Perekonomian Maju dan Berkembang Hanya dengan Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 07, 2023    Comment   

Perekonomian Maju dan Berkembang Hanya dengan Islam

Tinta Media - Bupati Bandung, Dr. HM Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa semakin maraknya arus budaya luar sangat berpengaruh pada masyarakat hari ini. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang tetap melestarikan tradisi atau budaya dan seni tradisional. Kegiatan tersebut berada di desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang disebut dengan "Hajat Lembur".

Atas upaya dan gagasan kegiatan hajat lembur yang dilakukan oleh masyarakat, Bupati Bandung Dr. HM Dadang Supriatna sebagai pihak pemerintah Kabupaten Bandung menyambutnya dengan gembira. Kegiatan ini diisi dengan menyajikan hasil bumi, kegiatan kesenian, dan juga kegiatan keagamaan. 

"Ini adalah bentuk syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang didapat dari bumi tempat kita tinggal,” kata Bupati Bandung dalam keteranganya, Kamis (27/7/2023). 

Derasnya arus globalisasi dan meningkatnya teknologi informasi akhir-akhir ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masyarakat. Di satu sisi, hal ini memberi kemudahan, di sisi lain akan berdampak pada pergeseran budaya, pola pikir, dan pola sikap di tengah masyarakat. 

Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan, pergeseran tersebut, maka masyarakat harus tetap melestarikan budaya yang ada di masyarakat, (khususnya Budaya Sunda) sekaligus untuk memupuk persaudaraan serta mengembangkan perekonomian.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan perekonomian, dengan melestarikan kearifan lokal di era globalisasi dan derasnya arus budaya dari luar. Kearifan lokal menjadi senjata ampuh untuk  menjauhkan umat dari Islam yang sesungguhnya. Parahnya, semua itu tidak disadari oleh kaum muslimin. 

Masyarakat digencarkan untuk memajukan dan melestarikan budaya dan kesenian, serta berbagai adat istiadat daerah, didorong untuk mencintai budaya lokal. Masyarakat didorong untuk mengagungkan budaya nenek moyang, walaupun ada budaya atau adat-istiadat yang tidak sesuai dengan syariat.

Standar baik buruk, halal haram itu disesuaikan dengan penilaian hawa nafsu manusia, sehingga apa yang menurut manusia baik dan bermanfaat, maka itulah tolak ukurnya. Gencarnya arus budaya asing ditambah minimnya pemahaman agama yang benar membuat masyarakat semakin terperosok jatuh ke dalam jurang kehinaan. Pada dasarnya, tidak semua adat (budaya), kesenian tradisional harus diambil dan dilestarikan, karena harus dinilai apakah itu sesuai dengan syariat Islam atau justru menuju kesyirikan. Setiap perbuatan tidak ada yang bebas nilai. Semua harus ada tolak ukurnya sesuai dengan yang disyari'atkan Allah. 

Contohnya budaya sesajen/klenik atau kesenian (tarian-tarian) yang dilakukan oleh perempuan dengan mengumbar aurat. Itu jelas menyalahi syariat, walaupun sangat banyak penggemarnya dan bisa menjadi daya tarik pengunjung. Semua tetap ada dan masih banyak yang terus melestarikan budaya nenek moyang tersebut. 

Tidak semua budaya itu tidak baik, contohnya seperti budaya menggunakan baju batik itu boleh-boleh saja yang penting harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, misalnya untuk perempuan tentunya harus dibuat gamis (baju syar'i). 

Begitulah fakta yang terjadi akibat sistem sekuler, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Sistem ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, mulai dari kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan kebebasan kepemilikan yang menjerat kaum muslimin di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Agama tidak dipakai dalam mengatur kehidupan selain hanya dalam ranah ibadah ritual semata. 

Budaya hajat lembur dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sejatinya tidak akan bisa mengembangkan perekonomian yang hakiki. Semua itu hanya solusi pragmatis dan tidak mengakar. Di sinilah perlu adanya sistem yang sahih, yaitu  sistem Islam. 

Islam mempunyai aturan yang komperhensif dan menyeluruh sebagai problem solver, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya.

Di sinilah pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk semangat mengkaji Islam secara kaffah agar tahu mana yang baik dan buruk sesuai pandangan Allah Swt. Dengan begitu, masyarakat tidak akan mudah terbawa arus budaya luar yang masuk, serta dapat memfilter apa-apa saja yang boleh diadopsi dan lakukan.

Kita wajib mempunyai pemimpin/khalifah yang benar-benar mampu berperan sebagai pemimpin yang akan menjaga akidah umat dan agama serta memberi kesejahteraan kepada rakyat dan alam semesta. Hal ini karena seorang khalifah akan bertanggung jawab atas urusan rakyat. 

"Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Muslim).

Perekonomian akan berkembang hanya dengan sistem ekonomi Islam, bukan dalam sistem ekonomi kapitalis. Semua itu akan segera terwujud dengan adanya institusi negara yaitu Daulah Islam. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem 

Sahabat Tinta Media 

Inilah Alasan Pengelolaan Tambang Banyak Dikelola Asing

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 29, 2023    Comment   

Inilah Alasan Pengelolaan Tambang Banyak Dikelola Asing

Tinta Media - Ekonom Dr. Arim Nasim mengungkap penyebab banyaknya tambang di negeri ini yang dikelola asing dan swasta. 

“Saya melihat adalah tidak ada political will kebijakan yang pro untuk rakyat, pro untuk negara. Kebijakan itu karena di belakangnya adalah para kapitalis,” ujarnya dalam diskusi Re Live. IKN: Kongkalikong Ekspor Nikel Ilegal Jumat (14/7/23) dikanal youtube Rayah TV.

 Ia membeberkan beberapa contoh misalnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Begitu juga pekerja-pekerja tambang atau yang mengerjakan kereta api cepat dan yang lainnya kenapa harus orang asing yang membangun atau mengelola. 

“Selalu itu merendahkan. Merendahkan tenaga kerja kita. Itu kan sebenarnya mental-mental inlander gitu kan,” tuturnya.

Padahal sebenarnya, menurut Dr. Arim, tenaga kerja dinegeri ini sangat sudah mumpuni dan sudah menguasai, Walaupun mungkin dalam beberapa hal ada yang belum. 

“Kan tinggal kita undang aja mereka, kita bayar, tidak dengan menyerahkan tambangnya ke swasta atau ke asing. Itu yang pertama,” bebernya.

Ia juga turut mengomentari terkait alasan dari sisi modal. “Memang ada sebenarnya dana itu kan, apalagi kalau kita lihat juga konsorsium bank-bank nasional misalnya pernah juga mereka sebenarnya mampu gitu kan, cuman lagi-lagi yang tidak ada itu adalah political will Ya kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat,” imbuhnya.

Dr. Arim juga mengungkapkan alasannya terkait tidak adanya political will kebijakan pemerintah yang pro rakyat. 

“Kerusakan akibat eksplorasi tambang yang dilakukan oleh swasta tanpa memperhitungkan kelestarian lingkungan, tanpa memperhatikan dampak kerusakannya terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, banyak hutan dan lahan yang rusak akibat tambang yang mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan. 

“Siapa yang bukan menikmati hasilnya. Siapa yang kemudian merasakan? Akhirnya rakyat,” pungkasnya. [] Setiawan Dwi

Kemandirian Ekonomi Umat Hanya Bisa Terwujud dengan Sistem Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 19, 2023    Comment   

Kemandirian Ekonomi Umat Hanya Bisa Terwujud dengan Sistem Islam

Tinta Media - Dalam rangka melawan Bank Emok (rentenir) yang semakin menjerat masyarakat ekonomi lemah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan bantuan program kemandirian ekonomi umat berbasis pesantren senilai Rp3,3 miliar di GSG Seroja, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Senin (19/6/2022). 

Bantuan itu disalurkan secara simbolis oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily. Harapan Wakil Ketua Komisi VIII DPR agar masyarakat tidak terjerat Bank Emok adalah dengan berdaya secara ekonomi, yaitu dengan mulai memberdayakan kemandirian pondok

pesantren. (BANDUNG, iNews.id)

Kang Ace sapaan akrabnya, selalu berjuang dan berupaya mewujudkan kemandirian ekonomi umat dengan mendorong pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021. Sedangkan tahun ini adalah dengan memberikan dana yang disalurkan kepada pondok pesantren Al-Ittiqaf Ciwidey Bandung dan Ponpes Al- Mashduqiyah, Bandung Barat.

Kemiskinan adalah fakta tak terelakkan yang terjadi saat ini. Bank Emok pun menjamur di mana-mana dan tidak sedikit pula masyarakat yang terjerat hutang kepada Bank Emok. Bank Emok pun seolah menjadi solusi yang praktis dalam menyelesaikan masalah keuangan, padahal sejatinya itu adalah jebakan. 

Kebanyakan masyarakat merasa terpaksa harus pinjam uang ke Bank Emok karena sudah merasa buntu untuk meminjam ke sana kemari. Di tambah lagi dengan maraknya penawaran yang terjadi di medsos, masyarakat pun banyak yang terjerumus dan terjerat utang ke Bank Emok. 

Pada dasarnya, tidak ada orang yang mau terjerat utang. Namun, keadaanlah yang memaksa. Sebenarnya apa penyebab kemiskinan yang terjadi di negeri ini? Kenapa keadaanya semakin memprihatinkan?

Setelah ditelaah, kemiskinan yang terjadi adalah akibat beberapa faktor, yaitu akibat sempitnya lapangan pekerjaan bagi seorang kepala keluarga. Biaya pendidikan yang super mahal juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Akibatnya, banyak masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga berimbas pada susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. 

Intinya, kemiskinan adalah sesuatu yang terjadi secara sistemik yang diakibatkan oleh sistem yang diadopsi oleh suatu negara, yaitu sistem sekuler kapitalis, sehingga dampaknya pun meluas. Salah satunya adalah kemiskinan yang semakin meningkat.  

Sumber daya alam dengan bebas dikelola pihak asing, sedangkan rakyat hanya dapat remahnya saja. Ketimpangan pun semakin terasa dan terlihat, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.  

Di samping itu, adanya program bantuan yang disalurkan lewat pondok pesantren dalam rangka menjadikan umat mandiri secara ekonomi justru sangat menciderai posisi dan tujuan dari pondok pesantren itu sendiri. 

Padahal, sudah seharusnya pondok pesantren menjadi tempat untuk mengenyam pendidikan ilmu agama, agar menjadikan umat yang bertakwa. Pondok pesantren yang seharusnya melahirkan ulama untuk berdakwah menyebarkan risalah Islam justru menjadi mandul. Rasanya sungguh sangat tidak nyambung, antara banyaknya masyarakat yang terjerat Bank Emok dengan solusi yang ditawarkan tersebut. 

Ditambah lagi, banyaknya kasus korupsi saat ini adalah akibat jauhnya pemahaman Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah akibat penerapan sistem sekuler kapitalis. Sehingga, sangat mungkin aparat negara ataupun pemangku jabatan lainnya tidak amanah dalam mengemban tugas. 

Walhasil, hanya Islamlah yang mempunyai solusi hakiki dengan sistem ekonomi Islam sebagai landasan dalam rangka mengurusi rakyat. Sistem ekonomi Islam yang berbasis akidah Islam akan mampu menyejahterakan rakyat. Ini karena negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam akan menjadi negara yang sangat kuat dan mandiri, karena semua sumber daya alam benar-benar dikelola sesuai syariat Islam. 

Negara Islam akan memenuhi kebutuhan dasar pokok rakyat, yaitu pangan, sandang, dan papan, pendidikan yang murah, bahkan gratis sehingga rakyat tidak lagi pusing memikirkan biaya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Begitu pun dengan masalah lapangan pekerjaan, negara Islam akan menjamin semua kepala keluarga atau yang menjadi pencari nafkah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yaitu dengan banyaknya lapangan pekerjaan untuk rakyat. 

Dengan demikian, semua kebutuhan bisa terpenuhi dan tidak akan mudah terjerat utang. Jadi, tidak perlu lagi dana bantuan yang sifatnya hanya sementara, karena solusi dalam Islam sudah komperhensif dan mendasar. 

Sudah saatnya kaum muslimin sadar akan bobroknya sistem sekuler dan mau berjuang bersama-sama berdakwah dalam rangka mengembalikan kehidupan Islam dalam naungan khilafah Islamiyyah, sebuah sistem pemerintahaan yang agung yang akan menjadikan umat manusia dan alam semesta menikmati kesejahteraan hakiki.

Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem, Sahabat Tinta Media

Negeri Kaya-raya, Kemiskinan Masih Terus Ada

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 02, 2023    Comment   

Negeri Kaya-raya, Kemiskinan Masih Terus Ada

Tinta Media - Indonesia dikenal sebagai negeri yang makmur, kaya akan sumber daya alam, seperti laut, gunung-gunung,

tambang yang berupa gas alam, emas, timah, tembaga, dan nikel. Tanahnya subur, kandungan minyak di berbagai wilayahnya melimpah. Semua itu bisa dijadikan modal besar untuk menyejahterakan rakyat.

Namun, pada kenyataannya tidaklah demikian. Negeri kaya-raya, tetapi rakyat masih menderita karena kemiskinan masih terus ada. Seriuskah negara mengentaskan kemiskinan?

Dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan perkiraan jumlah rakyat miskin di negeri ini naik pada Maret 2023. disebabkan dampak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada September tahun lalu.

Kenaikan harga BBM masih terus dirasakan mulai Oktober 2022 hingga Januari 2023. Maka, efeknya pada Maret 2023, angka kemiskinlan makin meningkat, kata Peneliti Indef Abdul Manap Pulungan dalam konferensi pers virtual, Selasa (7/2/2023).

Itu artinya pengentasan kemiskinan tetap menjadi PR besar negeri ini, karena pendataan penerima bansos saja ternyata tidak profesional.  Akibatnya, bantuan tidak tepat sasaran, sehingga masalah kemiskinan belum juga terselesaikan.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menemukan daftar data penerima bansos yang semestinya tidak berhak menerima. Begitu juga terdeteksi 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tidak layak menerima bansos.

Data tersebut terdeteksi melalui sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dan itu setelah dilakukan penyamaan data penerima bansos oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, di antara nama-nama tersebut, ternyata ada yang menempati jabatan direksi atau menjadi pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini juga mengatakan, setelah dicek databasenya ternyata penerima tersebut terdaftar sebagai orang miskin, dan pekerjaannya sebagai cleaning service dan buruh. Namun, data mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan sistem Administasi Hukum Umun (AHU) (JawaPos.com, 15/6/2023).

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 angka kemiskinan semakin turun, tetapi pada kenyataanya sampai saat ini angkanya masih saja naik. Berarti dibutuhkan perbaikan sistematik tata kelola kemiskinan, termasuk tata kelola data, siapa saja yang berhak menerima bantuan. 

Memang, berharap pada sistem saat ini hanya khayalan semata, sebab sistem saat ini tidak mampu menjadikan rakyat sejahtera. Tata kelola sumber daya alamnya saja tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat karena sistem ekonominya kapitalis. Kebijakannya tambal sulam, solusi yang diberikan bertolak dari paradigma sistem ekonomi kapitalisme.

Sistem kapitalisme berdiri di atas pilar yang rusak. Liberalisme dalam kepemilikan menjadikan kepemilikan umum sebagai kepemilikan individu, seperti air, api, tambang, hutan, dan lainnya.

Rakyat pun sulit mendapatkan akses sumber daya alam yang melimpah, bahkan menikmatinya saja tidak.

Sistem saat ini membuka peluang kepada pemilik modal untuk menguasai kekayaan alam negeri ini, sehingga hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. 

ketidakadilan dalam pendistribusian inilah yang menjadi akar permasalahan munculnya kemiskinan.

Berbeda dengan sistem Islam yang aturannya dari Allah. 

Islam menetapkan setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, termasuk pendataan warga miskin, karena setiap amal apa pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga, Islam mewajibkan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerapan sistem ekonomi Islam juga akan menjamin rakyat sejahtera.

Sistem ekonomi Islam akan menjamin kebutuhan dasar rakyat. Negara bertanggung jawab mengurus dan mengatur pemenuhan tersebut, sehingga kebutuhan rakyat terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan.

Negara di dalam Islam juga mewajibkan para laki-laki yang mampu bekerja untuk bekerja. Negara yang menyediakan lapangan kerja untuk menunaikan kewajiban nafkah keluarga. Islam juga mengatur kepemilikan, seperti kepemilikan umum, individu, dan kepemilikan negara. 

Contoh kepemilikan umum, seperti hutan, tambang, laut dan gunung semua itu menjadi hak rakyat yang tidak boleh dikuasai dan dikelola oleh individu atau swasta. Negara hanya berkewajiban mengelola saja, hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan secara gratis, ataupun pemenuhan kebutuhan pokok.

Selain dari kekayaan sumber daya alam, ada juga dari yang lainnya, seperti harta fa'i, jizyah, kharaj, dan zakat. Semua adalah dana baitul mal yang bisa digunakan untuk pembiayaan jaminan kebutuhan pokok tersebut. Dengan pengaturan secara keseluruhan, negara akan mampu nenghapus kemiskinan dalam naungan negara khilafah islamiyyah.

Oleh: Nasiroh

Aktivis Muslimah

Ekonom: Investasi IKN Tidak Tepat dan Memperberat Fiskal Negara

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 25, 2023    Comment   

Ekonom: Investasi IKN Tidak Tepat dan Memperberat Fiskal Negara

Tinta Media - Ekonom Syariah Muhammad Hatta menilai investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak nyambung antara target dan memperberat fiskal negara.

“Jadi (investasi IKN) ini sangat tidak tepat. Kalaupun sudah tepat dari sisi tujuan target dengan apa yang dilakukan dari sisi waktu tidak tepat karena ruang fiskal APBN itu sedang begitu rupa tertekan setelah pandemi kemarin,” ujarnya dalam Perspektif: Waspadai Rencana TKA Pengawas Pembangunan IKN!  Kamis (22/6/2023) di kanal Youtube PKAD Channel.

Hatta menegaskan, persoalannya adalah cara berpikir yang keliru berkaitan dengan pengelolaan negeri ini. Sebagai contoh, menurut data BPS 59% lebih pertumbuhan ekonomi itu kontribusinya ada di Pulau Jawa namun 50% lebih kemiskinan itu juga ada di pulau Jawa.

“Nah, ini yang mau dibawa ke Kalimantan, justru data yang ada kemiskinan terendah itu datanya ada di Kalimantan. Harusnya kan gaya model pembangunan Kalimantan yang dibawa ke Jawa,” tuturnya.

Selain itu, katanya, pembayaran pokok utang baik itu keuangan maupun non keuangan plus bunga APBN sebesar Rp 1.300 triliun. Sementara penerimaan pajak hanya Rp 1.200 hingga 1.300 triliun semakin mempersempit ruangan fiskal negara.

.

“Adapun kemudian persoalan IKN itu nanti jadi magnet pembangunan. Itu kan untuk beberapa tahun yang akan datang. Apa yang kita hadapi adalah dalam jangka pendek yang memerlukan peran pemerintah begitu begitu kuat. Tapi anehnya justru yang dilakukan malah menambah tekanan kepada masyarakat, permintaan masyarakat itu sudah tergerus,” pungkasnya.[] Yung Eko Utomo

Daya Beli Masyarakat Turun, MMC: Negara Gagal Menjamin Kesejahteraan Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 13, 2023    Comment   

Daya Beli Masyarakat Turun, MMC: Negara Gagal Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Tinta Media - Turunnya daya beli masyarakat, dinilai oleh narator Muslimah Media Center  (MMC) menunjukkan bahwa negara gagal menjamin kesejahteraan rakyat.

 

"Menurunnya daya beli masyarakat menunjukkan negara gagal menjamin kesejahteraan rakyat," ujarnya dalam program Serba-Serbi MMC: PHK Tak Kunjung Usai, Jaminan Kesejahteraan Nihil dalam Kapitalisme? di kanal YouTube Muslimah Media Center, Senin (12/6/2023).

 

Menurunnya daya beli masyarakat ini, ucapnya, akibat terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran di banyak pabrik sepatu yang ada di tanah air. “Ini adalah keniscayaan dari negara yang dikuasai oleh sistem kapitalisme,” tambahnya.

 

Negara yang berada dalam cengkeraman kapitalisme, lanjutnya, akan menjadi negara non-independen. Kebijakan yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan kepentingan para pemilik modal. Maka tidak heran kebijakan impor begitu masif, sedangkan produksi dalam negeri digencarkan untuk ekspor, akibatnya sektor perindustrian menjadi tidak stabil.

 

Khilafah

 

Narator menilai, ini sangat berbeda dengan kebijakan di negara  Khilafah. Khilafah wajib menjamin setiap kebutuhan dan kesejahteraan warga negaranya. “Tugas ini merupakan refleksi dari hadis, ‘Imam atau khalifah itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaanya,’” ucapnya membacakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.

 

Karena tanggung jawab besar inilah, lanjutnya, Khilafah wajib menjadi negara yang mandiri. Tidak mungkin Khilafah mampu menjamin kebutuhan dan kesejahteraan warganya jika Khilafah masih bergantung pada impor atau menjadi pasar konsumtif bagi industri negara-negara asing terutama negara penjajah seperti Amerika dan Cina.

 

Oleh sebab itu Khilafah memiliki pandangan politis terhadap Perindustrian. "Agar terhindar dari ketergantungan, Khilafah wajib membangun sendiri semua industri persenjataannya dan segala hal yang diperlukan baik peralatan maupun suku cadangnya," jelasnya menukil pendapat Syekh Abdul Qodim Zallum dalam kitab, Nidzam al-Hukmi fil Islam halaman 151.

 

Semua itu, sambungnya,  tidak akan tercapai kecuali Khilafah mengadopsi kebijakan pembangunan industri berat.

"Adapun industri manufaktur, tekstil, dan garmen yang notabenenya adalah industri non pertahanan, ditujukan untuk sarana memenuhi kebutuhan warga Khilafah. Khilafah akan memaksimalkan sektor ekonomi riil dan melarang sektor ekonomi non riil, sehingga atmosfer bisnis dalam negeri akan sehat," bebernya.

 

Sementara di luar negeri, Khilafah bukan menjadi negara yang disetir oleh negara lain. "Industri Khilafah akan membuat negara memiliki bargaining position yang kuat," imbuhnya.

 

Dengan kebijakan seperti diatas, ucapnya, ketika negara lain kolaps atau terguncang ekonominya, hal tersebut tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan industri Khilafah. Industri Khilafah akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan jihad fisabilillah.

 

"Demikianlah industri dalam pandangan Khilafah, industri yang ada akan kuat, mandiri dan stabil, sangat berbeda dengan industri dalam kapitalisme," pungkasnya. [] Sri Wahyuni

Antara Kebijakan dan Impian Swasembada Pangan

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 12, 2023    Comment   

Antara Kebijakan dan Impian Swasembada Pangan

Tinta Media - Sebagaimana kita ketahui, pangan adalah kebutuhan dasar manusia, sebab pangan termasuk dalam salah satu dari potensi kehidupan manusia, guna mencukupi kebutuhan jasmaninya (hajat al udhawiyah).

Kebutuhan ini jika tidak dipenuhi, akan dapat mengantarkan pada datangnya ajal. Maka, dalam kondisi apapun, kecukupan pangan harus terpenuhi. Di mana pun dan kapan pun, tidak boleh ditemui kondisi kelaparan yang mengancam kehidupan individu.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, tangguh secara fisik dan mental yang kuat, serta cerdas. Tentunya, hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan pangan yang baik dari sisi jumlah maupun mutu, karena hal ini bisa menjamin masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Indonesia sangat beruntung karena secara geografis terletak di wilayah tropis serta memiliki curah hujan yang cukup, sehingga memungkinkan beraneka ragam tanaman tumbuh dengan baik. Selain itu, Indonesia juga memiliki lahan yang luas dan subur. Sungguh rezeki besar dari Allah yang seharusnya mampu menjadi modal dasar serta kekuatan dalam meningkatkan produksi pertanian, agar memberi kontribusi maksimal dalam mencapai swasembada pangan.

Namun, apa jadinya jika sebuah negara yang sejatinya memiliki peluang besar untuk mewujudkan swasembada pangan guna mencapai ketahanan pangan, malah menggantungkan pangan pada impor? Semua ini adalah akibat salah kelola dan salah dalam menerapkan sistem untuk dijadikan landasan bernegara, yaitu sistem kapitalisme liberal.

Ciri khas sistem ekonomi kapitalisme adalah mengubah kepemilikan umum menjadi privat, melebarkan relasi eksploitasi. Ini menjadi ironi, terutama dalam sektor pertanian. Semua itu dapat dilihat dari banyak alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang menyebabkan susutnya lahan pertanian.

Liberalisasi di bidang pertanian semakin barbar akibat dikapitalisasi oleh perusahaan-perusahaan transnasional, didukung oleh perusahaan finansial, dan diatur oleh organisasi perdagangan global (WTO/World Trade Organization). Ini dimulai dari komponen-komponen utama proses industri pertanian, seperti bibit, pupuk, teknologi, obat-obatan untuk hama dan penyakit tanaman, modal kerja, bantuan tenaga ahli, hingga produk akhir pasca panen. Semuanya menjadi persaingan petani lokal dengan kekuatan asing yang tidak terkendali.

Negara seharusnya hadir untuk menjamin kesejahteraan dan kehidupan bangsa melalui jaminan ketersediaan pangan, malah mengafirmasi kepentingan kapitalisme dengan upaya memproduksi pangan sebanyak-banyaknya melalui berbagai kebijakan. Namun, kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan pembacaan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan bagi masyarakat, terutama para petani.

Petani yang sejatinya memiliki peran penting dalam berjalannya ekonomi nasional, justru kekurangan alternatif pendukung. Berbagai masalah pertanian yang cukup pelik tidak juga terselesaikan, padahal bertani sendiri membutuhkan modal yang besar, tetapi hasil dan pendapatannya kurang memuaskan. Jika gagal atau setengah gagal, maka hasil pendapatan tak sanggup menutupi modal dan hanya habis untuk menutupi sewa lahan, biaya pupuk, biaya pestisida yang mahal, atau biaya lainnya.

Karut-marut inilah yang menjadi salah satu penyebab enggannya generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian, khususnya untuk pertanian pangan. Karena itu, pertanian Indonesia kian terancam, padahal pertanian bergantung pada tenaga produktif. 

Namun, tanpa adanya pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, semua itu tidak akan berjalan. Maka, wajarlah jika kebutuhan pangan saat ini lebih mengandalkan suplai dari luar.

Oleh sebab itu, adalah hal penting dalam suatu negara untuk memilih sistem yang sahih, termasuk menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat. Dalam suatu negara, hal tersebut sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Contohnya, Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah di masa Bani Umayyah, zaman kejayaan Islam yang gemilang. Beliau sukses dalam membangun perekonomian umat, melalui berbagai kebijakan dalam menerapkan syariat Islam dan berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti mengeluarkan larangan jual beli tanah kharaj dan menjadikannya sebagai harta fa'i. Ini karena tanah kharaj sejatinya merupakan tanah masyarakat umum, bukan milik pribadi.

Khalifah juga mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru dan memperbaiki lahan yang sudah ada untuk pertanian. Bahkan, khalifah memberikan penghargaan berupa hak kepemilikan tanah kepada orang yang dapat menemukan sumber air di tanah yang tidak berpenghuni, menghidupkan tanah yang terbengkalai, memanfaatkan tanah shawafi, serta memberikan hak pengelolaannya kepada para petani dengan pembagian keuntungan yang proporsional dan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk modal mengolah pertanian.

Selanjutnya, pelarangan pemanfaatan tanah hima sebagai milik pribadi. Tanah hima yang pemanfaatan sebelumnya dikuasai secara pribadi atau oleh kelompok tertentu, diubah menjadi milik umum. Tanah tersebut kemudian diwakafkan untuk seluruh umat Islam, sehingga setiap muslim dapat ikut serta memanfaatkan tanah tersebut.

Guna mendukung produktivitas pertanian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menggalakkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para petani, seperti membangun sumber-sumber air baru dan membangun saluran-saluran air. Hal itu  berguna untuk mempermudah distribusi bahan makanan.

Oleh karena itu, sistem Islam adalah sistem yang paling benar untuk dijadikan landasan bernegara, sebab konsep tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakatnya berlandaskan pada syariat Islam, serta menerapkan hukum-hukum Islam secara nyata dan menyeluruh. Sebab, selain modal dasar  berupa alam yang subur, 

Allah juga telah memberikan pembekalan modal, sehingga manusia mengetahui dengan benar bagaimana menggunakan modal yang diberikan dengan efektif dan efisien sehingga memberi efek keberkahan berantai dalam berbagai persoalan. Jika demikian, maka kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta keamanan pangan tidak sekadar dalam angan-angan.

Wallahu 'alam bissawab.

Oleh: Indri Wulan Pertiwi

Aktivis Muslimah Semarang 

Ulama Aswaja Jatim: Hegemoni Dolar Amerika seperti Masa Fir'aun

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 09, 2023    Comment   

Ulama Aswaja Jatim: Hegemoni Dolar Amerika seperti Masa Fir'aun

Tinta Media - Ulama Aswaja Jawa Timur (Jatim) KH Lukman Harits mengatakan bahwa hegemoni (dominasi kekuasaan) Amerika saat ini seperti peristiwa pada masa Fir’aun.

 

"Hegemoni Amerika dengan basis mata uang dollarnya dapat diserupakan dengan kejadian pada masa rezim Fir’aun dan Nabi Musa As," ujarnya dalam acara Majelis Al-Buhuts Al-Islamiyah: Khilafah Mengakhiri Hegemoni Dollar dengan Dinar dan Dirham, yang diadakan oleh Forum Komunikasi Ulama (FKU) Aswaja Jawa Timur di Madura, Minggu (28 Mei 2023).

Menurutnya, kisah Fir'aun dan Nabi Musa AS selalu diulang-ulang dalam Al-Qur’an.  

"Ini berarti, bahwa peristiwa yang semisal dengan Fir’aun dan Nabi Musa AS akan berulang pula," ucapnya.

Kiai Lukman menjelaskan, Fir’aun selalu ada pada setiap zaman. "Ketika Abu Jahal tewas, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Fir’aun zaman ini," jelasnya.

Ia menegaskan, Fir’aun adalah kekuatan adidaya di masa itu. Memiliki kekuatan militer yang besar. "Siapa Fir’aun pada saat ini? Dia adalah Fir’aun Amerika Serikat," tegasnya.

Ia pun mengemukakan, musuh Fir'aun adalah Nabi Musa AS. "Di zaman Nabi Musa AS, ada Hamman yang selalu memback-up mendampingi Fir’aun. Saat ini bisa Perancis atau Inggris," tuturnya.

Ia menambahkan, ada Qorun yang seagama dengan Nabi Musa AS, tetapi berkhianat dan juga mendukung Fir’aun. "Ada juga Bal’am," lanjutnya.

"Yaitu ulama yang membela kezaliman. Ulama yang mendukung sistem yang zalim. Ulama yang bisa dibeli," imbuhnya.

Tinggal menurutnya, bagaimana saat ini menampilkan sosok-sosok yang seperti Nabi Musa AS dalam melawan kezaliman layaknya Fir’aun masa kini? 

Ia pun memungkasi, bahwa sistem yang hanya bisa melawan kezaliman hegemoni sistem Amerika Serikat hanyalah sistem khilafah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

"Dan inilah tugas ulama, untuk terus-menerus mendakwahkan sistem khilafah, warisan Rasulullah SAW," pungkasnya.[] Muhar

HRC: Bisnis Hitam Marak, Kapitalisme Habitatnya

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 09, 2023    Comment   

HRC: Bisnis Hitam Marak, Kapitalisme Habitatnya

Tinta Media - Direktur El Harokah Research Center (HRC) Suardi Basri menuturkan, maraknya bisnis hitam karena adanya kapitalisme sebagai habitatnya.

"Human trafficking, judi online, aktivitas gangster dan bisnis hitam lainnya marak karena ada habitatnya, yakni kapitalisme yang menggunakan ukuran material dan mengabaikan immaterial," ujarnya dalam Kabar Petang: Sikat Gangster Cina di kanal Youtube Khilafah News pada Ahad (4/6/2023).

Menurutnya, kehidupan saat ini sangat materialistik. Segala macam kebahagiaan diukur dari seberapa banyak dengan hal-hal yang sifatnya material.

Ia menegaskan, dalam kapitalisme selama sarana masih bisa menghasilkan keuntungan, maka akan dibiarkan, bahkan diproduksi atau disebarluaskan. "Oleh karenanya, batas antara kejahatan dan bukan kejahatan menjadi abu-abu atau tidak jelas. Misalnya, beberapa website judi online ditutup tapi ada lain yang masih dibiarkan untuk buka, lalu ada miras yang legal dengan standarnya sekian. Kenapa? Karena ada materi yang include,” terangnya.

Suardi menyatakan, problem segalanya ada di paradigma kapitalisme sehingga harus diatasi dengan mengubah paradigma yang jelas, mana yang halal mana yang haram.

Selain itu, negara harus melakukan dua hal. Pertama, membatasi ruang kejahatan dengan penerapan hukum syariah. Dengan syariah orang akan  mengembangkan usaha hanya dengan cara-cara yang halal. "Kedua, habitat untuk tumbuhnya kejahatan harus ditutup," pungkasnya.[] Yung Eko Utomo

Pengamat: Penyebab Banyaknya Pengangguran adalah Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 07, 2023    Comment   

Pengamat: Penyebab Banyaknya Pengangguran adalah Kapitalisme

Tinta Media - Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim menilai banyaknya pengangguran disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme. 

“Saya kira faktor utama yang menyebabkan banyaknya pengangguran yang seolah-olah tadi tidak kunjung selesai karena memang yang paling dominan itu adalah sistem sosial dan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan,” ungkapnya dalam Kajian Politik dan Ekonomi: Gelombang PHK Terus Terjadi, Akar Masalah dan Solusi??!! di kanal Youtube Khilafah Channel Reborn pada Sabtu (27/05/2023).

Ia menuturkan, minimal ada empat hal yang menimbulkan banyaknya pengangguran dalam sistem kapitalisme. 

"Pertama, munculnya ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dengan kebutuhan.

Kedua, berkembangnya sektor ekonomi non riil yang tidak menyerap banyak tenaga kerja.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat tapi berpihak kepada konglomerat. Keempat, banyaknya tenaga kerja wanita yang berdampak kepada rusaknya sistem sosial," terangnya.

Menurutnya, pengangguran muncul karena dua faktor, yakni faktor individu, misalnya malas, uzur, cacat, rendahnya pendidikan dan keterampilan. "Kemudian faktor sistemik berupa sistem sosial dan ekonomi,” pungkasnya.[] Yung Eko Utomo

Mau Ekonomi Syariah Tapi Menolak Islam Kaffah, MMC: Aneh!

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 07, 2023    Comment   

Mau Ekonomi Syariah Tapi Menolak Islam Kaffah, MMC: Aneh!

Tinta Media - Muslimah Media Center (MMC) menilai aneh perhatian pemerintah terhadap potensi ekonomi syariah namun menolak Islam kaffah diterapkan. 

"Ekonomi syariahnya mau dan dianggap sebagai manifestasi ajaran Islam, tapi anehnya Islam kaffah dianggap tidak layak diterapkan di negeri ini bahkan dianggap membahayakan negara,” tuturnya pada rubrik Serba-serbi MMC: Ekonomi Syariah Tanpa Islam Kaffah, Bukti Nyata Indonesia Negara Sekuler Kapitalis, Jumat (2/6/2023).

Kondisi tersebut menurut MMC justru menguatkan wajah sekuler kapitalis negeri ini, di mana sejatinya persoalan negeri ini dan juga dunia terjadi karena penerapan sistem sekuler kapitalis. “Kemiskinan, pengangguran, stunting, dan sebagainya diakibatkan oleh kapitalis yang lahir dari cara pandang sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan,” ucapnya.

MMC mengungkapkan Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sistem Kapitalisme sarat dengan kepentingan materi segelintir kelompok yang berkuasa atau pemilik modal yang mampu mengendalikan kekuasaan. 

“Alhasil kebijakan-kebijakannya tidak lagi mempertimbangkan apakah mampu mendatangkan kemakmuran yang nyata bagi masyarakat atau tidak. Yang menjadi tujuan adalah keuntungan segelintir orang,” tambahnya.

Potensi keuangan syariah yang dijadikan sebagai target perekonomian Indonesia, menurut MMC karena melihat realitas masyarakat indonesia yang mayoritas muslim makin menunjukkan keinginannya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

“Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk memberikan tempat bagi aturan syariah selama aturan itu mampu mendatangkan cuan. Sebaliknya jika aturan syariat itu meredupkan atau mematikan ekonomi, kapitalisme akan menutup peluang kemunculannya. Inilah ruh sesungguhnya penerapan sebagian kecil dari ekonomi syariah oleh sistem ekonomi kapitalis,” bebernya.

MMC menandaskan sesungguhnya persoalan umat Islam hari ini akan selesai melalui penerapan syariat Islam secara kaffah termasuk sistem ekonomi Islamnya.

“Penerapan syariat Islam hanya akan terwujud dalam sistem Khilafah yang berasas karena akidah Islam. Pemberlakuan aturan yang bersumber dari Wahyu Allah ini akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Apalagi tujuan pemberlakuan syariat semata hanya untuk meraih ridho Allah bukan karena materi atau manfaat semata,” pungkasnya.[] Erlina

Begini Cara Islam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 23, 2023    Comment   

Begini Cara Islam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Tinta Media - Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menjelaskan cara Islam dalam mengatasi disparitas (kesenjangan) ekonomi.

"Pertama, kebijakan Rasulullah yang mencoba mengangkat aspek ekonomi dari kaum Muhajirin, misalnya dalam pembagian harta ghanimah. Ada pemberian kepada orang-orang muhajirin. Lalu, orang Anshor dan orang Muhajirin itu dipersaudarakan kemudian dibagikan aset diantara mereka,” jelasnya dalam Kabar Petang: Ekonomi RI Dikuasai Cina? di kanal Youtube Khilafah News pada Kamis (18/5/2023)..

Ishak menegaskan, ini merupakan contoh bagaimana islam mendesain sebuah sistem (mengangkat peluang) untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada orang-orang yang termarjinalkan untuk bisa bangkit.

Kedua, di dalam islam peran Baitul Maal sangat-sangat kuat dalam mendorong orang-orang yang memiliki taraf ekonomi rendah (melakukan enterpreneurhip) untuk maju. “Misalnya Baitul Maal menyediakan pinjaman kepada warga negara seperti petani untuk memiliki lahan. Di Baitul Maal ini dinamakan divisi al I’tho’ khusus untuk memberikan subsidi, dan ini tidak ada mekanisme riba,” terangnya.

Ketiga, pemberian aset bagi warga negara, seperti yang ingin bertani diberikan tanah pertanian, bibit dan alat-alat untuk mengembangkan usaha.

Keempat, lanjut Ishak, dalam Daulah Islam, juga diberikan akses mendapatkan pendidikan gratis. “Saya kira ini penting untuk digarisbawahi, bahwa terjadinya ketimpangan pendapatan itu juga disebabkan oleh edukasi. Terus pendidikan berbiaya mahal sehingga hanya orang tertentu yang bisa mengakses pendidikan itu,”beber Ishak.

Kelima, dalam Daulah Al Khilafah kesehatan gratis sehingga porsi anggaran rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan mejadi sangat rendah. “Karena semua dijamin oleh negara, sehingga pendapatan masyarakat itu bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan gizi, pendidikan dan sebagainya. Sehingga kualitas mereka lebih baik sehingga peluang untuk berusaha itu menjadi lebih optimal,” pungkas Ishak.[] Amar Dani

Ada Keuntungan Gabung BRICS, Tetapi...

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 09, 2023    Comment   

Ada Keuntungan Gabung BRICS, Tetapi...

Tinta Media - Ketertarikan Indonesia ingin bergabung dengan Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) ditanggapi oleh Ekonom Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Fahrur Ulum.

“Mungkin akan didapati keuntungan, tetapi ingat itu adalah keuntungan yang tidak Hakiki, keuntungan untuk mendapatkan kredit itu adalah keuntungan sesaat untuk menyelesaikan program keuangan yang krusial tetapi tidak menyelesaikan persoalan ekonomi secara mendasar,” ungkapnya dalam acara Kabar Petang: 19 Negara Mau Gabung geng Rusia-China, RI Juga, Rabu (3/5/2023) di kanal Youtube Khilafah News.

Ia menjelaskan bahwa negara yang mandiri adalah negara yang membawa suatu ideologi yang nyata sehingga tidak terjebak dengan mencari kemudahan mendapatkan Keuntungan (hutang) dengan menjadi anggota atau tidak.

“Sebenarnya tidak boleh satu negara itu terjebak dengan mencari mudahnya mendapatkan hutangan dari lembaga-lembaga yang memberikan hutang, baik menjadi anggota apa tidak menjadi anggota, untung apa tidak untung, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemandirian sebuah negara itu dengan membawa sebuah ideologi yang nyata,” jelasnya

Disamping itu, ia menilai sikap Indonesia yang labil dalam pengambilan keputusan yang hanya mengekor pada negara besar saja. “Indonesia itu akan mengikuti tawaran dari siapa saja” ungkapnya

Ia menambahkan, jika melihat ada manfaat sedikit saja Indonesia akan ikut, tetapi sebenarnya tentu pemerintah akan berhitung dan melihat bahwa jika kekuatan Amerika itu masih tetap tinggi, sementara ikatan dengan Amerika itu sangat kuat, Indonesia tidak akan ikut. Tetapi kalau kemudian arus dedolarisasi semakin menguat dan kekuatan BRICS ini semakin kuat, pasti nanti akan ikut. 

“Jadi kemana angin berhembus kesitulah negara ini berjalan,” tutupnya. [] Abi Nayyara

KH. Thoha Cholili: Pajak Tak Akan Bisa Menyejahterakan Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 05, 2023    Comment   

KH. Thoha Cholili: Pajak Tak Akan Bisa Menyejahterakan Rakyat

Tinta Media - Ulama Aswaja Jawa Timur dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntaha Bangkalan Madura KH Thoha Cholili menyatakan, pajak itu jalan pemerasan yang tidak akan bisa menyejahterakan rakyat.

“Pajak ini bukan cara yang sebenarnya dicontohkan Rasulullah Saw., tidak akan bisa menyejahterakan karena itu jalan untuk memeras,” ujarnya dalam program Majelis Al Buhuts Al Islamiyah: Pajak adalah Instrumen Sistem Ekonomi Kapitalis untuk Memalak dan Menyengsarakan Rakyat yang ditayangkan secara Live melalui kanal YouTube Multaqo Ulama Aswaja TV Sabtu (29/4/2023).

Ia mengungkapkan bahwa pajak sebagai jalan pemerasan karena pajak dipungut juga dari orang miskin untuk orang yang kaya.

“Pajak berbeda dengan zakat, Zakat dari orang kaya buat orang miskin, tapi kalau pajak dari orang miskin buat orang kaya”, ungkapnya.

Menurutnya, bahwa di dalam Islam menyejahterakan rakyat tidak boleh dari pajak dan bukan harus dari pajak. “Kalau pajak dari orang miskin buat orang kaya kenyataannya memang seperti itu," ungkapnya.

Solusi

Ia menjelaskan, solusi yang menyejahterakan rakyat sebenarnya telah diberikan Allah Swt. dan dicontohkan Rasul-Nya. "Tetapi sekarang masalahnya dengan sistem yang bukan Islam telah memberi peluang atau celah kepada penguasa untuk memakan dan memanfatkan uang rakyat," ungkapnya. 

Ia pun menegaskan, bahwa dalam Islam Allah sudah menyiapkan semua perangkatnya (termasuk dalam sistem ekonomi) untuk menyejahterakan rakyat. Tidak boleh dilalaikan begitu saja atau memfokuskan satu ajaran Islam, tapi ajaran Islam yang lain dilalaikan atau membonsai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah.

Sebagai solusi permasalahan, ia mengingatkan, tidak boleh mengambil Islam sebagian-sebagian. Ia pun membacakan kutipan Surat Al-Baqarah ayat 85 yang artinya,

“Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat”.

 “Agama ini sudah sumpurna, agama ini sudah Kaffah, kita harus atau wajib

menggunakannya dan mengusahakannya. Jangan kita menjalankannya setengah-setengah atau separuh-paruh,” pungkasnya.[] Muhar

Hanya di Sistem Kapitalis, Gara-Gara Kesulitan Ekonomi Bunuh Anak Sendiri

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 05, 2023    Comment   

Hanya di Sistem Kapitalis, Gara-Gara Kesulitan Ekonomi Bunuh Anak Sendiri

Tinta Media - Media tak hentinya membawakan berita-berita yang membuat geger jagat dunia online. Salah satu yang jadi perbincangan ialah kasus pembunuhan oleh seorang ayah kepada putri kandungnya sendiri baru-baru ini di Gresik, Jawa Timur. 

Adapun motif dari pembunuhan tersebut dikarenakan tersangka berinisial A ini ingin agar anaknya masuk surga sebab selama ini sang anak mendapatkan ejekan dari teman-teman sebayanya bahwa ibunya seorang Pemandu Lagu alias LC di tempat karaoke. (tvonenews.com)

Selain itu A juga menyebut bahwa istrinya tidak pantas disebut sebagai seorang ibu, serta menyesal menjalani hubungan rumah tangga dengan perempuan yang dia temui di tempat hiburan tersebut. Dia pun mengatakan alasan mengapa tidak turut membunuh istrinya karena merasa bahwa istrinya tidak pantas masuk surga dan dia layak bersama dosa-dosanya. Naudzubillahi min dzalik.

Sungguh betapa kian miris berita demi berita dari dunia kriminal hingga saat ini. Kian hari kasus bunuh-membunuh antara orang tua terhadap anak sendiri pun sering terjadi. Demikian juga dengan anak kepada orang tuanya. Hal ini semakin menambah deretan panjang dari kasus yang mengundang pedih dalam hati. 

Betapa tidak? Keluarga yang semestinya menjadi tempat ternyaman bagi orang-orang, ternyata telah berubah menjadi peluang melakukan bentuk perbuatan dosa. Hal ini tak mungkin terjadi kalau bukan karena adanya kesalahan dalam cara pikir umat. Selain itu, perilaku-perilaku keji tersebut didukung pula dengan sistem kufur yang semakin memudahkan setiap niat buruk terwujud jadi perbuatan nyata. 

Kasus seperti ini bukanlah kali pertama terjadi. Pada tahun 2022 lalu, kita menemukan fakta pembunuhan yang dilakukan seorang ibu pada anak kandungnya karena depresi serta kesulitan ekonomi. Adapun motif lainnya ialah karena ingin agar anaknya "selamat", tidak mengalami penderitaan sebagaimana dirinya. (kompas.tv). 

Tak bisa dimungkiri bahwa kebutuhan jasmani merupakan bagian penting dari hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan jasmani merupakan bentuk rangsangan yang datang dari dalam tubuh manusia sendiri, seperti timbulnya rasa lapar, haus, lelah, buang air dan lain-lain. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka bisa berakibat sakit bahkan kehilangan nyawa. 

Hanya saja, pemenuhan kebutuhan ini harus sesuai dengan koridor syar'i. Jika tidak, maka bisa mengantarkan pada kekacauan sebagaimana halnya peristiwa-peristiwa tragis di atas.

Akan tetapi, menjalankan berbagai aktivitas sesuai dengan syariat saat ini tidak mudah. Banyak sekali tantangan serta godaannya. Akibatnya, manusia menjadi tidak sabaran, serta menempuh cara yang tidak halal untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik jasmani maupun naluri. 

Dunia kapitalis kufur ini membawa manusia untuk saling berebut sumber daya alam. Bagi yang kuat, maka akan mendapatkan aset-aset itu untuk memperkaya diri sendiri. Sedangkan yang lemah hanya akan menjadi korban korporasi dan kebijakan yang menindas hingga kini. Maka tak heran, akhirnya ketidakmampuan umat dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri ini malah mengantarkan pada tindakan kriminal.

Maka yang mampu menumpas keadaan ini hingga ke akarnya hanyalah aturan yang hak, yang datang dari Allah Swt. Islam akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan menjamin adanya pekerjaan yang layak bagi para suami, ayah, maupun anak lelaki yang sudah baligh. 

Negara akan berdiri sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi rakyat, memberikan pelatihan bagi yang belum mampu bekerja di bidangnya. Selain itu, bagi yang tidak memiliki wali, seperti janda, kaum dhuafa, ataupun orang tua yang tak lagi punya keturunan, maka negaralah yang akan membiayai melalui baitul mal.

Bila Islam tegak di bumi Allah, maka tidak mungkin Allah tidak menurunkan rahmay-Nya. Sungguh hanya dengan penerapan Islam secara keseluruhan sajalah rahmat itu akan Allah berikan. Rida-Nya Allah akan memenuhi seluruh penjuru bumi hingga kehidupan umat manusia pun akan berjalan sesuai dengan porsinya. 

Dengan diterapkan syar'i Islam, maka kebutuhan jasmani dan nalurinya dalat terpenuhi secara optimal. Tak akan lagi ada corong-corong kemaksiatan ataupun tindak kriminal. Tak akan terdengar lagi kasus-kasus miris sebagaimana hari ini di dunia kapitalis kufur buatan Barat.

Sebab, ajaran Islam datangnya dari wahyu Allah Swt. Sang Khaliq Yang Maha Pengatur kehidupan, bukan dari hawa nafsu yang mengedepankan asas manfaat saja. Karena itu, sudah seharusnya era kapitalis ini dituntaskan dan diganti dengan era kebangkitan Islam, agar bumi yang Allah ciptakan ini layak mendapatkan rahmat, karena Islam memang dijadikan sebagai agama yang merahmati seluruh alam.

Wallahu'alam bisshawwab.

Oleh : Tri Ayu Lestari

Penulis Novel Remaja dan Aktivis Dakwah Remaja

TEFI: Tiga Bahaya Nyata dari Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

@tintamedia 0 Dibaca    April 26, 2023    Comment   

TEFI: Tiga Bahaya Nyata dari Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Tinta Media - Direktur The Economic Future Institute (TEFI) Dr. Yuana Tri Utomo menyatakan, ada tiga bahaya dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah nyata di depan mata.

"Tiga bahaya ini sudah nyata di depan mata semua," ujarnya dalam program Kabar Petang: SOS! Ekonom Bongkar 'Jeroan' Proyek Kereta Cepat, di kanal YouTube Khilafah News, Minggu (23/4/2023). 

Pertama, jebakan utang Cina. Itu karena pembiayaan proyek yang berasal dari utang atau pinjaman berbunga Pemerintah Indonesia kepada Cina. "Bahaya ini jelas di depan mata, membuat ketergantungan Pemerintah Indonesia yang semakin besar kepada Cina," jelasnya.

Kedua, tingginya risiko gagal bayar, karena kondisi APBN Indonesia sudah banyak terbebani oleh utang-utang sebelumnya. "Pembiayaan infrastruktur besar, seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Jakarta-Bandung  melalui mekanisme pinjaman atau utang berbunga ini jelas menimbulkan beban keuangan yang sangat signifikan bagi Pemerintah Indonesia," tegasnya.

Ketiga, risiko pengambil alihan aset strategis. “Jika Indonesia gagal bayar, Cina dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan utang tersebut, seperti menuntut jaminan yang dijanjikan oleh Indonesia," ujarnya

"Beberapa waktu lalu, Cina pernah meminta jaminan APBN. Itu konyol sekali," kesalnya. 

Menurutnya, bahaya itu semua bisa mengancam kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebenarnya tidak seberapa penting bagi masyarakat Indonesia.

"Bukankah rute itu sudah ada tol dan juga banyak moda transportasi yang lain?" tanyanya.

Ia pun berpandangan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini terkesan sangat dipaksakan.

"Proyek ini sesungguhnya tidak dibutuhkan masyarakat, karena masih ada jalur transportasi lama yang masih efektif untuk digunakan," ujarnya memungkasi.[] Muhar