PEMERINTAH DAN DPR MENCEKIK LEHER WONG CILIK, DENGAN MENGHAPUS PELANGGAN 450 VA DAN DIPAKSA KONVERSI KE 900 VA?

@tintamedia 0 Dibaca    September 28, 2022    Comment   

PEMERINTAH DAN DPR MENCEKIK LEHER WONG CILIK, DENGAN MENGHAPUS PELANGGAN 450 VA DAN DIPAKSA KONVERSI KE 900 VA?

Tinta Media - Jahat dan biadab. Dua kata ini sepertinya cukup untuk mewakili ungkapan rakyat terhadap Pemerintah dan DPR yang akan menghapus pelanggan PLN 450 VA dan memaksanya ke 900 VA.

Padahal, belum lama ini rakyat dicekik dengan kenaikan harga BBM. Ternyata, rezim ini begitu tega menambah beban rakyat dengan rencana akan menghapus subsidi 450 VA.

Sayangnya, ide mencekik leher rakyat ini muncul dari wakil rakyat di DPR. Bahkan, dari anggota dewan yang mengklaim dari partainya wong cilik.

Said Abdullah, politisi PDIP sekaligus ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar daya listrik 450 volt ampera (VA) dihapus untuk kelompok rumah tangga miskin. Sebagai gantinya, kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan menggunakan daya listrik 900 VA.

Said Abdullah mangatakan daya listrik 450 VA perlu dihapus untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Namun ia menilai hal itu tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat ini, karena membutuhkan data penerima subsidi.

Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini berawal dari kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami oversupply listrik. Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT).

Luar biasa jahatnya, usulan disampaikan bukan demi dan untuk kepentingan rakyat. Tapi secara terbuka dikatakan demi mengatasi oversuplay, ini berarti demi oligarki listrik penyuplay listrik di PLN.

Artinya, usulan ini dilakukan demi menyerap suplay listrik yang berlebih, yang disuplay swasta ke PLN. Demi jualan listrik swasta laku, dan agar kontrak daya antara PLN dan swasta langgeng.

Sebagaimana diketahui, PLN tidak memproduksi listrik sendiri. Banyak suplier yang memasok kebutuhan listrik PLN.

Setidaknya, ada 20 IPP EBT yang suplai listrik ke PLN, antara lain : PT Pertamina Geothermal Energy, Star Energy Ltd, PT Geo Dipa Energi, Perum Jasa Tirta 2, PT Rajamandala Electric Power, PT Bajradaya Sentranusa dan PT Wampu Electric Power, PT Tanggamus Electric Power, PT Binsar Natorang Energi, PT Bangun Tirta Lestari, PT Energi Sakti Sentosa dan PT Supreme Energy Muaralaboh. Kemudian, PT Supreme Energy Rantau Dedap, Sarulla Operation Ltd, PT Sorik Marapi Geothermal, PT Poso Energy, PT Malea Energy, PT UPC Sidrap Bayu Energi, PT Energi Bayu Jeneponto dan PT Sokoria Geothermal Indonesia.

Kalau oversuplay, semestinya pasokan dikurangi. Kontrak dengan swasta diputus. Bukan melayani swasta agar terus dapat untung, dan memaksa rakyat konversi dari daya 450 VA ke 900 VA.

Ya Allah, kurang ajar sekali usulan ini. Di tengah beban rakyat yang tinggi, wakil rakyat justru berfikir untuk meringankan beban oligarki listrik, agar jualan listrik mereka laris manis.

Sementara untuk rakyat, DPR berdalih agar daya listrik terpenuhi. Dengan beralih ke 900 VA, rakyat miskin bisa nyaman mencuci dan menyeterika, tanpa khawatir meteran anjlok. Daya listrik terpenuhi untuk kebutuhan rumah tangga mereka.

Anggota DPR ini tidak mikir, pindah daya berarti kehilangan hak atas subsidi listrik. Daya 900 VA lebih mahal dari 450 VA. Per KWH untuk 900 VA harganya Rp1.352. Sementara untuk daya 450 VA hanya Rp415 per KWH.

Hapus daya 450 VA dan paksa ke 900 VA, artinya sama saja memaksa wong cilik bayar listrik per KWH Rp415 menjadi Rp1.352. Anggota DPR yang begini ini masih mau ngaku dari partainya wong cilik ? [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

https://heylink.me/AK_Channel/

PLN Naikkan Daya Listrik, Sastrawan Politik: Rakyat Harus Waspada Atas Kebijakan Rezim yang Tidak Amanah dan Pendusta

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 31, 2022    Comment   

PLN Naikkan Daya Listrik, Sastrawan Politik: Rakyat Harus Waspada Atas Kebijakan Rezim yang Tidak Amanah dan Pendusta

Tinta Media - Terkait informasi di kota Bekasi sedang ada upaya terstruktur dan sistematis dari PLN untuk menaikkan daya listrik dari 450 VA menjadi 1300 VA, Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin mengingatkan rakyat agar waspada karena rezim yang tidak bisa dipercaya dan tidak jujur dalam menetapkan kebijakan.

"Rakyat harus waspada dan bersiap mengambil upaya atas berbagai kemungkinan yang terjadi. Rezim ini tidak bisa dipercaya, karena faktanya tidak jujur dalam menetapkan kebijakan," tuturnya kepada Tinta Media, Sabtu (28/5/2022).

Awalnya ia ragu, saat Menkeu Sri Mulyani hanya akan menaikkan tarif listrik 3000 VA. "Jangan-jangan, kenaikan juga akan merembet ke pelanggan 450 VA dan 900 VA yang mayoritas rakyat menikmati subsidi listrik dengan tarif terjangkau", pikirnya.

"Ternyata, baru saya tahu modus rezim Jokowi mau membebani rakyat dalam urusan listrik. Ternyata, tidak dengan menambah tarif dasar listrik, tetapi memaksa pelanggan listrik 450 VA untuk bermigrasi (pindah) ke daya 1300 VA. Ini sama saja mencabut subsidi listrik 450 VA dan memaksa rakyat membayar tarif listrik 1300 VA," jelasnya.

Ahmad pun tidak tahu, apakah ini hanya terjadi di kota Bekasi atau terjadi di seluruh kota dan kabupaten se Indonesia. "Jika terjadi secara massal, jelas ini bentuk modus membebani rakyat dalam urusan listrik, bukan dengan menaikkan tarif melainkan dengan memaksa pelanggan pindah daya dari 450 VA ke daya yang lebih tinggi 1300 VA yang tarifnya jelas lebih mahal," ungkapnya.

"Saya juga khawatir dalam isu BBM. Bisa saja, pertalite tidak dinaikkan namun pasokannya dikurangi hingga dihilangkan dari peredaran. Akhirnya, masyarakat terpaksa membeli BBM jenis Pertamax yang sebelumnya sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000/liter," ujarnya.

Lalu, lanjutnya, nanti BBM pertalite hilang mengikuti jejak hilangnya BBM jenis premium. Kalau ini yang terjadi, sama saja pemerintah telah menaikkan harga BBM dengan memaksa rakyat membeli BBM jenis Pertamax yang sudah dinaikkan harganya.

"Luar biasa zalim kalau ini nantinya yang terjadi. Rezim ini benar-benar telah menguras pikiran dan tenaga untuk mencari modus tersembunyi membebani rakyat. Padahal, para pejabatnya terus berfoya-foya diatas penderitaan rakyat," tegasnya.

Menurutnya, rezim selalu mencari celah untuk mencuri hak rakyat dan membebani dengan berbagai kebijakan zalim. Kalau dibiarkan, seluruh urusan rakyat bisa menjadi kacau dan menyengsarakan.

"Semoga kaum pergerakan menyadari hal ini, dan segera berhimpun untuk menolong rakyat. Saat ini, rakyat sendirian dalam keadaan papa, tidak ada partai atau politisi yang membela kepentingan rakyat," pungkasnya. [] Willy Waliah