MENUNGGU DETIK-DETIK PRESIDEN JOKOWI MENYATAKAN 'BERHENTI' DARI JABATANNYA KARENA ADA KASUS CUCI UANG RP349 TRILIUN DI KEMENKEU
Tinta Media - Kasus cuci uang sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu, adalah kasus paling memuakkan, memalukan, sekaligus membuat marah segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kasus ini terkuak bermula dari kasus penganiayaan David anak petinggi Ansor, oleh Mario Dandy Satrio.
Mulanya kasus pidana biasa, merembet ke harta Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy Satrio, pegawai DJP Kemenkeu yang punya harta Rp56 miliar. Ternyata, setelah dicek rekeningnya ada transaksi lalu lalang duit sebesar Rp500 miliar. Lanjut punya Savety Box dengan nominal US$ senilai Rp100 miliar.
Lalu, datanglah 'Pahlawan Bertopeng' Mahfud MD mengungkap ada cuci uang Rp300 Triliun di Kemenkeu, khususnya di DJP dan Bea Cukai. Tidak berselang lama, angkanya membengkak menjadi Rp349 triliun.
Presiden Jokowi angkat bicara dan menyampaikan rasa prihatinnya. Menurutnya, wajar rakyat kecewa pada pemerintah. Bukan hanya karena kasus cuci uang, tapi juga kejumawaan aparat yang dipertontonkan kepada rakyat.
Sebenarnya, rakyat tak menginginkan Jokowi sekedar prihatin. Semestinya, karena kasus ini Jokowi mundur.
Karena semua tanggungjawab pada akhirnya ada dipundak Presiden, bukan pada menteri. Kasus ini, seharusnya dijadikan momentum Jokowi untuk mengambil sikap ksatria, berhenti dari jabatannya sebagai Presiden R.I., sebagaimana telah dilakukan Soeharto.
Kasus ini jelas-jelas telah meruntuhkan kepercayaan publik pada Kemenkeu. Padahal, Kemenkeu adalah bendahara negara, pajak adalah sumber utama penyokong APBN.
Kalau sampai rakyat marah, boikot tidak bayar pajak, maka ada potensi devault state. Diawali dengan Goverment Shutdown, layanan publik berhenti, terjadi chaos dan huru hara.
Agar hal itu tak terjadi, harus ada sikap dari Jokowi untuk mengkompensasi kemarahan rakyat. Jokowi mundur, saya kira cukup untuk mengkompensasi kemarahan rakyat, agar kemarahan itu tak diaktualisasikan dalam bentuk boikot membayar pajak.
Jokowi mundur adalah langkah awal untuk menyelamatkan pemerintahan. Agar penguasa masih memiliki legitimasi untuk menjalankan roda pemerintahan.
Semoga Presiden Jokowi menyadari hal ini, sehingga berbesar hati untuk segera berhenti demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Jika tidak, Jokowi akan dicatat sejarah sebagai Presiden yang punya andil besar merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. [].
Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
https://heylink.me/AK_Channel/
