harta rakyat secara zalim. Dan selama berkuasa, apa yang dimilikinya adalah milik rakyat juga bahkan dirinya sendiri didedikasikan untuk mengurusi kepentingan rakyatnya. Masyaa Allah.

Oleh: Yulida Hasanah, Aktivis Muslimah

PEPS: Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Hanya Dinikmati oleh Pemilik Modal

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 05, 2024    Comment   

PEPS: Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Hanya Dinikmati oleh Pemilik Modal

Tinta Media - Menanggapi tingginya pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua, namun rakyatnya tidak makmur, Managing Direktor Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah hanya dinikmati oleh pemilik modal.

“Bukti, bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah hanya dinikmati oleh pemilik modal,” tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (28/5/2024).

Menurutnya, ini juga menjadi bukti bahwa daerah kembali terjajah oleh VOC baru, kerja sama VOC lokal dan VOC asing, difasilitasi oleh para penguasa pusat.

Ia menambahkan bahwa ini juga bukti, bahwa kekayaan alam milik daerah dieksploitasi (baca: dirampas) secara terang-terangan, dengan menggunakan undang-undang yang menindas rakyat daerah, serta melanggar konstitusi pasal 33 ayat (3), yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” bebernya.

Menurutnya, menjajah bangsa Indonesia memang sangat nikmat. Sudah terjajah, rakyatnya malah berterima kasih kepada penjajah. “Tidak heran, VOC bisa menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama. 350 tahun,” ujarnya.

Bahkan mirisnya, lanjutnya bahwa bantuan sosial dianggap rezeki dan kemurahan hati penjajahan. “Sehingga penjajah perlu diundang kembali untuk terus menjajah,” terangnya.

“Selamat menikmati penjajahan VOC baru,” tandasnya.[] Ajira

Perempuan sebagai Penggerak Perekonomian, Tepatkah?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 21, 2024    Comment   

Perempuan sebagai Penggerak Perekonomian, Tepatkah?

Tinta Media - Baru-baru ini, dalam sebuah acara Pembukaan Pelatihan Pembuatan Kue bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) angkatan IX, Supardi yang merupakan ketua DPRD Sumbar mengatakan bahwa dirinya sangat berharap perempuan di Payakumbuh mampu mandiri secara ekonomi. Tujuannya adalah selain untuk meningkatkan ekonomi keluarga, kaum ibu diharapkan jadi penggerak perekonomian Kota Payakumbuh.

Dia juga mengatakan, selain sebagai tulang rusuk, para ibu-ibu kini banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, menurutnya ibu-ibu tersebut harus selalu meningkatkan pengetahuan. Kreativitas dan kemandirian ekonomi harus dipersiapkan. (www.cakrawala.co 10/05/2024)

Bagian dari Propaganda Kesetaraan Gender

Pernyataan ketua DPRD Sumbar tersebut disadari atau tidak merupakan bagian dari propaganda kesetaraan gender. Propaganda yang diembuskan Barat ke tengah-tengah perempuan di seluruh dunia ini telah berhasil membuat kaum perempuan berpikir bahwa posisi mereka harus sama dengan kaum laki-laki. Mereka merasa bahwa jika laki-laki bisa, maka mereka pun harus bisa. Mereka benar-benar ingin setara dengan laki-laki.

Tak heran jika saat ini banyak perempuan berlomba-lomba mengejar karier dan berusaha keras untuk mendapatkan titel pendidikan yang prestisius. Bahkan parahnya lagi, banyak perempuan yang enggan menikah dengan alasan karier.

Lihatlah, betapa propaganda yang diembuskan Barat perlahan, tetapi pasti berhasil mencuci otak para perempuan agar mereka setara dengan laki-laki.

Padahal, para perempuan tidak menyadari tujuan yang sebenarnya di balik propaganda kesetaraan gender. Propaganda tersebut jelas ingin merusak fitrah kaum perempuan.

Melalui propaganda tersebut, kaum perempuan dibuat lebih sibuk di luar rumah dan tidak punya waktu untuk mengurus buah hati serta mengatur rumah suaminya. Mereka menjadi lalai dalam mendidik buah hati, bahkan lupa tugasnya sebagai seorang istri.

Sejatinya, jika perempuan sudah rusak, otomatis generasi yang dilahirkannya pasti rusak. Faktanya seperti yang kita lihat dewasa ini, betapa banyak generasi muda yang terlibat kasus kriminal. Sebab, mereka cenderung pragmatis dalam menyikapi persoalan.

Akibatnya, dalam menyikapi permasalahan, mereka cenderung mengedepankan emosi ketimbang berpikir dengan kepala dingin. Atau yang paling membuat kita miris dan mengurut dada adalah anak-anak remaja perempuan yang banyak terlibat dalam prostitusi online alias open BO.

Kenakalan remaja yang kian meresahkan tersebut merupakan akibat dari tidak berfungsinya peran seorang ibu karena kesibukannya di luar. Mereka yang merasa kurang diperhatikan, akhirnya melakukan perilaku-perilaku negatif dengan tujuan mendapat perhatian. Sayangnya, mereka tidak memahami betul bahwa perilakunya tersebut bukan hanya akan merugikan orang lain, tetapi juga dirinya sendiri.

Selain propaganda kesetaraan gender yang membuat kaum perempuan lalai akan tugas utamanya, keberadaan sistem kapitalisme sekuler yang menihilkan peran Tuhan dalam mengatur kehidupan, juga kian memperparah kondisi yang ada. Umat makin jauh dari agamanya, sehingga akidah mereka semakin lemah. Tolok ukur hidup mereka tidak lagi halal haram, melainkan asas manfaat. Mereka merasa bebas melakukan apa saja, tak peduli sekalipun perilaku mereka bertentangan dengan hukum syara’.

Perempuan dalam Pandangan Islam

Di dalam Islam, perempuan begitu dimuliakan. Tidak ada kewajiban pada pundaknya untuk mencari nafkah. Secara syariat, Allah memilih perempuan untuk menjadi pemimpin dalam rumah suaminya dan memimpin anak-anaknya.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw.,

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang perempuan memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya. Ia akan ditanya tentang kepemimpinannya.“ (HR Bukhari)

Maka jelas, tugas utama seorang perempuan adalah mendidik anak-anak dan menjadi penyejuk bagi suaminya. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Sudah sepatutnya para perempuan berlomba-lomba dalam menyalahkan diri agar dapat menjadi contoh yang baik bagi buah hatinya, bukan justru sibuk menjadi wanita karier yang lupa akan kewajiban sebagai seorang ibu dan seorang istri. Wanita yang baik adalah wanita yang selalu sibuk memperbaiki dirinya dengan semangat belajar yang tinggi.

Sejatinya, generasi yang hebat dilahirkan dari ibu yang hebat yang senantiasa mau belajar dalam segala hal, terlebih dalam hal agama. Perempuan yang salihah akan menjadikan akidahnya sebagai landasan dalam menjalani kehidupan.

Meski Islam membolehkan perempuan untuk bekerja di ranah publik, tetapi harus tetap dalam batasan dan terikat dengan hukum syara’. Islam melarang keras perempuan menduduki posisi kekuasaan.

Untuk itu, sudah saatnya kaum perempuan bangkit untuk memperbaiki keadaan, dengan sibuk memperbaiki diri dan mempelajari ilmu agama, agar terlahir generasi emas penerus peradaban.

Tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk sibuk menjadi penopang ekonomi sebuah negara, karena semua itu hakikatnya adalah kewajiban negara bagaimanapun caranya.

Dalam sistem Islam, justru negara akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk para laki-laki, agar kaum laki-laki bisa mencari nafkah dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Dengan demikian, tidak akan ada perempuan yang harus sibuk membantu mencari nafkah karena negara hadir untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Wallahuallam.

Oleh: Rina Herlina, Sahabat Tinta Media

Bea Cukai, Denda Melebihi Harga

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 18, 2024    Comment   

Bea Cukai, Denda Melebihi Harga

Tinta Media - Beberapa minggu ini berita mengenai Bea Cukai ramai diperbincangkan. Hal ini disebabkan Bea Cukai mengenakan biaya masuk (Bea Cukai) terhadap barang yang berasal dari negara lain (impor) dengan tarif yang melebihi harga dari barang itu sendiri. Kita bisa lihat dari tiga kasus yang viral. Pertama, kasus sepatu impor yang dibeli seharga Rp.10 juta dikenakan bea masuk sebesar Rp.31,8 juta. Kedua, Pengiriman barang mainan robot yang dikirim untuk konten review oleh Youtuber Medy Renaldy dikenakan bea masuk yang berbeda dengan harga yang sebenarnya. Dan yang ketiga, terdapat barang impor berupa keyboard sebanyak 20 buah yang sebelumnya diberitakan sebagai barang kiriman oleh Perusahaan Jasa Titipan (PJT) pada 18 Desember 2022. Adapun belakangan baru diketahui ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah. Setalah 2 tahun, baru lah diserahkan barang tersebut kepada sekolah SLB yang bersangkutan.

Kejadian ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui pimpinan Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan di Kantor Bea cukai Soekarno Hatta pada Sabtu malam, 27 April 2024 untuk merespons keriuhan tiga kasus ini. Ia menginstruksikan Bea Cukai untuk proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga yang harus dilaksanakan oleh Bea cukai sesuai mandat Undang-undang. Ia mengatakan bahwa Bea Cukai adalah trade facilitator (fasilitator perdagangan), Industrial assistance (mendukung industri dalam negeri), community protector (menjaga masyarakat) dan revenue collector (menghimpun pendapatan dari bea masuk atau pajak). Keempat tugas ini dimandatkan dalam Undang-Undang.

Jika kita telaah dari tugas yang dimandatkan oleh Undang-undang untuk Bea Cukai maka kita dapat simpulkan bahwa Bea Cukai posisinya sama dengan pajak yakni sama-sama menjadi sumber pemasukan APBN. Hal ini wajar dalam sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis yang berdiri atas dasar materi (untung/rugi). Sehingga tak heran bea cukai pun menjadi lahan bisnis pengusaha terhadap rakyatnya. Istilah yang sering kita dengar untuk yang bekerja di bea cukai merupakan “lahan Basah”. Namun dengan viralnya kasus yang terjadi saat ini bea cukai pun disebut warganet dengan sebutan “tukang palak berseragam” atau “pemalak legal”.

Bea Cukai dalam Islam

Sistem Islam yang sempurna dan paripurna yang berasal dari sang Khaliq telah menetapkan segala aturan di semua lini kehidupan tak terkecuali dalam hal sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam bea cukai bukan sumber pemasukan dalam APBN. Dalam sistem ekonomi silam jalur pemasukan kas negara bisa dari zakat, ghanimah, fai, kharaj, usyr, jizyah, khumus, rikaz serta tambang.

Cukai (maks) adalah harta yang diambil dari komoditi yang melewati perbatasan negara, komoditi tersebut keluar masuk melewati perbatasan tersebut. Nah, inilah yang kita sebut perdagangan luar negeri (perdagangan internasional). Islam memiliki aturan yang rinci untuk hal ini. Dalam sistem perdagangan luar negeri ini Islam tidak melihat komoditinya tapi melihat pelakunya. Bagi sesama pedagang muslim dan ahlul dzimmah (orang kafir yang tinggal di Khilafah dan taat terhadap aturannya) hukumnya haram memungut cukai untuk komoditi mereka baik komoditi tersebut masuk ke wilayah khilafah maupun keluar dari khilafah dengan syarat komoditi tersebut tidak digunakan untuk melawan kaum muslim. Karena dalam Islam terdapat dua wilayah yakni dar Islam dan dar kufur maka komoditi tadi keluar masuk dari dar Islam (khilafah) ke dar kufur. Dar kufur ini adalah yang secara de jure (secara hukum) memerangi kaum muslim bukan dar kufur secara de facto (secara fakta) sebagaimana 15r431 sehingga dengan dar kufur ini haram untuk menjalin hubungan perdagangan dengannya.

Selanjutnya, jika pelaku bisnisnya kafir muwahid yang mana mereka memiliki perjanjian dengan khilafah maka cukai yang dikenakan pada mereka sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan untuk kafir harbi maka diperbolehkan untuk memungut cukai namun jumlahnya disesuaikan berdasarkan pungutan negaranya kepada pedagang muslim. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Mujliz lahiq bin Humaid yang mengatakan “Mereka bertanya kepada Umar ra., “Bagaimana kita harus memungut dari warga negara kufur jika memasuki (wilayah) kita? Umar ra menjawab, ‘Bagaimana mereka memungut dari kalian jika kalian memasuki (wilayah)  mereka?’, mereka menjawab, ‘mereka (kaum kufur) memungut tarif bea masuk sebesar 1/10.’ Umar ra berkata, kalau begitu, sebesar itu pula kalian mengambil dari mereka,’(Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni)

Hal ini hanya dapat terwujud dengan adanya khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang menjadi perisai bagi umat dalam menjalankan syariat Islam yang telah ditetapkan sang Khaliq sehingga hidup menjadi sejahtera dan kita semua mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi.

Penulis : Ria Nurvika Ginting, SH, MH

Kelaparan, Sebuah Keniscayaan dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 17, 2024    Comment   

Kelaparan, Sebuah Keniscayaan dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme

Tinta Media - Organisasi Pangan Dunia atau FAO yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa 59 negara atau wilayah masih banyak yang mengalami kelaparan akut. Jumlah penduduk dunia yang menghadapi kerawanan pangan akut terus melonjak menjadi sekitar 282 juta orang pada 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan 24 juta orang dari tahun lalu. (Antara, 25/4/2024)

Penyebab terjadinya krisis kelaparan yang melanda dunia tidak lain dikarenakan penerapan sistem kapitalisme global. Sebab, penerapan sistem saat ini mengakibatkan sebagian besar kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada di setiap negara hanya dikuasai oleh segelintir orang saja tanpa memikirkan manusia yang lain. Padahal, sumber daya alam merupakan kepemilikan umum atau publik yang hasil dari pengelolaannya dapat dinikmati secara umum, tidak hanya untuk individu saja atau pemilik modal.

Konsep dari sistem tersebut mengakibatkan masyarakat sulit mengakses kebutuhan pokok berupa pangan. Kalaupun diberi akses, masyarakat harus membayar dengan harga mahal, sebab pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh pihak swasta atau pemilik modal yang meniscayakan kapitalisasi berorientasi pada untung atau bisnis.

Namun, faktanya pemerintah terus melibatkan korporasi dalam produksi dan distribusi pangan. Korporasi memiliki peran besar dalam mengendalikan pangan, mulai dari produksi hingga distribusi yang sering kali melakukan penimbunan bahan pokok dan lain-lain.

Karenanya, kedaulatan pangan adalah hal yang mustahil direalisasikan jika masih mempertahankan sistem kapitalisme. Ini diperparah dengan keberadaan negara yang hanya berposisi sebagai regulator saja. Negara dalam sistem kapitalisme berlepas tangan atas tanggung jawabnya sebagai pengurus rakyat, termasuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan.

Dengan demikian, selama sistem kapitalisme masih diterapkan di negeri ini, maka tidak akan ada kesejahteraan yang dialami oleh rakyat. Padahal, PBB pada tahun 2015 menargetkan bahwa kelaparan dunia berakhir pada 2030.

Awalnya, target tersebut tampak sangat mungkin untuk dicapai. Namun, sekarang laporan terbaru ter-indeks ke laporan global yang dikeluarkan Weld Hanger Life and Concern World Wide. Ini mengindikasikan bahwa perang melawan kelaparan sudah sangat keluar jalur. Hal ini berdasarkan data jumlah orang yang tidak mendapatkan nutrisi layak di dunia pada 2020 yang mencapai 2,4 miliar orang atau hampir sepertiga populasi dunia.

Sistem ekonomi kapitalisme yang hanya berpihak pada segelintir orang telah menjadikan sebagian besar penduduk dunia jatuh dalam jurang kemiskinan.  Pasalnya, sistem ini telah melibatkan pihak swasta dalam mengelola kebutuhan strategis rakyat, baik kebutuhan pangan, layanan pendidikan, hingga kesehatan. Semuanya legal dijadikan sebagai objek komersialisasi oleh para pemilik modal. Maka, tak heran jika hanya untuk mendapatkan dan mengakses kebutuhan tersebut, rakyat harus membayar mahal atas dasar hitung-hitungan bisnis para kapitalis.

Mirisnya, sistem ekonomi kapitalisme juga telah menjadikan distribusi pangan berada di bawah kendali para kapitalis. Alhasil, proses distribusi pangan menemui beragam kendala, seperti tidak sampainya bahan makanan ke tempat-tempat yang sudah dijangkau. Kalaupun sampai, pasti dengan harga yang mahal akibat rantai distribusi yang panjang.

Selain itu, banyak tengkulak nakal yang sengaja menimbun bahan pangan agar untung besar. Bahan tersebut akan dikeluarkan ketika harga pangan meningkat.

Sejatinya, permasalahan kelaparan ini tak akan pernah usai selama sistem kapitalisme masih diterapkan di negeri ini. Umat membutuhkan sistem yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia ini, khususnya masalah kelaparan, yakni dengan menerapkan aturan Islam. Sebab, Islam memberi solusi tuntas pencegahan serta penanganan krisis pangan dan kelaparan. Sabda Rasulullah saw.

“Imam atau khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” Hadits Riwayat Muslim dan Ahmad

Di dalam negeri, politik pangan Islam adalah mekanisme pengurusan hajat pangan seluruh individu rakyat. Negara akan memenuhi kebutuhan pokok tiap individu rakyat, baik berupa pangan, pakaian, ataupun papan.

Mekanismenya adalah dengan memerintahkan para laki-laki untuk bekerja dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka.

Untuk mereka yang tidak mampu bekerja karena sakit, cacat, ataupun yang lainnya, maka Islam telah menetapkan bahwa nafkah mereka dijamin kerabatnya. Akan tetapi, jika kerabatnya juga tidak mampu, maka negara Khilafah yang akan menanggungnya.

Dalam sistem ekonomi Islam, masalah produksi, baik primer atau pengolahan, distribusi, dan konsumen akan terselesaikan. Dalam hal distribusi pangan, negara akan memutus rantai panjang distribusi sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Yang nakal akan dikenai sanksi. Sarana distribusi yang murah akan disediakan.

Dengan demikian, hasil pertanian akan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Negara mampu memenuhi semua jaminan kebutuhan pokok rakyat tanpa kekurangan sedikit pun. Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam Islam sumber daya alam termasuk dalam harta kepemilikan umum yang pengelolaannya dilakukan oleh negara. Hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada seluruh rakyat dalam bentuk berbagai pelayanan publik sehingga semua fasilitas dan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan bisa didapatkan oleh seluruh rakyat secara gratis.

Inilah mekanisme Islam untuk mencegah terjadinya krisis pangan ataupun kelaparan dalam negeri. Semua mekanisme ini hanya bisa diterapkan ketika sistem Islam telah diterapkan di negeri ini, yakni di bawah institusi Daulah Khilafah Islamiyah. Dengan demikian, kesejahteraan akan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Wallahu a’lam bis shawwab.

Oleh: Umu Khabibah (Generasi Peduli Umat)

Investasi Panas Bumi, Strategi Jitu Percepat Pembangunan, Tepatkah?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 16, 2024    Comment   

Investasi Panas Bumi, Strategi Jitu Percepat Pembangunan, Tepatkah?

Tinta Media - Baru-baru ini, dalam sebuah pertemuan lanjutan di Kantor Camat Bonjol, Sabar AS yang merupakan Bupati Pasaman mengungkapkan rasa terima kasih kepada PT Medco Geothermal Sumatera (MGSu) atas dedikasi dan komitmennya terkait eksplorasi potensi panas bumi di Bonjol, Kabupaten Pasaman. 

Sabar juga sangat mengapresiasi upaya PT MGSu yang sudah melakukan pekerjaan pendahuluan dan eksplorasi serta membangun akses jalan menuju lokasi tersebut. Dia berharap bahwa rencana eksplorasi tambang panas bumi di Bonjol pada tahun ini berjalan lancar, karena hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menarik investasi ke Pasaman. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. (harian.haluan.com 05/05/2024)

Pemkot Pasaman saat ini sedang berbenah dan berusaha menarik investasi sebanyak-banyaknya ke wilayah Pasaman. Mereka menilai bahwa investasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat gerak pembangunan Pasaman di semua sektor. Dengan banyaknya investasi yang masuk ke Pasaman, diharapkan akan lapangan kerja dan kesempatan berusaha akan terbuka secara luas bagi masyarakat. 

Namun, benarkah investasi dapat mempercepat pembangunan suatu daerah?

Pemerintah pusat maupun daerah terkesan selalu bergerak cepat jika terdapat proyek baru yang dinilai bisa menjadi sumber pundi-pundi cuan. Atas nama investasi guna percepatan pembangunan, segala cara diupayakan. Berdalih untuk kesejahteraan masyarakat, investasi dilakukan dengan mengeksploitasi berbagai wilayah yang nyata terdapat sumber penghasil cuan.

Urusan administrasi seperti surat perizinan akan mudah didapatkan bagi perusahaan-perusahaan yang berminat menjadi investor. Seolah tak ada hambatan, para pemilik modal tersebut bisa dengan mudah melenggang masuk ke berbagai wilayah yang notabene di dalamnya terdapat SDA yang bisa dengan mudah dieksploitasi demi kepentingan pribadi. 

Kondisi tersebut sungguh menjadi sebuah ironi jika melihat fakta banyaknya warga pribumi yang terusir dari wilayahnya sendiri atas nama investasi ataupun Proyek Strategis Nasional.

Padahal, SDA yang ada jika terus-menerus dieksploitasi akan berdampak buruk terhadap lingkungan, bahkan masyarakat sekitar. Sejatinya, masyarakat tidak pernah mendapatkan keuntungan selain hanya menyaksikan kekayaan-kekayaan alam mereka dikuasai para oligarki. Kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah, nyatanya hanya sebuah ilusi tak bertepi. Masyarakat tetap miskin, bahkan yang lebih parah, mereka kelaparan di sebuah negeri berjuluk lumbung padi.

Negara abai dengan kondisi rakyat. Padahal melindungi, mengayomi, dan menyejahterakan rakyat adalah tugas dan wajib sebuah negara. Mirisnya lagi, keadilan di negeri ini tak pernah berpihak terhadap rakyat kecil. Jangankan mendapat keadilan, sekadar ingin mempertahankan yang menjadi haknya saja merupakan sesuatu yang sulit. 

Para penguasa di negara yang mengadopsi sistem kapitalisme seperti Indonesia cenderung tidak memiliki kedaulatan. Sebab, kedaulatan di dalam kapitalisme adalah milik para kapitalis. Siapa yang punya uang, dialah penguasanya. Negara hanya sebagai regulator. Setiap kebijakan yang diambil otomatis tidak akan berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan kepada para pemilik modal. 

Inilah realitas yang tidak banyak diketahui masyarakat. Mereka cenderung puas hanya dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan ini hanya sementara dan bersifat tidak menyeluruh.

Kesejahteraan dalam Pandangan Islam 

Masyarakat yang sejahtera dalam pandangan Islam bukan hanya dilihat dari seberapa masif suatu negara melakukan proyek pembangunan. Ukuran kesejahteraan harus dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok masing-masing individu secara layak, yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan dengan baik dan layak. 

Maka dari itu, negara memastikan para penanggung nafkah—ayah dan suami—mampu mengakses lapangan pekerjaan serta benar-benar memenuhi tanggung jawab mereka untuk menafkahi keluarganya.

Negara juga wajib membangun sarana prasarana untuk memudahkan fasilitas kehidupan masyarakat. Contoh, membangun jalan raya dengan kualitas baik yang dapat menghubungkan ke semua wilayah secara gratis, bukan berbayar seperti jalan tol. Negara pun akan membangun pasar dan fasilitas umum dengan berbagai kualitas lainnya.

Negara dalam sistem Islam juga akan membangun dan menyediakan fasilitas pendidikan terbaik secara murah, bahkan cuma-cuma bagi masyarakat agar kepribadian mereka terbentuk menjadi berkepribadian Islam yang tangguh dan kuat. Dengan begitu, mereka akan memahami agamanya dengan baik berikut tata aturan di dalamnya, juga memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan.

Tak hanya cukup sampai di situ, bagi masyarakat yang lemah dan memiliki kebutuhan khusus seperti kaum papa dan difabel, negara mewajibkan keluarganya untuk menanggung nafkah mereka. Namun, jika kondisi keluarganya juga tidak mampu, otomatis tanggung jawab tersebut akan berpindah kepada negara dan seluruh kaum muslim.

Kemudian, dari mana negara mendapatkan dana untuk melaksanakan semua kewajiban tersebut? Jawabannya adalah dari APBN syariah (baitul mal) yang memiliki pendapatan pasti dan rutin, misal dari zakatnya orang-orang kaya, hasil pengelolaan kekayaan alam, jizyah dari warga nonmuslim, harta fai, dan masih banyak lagi.

Oleh sebab itu, dalam Islam, kaum perempuan tidak diwajibkan bekerja apalagi sampai ke luar rumah dengan tujuan yang tidak jelas, atau mengembangkan bisnis UMKM demi memenuhi kebutuhan keluarga seperti dalam sistem kapitalisme saat ini. Sejatinya, seluruh aset berharga negara di dalam sistem Islam—kekayaan alam dan proyek strategis lainnya— seluruh pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk kemaslahatan bersama.

Pada dasarnya, konsep ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari sistem politiknya. Di saat penguasa hadir mengurusi urusan rakyat, termasuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka, maka sistem politik dan sistem keuangan yang diberlakukan juga mesti berasal dari Islam. Semua itu hanya bisa terealisasi apabila negara menjadikan akidah Islam sebagai landasan pemikirannya dan menjadikan syariat Islam sebagai asas dari seluruh mekanisme yang berjalan dalam negara. Wallahualam.

Oleh: Rina Herlina

Sahabat Tinta Media

PEPS: Pemerintah Tidak Boleh Hanya Beri Karpet Merah kepada Investor Asing

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 11, 2024    Comment   

PEPS: Pemerintah Tidak Boleh Hanya Beri Karpet Merah kepada Investor Asing

Tinta Media - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh hanya beri karpet merah kepada investor asing.

“Pemerintah tidak boleh hanya memberi karpet merah kepada investor asing,” tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (7/5/2024).

“Tetapi harus memberi keberpihakan kepada pelaku domestik, antara lain, memberi stimulus dan akses finansial kepada perusahaan kecil dan menengah, dan bukan malah menghambatnya,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah harus bisa memberlakukan kebijakan untuk meningkatkan daya saing internasional bagi perusahaan kecil dan menengah agar dapat meningkatkan ekspor. “Antara lain memberi asistensi dalam proses produksi untuk meningkat kualitas agar dapat memenuhi standar internasional, atau memberi subsidi ekspor untuk meningkatkan daya saing khususnya kepada pelaku ekonomi kecil dan menengah,” ujarnya.

“Pertumbuhan ekonomi yang tak inklusif akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi akan tertatih-tatih, dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan akan semakin lebar,” terangnya.

Ia memandang bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan sektor komoditas sumber daya alam dan mineral. Kenaikan harga komoditas memicu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. “Tetapi sebaliknya, ketika harga komoditas turun seperti terjadi saat ini, pertumbuhan ekonomi tertekan. Sektor komoditas ini sekaligus memperlebar jurang kesenjangan sosial,” tukasnya.

Ia berharap pemerintah bisa memberi akses ekonomi secara adil kepada seluruh masyarakat, khususnya lapisan bawah. Akses ekonomi harus terbuka lebar untuk mayoritas penduduk Indonesia, termasuk akses faktor produksi (lahan) dan akses finansial. “Pertumbuhan ekonomi selama ini tidak inklusif, karena masih ditemukan diskriminasi ekonomi antara pemodal besar versus rakyat,” terangnya.

“Distribusi lahan pertanian, perkebunan dan pertambangan dikuasai oleh segelintir orang saja yang bisa mendapat puluhan, ratusan dan bahkan jutaan hektar. Disisi lain, distribusi pendapatan juga semakin timpang,” paparnya.

Ia membeberkan bahwa sekitar 168 juta penduduk atau sekitar 60,5 persen dari jumlah penduduk pada 2022 mempunyai pendapatan kurang dari Rp1,1 juta rupiah per orang per bulan. Berdasarkan pendapatan, maka koefisien ketimpangan pendapatan (GINI) mencapai paling sedikit 0,55. “Ini artinya, sangat timpang dan rawan konflik sosial,” tandasnya.[] Ajira

Badai PHK Terus Mendera, Apa Solusinya?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 03, 2024    Comment   

Badai PHK Terus Mendera, Apa Solusinya?

Tinta Media - Pemutusan hubungan kerja terus terjadi dari waktu ke waktu. Begitu banyak perusahaan menetapkan kebijakan demikian, karena biaya produksi terlampau tinggi.

Ekonomi Kian Sulit

Hasil penelitian dalam Laporan Talent Acquisition Insights 2024 oleh Mercer Metti menyatakan bahwa 69% perusahaan di Indonesia tidak melakukan penambahan pekerja (karyawan) (detiknews.com, 28/4/2024). Pembekuan perekrutan ditetapkan sejak tahun 2023 lalu. Hal ini terjadi lantaran adanya kekhawatiran Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. 

Angka tersebut cenderung lebih tinggi daripada rata-rata global sebesar 50%. Data tersebut menyebutkan bahwa perusahaan besar menyumbang sekitar 67% dari pembekuan penerimaan karyawan tersebut. Perusahaan yang melakukan pembekuan rekrutmen antara lain adalah perbankan, perhotelan, dan farmasi.

Meskipun kebijakan tersebut telah ditetapkan, PHK tetap tidak mampu terhindarkan. Dari hasil survei, sebanyak 23% perusahaan di Indonesia telah melakukan PHK, sementara rata-rata global sebesar 32%. 

 

Tingginya angka PHK juga dipengaruhi penerapan AI (Artificial Intelegence) di beberapa perusahaan besar. Sehingga perekrutan tenaga kerja dianggap sebagai kebijakan yang tidak efektif dan tidak efisien bagi perusahaan. 

Dari sisi bisnis, kebijakan pembekuan rekrutmen untuk meminimalkan biaya produksi merupakan hal yang wajar terjadi. Karena konsep untung rugi menjadi satu-satunya konsep yang diadopsi suatu bisnis. Hanya saja, jika ditelisik dalam bahasan yang lebih luas, kebijakan tersebut akan berimbas langsung pada kehidupan masyarakat. Masyarakat akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebelum kebijakan pembekuan tersebut ditetapkan, pekerjaan sudah sangat minim. Ditambah pemberlakuan kebijakan ini sejak tahun 2023, semakin mempersulit kehidupan ekonomi setiap individu. 

Masalah pengangguran semakin menjadi masalah yang membelit. Kasus yang terjadi semakin sistemik. Apalagi kebijakan tersebut segera diterapkan di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tentu saja, kehidupan rakyat semakin terbelit kesulitan. 

Potret kehidupan semacam ini merefleksikan hilangnya peran negara dalam pengaturan hidup setiap individu rakyat. Negara sama sekali tidak mampu menjamin kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya. Penguasa yang semestinya menjadi pelayan negara, justru malah angkat tangan dari setiap tanggung jawabnya. 

Parahnya lagi, negara justru menyalakan lampu hijau bagi para perusahaan asing untuk terus berbisnis dan berinvestasi di dalam negeri. Otomatis, kebijakan tersebut mendesak keberadaan perusahaan lokal. Kini, negara hanya bertindak sebagai regulator. Sekedar pembuat kebijakan yang tidak mampu bertanggung jawab pada urusan rakyat. Rakyat dipaksa mandiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Inilah bukti betapa buruknya sistem rusak yang kini terus diterapkan. Sistem kapitalisme sekularistik, hanya mengutamakan keuntungan materi tanpa memperhatikan kepentingan yang dibutuhkan setiap rakyatnya. Konsepnya yang sekuler pun semakin memperparah keadaan. Paradigma yang menjauhkan konsep agama dari kehidupan telah menetapkan bahwa rakyat hanyalah beban, bukan amanah yang harus diemban. Wajar saja, setiap kebijakan yang ditetapkan negara senantiasa mengecewakan rakyat. Rakyat terus dizalimi tanpa ada yang mengurusi.

Islam Solusi Nyata

Sistem Islam adalah satu-satunya harapan. Dalam sistem tersebut ditetapkan bahwa kepentingan rakyat adalah perihal utama yang wajib dipenuhi negara. 

Rasulullah SAW. Bersabda,

“Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR Al Bukhari).

Islam merupakan satu-satunya ideologi yang memiliki pengaturan lengkap tentang urusan kehidupan. Segala aturannya disyariatkan atas dasar akidah Islam. Dan setiap aturan tersebut hanya mampu diterapkan dalam institusi khilafah Islamiyyah. 

Khilafah wajib menjamin setiap kebutuhan primer individu per individu rakyat. Mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Semua pembiayaan dibebankan pada negara yang ditetapkan dalam pos Baitul Maal sesuai ketentuan syara’. Dan semua kebijakannya dalam kebijakan khalifah. Kesejahteraan dan ketenangan rakyat menjadi satu-satunya tujuan kepengurusannya. 

Khilafah pun akan menetapkan kebijakan yang memperluas lapangan pekerjaan melalui optimasi sumber daya alam dan peningkatan edukasi sumber daya manusia secara berkesinambungan. Dengan demikian, lapangan pekerjaan akan luas tersedia. Negara pun akan meminimalisasi atau bahkan menihilkan setiap investor asing yang akan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Sehingga konsep ini akan menjaga lestarinya perusahaan di dalam negeri melalui mekanisme kemandirian dan kedaulatan negara. 

Berbagai strategi ini akan menjaga dan menstabilkan ekonomi dalam negeri. Pengusaha terjaga, hak pekerja pun tetap terpelihara. Konsep Islam-lah satu-satunya solusi nyata. Solusi yang harus sesegera mungkin diterapkan. Tanpa tapi tanpa nanti. Karena hanya dengannya-lah, tercurah rahmat dan berkah dari Ilahi. Wallahu alam bisshowwab.

Oleh: Yuke Octavianty

Forum Literasi Muslimah Bogor

 

 

 

Krisis Dunia 2024: Gerhana Melanda Amerika Serikat, Momentum Terang bagi Indonesia?

@tintamedia 0 Dibaca    April 13, 2024    Comment   

Krisis Dunia 2024: Gerhana Melanda Amerika Serikat, Momentum Terang bagi Indonesia?

Tinta Media - Dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia saat ini tengah berhadapan dengan pelemahan ekonomi yang diperkirakan akan berlangsung cukup lama. Amerika Serikat dikabarkan hanya akan tumbuh 2,1 persen pada tahun 2024 dan 1,9 persen pada tahun 2025. Sementara Tiongkok akan tumbuh 4,8 persen pada 2024 dan 4,2 persen pada tahun 2025.

Sementara Jepang salah satu yang ekonomi terbesar setelah China di Asia akan semakin merosot dari pertumbuhan 1,9 persen tahun 2023 menjadi 1,5 persen pada tahun 2024 dan terus merosot ke 1,1 persen di tahun 2025. Perekonomian jepang tampaknya mengikuti alur krisis yang melanda Amerika Serikat saat ini sebagai dua ekonomi Pacifik yang terikat sangat kuat.

Dunia sangatlah mengkhawatirkan krisis yang melanda Amerika Serikat (AS). Peningkatan defisit anggaran pemerintah AS juga menimbulkan kekhawatiran Tiongkok sebagaimana diberitakan china Daily _The soaring deficit is making Chinese and other foreign buyers of US debt nervous, which could make them reluctant lenders down the road. It could also force the Treasury Department to pay higher interest rates to make US debt attractive longer-term._

_"These are mind-boggling numbers," said Sung Won Sohn, an economist at the Smith School of Business at California State University. "Our foreign investors from China and elsewhere are starting to have concerns about not only the value of the dollar but how safe their investments will be in the long run."_

Defisit anggaran AS memang makin mengkhawatirkan yang menandai memburuknya ekonomi negara tersebut. Sebagaimana dikatakan  _that the deficit in June totaled $94.3 billion, pushing the total since the budget year started in October to $1.09 trillion. The administration forecasts that the deficit for the entire year will hit $1.84 trillion in October._

Sementara satu satunya jalan yang dapat ditempuh oleh AS agar bisa _soft landing_ adalah meningkatkan belanja pemerintah. Artinya defisit anggaran dinaikkan untuk menjawab krisis anggaran yang makin parah. Ini sekaligus menjawab tantangan unemployment yang mencapai 9,5 persen termasuk terburuk sejak great depression. Sebuah anomali yang besar.

Adapun kondisi keruntuhan sektor penting dalam ekonomi AS digambarkan dari data bahwa  _Congress already approved a $700 billion financial bailout for banks, automakers and other sectors, and a $787 billion economic stimulus package to try to jump-start a recovery. Outlays through the first nine months of this  budget year total $2.67 trillion, up 20.5 percent from the same period a year ago._

Sementara total utang AS sebagaimana diberitakan _the US debt now stands at $11.5 trillion. Interest payments on the debt cost $452 billion last year -- the largest federal spending category after Medicare- Medicaid, Social Security and defense. The overall debt is now slightly more than 80 percent of the annual output of the entire US economy, as measured by the gross domestic product. During World War II, it briefly rose to 120 percent of GDP._

Masalah terbesar adalah AS   saat AS adalah tidak menjawab krisis dengan berhutang ke The Fed dan bank swasta terbesar di dunia tersebut tidak mencetak uang untuk diberikan sebagai utang kepada pemerintah AS. Sekarang AS menaikkan suku bunga untuk menarik uang dari seluruh penjuru dunia ke dalam ekonomi AS. Inilah yang akan secara significant membuat kering kantong pemerintah negara yang menjadi sekutu terkuat AS dalam ekonomi termasuk juga China, Jepang dan Inggris.

*Bagaimana Indonesia*

Krisis dunia ditandai dengan berbagai peristiwa penting diantaranya adalah kebijakan pengetatan moneter AS sebagai yang paling ketat selama 4 dekade terakhir, pelemahan ekonomi China, pertumbuhan ekonomi Inggris di bawah 1 persen sementara inflasi negara tersebut di atas 7 persen.

Pada saat yang sama dua peristiwa besar mengancam keselamatan penduduk dunia yakni perang Russia Ukraina dan perubahan iklim yang ditandai dengan berbagai bencana besar melanda dunia. Menyangkut perubahan iklim ini akan menjadi agenda utama yang menuntut jawaban segera secara global dan masing-masing negara. Mengapa? Karena penyelesaian krisis keuangan dunia saat ini tidak boleh dijawab dengan uang kotor atau uang yang dihasilkan oleh industri kotor atau uang yang pengadaannya didasarkan pada aktivitas yang membawa kerusakan bagi lingkungan hidup.

Maka atas dasar itu dunia ke depan akan menatap ke Indonesia sebagai _climate change super power_ atau sebagai sandaran utama bagi sumber kauangan baru dalam menjawab krisis keuangan global. Sebagaimana pemerintah Inggris sendiri beberapa waktu lalu telah memberikan gelar kepada Indonesia sebagai super powernya green energy atau super powernya transisi energi yang tidak ada tandingannya di dunia.

Sebagaimana dinyatakan oleh Cawapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bahwa Indonesia adalah gudangnya green, baik itu sumber sumber green energi maupun sebagai gudang oksigen global. Setiap satu batang pohon di Indonesia akan menjadi dasar bagi transaksi keuangan global saat ini dan masa yang akan datang.

Indonesia tentu akan memberi jawaban yang paling baik atas krisis global saat ini baik jawaban terhadap perang yang sedang dipropagandakan oleh global kapitalis lama, maupun jawaban atas krisis iklim yang diakibatkan oleh ulah oligarki negara-negara Industri yang belum mau memusnahkan aset aset kotor mereka. Negosiasi Indonesia ke depan untuk yang didasari oleh semangat Non Blok yakni perdamaian abadi, keadilan sosial akan menjadi jawaban atas perang dan bahaya besar krisis iklim. Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin.

Oleh : Salamuddin Daeng (Ketua Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia)

Ekonomi Buruk Dampak dari Sistem Sekuler

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 18, 2024    Comment   

Ekonomi Buruk Dampak dari Sistem Sekuler

Tinta Media - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menemukan adanya kenaikan harga pada komoditas gula konsumsi, beras serta cabai merah keriting dalam inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional Cihapit Bandung dan Griya Pahlawan Bandung. Sidak ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi adanya permainan harga dan penahanan pasokan oleh pelaku usaha tertentu serta stabilitas komoditas di Jawa Barat jelang bulan Ramadan. 

Di daerah Baleendah pun harga beras kian meningkat, bahkan yang sebelumnya harga Rp. 15.000 per kilo itu harga tertinggi sekarang harga itu menjadi harga terendah. 

Disistem sekarang ini membuat rakyat semakin menjerit tercekik oleh harga kebutuhan pokok yang semakin melambung, negara yang katanya subur dan  rempah-rempah yang melimpah tapi seakan negara tidak mampu mengelolanya sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. 

Sangat berbeda dengan sistem Islam yang sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Dalam Islam rakyat akan menjadi prioritas utama untuk dipenuhi kebutuhannya karena dalam sistem Islam semua diatur bukan atas dasar kepentingan pribadi saja tapi semuanya diatur oleh yang Maha mengatur yaitu Allah SWT melalui hukum Syara' yang tidak mungkin menzalimi umatnya. 

Sudah saatnya kita kembalikan lagi sistem Islam yang telah berjaya di muka bumi ini selama lebih dari 13 abad lamanya. Dengan cara berjamaah dengan kelompok yang benar-benar berjuang dalam berdakwah meninggikan kalimat Allah untuk mengembalikan Daulah Islam yang akan menerapkan semua hukum Allah di muka bumi ini. 

Dengan begitu rakyat akan kembali merasakan keamanan dan kenyamanan hidup di muka bumi ini karena akan di urus semua kebutuhan hidup mendasarnya sesuai dengan aturan Allah yang sudah barang tentu sesuai dengan fitrah dan memuaskan akal. 

Wallahu a'lam bish shawwab

Oleh: Nurul

Sahabat Tinta Media