MMC: Sejak Awal Proyek IKN Dipaksakan
Tinta Media - Terkait rencana pembangunan bandara pada proyek IKN yang mencaplok tanah warga, Narator Muslimah Media Center (MMC) menilai sejak awal proyek IKN dipaksakan.
“Sedari awal, proyek IKN sangat terlihat sebagai proyek yang dipaksakan,” nilainya pada rubrik Serba-serbi MMC: Pembangunan IKN Mencaplok Tanah Warga, Kepentingan Rakyat Diabaikan? Di kanal YouTube Muslimah Media Center, Jumat (30/6/2023).
Menurutnya, sudah banyak bukti pembangunan proyek tersebut melahap tanah warga, tanah adat, dan sebagainya. "Sayangnya sekalipun warga berusaha melakukan protes, namun seolah tidak dihiraukan oleh penguasa,” jelasnya lebih lanjut.
Narator mengungkap protes warga karena tanahnya dicaplok negara untuk pembangunan bandara. “Hal ini terlihat dari ratusan warga Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ramai-ramai protes lantaran tanah yang mereka tempati diambil alih oleh Bank Tanah untuk pembangunan Bandara Naratetama (very very important person/VVIP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ungkapnya.
Dikutipnya ungkapan salah satu warga Kecamatan Gresik Dalle Roy Bastian bahwa warga yang terdampak dari pembangunan bandara Lebih Dari 1000 orang. Dalle juga menyatakan warga harus pindah dari tanah yang diambil alih Bank Tanah tersebut. Dalle juga mengatakan Bank Tanah belum melakukan sosialisasi dan tanpa pemberitahuan apapun kepada warga.
“Mereka langsung mematok tanah dan warga ditahan tidak boleh mendekati patok. Pada saat ditahan, barulah Bank Tanah melakukan sosialisasi,” kutipnya.
Menurutnya, ini adalah konsekuensi logis tatkala paradigma kekuasaan diatur dengan sistem kapitalisme. “Sistem ini tidak menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas kebijakan,” jelasnya.
Kebijakan dalam sistem ini menurut Narator dipengaruhi oleh asas untung rugi korporasi. Ketika sebuah pembangunan dilihat menguntungkan bagaimanapun caranya proyek itu harus direalisasikan meski harus mencaplokkan rakyat.
“Di dalam sistem kapitalisme, umat terus didera kezaliman baik itu datang dari penguasa ataupun pengusaha korporasi pemilik kekuasaan dalam negeri,” paparnya.
Ia menegaskan hal ini berbeda ketika umat hidup dalam naungan sistem Islam, mereka benar-benar merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan oleh Khilafah.
“Hal tersebut tidak lepas dari paradigma keberadaan negara Khilafah di tengah umat yakni sebagai ro’in (pelayan),” tegasnya.
Narator menyampaikan sabda Nabi yang artinya, “Imam atau kepala negara laksana penggembala hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Paradigma ini, tambahnya, akan mempengaruhi semua kebijakan dalam Khilafah. “Maka kita mendapati semua keputusan yang ditetapkan oleh Khilafah pasti akan mengatur urusan umat dengan baik dan sesuai keperluan mereka,” tambahnya.
Dicontohkannya pembangunan infrastruktur dalam Khilafah, tujuan pembangunan adalah untuk memudahkan aktivitas sosial ataupun lulusan ibadah masyarakatnya. Untuk merealisasikan hal tersebut Khilafah akan membangun infrastruktur berdasarkan skala prioritas. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan jalan raya dan semua infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi rakyat menjadi prioritas utama.
“Sedangkan fasilitas umum yang bersifat tidak mendesak akan dibangun ketika semua fasilitas utama sudah dibangun dan keuangan negara dalam keadaan aman,” paparnya mencontohkan.
Seandainya dalam proses pembangunan tersebut Ternyata harus memakai tanah milik umat, maka mereka akan mendapat ganti untung yang sepadan.
“Negara Khilafah tidak akan dzalim dengan memaksa rakyat menyerahkan tanahnya tanpa ganti untung yang sepadan sebagaimana negara kapitalisme saat ini,” tegasnya.
Menurutnya konsep ini akan menjadikan setiap proyek apapun akhirnya berpihak kepada kepentingan dan kemaslahatan umat.
“Khilafah tidak akan menzalimi rakyatnya hanya untuk proses pembangunan, justru sebaliknya khilafah melakukan pembangunan untuk kepentingan rakyat,” tandasnya. [] Raras
