Daya Beli Masyarakat Turun, MMC: Negara Gagal Menjamin Kesejahteraan Rakyat
"Menurunnya daya beli masyarakat menunjukkan negara gagal menjamin kesejahteraan rakyat," ujarnya dalam program Serba-Serbi MMC: PHK Tak Kunjung Usai, Jaminan Kesejahteraan Nihil dalam Kapitalisme? di kanal YouTube Muslimah Media Center, Senin (12/6/2023).
Menurunnya daya beli masyarakat ini, ucapnya, akibat terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran di banyak pabrik sepatu yang ada di tanah air. “Ini adalah keniscayaan dari negara yang dikuasai oleh sistem kapitalisme,” tambahnya.
Negara yang berada dalam cengkeraman kapitalisme, lanjutnya, akan menjadi negara non-independen. Kebijakan yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan kepentingan para pemilik modal. Maka tidak heran kebijakan impor begitu masif, sedangkan produksi dalam negeri digencarkan untuk ekspor, akibatnya sektor perindustrian menjadi tidak stabil.
Khilafah
Narator menilai, ini sangat berbeda dengan kebijakan di negara Khilafah. Khilafah wajib menjamin setiap kebutuhan dan kesejahteraan warga negaranya. “Tugas ini merupakan refleksi dari hadis, ‘Imam atau khalifah itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaanya,’” ucapnya membacakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Karena tanggung jawab besar inilah, lanjutnya, Khilafah wajib menjadi negara yang mandiri. Tidak mungkin Khilafah mampu menjamin kebutuhan dan kesejahteraan warganya jika Khilafah masih bergantung pada impor atau menjadi pasar konsumtif bagi industri negara-negara asing terutama negara penjajah seperti Amerika dan Cina.
Oleh sebab itu Khilafah memiliki pandangan politis terhadap Perindustrian. "Agar terhindar dari ketergantungan, Khilafah wajib membangun sendiri semua industri persenjataannya dan segala hal yang diperlukan baik peralatan maupun suku cadangnya," jelasnya menukil pendapat Syekh Abdul Qodim Zallum dalam kitab, Nidzam al-Hukmi fil Islam halaman 151.
Semua itu, sambungnya, tidak akan tercapai kecuali Khilafah mengadopsi kebijakan pembangunan industri berat.
"Adapun industri manufaktur, tekstil, dan garmen yang notabenenya adalah industri non pertahanan, ditujukan untuk sarana memenuhi kebutuhan warga Khilafah. Khilafah akan memaksimalkan sektor ekonomi riil dan melarang sektor ekonomi non riil, sehingga atmosfer bisnis dalam negeri akan sehat," bebernya.
Sementara di luar negeri, Khilafah bukan menjadi negara yang disetir oleh negara lain. "Industri Khilafah akan membuat negara memiliki bargaining position yang kuat," imbuhnya.
Dengan kebijakan seperti diatas, ucapnya, ketika negara lain kolaps atau terguncang ekonominya, hal tersebut tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan industri Khilafah. Industri Khilafah akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan jihad fisabilillah.
"Demikianlah industri dalam pandangan Khilafah, industri yang ada akan kuat, mandiri dan stabil, sangat berbeda dengan industri dalam kapitalisme," pungkasnya. [] Sri Wahyuni
