Negeri Ini Masih Terjajah secara Ekonomi dan Politik

@tintamedia 0 Dibaca    September 04, 2023    Comment   

Negeri Ini Masih Terjajah secara Ekonomi dan Politik

 

Tinta Media - Pengasuh Majelis Taklim As Salam Gresik Kyai Abdul Latif mengatakan bahwa kondisi negeri ini masih terjajah secara politik dan ekonomi.

 

“Kondisi negeri ini masih terjajah secara politik dan ekonomi,” paparnya dalam acara Multaqo Ulama Aswaja Gresik: Mengulas Makna Kemerdekaan Hakiki, melalui kanal Youtube Dakwah Giri, Sabtu (12/8/2023).

 

Menurutnya, dulu VOC datang ke Nusantara dengan tujuan perdagangan. Namun monopoli perdagangan VOC terhadap rempah-rempah dianggap sebuah penjajahan oleh para ulama.

 

“Saat ini pun sama, Amerika dan Cina ataupun kafir barat membuat kerja sama dengan Indonesia dalam bidang perdagangan, sehingga menguasai seluruh sumber daya alam negeri ini,” bandingnya.

 

Indonesia, lanjutnya, kaya akan sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin. “Kita tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam kita. Tambang emas, tambang minyak, hasil laut, hasil hutan semua dikeruk oleh para oligarki dan kapitalis dari Amerika, Cina, dan Eropa dan  lainnya," jelasnya.

 

Oleh karena itu, ia menyeru kepada  seluruh umat agar tersadar atas kondisi saat ini dan membutuhkan ulama yang menjadi pelopor dan garda terdepan dalam menyadarkan umat, sebagai mana apa yang dahulu dilakukan para ulama.

 

"Dari sanalah umat akan tersadarkan dan menyadari hal tersebut, dan selanjutnya berjuang untuk kemerdekaan yang hakiki yakni hanya menghamba kepada Allah Swt.," pungkasnya.[] Citra Salsabila

Ekonom: 1286 Triliun Hanya untuk Bayar Utang

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 29, 2023    Comment   

Ekonom: 1286 Triliun Hanya untuk Bayar Utang

Tinta Media - Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta mengatakan bahwa separuh pendapatan negara nyaris hanya untuk membayar utang.

 “Data Bank Indonesia semester l 2023 menyebut pokok utang yang harus dibayar 789 triliun. Jika ditambah bunga 497 triliun maka total yang harus dibayar pada 2024 sebesar 1.286 triliun. Sementara rencana pendapatan negara hanya 2.700 triliun. Jadi separuh pendapatan negara nyaris hanya untuk bayar utang,” ulasnya di kajian Politik & Ekonomi: Nyaris Tembus 500 triliun Bayar Bunga Utang, Kok Bisa? Melalui kanal Khilafah Channel Reborn, Sabtu (26/8/2023).

 

Pokok dan bunga utang yang demikian besar itu, jelasnya, disebabkan utang yang ditarik pemerintah Indonesia sudah sangat banyak.“Data per Mei 2023 utang Indonesia sudah di angka 7.900 triliun,” imbuhnya.

 

Hatta tidak menampik bahwa utang sebesar 7.900 triliun itu merupakan akumulasi utang dari rezim sebelumnya. Namun yang paling banyak utang adalah rezim periode 2015 hingga Maret 2023 yang mencapai 5.176 triliun.

 

“Nah, 5.176 triliun itu kalau kita bandingkan dengan rezim sebelumnya itu sebenarnya secara keseluruhan hanya 6.600 triliun. Artinya 78,4% dari utang yang ditarik itu datang dari rezim Pak Jokowi,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

Bunga Utang Nyaris 500 Triliun, Benarkah Ekonomi Aman?

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 29, 2023    Comment   

Bunga Utang Nyaris 500 Triliun, Benarkah Ekonomi Aman?

Tinta Media - Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta mempertanyakan sikap pemerintah yang masih merasa aman meski bunga utang yang harus dibayar nyaris mencapai 500 triliun pada 2024.

 

“Pemerintah mengatakan bahwa utang Indonesia aman meski bunga utangnya mencapai hampir 500 triliun. Benarkah?” tanyanya di kajian Politik & Ekonomi: Nyaris Tembus 500 triliun Bayar Bunga Utang, Kok Bisa? Melalui kanal Khilafah Channel Reborn, Sabtu (26/8/2023).

 Hatta mengulas, rasio debt to GDP kurang dari 60% sering dijadikan alasan pemerintah yang menunjukkan ekonomi aman. “Yang menjadi pertanyaan kenapa utang dibandingkan dengan GDP? Padahal kita tahu GDP itu bukan pendapatan negara,” kritiknya.

Menurutnya, jika negara berhutang maka utang itu hanya membebani pendapatan negara, bukan total produksi barang dan jasa dari banyak pihak.

“GDP adalah produksi barang dan jasa seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak tepat kalau mengambil komparasi total utang dibandingkan dengan GDP Indonesia,” simpulnya.

Seharusnya, ia menambahkan, yang dilakukan adalah membandingkan utang dengan penerimaan yang masuk ke kas negara. “Pendapatan negara itu 2.781 triliun, seharusnya dibandingkan dengan itu,” tukasnya.

Kedua, sebutnya, argumen lain dari pemerintah bahwa utang masih dianggap aman, karena digunakan untuk aktifitas produktif. Negara beralasan, utang untuk membangun infrastruktur agar menghasilkan produksi yang lebih banyak lagi.

“Pemerintah lupa, bahwa negara itu bukan entitas komersial. Kalau entitas komersial memang bicara profit, tapi kalau negara itu punya kewajiban melayani rakyat, sehingga akan bertabrakan kalau bicara profit,” ucapnya.

Karena negara menggunakan logika profit, lanjutnya, maka tidak heran fasilitas-fasilitas publik seperti bandara, jalan tol, dan lain-lain akan semakin mahal. “Jadi logika profit ini salah tempat,” tandasnya.

Argumen lain soal produktif ini, sebutnya, total dana infrastruktur sejak 2004 – 2024 diperkirakan sudah menghabiskan 4.400 triliun.

“Sudah belasan tahun infrastruktur dibangun, tapi kenapa tidak dirasakan oleh rakyat Indonesia dalam bentuk beras murah misalnya? Ini beras naik, gula impor, kedelai impor, bahkan beras juga impor, garam impor.Lalu infrastruktur ini membangun apa? Mau berapa lama lagi agar utang tadi produktif? Apa harus menunggu 50 tahun lagi?” tanyanya heran.

Argumen ketiga, lanjutnya, Indonesia memiliki aset besar. Sri Mulyani sering mengulang-ulang jangan khawatir terhadap utang karena Indonesia punya aset besar.

“Audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022, menyebut total aset pemerintah adalah 12.325 triliun sementara hutang hanya 7.800 triliun. Tapi mari kita lihat apa yang dimaksud aset itu?” terangnya.

Aset, sambungnya, memiliki dua komponen, pertama ekuitas dan kedua liabilitas. Liabilitas itu tidak lain dan tidak bukan adalah utang. “Jadi yang dimaksud dengan aset itu sebenarnya adalah utang itu sendiri atau ada utang di dalamnya,” tandasnya.

 Dari total aset yang 12.325 triliun,bebernya, 72.38 % nya adalah dalam bentuk liabilitas utang. ekuitasnya itu hanya 27,62 % . “Kalau kita menggunakan rumus dept to equity ratio 2,62 %, artinya 1 ekuitas itu berbanding dengan 2,62 utang. Itu sebenarnya bangkrut,” jelasnya.

Hatta juga membantah bahwa dana APBN habis untuk subsidi, sebab berdarkan belanja pemerintah menurut fungsinya, dari lima komponen yaitu untuk perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, agama, pendidikan dan perlindungan sosial itu hanya 618,4 triliun. Lebih kecil dibanding dengan untuk membayar utang dan bunga yang sebesar 1.286 triliun.

“Padahal lima komponen diatas sangat penting bagi rakyat,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun

Pakar: Indonesia Belum Sepenuhnya Merdeka

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 18, 2023    Comment   

Pakar: Indonesia Belum Sepenuhnya Merdeka

Tinta Media - Pakar Ekonomi Syariah Dr. Muhammad Sholahuddin menegaskan Indonesia sejatinya belum sepenuhnya merdeka.
 
"Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, Indonesia berhasil mengusir penjajah, ini patut kita syukuri. Namun, sejatinya Indonesia belum sepenuhnya merdeka," jelasnya kepada Tinta Media Kamis (17/8/23).

Ia melanjutkan, penjajah memang telah berhasil dipaksa angkat kaki dari negeri ini, tetapi sistemnya masih terus diterapkan.
 
"Dalam sistem politik, Indonesia masih bercorak sistem politik Eropa dan Amerika yakni Trias Politica yang masih diemban. Walhasil praktiknya politik yang opurtunistik," kritiknya.

Sistem ekonominya, ucapnya, mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme-liberal.
 
"Pemilik modal asing maupun swasta, bebas mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan meminimalisasi intervensi dari pemerintah. Alhasil, kekayaan alam negeri ini terus dikuras oleh bangsa asing," ungkapnya.
 
Dibidang sosial dan budaya, bebernya, cenderung berkiblat ke barat, seperti dalam hal pergaulan maupun berpakaian. "Kesimpulannya, Indonesia masih terjajah," ungkapnya
 
Terjajah
 
Menurut Sholahudin, secara fisik memang Indonesia merdeka, namun dari aspek pemikiran, ekonomi, politik, dan budaya, Indonesia masih terjajah oleh Kapitalisme global dan hegemoni negara-negara adidaya.
 
Ia melanjutkan, kekuasaan dan eksploitasi terus berlanjut yang membuat Indonesia belum sepenuhnya merdeka secara hakiki.
 
"Indonesia masih terjajah oleh dominasi Kapitalisme global, yang lebih berbahaya daripada penjajahan fisik," tegasnya.
 
Dalam pandangan Sholahudin, penjajahan gaya baru ini tidak selalu terasa oleh pihak yang terjajah, seperti yang terjadi di Indonesia.
 
“Bangsa ini merayakan kemerdekaan setiap tahunnya, tetapi tidak menyadari bahwa kekayaannya terus dikuasai dan dieksploitasi oleh perusahaan asing, maupun aseng. Hal ini dilegalkan oleh undang-undang yang terkadang dikendalikan oleh lembaga internasional," bebernya.
 
Kemerdekaan hakiki
 
Dr Sholahudin juga mengungkapkan langkah untuk meraih kemerdekaan hakiki untuk Indonesia.
 
“Pertama, mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah Swt. Kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam terwujud saat manusia terbebas dari segala bentuk perbudakan dan penindasan oleh sesama manusia. Ini mengharuskan menghilangkan segala bentuk penjajahan, eksploitasi, dan penghambaan manusia terhadap manusia," ujarnya.
 
Kedua, cetusnya, menerapkan Islam secara menyeluruh. Islam harus dipahami dan diterapkan sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk urusan pribadi, keluarga, dan negara. Islam bukan hanya tentang ritual dan spiritual, tetapi juga memiliki pedoman yang komprehensif untuk mengatur kehidupan.
 
“Ketiga, menerapkan syariah Islam. Dengan menerapkan syariah Islam negeri ini dapat mencapai kemerdekaan sepenuhnya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam secara komprehensif,” terangnya.
 
Kedua langkah ini, menurutnya, akan membawa kemerdekaan dalam dua aspek. “Pertama merdeka dari segala bentuk penjajahan fisik dan non-fisik. Kedua, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Swt.," tutupnya [] Setiyawan Dwi

Hati-Hati, Subsidi Kereta Cepat Bisa Melanggar Konstitusi dan Bisa Dimakzulkan?

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 16, 2023    Comment   

Hati-Hati, Subsidi Kereta Cepat Bisa Melanggar Konstitusi dan Bisa Dimakzulkan?

Tinta Media - Ketika Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014, berbagai macam subsidi untuk kelompok masyarakat bawah dihapus. Selain BBM, subsidi untuk 20 kereta ekonomi dihapus per 1 Januari 2015: terdiri dari 11 kereta ekonomi jarak jauh dan 9 kereta ekonomi jarak sedang.

Bahkan rencana penghapusan subsidi kereta kelas ekonomi tersebut sudah disuarakan sejak 30 September 2014, sebelum berkuasa.

https://m.antaranews.com/amp/berita/456221/pemerintah-hapus-subsidi-pada-20-kereta-ekonomi

Kelewatan?

Itu belum seberapa. Penghapusan subsidi untuk kelompok masyarakat bawah tidak berhenti sampai di situ saja. Pemerintahan Jokowi melanjutkan mencabut subsidi untuk 5 kereta ekonomi jarak jauh per 1 Januari 2019. Yaitu, KA Logawa, KA Brantas, KA Pasundan, KA Gaya Baru Malam Selatan, dan KA Matarmaja.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181231200226-92-357634/kai-kerek-tarif-lima-kereta-ekonomi-jarak-jauh-tahun-depan

Tidak masalah. Masyarakat sudah terbiasa dengan kebijakan pemerintah yang jahat, yang tidak pro rakyat kecil, dan kebijakan yang dirasakan sewenang-wenang.

Di tengah rasa tidak adil, tiba-tiba Jokowi menyiarkan berita yang menyulut emosi. Masyarakat merasa pemerintah sudah bertindak di luar, dan semakin di luar batas.

Ini masih terkait kereta. 

Rakyat merasa emosinya terbakar. Pertama, biaya proyek kereta cepat membengkak paling sedikit 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18 triliun. Membengkak Kok bisa begitu besar. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak jelas. Bahkan sebelumnya dikatakan, pembengkakan biaya bisa capai 1,9 miliar dolar AS. Mungkin nanti masuk biaya operasional? 

Kedua, bunga pinjaman untuk proyek kereta cepat sangat besar sekali, 2 persen per tahun. Atau dua puluh kali lipat dari penawaran Jepang (0,1 persen). Bahkan bunga pinjaman untuk tambahan utang akibat pembengkakan biaya lebih besar lagi: 3,4 persen atau 34 kali lipat dari penawaran Jepang.

Ketiga, untuk meningkatkan jumlah penumpang kereta cepat, menurut berita, pemerintah akan menghentikan operasional kereta api Jakarta-Bandung, KA Argo Parahyangan. Kalau benar, penghentian operasional kereta ini akan didakwa melanggar hukum, melanggar UU anti-monopoli, karena mematikan persaingan usaha.

https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/06/091000226/ada-kereta-cepat-kemenhub-pastikan-ka-argo-parahyangan-tetap-beroperasi

Keempat, masih terkait KA Argo Parahyangan. Kalau operasional KA Agro Parahyangan dihentikan, sedangkan status keuangan KA Argo Parahyangan ini menghasilkan laba, maka pemerintah, khususnya menteri perhubungan dan presiden, dapat didakwa korupsi, karena merugikan keuangan negara dan tentu saja menguntungkan pihak lain yaitu China sebagai pemegang saham 40 persen Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Kelima, ini yang membuat emosi masyarakat memuncak. Yaitu rencana pemberian subsidi dari APBN. Sedangkan, sebelumnya, pemerintah seenaknya menghapus subsidi untuk 25 kereta ekonomi. Kok enak saja sekarang mau memberi subsidi kereta cepat? Di mana logikanya?

https://amp.kompas.com/money/read/2023/08/15/054000726/populer-money-jokowi-bakal-subsidi-tiket-kereta-cepat-sri-mulyani-soal

Tentu saja masyarakat menolak pemberian subsidi (dari APBN) untuk kereta cepat. Masyarakat malah menuntut pemerintah mengembalikan lagi subsidi kereta ekonomi yang sebelumnya dicabut dengan seenaknya.

Pernyataan presiden yang terkesan sudah memutuskan untuk memberi subsidi kereta cepat pada hakekatnya sudah melanggar konstitusi.

Jokowi selaku presiden tidak bisa menentukan subsidi secara sepihak. Karena presiden harus membahas dan menentukan APBN bersama DPR.

Dengan memberi pernyataan bahwa pemerintah akan memberi subsidi kereta cepat, maka secara substansi pemerintah melanggar wewenang DPR dan melanggar konstitusi.

Pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa kekuasaannya lebih tinggi dari DPR, dan sekaligus memberi kesan bahwa DPR hanya menjadi tukang stempel pemerintah saja?

Terakhir, pemerintah tidak boleh memberi subsidi kepada asing. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh memberi subsidi kepada perusahaan patungan dengan asing seperti Kereta Cepat Indonesia China.

Subsidi tarif kereta cepat secara substansi harus dilihat sebagai subsidi kepada perusahaan kereta cepat. Oleh karena itu, pemberian subsidi tarif kereta cepat merugikan keuangan negara dan menguntungkan pemegang saham asing: delik korupsi, dan melanggar konstitusi.

—- 000 —-

Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Pakar: Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 15, 2023    Comment   

Pakar: Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan

Tinta Media - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ll-2023 atau April-Juni sebesar 5,17% menurut pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Data pertumbuhan ekonomi  di atas kalau dalam kacamata Islam tidak ada pengaruh apapun terhadap kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya dikutip dari Muslimah News  Selasa  (15/8/2023).
 
Bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis sekuler pertumbuhan ekonomi jika naik di atas 5 % itu menjadi hal yang seakan-akan membahagiakan para pejabat negara, ujar Nida, karena ukuran yang dipakai dalam sistem kapitalisme sekuler dengan ekonomi Islam sangat berbeda.
 
“Kalau dalam sistem kapitalisme sekuler dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi sistem itu, maka pertumbuhan yang tinggi di atas 5% itu menjadi indikator bahwa ekonomi membaik. Sementara kalau dalam ekonomi Islam parameternya itu lebih rigid (detail) yang akan sulit dicapai oleh sistem ekonomi selain Islam,” jelasnya.
 
Menurutnya, ini terbukti dalam sejarah peradaban manusia, hanya Islam yang berhasil mewujudkan parameter yang rigid. Dikatakan ekonomi itu baik-baik saja jika parameternya itu sampai ke level individu, orang  perorang.
 
“Andai penduduk Indonesia itu 250 juta orang, maka mulai dari yang usianya 100 tahun hingga bayi yang baru lahir semuanya harus terpenuhi kebutuhan asasinya berupa pangan, sandang, dan papan. Jika ada masalah pada satu orang saja dari 250 juta orang tadi, maka ekonomi ada masalah. Itu kalau ukuran yang dipakai ekonomi Islam,” ucapnya memberi contoh.
 
Dan itu, sambungnya, berhasil diwujudkan dalam peradaban Islam sejak pertama yang dimulai dibangun oleh Rasulullah saw. kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, selama 13 abad lebih mampu menyejahterakan sampai ke level individu.
 
Intervensi
 
Nida memberi alasan, kalau sekarang ukurannya berganti menjadi menggunakan sistem pertumbuhan ekonomi, tentu saja karena meskipun Indonesia itu negeri mayoritas muslim tapi tidak menggunakan syariat Islam secara kafah dalam bernegara dan bermasyarakat.
 
“Peralihan ke neraca pertumbuhan itu terjadi seiring intervensi negara-negara maju ke negeri-negeri muslim yang notabene menjadi jajahan. “Sumber daya alamnya dikuasai, kemudian terjerat hutang, kemudian menjadi pangsa pasar,” jelasnya.
 
Dalam penilaian Nida,intervensi ini  yang menyebabkan negara memiliki dua neraca, neraca APBN dan neraca pertumbuhan. Padahal, imbuhnya, cukup satu neraca saja yaitu APBN, yang kalau dalam istilah ekonomi Islam disebut baitul mal. Ada pemasukan, ada pengeluaran.
 
“Sedangkan neraca pertumbuhan itu sebetulnya agak aneh, karena dia memotret hal yang berbeda. Neraca pertumbuhan ini yang kemudian sering mengeluarkan data-data tadi, pertumbuhannya sekian persen,” ulasnya.
 
Padahal, lanjutnya, kalau melihat neraca induk (APBN) itu mudah. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan pasti ada masalah.
 
Ia lalu menyimpulkan bahwa neraca pertumbuhan itu adalah dekte negara maju kepada negara jajahan dalam rangka mengontrol pengeluaran dan penerimaan yang akan dilakukan negara jajahan.
 
“Dalam perjalanannya neraca pertumbuhan ini digunakan juga untuk memotret belanja masyarakat bagaimana mereka mengeluarkan pendapatannya dalam beberapa bulan, dalam berapa periode, dalam berapa kuartalnya. Tapi kalau itu digunakan untuk menyimpulkan bahwa ekonomi membaik ini adalah kesimpulan yang salah,” terangnya.
 
Terakhir Nida menekankan bahwa neraca pertumbuhan sama sekali tidak bisa dijadikan alat untuk mengukur kesejahteraan. Ini berbeda dengan yang diajarkan Islam dalam mengukur kesejahteraan. Sederhana sekali Islam mengukur kesejahteraan, hanya dengan melihat kondisi masing-masing orang dalam negara apakah kebutuhan pokoknya terpenuhi atau tidak.
 
“Semua negara di dunia hari ini gagal mewujudkan kesejahteraan manusia yang hidup di negara itu karena tidak menggunakan paramater Islam kafah dalam mengukur kesejahteraan,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.

Jika MPR Masih Ada, Minta Pertanggungjawaban Presiden Jokowi Atas Tambahan Utang Pemerintah 4511 Triliun Rupiah

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 12, 2023    Comment   

Jika MPR Masih Ada, Minta Pertanggungjawaban Presiden Jokowi Atas Tambahan Utang Pemerintah 4511 Triliun Rupiah

Tinta Media - Presiden boleh menambah utang pemerintah berapapun jumlahnya, terserah presiden. UU mengatur batas maximum 3 persen GDP. Tapi pada saat darurat covid tidak ada batasan. Utang sebesar besarnya boleh. Sementara darurat akan ada terus. Bisa jadi dalam waktu dekat. 

Sah sah saja. Namun jika Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) masih ada maka tentu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban presiden kemana uang uang hasil utang ini dibawa atau diangkut? 

Menurut data Bank Indonesia (BI) sekarang utang pemerintah dari komponen Surat Utang Negara (SUN) nilainya mengerikan yakni Rp. 4518 triliun. Padahal saat Jokowi naik ke tampuk kekuasaan sekitar November 2014 lalu SUN sebesar Rp. 1112 triliun. Naiknya berapa ini? Sebesar Rp. 3406 triliun atau naik 289 %. Belum pernah dalam sejarah Indonesia menambah utang segede ini dalam satu masa pemerintahan.

Utang pemerintah dari komponen utang luar negeri pemerintah bagaimana? Nambahnya juga tak kalah besar. Sekarang utang LN mencapai 203,4 miliar USD atau Rp. 3051 triliun rupiah. Tahun 2014 lalu 129 miliar USD atau naik 56,7 persen selama pemerintahan ini. Naik nya sangat besar yakni Rp. 1105 triliun. 

Nah sekarang utang pemerintah Jokowi yang harus ditanggung APBN ke depan totalnya mencapai Rp. 7569 triliun. Pie carane bayar? Apalagi kurs rupiah makin buruk. Sebelum Jokowi berkuasa kurs rata rata 8000 rupiah per USD, sekarang 15000 rupiah per USD. Tahun depan bisa 20000 rupiah per USD. Ingat Amerika lagi tarik uang 1,5 triliun dolar. Bisa gawat ini. 

Berapa tambahan utang dari dua komponen di atas selama masa pemerintahan Jokowi. Tidak main main tambahannya mencapai Rp. 4511 triliun. Ini pemerintahan setahun lagi dan bisa saja menambah lagi utang 1000 an triliun lagi. Nambah utang sih enak, bayarnya bagaimana? 

Kalau pemerintahan ini bubar begitu saja tahun depan. Bagaimana pemerintahan berikutnya membayar utang ini? Kalau pemerintahan sekarang tidak tanggung jawab atas penggunaanya. Kalau masih ada MPR tentu bisa dievaluasi ini uang dipake untuk apa? Bentuk pertanggung- jawaban presiden apa? Itu bisa menjadi pelajaran bagi pemerintahan ke depan. Jika utang ugal ugalan lagi maka MPR bisa memecatnya. Negara kita tidak kehilangan kewaspadaan jika nanti yang juga antek para rentenir global.

Oleh : Salamuddin Daeng

Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)

Tabayun Center: Maraknya Pinjol karena Negara Memfasilitasi

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 09, 2023    Comment   

Tabayun Center: Maraknya Pinjol karena Negara Memfasilitasi

 
Tinta Media - Abu Zaid dari Tabayyun Center menilai maraknya pinjaman online (pinjol) karena negara memfasilitasi.

 

“Maraknya pinjol tidak lepas dari peran negara yang memang memfasilitasi. Yaitu memberikan ijin kepada lembaga-lembaga pinjol tersebut melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK,” tuturnya di Kabar Petang : Pinjol Makin Menggurita, Rakyat Makin Sengsara, melalui kanal You Tube Khilafah News, Jum’at (4/8/2023).

 

 Kalau sudah diakui oleh OJK, lanjutnya, berarti  pinjol legal secara hukum. Menurutnya, seharusnya masyarakat menyadari bahwa pinjol yang berbunga atau riba ini sangat dilarang di dalam Islam, terlebih tidak sedikit para peminjam ini juga beragama Islam.

 

 “Pemakan riba itu diperlihatkan sebagai suatu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang penuh dengan ular dan ular-ular itu terlihat dari luar. Lantas apa yang menyebabkan mereka berani menabrak ketentuan syariat Islam?” tanyanya retoris.

 

Tidak Merata

 

Abu Zaid menuturkan, maraknya pinjol saat ini yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah, karena bantuan kebutuhan pokok rakyat miskin, tidak merata.

 

“Bantuan yang tidak merata ini pada akhirnya membuat tidak sedikit masyarakat memilih untuk mendapatkan uang secara instan lewat pinjaman online. Apakah untuk biaya anak sekolah maupun kebutuhan makan sehari-hari. Dan patut dicatat total utang warga lewat pinjol pada Mei 2023 itu mencapai 51,46T. Sungguh angka yang cukup besar,” bebernya.

 

Secara personal, ucapnya,  manusia memang ada yang betul-betul membutuhkan solusi untuk berbagai kebutuhan pokok.  Tapi ada juga yang memang gaya hidupnya memanfaatkan pinjol itu untuk memenuhi seleranya. “Mereka  mungkin belum paham bahwa riba, hukumnya haram dan termasuk  dosa besar,” imbuhnya.

 

Dalam meberikan solusi terhadap pinjol, ulama yang murah senyum ini pun mengatakan, tidak cukup dengan melarang riba dan hukuman bagi pelakunya, tapi negara harus memberikan solusi.

 

“Negara harus memberikan jaminan kehidupan berupa pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan karena itu tugas negara,” tandasnya. []Langgeng Hidayat

Perekonomian Maju dan Berkembang Hanya dengan Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 07, 2023    Comment   

Perekonomian Maju dan Berkembang Hanya dengan Islam

Tinta Media - Bupati Bandung, Dr. HM Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa semakin maraknya arus budaya luar sangat berpengaruh pada masyarakat hari ini. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang tetap melestarikan tradisi atau budaya dan seni tradisional. Kegiatan tersebut berada di desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang disebut dengan "Hajat Lembur".

Atas upaya dan gagasan kegiatan hajat lembur yang dilakukan oleh masyarakat, Bupati Bandung Dr. HM Dadang Supriatna sebagai pihak pemerintah Kabupaten Bandung menyambutnya dengan gembira. Kegiatan ini diisi dengan menyajikan hasil bumi, kegiatan kesenian, dan juga kegiatan keagamaan. 

"Ini adalah bentuk syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang didapat dari bumi tempat kita tinggal,” kata Bupati Bandung dalam keteranganya, Kamis (27/7/2023). 

Derasnya arus globalisasi dan meningkatnya teknologi informasi akhir-akhir ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masyarakat. Di satu sisi, hal ini memberi kemudahan, di sisi lain akan berdampak pada pergeseran budaya, pola pikir, dan pola sikap di tengah masyarakat. 

Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan, pergeseran tersebut, maka masyarakat harus tetap melestarikan budaya yang ada di masyarakat, (khususnya Budaya Sunda) sekaligus untuk memupuk persaudaraan serta mengembangkan perekonomian.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan perekonomian, dengan melestarikan kearifan lokal di era globalisasi dan derasnya arus budaya dari luar. Kearifan lokal menjadi senjata ampuh untuk  menjauhkan umat dari Islam yang sesungguhnya. Parahnya, semua itu tidak disadari oleh kaum muslimin. 

Masyarakat digencarkan untuk memajukan dan melestarikan budaya dan kesenian, serta berbagai adat istiadat daerah, didorong untuk mencintai budaya lokal. Masyarakat didorong untuk mengagungkan budaya nenek moyang, walaupun ada budaya atau adat-istiadat yang tidak sesuai dengan syariat.

Standar baik buruk, halal haram itu disesuaikan dengan penilaian hawa nafsu manusia, sehingga apa yang menurut manusia baik dan bermanfaat, maka itulah tolak ukurnya. Gencarnya arus budaya asing ditambah minimnya pemahaman agama yang benar membuat masyarakat semakin terperosok jatuh ke dalam jurang kehinaan. Pada dasarnya, tidak semua adat (budaya), kesenian tradisional harus diambil dan dilestarikan, karena harus dinilai apakah itu sesuai dengan syariat Islam atau justru menuju kesyirikan. Setiap perbuatan tidak ada yang bebas nilai. Semua harus ada tolak ukurnya sesuai dengan yang disyari'atkan Allah. 

Contohnya budaya sesajen/klenik atau kesenian (tarian-tarian) yang dilakukan oleh perempuan dengan mengumbar aurat. Itu jelas menyalahi syariat, walaupun sangat banyak penggemarnya dan bisa menjadi daya tarik pengunjung. Semua tetap ada dan masih banyak yang terus melestarikan budaya nenek moyang tersebut. 

Tidak semua budaya itu tidak baik, contohnya seperti budaya menggunakan baju batik itu boleh-boleh saja yang penting harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, misalnya untuk perempuan tentunya harus dibuat gamis (baju syar'i). 

Begitulah fakta yang terjadi akibat sistem sekuler, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Sistem ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, mulai dari kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan kebebasan kepemilikan yang menjerat kaum muslimin di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Agama tidak dipakai dalam mengatur kehidupan selain hanya dalam ranah ibadah ritual semata. 

Budaya hajat lembur dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sejatinya tidak akan bisa mengembangkan perekonomian yang hakiki. Semua itu hanya solusi pragmatis dan tidak mengakar. Di sinilah perlu adanya sistem yang sahih, yaitu  sistem Islam. 

Islam mempunyai aturan yang komperhensif dan menyeluruh sebagai problem solver, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya.

Di sinilah pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk semangat mengkaji Islam secara kaffah agar tahu mana yang baik dan buruk sesuai pandangan Allah Swt. Dengan begitu, masyarakat tidak akan mudah terbawa arus budaya luar yang masuk, serta dapat memfilter apa-apa saja yang boleh diadopsi dan lakukan.

Kita wajib mempunyai pemimpin/khalifah yang benar-benar mampu berperan sebagai pemimpin yang akan menjaga akidah umat dan agama serta memberi kesejahteraan kepada rakyat dan alam semesta. Hal ini karena seorang khalifah akan bertanggung jawab atas urusan rakyat. 

"Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Muslim).

Perekonomian akan berkembang hanya dengan sistem ekonomi Islam, bukan dalam sistem ekonomi kapitalis. Semua itu akan segera terwujud dengan adanya institusi negara yaitu Daulah Islam. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem 

Sahabat Tinta Media 

Inilah Alasan Pengelolaan Tambang Banyak Dikelola Asing

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 29, 2023    Comment   

Inilah Alasan Pengelolaan Tambang Banyak Dikelola Asing

Tinta Media - Ekonom Dr. Arim Nasim mengungkap penyebab banyaknya tambang di negeri ini yang dikelola asing dan swasta. 

“Saya melihat adalah tidak ada political will kebijakan yang pro untuk rakyat, pro untuk negara. Kebijakan itu karena di belakangnya adalah para kapitalis,” ujarnya dalam diskusi Re Live. IKN: Kongkalikong Ekspor Nikel Ilegal Jumat (14/7/23) dikanal youtube Rayah TV.

 Ia membeberkan beberapa contoh misalnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Begitu juga pekerja-pekerja tambang atau yang mengerjakan kereta api cepat dan yang lainnya kenapa harus orang asing yang membangun atau mengelola. 

“Selalu itu merendahkan. Merendahkan tenaga kerja kita. Itu kan sebenarnya mental-mental inlander gitu kan,” tuturnya.

Padahal sebenarnya, menurut Dr. Arim, tenaga kerja dinegeri ini sangat sudah mumpuni dan sudah menguasai, Walaupun mungkin dalam beberapa hal ada yang belum. 

“Kan tinggal kita undang aja mereka, kita bayar, tidak dengan menyerahkan tambangnya ke swasta atau ke asing. Itu yang pertama,” bebernya.

Ia juga turut mengomentari terkait alasan dari sisi modal. “Memang ada sebenarnya dana itu kan, apalagi kalau kita lihat juga konsorsium bank-bank nasional misalnya pernah juga mereka sebenarnya mampu gitu kan, cuman lagi-lagi yang tidak ada itu adalah political will Ya kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat,” imbuhnya.

Dr. Arim juga mengungkapkan alasannya terkait tidak adanya political will kebijakan pemerintah yang pro rakyat. 

“Kerusakan akibat eksplorasi tambang yang dilakukan oleh swasta tanpa memperhitungkan kelestarian lingkungan, tanpa memperhatikan dampak kerusakannya terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, banyak hutan dan lahan yang rusak akibat tambang yang mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan. 

“Siapa yang bukan menikmati hasilnya. Siapa yang kemudian merasakan? Akhirnya rakyat,” pungkasnya. [] Setiawan Dwi

Kemandirian Ekonomi Umat Hanya Bisa Terwujud dengan Sistem Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 19, 2023    Comment   

Kemandirian Ekonomi Umat Hanya Bisa Terwujud dengan Sistem Islam

Tinta Media - Dalam rangka melawan Bank Emok (rentenir) yang semakin menjerat masyarakat ekonomi lemah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan bantuan program kemandirian ekonomi umat berbasis pesantren senilai Rp3,3 miliar di GSG Seroja, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Senin (19/6/2022). 

Bantuan itu disalurkan secara simbolis oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily. Harapan Wakil Ketua Komisi VIII DPR agar masyarakat tidak terjerat Bank Emok adalah dengan berdaya secara ekonomi, yaitu dengan mulai memberdayakan kemandirian pondok

pesantren. (BANDUNG, iNews.id)

Kang Ace sapaan akrabnya, selalu berjuang dan berupaya mewujudkan kemandirian ekonomi umat dengan mendorong pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021. Sedangkan tahun ini adalah dengan memberikan dana yang disalurkan kepada pondok pesantren Al-Ittiqaf Ciwidey Bandung dan Ponpes Al- Mashduqiyah, Bandung Barat.

Kemiskinan adalah fakta tak terelakkan yang terjadi saat ini. Bank Emok pun menjamur di mana-mana dan tidak sedikit pula masyarakat yang terjerat hutang kepada Bank Emok. Bank Emok pun seolah menjadi solusi yang praktis dalam menyelesaikan masalah keuangan, padahal sejatinya itu adalah jebakan. 

Kebanyakan masyarakat merasa terpaksa harus pinjam uang ke Bank Emok karena sudah merasa buntu untuk meminjam ke sana kemari. Di tambah lagi dengan maraknya penawaran yang terjadi di medsos, masyarakat pun banyak yang terjerumus dan terjerat utang ke Bank Emok. 

Pada dasarnya, tidak ada orang yang mau terjerat utang. Namun, keadaanlah yang memaksa. Sebenarnya apa penyebab kemiskinan yang terjadi di negeri ini? Kenapa keadaanya semakin memprihatinkan?

Setelah ditelaah, kemiskinan yang terjadi adalah akibat beberapa faktor, yaitu akibat sempitnya lapangan pekerjaan bagi seorang kepala keluarga. Biaya pendidikan yang super mahal juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Akibatnya, banyak masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga berimbas pada susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. 

Intinya, kemiskinan adalah sesuatu yang terjadi secara sistemik yang diakibatkan oleh sistem yang diadopsi oleh suatu negara, yaitu sistem sekuler kapitalis, sehingga dampaknya pun meluas. Salah satunya adalah kemiskinan yang semakin meningkat.  

Sumber daya alam dengan bebas dikelola pihak asing, sedangkan rakyat hanya dapat remahnya saja. Ketimpangan pun semakin terasa dan terlihat, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.  

Di samping itu, adanya program bantuan yang disalurkan lewat pondok pesantren dalam rangka menjadikan umat mandiri secara ekonomi justru sangat menciderai posisi dan tujuan dari pondok pesantren itu sendiri. 

Padahal, sudah seharusnya pondok pesantren menjadi tempat untuk mengenyam pendidikan ilmu agama, agar menjadikan umat yang bertakwa. Pondok pesantren yang seharusnya melahirkan ulama untuk berdakwah menyebarkan risalah Islam justru menjadi mandul. Rasanya sungguh sangat tidak nyambung, antara banyaknya masyarakat yang terjerat Bank Emok dengan solusi yang ditawarkan tersebut. 

Ditambah lagi, banyaknya kasus korupsi saat ini adalah akibat jauhnya pemahaman Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah akibat penerapan sistem sekuler kapitalis. Sehingga, sangat mungkin aparat negara ataupun pemangku jabatan lainnya tidak amanah dalam mengemban tugas. 

Walhasil, hanya Islamlah yang mempunyai solusi hakiki dengan sistem ekonomi Islam sebagai landasan dalam rangka mengurusi rakyat. Sistem ekonomi Islam yang berbasis akidah Islam akan mampu menyejahterakan rakyat. Ini karena negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam akan menjadi negara yang sangat kuat dan mandiri, karena semua sumber daya alam benar-benar dikelola sesuai syariat Islam. 

Negara Islam akan memenuhi kebutuhan dasar pokok rakyat, yaitu pangan, sandang, dan papan, pendidikan yang murah, bahkan gratis sehingga rakyat tidak lagi pusing memikirkan biaya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Begitu pun dengan masalah lapangan pekerjaan, negara Islam akan menjamin semua kepala keluarga atau yang menjadi pencari nafkah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yaitu dengan banyaknya lapangan pekerjaan untuk rakyat. 

Dengan demikian, semua kebutuhan bisa terpenuhi dan tidak akan mudah terjerat utang. Jadi, tidak perlu lagi dana bantuan yang sifatnya hanya sementara, karena solusi dalam Islam sudah komperhensif dan mendasar. 

Sudah saatnya kaum muslimin sadar akan bobroknya sistem sekuler dan mau berjuang bersama-sama berdakwah dalam rangka mengembalikan kehidupan Islam dalam naungan khilafah Islamiyyah, sebuah sistem pemerintahaan yang agung yang akan menjadikan umat manusia dan alam semesta menikmati kesejahteraan hakiki.

Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem, Sahabat Tinta Media

Negeri Kaya-raya, Kemiskinan Masih Terus Ada

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 02, 2023    Comment   

Negeri Kaya-raya, Kemiskinan Masih Terus Ada

Tinta Media - Indonesia dikenal sebagai negeri yang makmur, kaya akan sumber daya alam, seperti laut, gunung-gunung,

tambang yang berupa gas alam, emas, timah, tembaga, dan nikel. Tanahnya subur, kandungan minyak di berbagai wilayahnya melimpah. Semua itu bisa dijadikan modal besar untuk menyejahterakan rakyat.

Namun, pada kenyataannya tidaklah demikian. Negeri kaya-raya, tetapi rakyat masih menderita karena kemiskinan masih terus ada. Seriuskah negara mengentaskan kemiskinan?

Dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan perkiraan jumlah rakyat miskin di negeri ini naik pada Maret 2023. disebabkan dampak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada September tahun lalu.

Kenaikan harga BBM masih terus dirasakan mulai Oktober 2022 hingga Januari 2023. Maka, efeknya pada Maret 2023, angka kemiskinlan makin meningkat, kata Peneliti Indef Abdul Manap Pulungan dalam konferensi pers virtual, Selasa (7/2/2023).

Itu artinya pengentasan kemiskinan tetap menjadi PR besar negeri ini, karena pendataan penerima bansos saja ternyata tidak profesional.  Akibatnya, bantuan tidak tepat sasaran, sehingga masalah kemiskinan belum juga terselesaikan.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menemukan daftar data penerima bansos yang semestinya tidak berhak menerima. Begitu juga terdeteksi 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tidak layak menerima bansos.

Data tersebut terdeteksi melalui sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dan itu setelah dilakukan penyamaan data penerima bansos oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, di antara nama-nama tersebut, ternyata ada yang menempati jabatan direksi atau menjadi pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini juga mengatakan, setelah dicek databasenya ternyata penerima tersebut terdaftar sebagai orang miskin, dan pekerjaannya sebagai cleaning service dan buruh. Namun, data mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan sistem Administasi Hukum Umun (AHU) (JawaPos.com, 15/6/2023).

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 angka kemiskinan semakin turun, tetapi pada kenyataanya sampai saat ini angkanya masih saja naik. Berarti dibutuhkan perbaikan sistematik tata kelola kemiskinan, termasuk tata kelola data, siapa saja yang berhak menerima bantuan. 

Memang, berharap pada sistem saat ini hanya khayalan semata, sebab sistem saat ini tidak mampu menjadikan rakyat sejahtera. Tata kelola sumber daya alamnya saja tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat karena sistem ekonominya kapitalis. Kebijakannya tambal sulam, solusi yang diberikan bertolak dari paradigma sistem ekonomi kapitalisme.

Sistem kapitalisme berdiri di atas pilar yang rusak. Liberalisme dalam kepemilikan menjadikan kepemilikan umum sebagai kepemilikan individu, seperti air, api, tambang, hutan, dan lainnya.

Rakyat pun sulit mendapatkan akses sumber daya alam yang melimpah, bahkan menikmatinya saja tidak.

Sistem saat ini membuka peluang kepada pemilik modal untuk menguasai kekayaan alam negeri ini, sehingga hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. 

ketidakadilan dalam pendistribusian inilah yang menjadi akar permasalahan munculnya kemiskinan.

Berbeda dengan sistem Islam yang aturannya dari Allah. 

Islam menetapkan setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, termasuk pendataan warga miskin, karena setiap amal apa pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga, Islam mewajibkan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerapan sistem ekonomi Islam juga akan menjamin rakyat sejahtera.

Sistem ekonomi Islam akan menjamin kebutuhan dasar rakyat. Negara bertanggung jawab mengurus dan mengatur pemenuhan tersebut, sehingga kebutuhan rakyat terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan.

Negara di dalam Islam juga mewajibkan para laki-laki yang mampu bekerja untuk bekerja. Negara yang menyediakan lapangan kerja untuk menunaikan kewajiban nafkah keluarga. Islam juga mengatur kepemilikan, seperti kepemilikan umum, individu, dan kepemilikan negara. 

Contoh kepemilikan umum, seperti hutan, tambang, laut dan gunung semua itu menjadi hak rakyat yang tidak boleh dikuasai dan dikelola oleh individu atau swasta. Negara hanya berkewajiban mengelola saja, hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan secara gratis, ataupun pemenuhan kebutuhan pokok.

Selain dari kekayaan sumber daya alam, ada juga dari yang lainnya, seperti harta fa'i, jizyah, kharaj, dan zakat. Semua adalah dana baitul mal yang bisa digunakan untuk pembiayaan jaminan kebutuhan pokok tersebut. Dengan pengaturan secara keseluruhan, negara akan mampu nenghapus kemiskinan dalam naungan negara khilafah islamiyyah.

Oleh: Nasiroh

Aktivis Muslimah