Prabowo-Xi Jinping Bertemu, Benarkah Indonesia Akui Klaim Cina Terkait Sepuluh Garis Putus?

@tintamedia 0 Dibaca    November 15, 2024    Comment   

Prabowo-Xi Jinping Bertemu, Benarkah Indonesia Akui Klaim Cina Terkait Sepuluh Garis Putus?

Tinta Media - Menanggapi dikeluarkannya Joint Statement pada tanggal 9 November pada pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping, Guru Besar Hukum Internasional UI Prof. Hikmahanto Juwana mempertanyakan Joint Development (Pengembangan Bersama) dengan Cina dalam Joint Statement.

"Menjadi pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus oleh Cina yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara?" tuturnya dalam press realese yang diterima Tinta Media, Senin (11/11/2024).

Menurutnya, bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak Cina atas Sepuluh Garis Putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan.

Ia menuturkan, hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia memiliki kebijakan untuk tidak mengakui klaim sepihak Sepuluh (dahulu Sembilan) Garis Putus dari Cina. Hal ini karena klaim Sepuluh Garis Putus tidak dikenal dalam UNCLOS yakni Indonesia dan Cina adalah negara peserta.

"Terlebih lagi Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 telah menegaskan klaim sepihak China tersebut memang tidak dikenal dalam UNCLOS," ungkapnya.

Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu, kata Hikmahanto, berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus. Perlu dipahami Joint development  hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling berktumpang tindih.

"Pengakuan klaim sepihak Sepuluh Garis Putus jelas tidak sesuai dengan perundingan perbatasan zona maritim yang selama ini dilakukan oleh Indonesia. Indonesia tidak pernah melakukan perundingan maritim dengan Cina. Hal ini karena dalam peta Indonesia dan dalam Undang-undang Wilayah Negara tidak dikenal Sepuluh Garis Putus yang diklaim secara sepihak oleh Cina.  Pemerintah pun selama ini konsisten untuk tidak mau melakukan perundingan terlebih lagi memunculkan ide joint development dengan Cina," bebernya.

Bila memang benar area yang akan dikembangkan bersama berada di wilayah Natuna Utara maka, menurutnya, Presiden Prabowo seharusnya melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Terlebih lagi bila joint development ini benar-benar direalisasikan maka banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar," tegasnya.

Bila memang benar Indonesia hendak melakukan joint development dengan pemerintah Cina maka, ia menilai ini akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan.

"Negara-negara yang berkonflik dengan Cina sebagai akibat klaim sepihak Sepuluh Garis Putus, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia dan bukannya tidak mungkin memicu ketegangan diantara negara ASEAN," jelasnya.

Belum lagi negara-negara besar yang tidak mengakui klaim sepihak Cina karena berdampak pada kebebasan pelayaran internasional seperti Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia. "Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan," tandasnya.

Bila benar joint development dengan Cina di area Natuna Utara benar-benar direalisasikan maka, ia menilai yang justru mendapat keuntungan besar adalah Cina.

"Bahkan Cina bisa mengklaim bahwa Indonesia telah jatuh ditangannya, suatu hal yang tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato pertama sebagai Presiden di depan MPR bahwa Indonesia akan tidak berada di belakang negara adidaya yang sedang berkompetisi," pungkasnya.[] Muhammad Nur

Barang Murah Cina, Matikan Industri dalam Negeri

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 13, 2024    Comment   

Barang Murah Cina, Matikan Industri dalam Negeri

Tinta Media - Produk Cina terus memberondong tanah air. Kualitas yang tidak murahan dengan harga yang ramah di kantong menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa produk Cina yang kini ramai di tanah air diantaranya, tekstil hingga keramik.

Produk lokal terus dihajar produk Cina hingga akhirnya ekonomi dan industri tanah air mengibarkan bendera putih. Tentu saja, keadaan ini menjadi sinyal bahaya bagi ekonomi dalam negeri.

Menanggapi fenomena tersebut, Wildan Syafitri, ekonom Universitas Brawijaya, mengungkapkan perubahan selera pasar yang cepat  dan potensi pasar di masa datang, mampu diadaptasi dengan baik oleh manufaktur Cina. Keadaan ini pun mampu difasilitasi dengan infrastruktur yang tangguh dan investasi yang mudah. Jelas, keadaan ini menjadi ancaman bagi industri dalam negeri (cnbcindonesia.com, 26/7/2024). Wildan pun melanjutkan bahwa negara mestinya mampu bijak menerapkan regulasi komoditi impor agar mampu menjaga konsistensi produk lokal. Karena setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah, berakibat langsung pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang di-PHK, terutama di bidang manufaktur. Kementerian Perdagangan seharusnya mampu meningkatkan standarisasi produk impor untuk mencegah meningkatnya impor komoditi. Sedangkan Kementerian Keuangan, harus mampu mengontrol bea masuk pada komoditi tertentu, mengurangi fasilitas kredit impor dan meningkatkan fasilitas finansial untuk eksportir. Demikian lanjut Wildan.

Dampak Liberalisasi Kapitalisme

Fakta yang kini terjadi merupakan buah diterapkannya China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) pada tahun 2012. Kebijakan kerja sama perdagangan tersebut berdampak buruk pada produk dalam negeri karena hanya menguntungkan salah satu pihak, yakni Cina, tanpa memperhatikan pihak lain. Inilah produk liberalisasi perdagangan sistem ekonomi kapitalisme.

Liberalisasi perdagangan berdampak pada matinya industri dan perdagangan dalam negeri ketika negara yang dituju tidak mampu dan tidak siap menghadapi arus perdagangan bebas. Sementara produk Cina mendapatkan dukungan besar dari negaranya, khususnya dalam industri manufaktur sehingga mampu menekan biaya produksi.

Di sisi lain, kondisi buruk yang kini menerpa industri dalam negeri menunjukkan bahwa negeri ini tidak memiliki kemandirian industri. Mau tidak mau, negeri ini pun harus bergantung pada produksi negara lain. Ketergantungan inilah yang menjadi pintu lebar terbukanya penjajahan di bidang ekonomi. Wajar saja, Indonesia menjadi negara pembebek. Betapa buruknya kondisi ekonomi dalam genggaman kapitalisme liberal. Negara tidak mampu berdaya menguatkan roda ekonomi dalam negeri. Negeri ini hanya mampu berfungsi sebagai regulator yang tidak bisa tangguh menjaga kemandirian perekonomian dalam negeri. Dengan keadaan buruk semacam ini, rakyat makin terpuruk karena badai PHK kian kencang, kesejahteraan rakyat pun makin usang.

Negeri ini hanya mengutamakan kepentingan pihak asing dan aseng dan sama sekali tidak mampu menjamin terpenuhinya kepentingan rakyat.

Pengaturan Ekonomi dalam Islam

Sistem Islam memiliki berbagai mekanisme pengaturan strategis untuk menjaga kepentingan rakyat. Salah satunya menjaga kekuatan sektor ekonomi secara mandiri. Terkait hal ini, negara pun memiliki regulasi bijak yang mengatur hubungannya dengan luar negeri.

Dalam sistem Islam, negara adalah raa'in (pemelihara) sekaligus junnah (perisai) bagi umat.

Rasulullah SAW. bersabda,

"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya"

(HR. Al Bukhori)

Negara Islam menjalin hubungan luar negeri dengan cermat dengan konsep yang berbasis pada prioritas kepentingan rakyat.  Jika terdapat hubungan perdagangan luar negeri, negara tetap akan mengutamakan perlindungan industri atau dunia usaha rakyat. Negara memiliki regulasi tegas dan jelas terkait penjaminan iklim usaha yang kondusif dan aman untuk rakyat. Sehingga industri dalam negeri dijamin tangguh dan kokoh terlindungi oleh strategi kebijakan negara.

Negara juga akan membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan konsep ini daya beli masyarakat tetap terjaga. Edukasi terkait konsumsi pun menjadi mekanisme khusus yang konsisten disampaikan di tengah masyarakat agar rakyat mampu mengendalikan dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Dengan paradigma yang bijaksana, kesejahteraan rakyat terjaga dalam kerangka sistem yang shahih. Inilah sistem Islam dalam wadah khilafah. Saru-satunya institusi yang menerapkan syariat Islam menyeluruh dan utuh demi menjaga kesejahteraan rakyat. Hanya dengannya rakyat terjaga. Rahmat dan berkah melimpah dalam tatanan amanah.

Wallahu'alam bisshowwab.

Oleh: Yuke Octavianty, Forum Literasi Muslimah Bogor

Ada Empat Catatan Terkait Kunjungan Prabowo ke Cina

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 12, 2024    Comment   

Ada Empat Catatan Terkait Kunjungan Prabowo ke Cina

Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroki menyebut ada empat catatan terkait kunjungan Prabowo ke negeri Tiongkok.

"Kalau kita lihat, di situ perlu kita garisbawahi beberapa catatan. Saya melihat ada empat catatan minimal," tuturnya dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu: Prabowo Bersedia Belajar ke Partai Komunis kenapa Tidak Belajar kepada Nabi SAW? Jumat (5/4/2024) di kanal YouTube Sahabat Wahyu Channel.

Pertama, Prabowo mengapresiasi rakyat Cina. Kedua, memuji dan  mengapresiasi Xi Jinping sebagai pimpinan. Ketiga, menyatakan bersedia belajar kepada Partai Komunis Cina, dan yang keempat ingin memperdalam hubungan pertukaran pengelolaan negara.

"Ini menurut saya juga sensitif ini. Apa yang dikelola bersama, apa yang ditukarkan  di situ. Jadi empat hal itu menurut saya sangat krusial untuk diberi catatan," tandasnya.

Pertama, kalau memuji-muji rakyat Cina n pimpinannya Xi Jinping, ini menurutnya, wajarlah. "Tetapi yang layak dipuji sebenarnya rakyat kita. Memujilah rakyat kita. Ini menurut saya, lip service," ujarnya.

Kedua, memuji-muji Xi Jinping ini atau pimpinan rakyat Cina. "Apa yang mau dibanggakan kira-kira? Apakah dia mau memberikan perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia atau justru menyulitkan kita?" tanyanya retoris.

Ketiga, bersedia belajar dari pengalaman PKC atau Partai Komunis Cina. "Di sini menurut saya sangat serius ini. "Jadi, Apakah tidak ada tempat belajar lain dari partai lain yang layak untuk dicontoh?" herannya.

Padahal kalau Prabowo sebagai muslim, kata Wahyudi, satu-satunya yang layak dicontoh adalah Rasulullah Muhammad SAW. "Kalau mau belajar, belajarlah ke sana," sarannya.

"Kalau mau membawa negeri ini menjadi baik, baldatun thoyibatun wa robbun ghofur, kenapa belajarnya ke partai komunis? Apakah negeri ini mau dibawa ajaran-ajaran komunis ke sini? Praktik-praktik komunis di sini atau bahkan mungkin negeri ini mau dibawa ke arah ideologi komunis? Itu jadi pertanyaan besar buat kita bersama. Kenapa malah bersedia mempelajari di situ," cecarnya lagi dengan nada heran.

Keempat, menurut Wahyudi, lebih krusial lagi. Ingin memperdalam pertukaran pengelolaan negara. "Saya pikir ini cukup menggelisahkan, setelah dua dan tiga tadi, yang keempat ini sangat menggelisahkan," cemasnya.

"Karena kita tidak tahu apa yang mau diperdalam pertukaran pengelolaan negara itu apa saja?" pungkasnya.[] 'Aziimatul Azka

Lahan Pertanian untuk Cina, Mampukah Mewujudkan Swasembada?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 08, 2024    Comment   

Lahan Pertanian untuk Cina, Mampukah Mewujudkan Swasembada?

Tinta Media - Lagi-lagi Cina! Pemerintah berencana membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk penanaman padi Cina. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu 21 April 2024, bahwasanya Indonesia meminta Cina untuk memberikan teknologi padi mereka yang sudah sangat sukses menjadi swasembada dan mereka bersedia.

Artinya, Cina akan mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi mereka sebagai bentuk kerja sama dengan Indonesia yang akan dimulai Oktober 2024. 

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Luhut dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI-RRC di Labuan Bajo, NTT (19/4).

Luhut mengatakan bahwa tersedia satu juta hektar lahan di Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sawah Cina secara bertahap. Pemerintah juga akan menggandeng mitra lokal setempat dan off taker-nya nanti adalah Bulog. 

Harapannya, alih teknologi dari Cina ini nantinya akan berhasil dengan baik karena selama ini Indonesia masih saja harus mengimpor beras dari negara lain setiap tahunnya. Maka, jika proyek ini berhasil, ia meyakini bahwa Indonesia juga akan mencapai swasembada beras di masa depan. (VoaIndonesia.com,27/4/2024)

Bukan hal baru lagi jika pemerintah negeri ini melalui Menteri Luhut selalu saja melibatkan Cina dalam berbagai proyek dan investasi. Cina seolah diberikan tempat istimewa untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam Indonesia di segala bidang. Namun, dalam bidang pertanian ini, apakah akan berhasil seperti yang diharapkan ataukah justru merugikan petani lokal yang seolah sudah diragukan kemampuannya.

Khudori, seorang pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) berpendapat bahwa mengadopsi teknologi pertanian dari negara lain adalah langkah yang sah. Namun, harus dipastikan dulu bahwa teknologi tersebut sesuai dan dapat diaplikasikan dengan baik di dalam negeri.

Mengintroduksi sistem usaha tani seperti menghadirkan bibit dari negara lain tidak selalu jadi solusi baik. Namun, butuh adaptasi, baik iklim/cuaca, sifat tanah, dan hama penyakit. Ini butuh waktu dan tidak selalu berhasil. Karena itu, Khudori menyarankan agar sebelum menjalin kerja sama, pemerintah perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan para pakar pertanian nasional demi mengurangi risiko kegagalan.

Pemerintah seharusnya juga belajar dari program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya, seperti food estate yang tidak kunjung membuahkan hasil memuaskan, padahal sudah menelan biaya besar dan membuka lahan dengan deforestasi. 

Seharusnya, negara lebih fokus memberdayakan petani dalam negeri sendiri dan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kegagalan swasembada beras atau terjadinya impor beras yang terus dilakukan bukan semata karena kurangnya kemampuan petani dalam menggarap lahan. Tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang masih mengimpor beras di saat petani panen raya. 

Selain itu, petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi, sementara pupuk yang berkualitas tinggi dijual dengan harga yang sangat mahal. Hal itu membuat biaya produksi menjadi tinggi, sedangkan harga gabah dari petani cukup rendah. 

Petani dalam negeri sering merugi. Hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi. Banyak petani yang terpaksa menjual lahan dan gantung cangkul untuk mencari mata pencaharian lain. Lantas, dengan memberikan lahan pertanian ke Cina, apakah tidak menyakiti hati petani yang seharusnya lebih dihargai? Bagaimanapun, petani lokal lebih paham dan lebih menguasai kondisi alam di negeri ini. 

Jika memang Cina dianggap telah sukses di bidang pertanian sampai berhasil mewujudkan swasembada beras, maka pemerintah bisa mendatangkan ahli atau teknologinya untuk disosialisasikan kepada petani lokal untuk menambah pengetahuan, bukan malah mengundang mereka untuk mengolah lahan di sini. 

Bisa jadi, keberhasilan pertanian di Cina karena peran negara yang cukup baik dalam mendukung para petani dalam negerinya. Pemerintah seharusnya juga mengevaluasi apakah sudah memberikan dukungan dan fasilitas terbaik untuk memajukan pertanian di dalam negeri atau tidak.

Di Indonesia sendiri sudah ada berbagai teknologi pertanian padi yang dikembangkan oleh para ahli di bidang pertanian nasional, seperti di IPB. Menurut Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Wiyono, hasil teknologi yang dikembangkan di IPB telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi pangan nasional. 

Misalnya, IPB panen di Subang di kawasan 350 hektare produksinya 9,7 Ton atau peningkatan produktivitasnya 32 persen. Ada juga rintisan untuk membuat padi gogo yang sudah mulai ditanam di Pati, Blora, Bojonegoro dan lain-lain yang itu sudah menjadi potensi untuk memproduksi beras. 

Saling belajar itu perlu dengan melihat keunggulan masing-masing negara. Akan tetapi jangan selalu melihat apa yang dari luar, termasuk Cina itu selalu lebih unggul dan memandang pertanian negeri sendiri lebih rendah

Dalam sistem kapitalisme, segala sesuatu ditujukan hanya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Pemerintah sampai rela bekerja sama dengan negara lain yang notabene banyak melakukan kezaliman terhadap sesama muslim dan banyak merugikan negara lain dengan jebakan utangnya. 

Sangat berbeda dengan sistem Islam yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Sebab, kepemimpinan dipandang sebagai amanat yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Dalam mengurus segala sesuatu selalu totalitas dengan panduan syariat termasuk dalam bidang pertanian.

Kebijakan pertanian dalam Negara Khilafah ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah lahan. Karena berdasarkan hadits Nabi Shallallahu alaihi wassalam yang berbunyi,

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian,” (HR. Muslim)

Negara tidak melakukan pengaturan yang bersifat teknis dan menyerahkan urusan itu sepenuhnya kepada petani. Negara hanya mengatur urusan yang bersifat umum, seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan fasilitas terbaik. 

Selain itu, negara juga memaksa orang yang mempunyai lahan menggarap tanahnya agar tidak terbengkalai. Jika mereka menelantarkan lahan sampai tiga tahun berturut-turut, negara berhak melakukan penyitaan. Terlebih lagi, negara Islam tidak akan membuka celah kerja  sama dengan negara kafir harbi yang telah menyakiti umat Islam.

Wallahu a’lam bishawab

Oleh: Dini Azra

Sahabat Tinta Media

10 Ribu Warga Rempang Digusur, PAKTA: Dimana Rasa Keadilan?

@tintamedia 0 Dibaca    September 14, 2023    Comment   

10 Ribu Warga Rempang Digusur, PAKTA: Dimana Rasa Keadilan?

Tinta Media - Rencana  pengembangan Rempang Eco-City di pulau Rempang yang akan menggusur 10.000 warga di 16 kampung tua Melayu mendapat tanggapan dari Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana.

“Tiba-tiba mereka akan digusur dengan rencana untuk membuat industri ini (Rempang Eco City). Di mana rasa keadilannya?” ujarnya dalam acara Kabar Petang yang bertajuk Konflik Rempang Dikuasai Pengusaha, Menggusur Warga? Selasa (12/9/2023) di kanal Youtube Khilafah News.

Erwin menyampaikan bahwa warga Rempang sudah lama tinggal yakni semenjak 1716. “Dalam sejarahnya dan sudah turun temurun, bukan masyarakat pendatang. Lantas tiba-tiba digusur. Bukan dengan pendekatan-pendekatan persuasif melainkan represif dengan mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya. 

Walaupun menurut Erwin, pak Mahfud MD mengatakan itu bukan penggusuran tapi pengosongan karena status tanah di pulau Rempang dan Galang bukan milik warga melainkan kawasan konservatif, jadi mereka di sana hanya sebatas hak guna atau pakai bukan hak milik.

“Kalau logikanya mau dijadikan kawasan konservasi, kenapa kemudian dijadikan kawasan strategis nasional yang (akan) dibangun industri kaca kwarsa terbesar kedua di dunia? Dan kita tahu, bagaimana industri kaca kwarsa itu akan menyebabkan polusi yang luar biasa terhadap lingkungan. Akan menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa buruk,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa logika yang dipakai pemerintah adalah logika yang sangat jauh dari akal sehat, karena mereka tidak direlokasikan dan diberikan kehidupan yang layak.  

“Kalau alasannya ini merupakan kawasan konservasi mestinya lengkap konservasi yang baik tanpa menggusur warga. Mereka selama ini baik-baik saja di sana, mereka di sana eksis. Mereka di sana bersekolah. Mereka di sana hidup ada mata pencahariannya, mau diganti macam apa di waktu yang sangat dekat  ini,” jelasnya.

Justru, menurutnya, pemerintah dalam hal ini sangat tidak komunikatif tidak berpihak kepada masyarakat Rempang dan Galang. “Apakah ini dimaksud dengan pemerintahan yang baik? Kalau mereka pada akhirnya melakukan semacam penolakan itu hal yang sangat patut, yang sangat rasional diterima oleh akal kita,” pungkasnya. [] Setiyawan

IJM: Ada Indikasi Cina Mengincar Kekayaan di Natuna

@tintamedia 0 Dibaca    September 05, 2023    Comment   

IJM: Ada Indikasi Cina Mengincar Kekayaan di Natuna

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana melihat ada indikasi Cina mengincar kekayaan di Natuna.

 

 “Ada indikasi kuat bahwa Cina sedang mengincar kekayaan umat di Natuna Timur. Ini terbukti belakangan kapal-kapal riset dan survei Cina sering mondar-mandir di area ini,” ujarnya dalam video: Peta Baru Cina Acak-Acak Negara Tetangga, RI Juga? di kanal Youtube Justice Monitor, Jumat (1/9/2023).

 

Agung melanjutkan, blok migas Natuna Timur menyimpan cadangan gas sekitar 222 triliun kaki kubik. “Ini semakin membuat Cina agresif pada teritori Laut Natuna Utara,” imbuhnya.

 

Agung menilai, Indonesia seharusnya bersikap tegas terhadap Cina dan tidak menjadikannya sebagai negara sahabat.

 “Inkonsistensi dan ketidaktegasan justru terlihat lebih dominan dibanding sikap berani yang mencerminkan kebebasan dan keaktifan dalam mewaspadai manuver Cina dan memberikan manuver yang berimbang,” kritiknya.

Agung tidak menampik, Indonesia sudah memiliki basis pertahanan di Natuna dan terlihat mulai ada upaya latihan militer dan juga diplomasi, tetapi tetap belum cukup untuk menghadapi arogansi dari Cina ini.

Menurutnya, seharusnya Indonesia menganut politik luar negeri yang kuat. “Indonesia sebagai bangsa muslim seharusnya mulai mempertimbangkan hukum Islam sebagai prinsip politik luar negerinya," harapnya.

Namun Agung kecewa, karena prinsip bebas aktif belum tercermin dalam kasus Natuna ini.

 

Perang

Dalam kacamata hukum Islam, katanya, tidak ada hubungan apapun kecuali hubungan perang dengan negara seperti Cina ini.

Islam, ucapnya, menentukan bahwa otoritas perbatasan wilayah ditentukan oleh dinamika penaklukan Jihad Islam. Dengan kata lain perbatasan negara itu ditentukan oleh darah para syuhada.

"Semoga ini disadari bersama bahwa dengan Islam, negeri ini akan kuat,” pungkasnya.[] Erlina

Amerika dan Cina Punya Kepentingan di Pilpres 2024?

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 31, 2023    Comment   

Amerika dan Cina Punya Kepentingan di Pilpres 2024?

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menduga Amerika dan Cina punya kepentingan di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

 

“Sejumlah pengamat menilai Amerika Serikat dan Cina punya kepentingan dalam pilpres 2024 di Indonesia. Dugaan seperti itu sulit dibuktikan tapi bisa dirasakan banyak orang,” tuturnya dalam video: Asing  ‘Bermain’ di Pilpres 2024? Melalui kanal Justice Monitor, Selasa (29/8/2023).

 

Amerika dan Cina butuh Indonesia itu clear, ucapnya, karena keduanya berkepentingan menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis.  “Hal itu wajar karena Indonesia negara besar dan kekayaan alamnya melimpah. Posisi strategisnya luar biasa. Maka kedua negara itu dinilai sangat bergantung  pada Indonesia,” ulasnya.

 

Agung menegaskan, sebagian pengamat menilai, dua periode Jokowi berkuasa, hubungan Indonesia dengan Cina akrab.

 

“Sebagian menilai hubungan presiden Cina Xi Jinping dengan Presiden Jokowi ini seperti adik dan kakak. Wajar bila rujukan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Jokowi adalah Cina bukan Amerika Serikat. Amerika Serikat belum tentu senang  dengan hubungan ini, sehingga tidak menutup kemungkinan  akan berupaya merebut kembali pengaruhnya di pilpres 2024,” duganya.

 

Pengaruh negara-negara kapitalis, sebutnya,  sesuatu yang tidak dapat dihindari buat Indonesia, baik langsung atau tidak. “Indonesia merupakan negara dengan sumber daya ekonomi yang besar, posisi yang strategis, sehingga negara lain terutama yang memiliki kekuatan besar di dunia, akan punya kepentingan terhadap pilpres di Indonesia.  Termasuk Amerika dan Cina di dalamnya,” argumennya.

 

Agung melanjutkan, untuk itu dua negara itu jelas  ikut serta dalam upaya memupuk harapan agar tokoh yang menguntungkan mereka  bisa memenangi  pilpres.

 

“Amerika Serikat sebagai pemegang hegemoni internasional tidak ingin bila Cina dan Inggris  mengganggu kepentingannya di kawasan ASEAN termasuk di  Indonesia,” lugasnya.

 

*Terlibat Aktif*

 

Agung berharap, umat  terlibat aktif menolak intervensi asing, dan berupaya mewujudkan pemimpin yang  melayani umat untuk membela Islam.

“Umat juga harus menangkal dan melawan seluruh skenario busuk negara-negara kapitalis baik dari barat maupun timur, baik dari Amerika Serikat, Inggris, Eropa maupun Cina,” imbuhnya.

 

Agung mengatakan, umat memerlukan kepemimpinan mandiri, berdaulat. Dan itu hanya bisa diwujudkan apabila umat lepas dari kepentingan Amerika maupun Cina.

 

“Itu bisa lurus tegak hanya jika kita serius menegakkan syariah Islam secara kafah. Di sinilah pentingnya khilafah hadir dan tegak. Indonesia  termasuk salah satu yang potensial untuk tegaknya khilafah,”  pungkasnya.[] *Irianti Aminatun*

Jokowi Meminta Cina Menyusun Desain IKN, IJM: Sangat Disayangkan!

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 04, 2023    Comment   

Jokowi Meminta Cina Menyusun Desain IKN, IJM: Sangat Disayangkan!

Tinta Media - Direktur  Indonesia Justice Monitor  (IJM) Agung Wisnuwardhana menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta Cina menyusun detail desain Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
 
“Tawaran Presiden Jokowi Widodo kepada Cina untuk menyusun detail desain IKN di Kalimantan Timur tentu sangat disayangkan,” tuturnya di kanal You Tube Justice Monitor : Minta Bantuan China Untuk Desain IKN | Ancaman Kedaulatan?, Rabu (2/8/2023).
 
 Menurutnya, detail perencanaan  IKN baru seharusnya tidak boleh disebar ke negara lain. “Ini lantaran IKN tidak hanya berisi gedung-gedung pusat pemerintahan, tapi juga pusat pertahanan dan keamanan suatu negara,” bebernya.
 
Selain itu, lanjutnya, ibukota negara adalah pusat paling penting di suatu negara yang jika desainnya diserahkan ke Cina maka seakan menyerahkan rahasia negara kepada Cina.
 
“Kita tentu khawatir Cina akan merancang sistem pertahanan dan persenjataan. Dikhawatirkan dampaknya nanti rakyat hanya akan menyaksikan kekuasaan negara lain di tanah airnya sendiri,” ulasnya.
 
Agung mempertanyakan, kenapa arsitek Indonesia tidak dipercaya untuk membuat desain IKN Nusantara, padahal banyak yang bersuara bahwa arsitek Indonesia banyak yang pintar.
 
“Dari perspektif ilmu pertahanan, salah satu pertimbangan penetapan ibukota adalah pengendalian keamanan nasional termasuk di dalamnya adalah pengendalian pertahanan negara dan sebagai markas Komando militer.  Kok desainnya diserahkan ke pihak lain apa nggak bahaya itu? ” pungkasnya.[]Erlina

IJM : Kampanye Serangan Keras Cina Hanya Akal-akalan Untuk Menindas Muslim Uighur

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 02, 2023    Comment   

IJM : Kampanye Serangan Keras Cina Hanya Akal-akalan Untuk Menindas Muslim Uighur

 
Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnu Wardana menduga kuat adanya kampanye serangan keras yang digagas oleh Menteri Keamanan Cina Wang Xiao dijadikan alasan atau legalitas Beijing dalam melakukan setiap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur.
 
“Program kampanye serangan keras ini diduga kuat hanya akal-akalan Beijing untuk ‘melegalkan’ setiap aksi kekerasan yang dilakukan aparat terhadap Muslim Uighur,” tuturnya di kanal youtube Justice Monitor : Hei, Xi... Hentikan!!!, Senin (31/7/2023)
 
Walaupun pihak Cina mengklaim bahwa kampanye ini digencarkan untuk memberantas kelompok kriminal yang telah mengganggu stabilitas keamanan politik dalam negeri Cina, namun menurut Agung  jelas ditujukan terhadap etnis minoritas Uighur.
 
“Bukti nyatanya telah terjadi tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas Uighur selama 100 hari berturut-turut  yang dilakukan oleh pemerintah daerah Xinjiang Cina,” ujarnya.
 
Agung menyampaikan, jika kampanye ini muncul di aplikasi media sosial Cina Douyin pada 3 Juli 2023 yang memuat informasi bahwa hal tersebut sedang diterapkan di seluruh Prefektur Hotan yang berada di selatan Xinjiang tempat bermukimnya mayoritas muslim Uighur.
 
Dengan adanya program kampanye serangan keras ini, lanjutnya, aparat dapat mengambil tindakan terhadap aktivitas ilegal kapan saja sepanjang tahun dan tidak akan pernah berhenti. “Kekejaman mereka jelas menunjukkan jati diri rezim komunis Cina di mana Beijing dapat menculik orang-orang Uighur yang mereka anggap berbahaya meski belum ada bukti terhadap hal tersebut,” bebernya.
 
Melihat ini, ia mengingatkan dunia muslim harusnya bergerak menyelamatkan jutaan muslim Uighur dari program kampanye serangan keras Beijing yang otoriter. Menurutnya ini penting dilakukan karena solidaritas umat Islam itu adalah hal tertinggi dalam konteks seperti ini.
 
“Sesungguhnya reaksi dari pemerintah dunia Islam yang lemah terhadap kejahatan dan kekejaman Cina  benar-benar menjadi bukti baru pengkhianatan dan pengabaiannya terhadap hak-hak umat Islam,” tukasnya.
 
Ia juga menandaskan, umat Islam harus melakukan tindakan politik untuk mewujudkan pemerintahan yang peduli terhadap penderitaan umat Islam. “Umat Islam harus bersatu menegakkan kembali kekuatan politik yang akan membebaskan saudara-saudara kita di Turkistan Timur yaitu  muslim Uighur  Xinjiang. Tetap semangat dan terus berjuang menyongsong perubahan besar,” pungkasnya.[] Erlina

Jokowi Menawarkan IKN ke Pengusaha Cina, Pengamat: Berbahaya Bagi Kedaulatan Indonesia

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 02, 2023    Comment   

Jokowi Menawarkan IKN ke Pengusaha Cina, Pengamat: Berbahaya Bagi Kedaulatan Indonesia

Tinta Media - Pengamat politik internasional Rif’an  Wahyudi menilai, tawaran Jokowi kepada pengusaha Cina untuk berinvestasi di 34.000 hektare lahan IKN di Kalimantan Timur, sebagai tindakan berbahaya bagi kedaulatan Indonesia.

 

“Tawaran ini tentu berbahaya bagi kedaulatan Indonesia. Belum lagi dari aspek lingkungan, masyarakat adat, itu sesuatu yang tidak tepat dan tidak menguntungkan,” tuturnya di Kabar Petang: Loh! Kok 34.000 ha Lahan IKN Ditawarkan ke Pengusaha Cina, melalui kanal You Tube Khilafah News, Senin (31/7/2023).

 

Cina, lanjutnya, sangat berkepentingan untuk meluaskan kepentingan geopolitiknya terutama di Asia Pasifik, namun telah dikunci oleh Amerika Serikat.  “Mulai dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan bahkan Philipina, Singapura, semua sudah menjadi pangkalan militer Amerika Serikat sebagai pengunci Cina agar  Cina tidak leluasa bergerak, sehingga tawaran ini sangat berbahaya,” bebernya.

 

Ia menyesalkan, IKN ini seperti diobral murah kepada Cina. Tawaran ini, lanjutnya,  seperti langkah orang yang panik, tidak terukur, setelah beberapa harapan sebelumnya tidak sesuai dengan rencana. Mulai dari investasi yang ternyata  zonk (nol besar). Ada plan A, plan B, plan C, semua gagal.

 

“Seperti orang mau tenggelam lalu berusaha untuk menarik apa saja yang bisa digapai. Geraknya seperti ayam yang sekarat mengelepar tidak tentu arah. Ini gambaran kepanikan dari penggagas IKN saat ini,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

 

 

IJM: Aliansi AS-Taiwan Jadi Ancaman bagi Cina

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 14, 2023    Comment   

IJM: Aliansi AS-Taiwan Jadi Ancaman bagi Cina

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor, Agung Wisnuwardana menilai aliansi Amerika dan Taiwan bisa menjadi ancaman kuat bagi Cina.

“Secara individu Taiwan tidak sekuat Cina tentunya, tetapi secara kolektif aliansi Amerika Serikat dan Taiwan bisa menjadi ancaman kuat,” ungkapnya dalam program Aspirasi: Menguak Strategi Xi Jinping di kanal Youtube Indonesia Justice Monitor pada Sabtu (8/7/2023).

Agung menilai keterlibatan aliansi global Amerika Serikat menjadi masalah terbesar bagi Cina.

“Amerika telah membangun isolasi politik di sekeliling Cina jika terjadi perang dan telah menyiapkan proxy-nya di wilayah tersebut. Walhasil terhadap Taiwan, Cina ingin bermain sangat sangat aman karena ada backing dari Amerika dan sekutunya,” jelasnya.

Oleh karenanya, Presiden Cina Xi Jinping di Kongres Umum Partai Komunis Cina menegaskan bahwa kebijakan Beijing untuk mengupayakan penyatuan kembali secara damai dengan Taiwan, tetapi tidak memutuskan penggunaan kekuatan sebagai opsi.

“Xi memperingatkan terhadap campur tangan luar atas masalah ini dan pejabat Cina lainnya telah secara eksplisit memperingatkan bahwa bertambahnya dukungan Amerika Serikat untuk pasukan kemerdekaan Taipei dapat menyebabkan perang di kemudian hari,” tuturnya.

Agung menegaskan, jika Cina ingin menyerang Taiwan, negara itu harus berhitung secara njelimet. Jika tidak, peperangan akan berlangsung lama dan akan membuat Cina berdarah-darah.

 “Bagi Cina menjadi momok menakutkan karena Amerika bisa mempersenjatai kembali Taiwan,” pungkasnya.[] Yung Eko Utomo

Skema Hutang Tersembunyi Pemerintah Berpotensi Gadaikan BUMN

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 08, 2023    Comment   

Skema Hutang Tersembunyi Pemerintah Berpotensi Gadaikan BUMN

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana  mengatakan, utang tersembunyi (hidden debt) pemerintah kepada Cina berpotensi menggadaikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

“Skema utang tersembunyi (hidden debt) ini, BUMN bisa (berpotensi) digadaikan dan masuk skema privatisasi proyek yang dikerjakan BUMN, makin komersil dan intervensi politik oleh kekuatan kreditur asing,” jelasnya dalam Aspirasi: BUMN Rentan Digadai Jokowi Karena Berhutang Sembunyi-Sembunyi? Ahad (5/6/2023) di kanal YouTube Justice Monitor. 

Ia mengungkapkan total utang pemerintah bukan hanya yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga beberapa utang BUMN. Belanja infrastruktur Presiden Jokowi lewat utang tersembunyi kepada pemerintah China itu bisa mengancam usaha BUMN dan APBN beresiko terbebani. 

"Hidden debt terjadi sejak tahun 2000 tetapi melonjak di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Diperkirakan saat ini nilai hidden debt Indonesia sebesar 17,8 miliar dollar Amerika Serikat. Nilai utang tersembunyi ini menambah besar hutang pemerintah yang tercatat dalam APBN yang saat ini mencapai 7.849 triliun lebih. Artinya total utang lebih besar dari yang nampak," ungkapnya. 

Ia menyatakan negara kapitalis menggelontorkan utang sama sekali bukan demi membantu, melainkan karena ada kemauannya. Hutang versi kapitalis adalah jebakan sekaligus pembungkaman, sehingga negara-negara debitur tidak mampu untuk melawan. 

"Sebaliknya mereka akan membebek, segala sesuatu yang diperintahkan oleh negara atau lembaga kreditur baik dari sisi kebijakan sistem politik ekonomi hingga budayanya. Hutang juga tidak ubahnya kebijakan yang disengaja dan dibiarkan untuk terus terjadi seolah semuanya sudah by desain hingga akhirnya negara debitur tidak mampu lagi untuk berkutik,” paparnya. 

Ia menyebutkan, utang adalah instrumen yang akan senantiasa membuat umat menderita. Dengan utang itu, negara-negara kapitalis akan menekan dan melakukan intervensi bahkan menduduki wilayah negeri-negeri Muslim tersebut. 

"Ini jelas mengancam kedaulatan negara yang bersangkutan termasuk juga kedaulatan negeri ini," imbuhnya. 

“Utang luar negeri tidaklah diberikan oleh negara-negara kapitalis kecuali dengan riba, padahal itu Jelas haram bagi umat Islam. Dengan demikian hukum syara' terhadap hutang luar negeri adalah haram. Jangan sampai kita terjebak oleh utang dan juga keharaman yang dilarang oleh Islam,” pungkasnya. [] Rohadianto