PAKTA: Tak Cukup Alokasikan Dana Subsidi, Pemerintah Harusnya...
Tinta Media - Selain mengalokasikan subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat, Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana menilai, pemerintah seharusnya memerhatikan dan mengedukasi kebiasaan masyarakat dalam pemakaian subsidi tersebut, agar masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokoknya.
“Ketika masyarakat menerima BLT, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Ya menggunakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu untuk kebutuhan pokok, bukan malah digunakan untuk merokok. Itu kan faktor edukasi, kan faktor habbit," ungkapnya dalam Kabar Petang: Jokowi Paksakan IKN, APBN Boncos? di kanal YouTube Khilafah News, Rabu (1/3/2023)
Menurutnya, tidak cukup setelah pemerintah memberikan subsidi BLT. Kemudian pemerintah membiarkan masyarakat tanpa mengemukakan cara pemakaian dana su subsidi. "Mau memakai untuk apa, tidak cukup sampai di situ. Kita harus mengedukasi masyarakat, sampai kemudian habbit mereka itu berubah dari habbit yang tidak baik menjadi habbit yang baik,” ujarnya.
Ketika pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, tambahnya, pemerintah juga harus memerhatikan berkaitan dengan habit (kebiasaan) masyarakat, termasuk juga
pendidikan masyarakat. Hal ini juga merupakan tugas pemerintah.
“Belum lagi ketika pemerintah mengalokasikan BLT, tapi kemudian pada saat yang sama itu juga mencabut subsidi BBM, ini tidak fair. Kita setuju ada BLT, tapi kita tidak setuju dengan dicabutnya subsidi energi,” tegasnya.
Seharusnya, menurut Dr. Erwin, BLT diberikan dan pada saat yang sama subsidi BBM tidak perlu dicabut. “Kalau pun harus memilih, mestinya, kita lebih memilih tidak mencabut subsidi energi sebab bagaimana pun yang namanya energi itu merupakan urat nadi perekonomian,” bebernya.
Ia menjelaskan, ketika terjadi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi Harga-harga akan terjadi kenaikan di berbagai macam jenis barang. ”Kemudian hanya diberikan BLT sebatas 600.000, itu nggak nutup akibat terjadinya inflasi karena kenaikan harga BBM. Jadi kebijakan ini, kebijakan yang banyak ompong-ompongnya di sana-sini,” pungkasnya.[] Wafi
