Demonstrasi Mahasiswa, Akankah Membawa Perubahan Hakiki?

@tintamedia 0 Dibaca    September 28, 2024    Comment   

Demonstrasi Mahasiswa, Akankah Membawa Perubahan Hakiki?

Tinta Media - Bentrokan massa aksi demonstrasi dengan tim gabungan TNI-POLRI tak bisa dihindarkan di depan gedung DPR RI Jakarta pada hari Kamis (22/8/2024). Massa berhasil menjebol salah satu pagar di komplek DPR RI, di jln Gatot Subroto. Terjadilah lemparan batu dari massa aksi yang dibalas dengan tembakan gas air mata oleh tim gabungan TNI-POLRI. Massa terus merangsek masuk hingga terjadi kericuhan.

Keadaan sebelumnya terpantau tenang sebelum ada yang memantik pergerakan massa yang terus maju ke depan. Massa terus maju dan mendekat sekitar pukul 16.15 WIB dan  memanjat pagar gerbang utama.

Sementara, massa demonstran lain berusaha merusak pagar disertai teriakan komando agar menghancurkan pagar gerbang utama tersebut. Sedangkan di dalam pagar, tim gabungan TNI-POLRI terus berusaha menekan mundur massa dengan tembakan gas air mata. 

Para demonstran hari ini menuntut agar pengesahan RUU Pilkada dibatalkan oleh DPR RI. Massa aksi masih belum berkurang meskipun DPR telah menyatakan tidak akan mengesahkan RUU hari ini. (Bisnis.com, JAKARTA)

Turunnya aksi demonstrasi ke jalan kembali terjadi untuk kesekian kalinya. Kali ini, aksi demonstrasi mahasiswa menggeruduk gedung DPR RI. Itu adalah bentuk kemarahan  yang diluapkan atas ketidakadilan yang dipertontonkan oleh penguasa negeri ini. 

Kemarahan ini menandakan bahwa para demonstran menyadari adanya kecurangan dan ketidakadilan di negeri ini. Namun, akan lebih baik jika mereka menyadari bahwa kezaliman yang terjadi adalah buah dari penerapan sistem batil demokrasi kapitalisme sekuler. 

Itulah akar permasalahan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kekisruhan yang terjadi saat ini juga akibat sistem kapitalisme sekuler yang sudah mencengkeram negeri ini.

Sistem kapitalisme berlandaskan pada materi dan keuntungan semata. Sementara, sekularisme adalah paham pemisahan agama dari kehidupan. Penilaian benar dan salah hanya disandarkan pada akal manusia. Paham ini menganggap bahwa manusia mampu membuat aturan untuk mengatur kehidupan manusia lainnya. Padahal, aturan manusia dengan asas manfaat dan keuntungan sangat rentan terjadi manipulasi kekuasaan kan kebijakan yang hanya menguntungkan penguasa, sekaligus pengusaha beserta kelompoknya saja. Utak-atik peraturan seenaknya hanya untuk melanggengkan kekuasaan sudah menjadi hal biasa dalam sistem batil ini. 

Sudah seharusnya semua elemen masyarakat, terkhusus para mahasiswa bangun dan sadar bahwa tidak akan pernah ada perubahan hakiki ketika masih berada dalam kungkungan sistem demokrasi. Walaupun demikian, adanya perlawanan terhadap penguasa tentu harus diberi apresiasi. Namun, harus diberi pemahaman yang benar tentang visi perubahan yang sahih, yaitu perubahan yang mengarah pada penerapan Islam kaffah di seluruh aspek kehidupan. Jadi, bukan malah menyelamatkan demokrasi yang sejatinya memang sudah batil dan hanya menyebabkan kesengsaraan rakyat.

Walhasil, hanya dengan tunduk pada aturan Allah sajalah manusia bisa selamat dari segala bentuk kezaliman penguasa, kembali pada hakikat sebagai seorang hamba Allah yang tidak ada daya dan upaya, lemah, dan terbatas. 

Tidak mungkin ada yang bisa membuat aturan yang mampu menyelesaikan masalah kehidupan ini kecuali Allah Swt. Di sinilah pentingnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan masyarakat, memahamkan bahwa Islam mempunyai solusi hakiki untuk mengatasi berbagai macam problematika kehidupan. 

Dengan demikian, masyarakat, termasuk para demonstran tidak salah jalan dalam berjuang untuk melakukan perubahan. Perubahan yang hakiki hanya bisa dilakukan dengan penerapan syariat Islam dalam sebuah institusi negara khilafah. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem

Sahabat Tinta Media

Pembunuhan Demonstran di Iran, FIWS: Jika Benar, Itu Tidak Dibenarkan dalam Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 01, 2022    Comment   

Pembunuhan Demonstran di Iran, FIWS: Jika Benar, Itu Tidak Dibenarkan dalam Islam

Tinta Media - Menyikapi adanya dugaan pembunuhan peserta demonstrasi oleh aparat pemerintahan Iran, Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi mengatakan bahwa pembunuhan itu tidak dibenarkan dalam Islam.

 

“Kalaulah benar terjadi pembunuhan terhadap rakyat Iran yang sedang melakukan demonstrasi  maka ini tentu suatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam,” ungkapnya  kepada Tinta Media, Kamis (29/9/2022).

 

Menurut Farid, Islam melarang pemerintah menyakiti rakyat. “Di dalam Islam, menyakiti rakyat atau siapapun itu tidak dibolehkan,” tandasnya.

 

Farid mengatakan,  aksi demonstrasi tersebut tidak sebatas kritik terhadap terjadinya pembunuhan yang menuntut pertanggungjawaban secara hukum. “Ada narasi besar dibalik itu, yaitu kritik atau kecaman terhadap pemakaian busana muslimah yang diwajibkan kepada wanita-wanita Iran,” bebernya.

 

Demonstrasi ini, kata Farid digunakan oleh pihak-pihak yang  tidak menginginkan syariat islam atau  membuat citra negatif terhadap syariat Islam terkait kewajiban pemakaian busana muslimah.

 

“Aksi menggugat pemakaian busana muslimah itu sebenarnya menggugat prinsip-prinsip keagamaan yang selama ini digunakan di negara Iran. Aksi tersebut merupakan gerakan yang mengarah pada kritik terhadap ajaran-ajaran Islam yang diterapkan oleh negara. Jadi, ada kampanye liberalisasi di balik ini semua,” bebernya.

 

Bukan Negara Ideal

Farid menilai apa yang dilakukan pemerintah Iran tidak sepenuhnya mencerminkan syariat Islam. “Ada sebagian syariat Islam yang diterapkan, namun Iran bukan merupakan wujud negara ideal yang menerapkan syariat Islam,” ungkapnya.

 

Karena itu,  menurut Farid, berbagai persoalan yang terjadi di Iran saat ini, tidak bisa dikaitkan karena faktor penerapan syariat Islam, tapi karena belum diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh di Iran.

 

“Posisi Iran bukanlah negara yang independen dalam konteks politik internasional melainkan merupakan negara yang berada dalam kendali Amerika Serikat. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan Iran tidak terlepas dari posisinya sebagai negara yang berada dalam kendali Amerika,” bebernya.  

 

Farid mencontohkan kebijakan di Suriah. “Kenapa  Iran dibiarkan membela Bashar Al Assad? Karena ini merupakan kebijakan Amerika,” ucapnya.

 

Iran, sambung Farid,  juga digunakan oleh Amerika untuk memperkuat pemerintahan boneka mereka di Irak termasuk di Afghanistan.

 

“Selama ini Amerika menggunakan isu nuklir Iran sebagai alasan payung keamanan di Timur Tengah. sehingga negara-negara di Timur Tengah berlindung kepada Amerika Serikat,” imbuhnya.

 

Kemunafikan Barat

 

Farid mengungkap ada kemunafikan atau standar ganda negara-negara Barat dalam melakukan protes.  “Di satu sisi, mereka mengecam pemaksaan penggunaan busana muslimah di Iran. Tapi disisi lain, ketika kaum muslim di negara-negara Barat dihalangi memakai busana muslimah dengan alasan sekularisme, itu tidak mereka perhatikan,” ujar Farid memberikan contoh.

 

Negara Barat, nilai Farid, seolah silau terhadap nyawa manusia tapi membiarkan Iran mendukung rezim Bashar Assad melakukan pembunuhan dan pembantaian serta membantu rezim Bashar  Assad membunuh dan membantai kaum Muslim di Suriah.

 

“Ini tidak diungkap oleh negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat. Jadi, ini merupakan standar ganda dari Amerika Serikat,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

 

 

USAJ Jelaskan Hukum Demonstrasi

@tintamedia 0 Dibaca    September 26, 2022    Comment   

USAJ Jelaskan Hukum Demonstrasi

Tinta Media - Menurut Pakar Fiqih Kontemporer sekaligus Founder Institut Muamalah Indonesia KH. M. Shiddiq Al-Jawi, M.Si. (USAJ) hukum demonstrasi ada dua pendapat di kalangan ulama kontemporer.

“Mengenai hukum demonstrasi, ada dua pendapat di kalangan ulama kontemporer,” tulisnya pada web pribadinya shiddiqaljawi.id, Jumat (23/9/2022).

Pendapat pertama adalah haram, misalnya pendapat Syekh Nashiruddin Al-Albani, Syekh Abdurrahman bin Sa’ad Al-Syatsri, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan Syekh Shalih Al-Fauzan.

“Alasan keharaman demonstrasi menurut mereka antara lain karena dianggap pemberontakan kepada penguasa (al-khurûj ‘ala waliy al-amr) dan banyak menimbulkan berbagai penyimpangan syariah seperti ikhtilât (campur baur pria dan wanita) dan berbagai mudharat (seperti perusakan fasilitas publik),” jelasnya.

Pendapat kedua, membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya pendapat Syekh Yusuf Qaradhawi, Syekh Ziyad Ghazzal, Syekh M. Abdullah Al-Mas’ari, dan Syekh Muhyiddin Al-Qarahdaghi.

“Alasan mereka membolehkan demonstrasi karena demonstrasi dianggap sebagai salah satu cara (uslûb) dalam melakukan amar ma’ruf nahi munkar atau menyampaikan nasehat kepada penguasa,” terangnya.

Ustaz Shiddiq menjelaskan bahwa mereka menetapkan syarat-syarat tertentu untuk kebolehan demonstrasi, misalnya tujuan demonstrasi harus sesuai syariah, dan tidak disertai hal-hal yang diharamkan seperti ikhtilât dan tidak boleh menggunakan kekerasan/senjata. (Lihat Abdurrahman bin Sa’ad Al-Syatsri, Al-Muzhâharât fî Mîzân Al-Syarî’ah Al-Islâmiyyah, hlm. 14-47; Ziyad Ghazal, Masyrû’ Qânûn Al-Ahzâb fî Ad-Dawlah Al-Islâmiyyah, hlm.15-27; M. Abdulah Al-Mas’ari, Muhâsabah Al-Hukkâm, hlm. 39-59; Muhyiddin Al-Qarahdaghi, At-Tashîl Al-Syar’î Li Al-Muzhâharât As-Silmiyyah, hlm.5-19).

USAJ menilai pendapat yang tarjih/râjih (lebih kuat) adalah yang membolehkan demonstrasi dengan syarat-syarat tertentu. “Hal ini dikarenakan bolehnya demonstrasi sesungguhnya sudah tercakup dalam dalil-dalil umum yang mensyariatkan amar ma’ruf nahi munkar atau dalil-dalil umum yang mensyariatkan menyampaikan nasehat kepada penguasa. (M. Abdulah Al-Mas’ari, Muhâsabah Al-Hukkâm, hlm. 5),” nilainya.

Ia juga menyampaikan dalil-dalil umum terkait hal ini, misalnya firman Allah SWT yang telah mewajibkan amar ma’ruf nahi munkar seperti ayat:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali ‘Imran : 104).

Selain itu juga terdapat dalil-dalil umum dari hadits Nabi SAW yang mewajibkan umat Islam untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar atau muhâsabah (koreksi/kontrol) kepada pemimpin (muhâsabah al-hukkâm), misalnya sabda Rasulullah SAW :

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَقَتَلَهُ

Artinya: “Pemimpin para syuhada (di surga kelak) adalah Hamzah bin Abdil Muthallib, dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan Imam (Khalifah) yang zalim, lalu laki-laki itu melakukan amar ma’ruf nahi munkar kepada Imam itu, lalu Imam itu membunuhnya.” (HR Al-Hakim, Al-Mustadrak, no. 4884, hadits shahih menurut Syekh Nashiruddin Al-Albani, As-Silsilah Ash-Shahîhah, no. 374).

USAJ juga terdapat dalil umum yang mensyariatkan amar ma’ruf nahi munkar kepada pemimpin yang zalim, dan bahkan perbuatan ini disebut afdholul jihâd (seutama-utama jihad) oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadits berikut :

عَنْ أبي سعيدٍ الخدري – رضي الله عنه- عنِ النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسنٌ

Dari Abu Sa’id Al-Khudri RA, bahwa Rasulullah DSAW telah bersabda,”Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil (haq) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Abu Dawud, no. 4344, Ibnu Majah, no. 4011, dan Tirmidzi, no. 2174. Imam Tirmidzi berkata,”Ini adalah hadits hasan”).

Menurutnya, dalil-dalil umum di atas merupakan dalil wajibnya melakukan amar ma’ruf nahi munkar atau muhâsabah (koreksi/kontrol) kepada para pemimpin/penguasa (muhâsabah al-hukkâm), dengan berbagai macam cara (al-uslûb) yang dibolehkan syariah. “Salah satunya adalah dengan cara melakukan demonstrasi (al-muzhâharât),” ujarnya.

USAJ menyampaikan komentar dari Syaikh Muhammad Abdullah Al-Mas’ari terkait dalil-dalil tersebut yang berkata bahwa nash-nash hadits tersebut bersifat mutlak, yakni tidak membatasi cara tertentu dalam menasehati nasehat penguasa, sehingga kritikan kepada penguasa boleh disampaikan secara rahasia dan boleh juga disampaikan secara terbuka. (Muhammad Abdullah Al-Mas’ari, Muhâsabah Al-Hukkâm, hlm. 60).

Menurut KH. Shiddiq, bolehnya demonstrasi tersebut wajib dibatasi dengan 3 (tiga) syarat agar tidak terjadi penyimpangan syariah, yaitu:

“Pertama, tujuan demonstrasi wajib sesuai dengan syariah, misal mengajak penguasa menerapkan syariah Islam secara kâffah (menyeluruh) dalam segala aspek kehidupan,” jelasnya. 

Ia sampaikan dalil untuk syarat ini adalah kaidah fiqih yang berbunyi :

اَلْوَسَائِلُ تَتَّبِعُ الْمَقَاصِدَ فِيْ أَحْكَامِهَا

“Al-Wasa`il tattabi’u al-maqashid fi ahkamiha”. (Segala jalan/perantaraan itu hukumnya mengikuti hukum tujuan). (Muhammad Shidqi Al-Burnu, Mausû’ah Al-Qawâ’id Al-Fiqhiyah, Juz XII, hlm. 99).

“Kedua, demonstrasi yang dilaksanakan wajib dilaksanakan secara damai, yakni tidak boleh menggunakan kekerasan atau senjata, misalnya membakar fasilitas publik (seperti halte bus umum), menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak, dsb,” terangnya.

Dalilnya adalah larangan Nabi SAW untuk menggunakan senjata dalam menasehati penguasa :

مَن حَمَلَ عليْنا السِّلاحَ فليسَ مِنَّا

“Barangsiapa yang menghunus senjata kepada kami maka dia bukanlah golongan kami.” (man hamala ‘alaynâ as-silâh falaysa minna). (HR Bukhari, no. 6480, Muslim, no. 161).

“Tiga, demonstrasi yang dilakukan tidak boleh disertai segala hal-hal yang telah diharamkan syariah, misalnya merusak fasilitas publik, melakukan ikhtilâth (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya), dan melakukan tabarruj (perbuatan wanita menampakkan perhiasan dan keindahan tubuh di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya),” paparnya.

Dalil untuk syarat ketiga ini adalah dalil-dalil umum yang telah melarang melakukan segala hal yang diharamkan syariah Islam.

*Mengkritik Pemimpin*

K. Shiddiq mengungkap bahwa sebagian ulama ada yang mengharamkan demonstrasi berhujjah dengan dalil yang dipahami sebagai larangan untuk mengkritik pemimpin secara terbuka. 

Dalil tersebut adalah hadits dari Iyadh bin Ghanam RA, bahwa Nabi SAW bersabda :

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ

“Barangsiapa hendak menasehati penguasa dalam suatu perkara, janganlah dia menampakkan perkara itu secara terang-terangan, tapi peganglah tangan penguasa itu dan pergilah berduaan dengannya. Jika dia menerima nasehatnya, itu baik, kalau tidak, orang itu telah menunaikan kewajibannya pada penguasa itu.” (HR Ahmad, Al-Musnad, Juz III no. 15.369).

Namun hadits ini dinilai sebagai hadits dha’if (lemah) oleh Syekh M. Abdullah Al-Mas’ari dalam kitabnya Muhâsabah Al-Hukkâm, sehingga tidak boleh dijadikan hujjah (dalil). Ada dua alasan mengapa hadits ini dha’if : (1) sanadnya terputus (inqitha’), yaitu periwayat hadits bernama Syuraih bin Ubaid tidak mendengar (simâ’) hadits ini secara langsung dari Iyadh bin Ghanam, dan (2) ada periwayat hadits yang dinilai lemah, yaitu Muhammad bin Ismail bin ‘Ayâsy. (M. Abdullah Al-Mas’ari, Muhâsabah Al-Hukkâm, hlm. 41-43).

“Andaikata hadits ini shahih, tetap tidak dapat menjadi dalil haramnya mengkritik penguasa secara terbuka, karena kebolehan mengkritik penguasa secara terbuka justru telah dicontohkan oleh para shahabat Nabi SAW yang sering mengkritik para khalifah secara terbuka,” tamsilnya.

Diriwayatkan dari Nafi’ Maula Ibnu Umar RA, ketika menaklukkan Syam, Khalifah Umar bin Khaththab tidak membagikan tanah Syam kepada para mujahidin. Maka Bilal RA memprotes dengan berkata,”Bagilah tanah itu atau kami ambil tanah itu dengan pedang!” (HR Baihaqi, no 18764, hadits sahih). Hadits ini menunjukkan Bilal mengkritik Khalifah Umar secara terbuka di hadapan umum. (Ziyad Ghazzal, Masyrû’ Qânûn Wasâ’il Al-I’lâm fi Ad-Daulah Al-Islâmiyah, hlm.24).

Kiai menambahkan riwayat dari ‘Ikrimah RA, bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA telah membakar kaum zindiq. Berita ini sampai kepada Ibnu Abbas RA, maka berkatalah beliau,”Kalau aku, niscaya tidak akan membakar mereka karena Nabi SAW telah bersabda,”Janganlah kamu menyiksa dengan siksaan Allah (api),” dan niscaya aku akan membunuh mereka karena sabda Nabi SAW,’Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.” (HR Bukhari). Hadits ini juga jelas menunjukkan bahwa Ibnu Abbas telah mengkritik Khalifah Ali bin Abi Thalib RA secara terbuka. (Ziyad Ghazzal, Masyrû’ Qânûn Wasâ’il Al-I’lâm fî Ad-Daulah Al-Islâmiyah, hlm.24).

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, KH. Shiddiq menyimpulkan boleh hukumnya melakukan demonstrasi untuk mengkritik pemimpin secara terbuka di muka umum, asalkan memenuhi syarat-syaratnya yang sudah diterangkan di atas.

“Boleh juga secara syariah mengkritik penguasa secara terbuka di berbagai forum yang seluas-luasnya, misalnya di berbagai pengajian di masjid-masjid, kajian-kajian Islam di kampus, obrolan-obrolan santai di pasar, warung kopi, dan juga di berbagai sarana media massa apa pun juga yang memungkinkan, seperti membuat video kritikan di Youtube, menulis artikel di koran, majalah, buletin Jumat, dan lain-lain, khususnya melalui media sosial (medsos) yang luas jaringannya, seperti WA (Whatsap), Facebook, Twitter, Tiktok, dan sebagainya,” pungkasnya. [] Raras